Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Konversi lahan sawah yang meningkat bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi faktor pendorong konversi lahan sawah terutama di Jawa dan Sumatra sebagai lumbung padi nasional. Dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten / kota pada periode 2010-2017, penelitian ini membuktikan bahwa faktor pendorong konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian dan service, serta kepadatan penduduk. Sementara di Sumatera, konversi lahan sawah dipengaruhi oleh PDRB di sektor pertanian dan sektor  industri, serta kepadatan penduduk. Analisis geospasial menunjukkan bahwa lahan sawah di Jawa sebagian besar beralih fungsi menjadi pemukiman, sementara di Sumatera menjadi tanaman perkebunan.

 

---

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high, and it can threat national food security. Therefore, identified the main drivers of paddy fields conversion is important, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. This study employed the panel data of 256 regencies/cities from 2010–2017, and it identified that the factors which affected the conversion in Java are the GRDP in agriculture and service sectors, also population density. Moreover, the population density, the GRDP in agriculture and industry sectors are the main drivers of the conversion in Sumatra. Geospatial analysis reveals that the most changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra is turned dominated into palm oil.

"

"Conversion of agricultural land into non-agricultural uses represents one of major issues of agriculture development because of its significant negative impacts on food production as well as other socio-economic and environmental aspects...."

"Kabupaten Karawang dengan berbasis pada sektor pertanian dan industri, memiliki program pertahanan lahan pangan berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan industri. Kebijakan pembangunan dan perluasan kawasan industri dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berlebihan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Karawang. Hasil studi dengan model probit menunjukkan bahwa, suatu desa/kelurahan akan memiliki peluang lebih besar untuk terjadi alih fungsi lahan sawah apabila: lokasi berupa hamparan, status daerah adalah pedesaan, bukan daerah tertinggal, luas lahan sawahnya besar, luas wilayahnya besar; penghasilan utama sebagian besar penduduknya di sektor non-pertanian, jumlah penduduk besar, jumlah industri kecil dan mikro sedikit, dan jumlah penerima surat miskin/SKTM sedikit.

---

The Karawang Regency based on the agricultural and industrial sectors, has a sustainable food land defense program of land utilization and optimization of the industrial area. The development policies and expansions of the industrial area would generate an excessive conversion of agricultural land. This study aimed to identify the factors that affect paddy land conversions in Karawang Regency.

The results of the study with probit model indicates that a rural / village will have a propencity to convert of paddy land conversion, if it has: a stretch location, rural area status, not the undeveloped area, has large paddy land areas, large area, main income of the most population in non-agricultural sector, a large population, a little number of small and micro industries, and a little number certificate of poverty recipient."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Variabel alih fungsi lahan yang diteliti adalah persentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan variabel kontrol berupa jumlah keluarga pengguna listrik, sumber penghasilan utama, jumlah tenaga kesehatan, pembangunan/perbaikan infrastruktur, tingkat melek huruf, usia, luas lantai, kondisi rumah, dan dinding terluas. Data bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat dan Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2011 kemudian dianalisis menggunakan metode regresi model Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara alih fungsi lahan terhadap salah satu indikator kesejahteraan.

 

---

This research analyzed the influence of land conversion on the rural welfare in the Province of West Java in 2011. Pencentage of land conversion in 2011 were used as a land conversion variable while number of family electricity users, main source of income, number of health workers, development/improvement of infrastructure, ability to read and write, age, floor area, condition of houses, and type of the widest wall were used as control variables. Data source resulted from Village Potential Census and Social Economics National Survey in 2011 which are analyzed using Ordinary Least Square regression. Result of this study indicated that there is a significant influence between land conversion and one of the welfare indicators.

 

"

"Variasi akses lahan Perhutani terjadi karena keragaman cara individu dalam mendapatkan aksesnya. Guna mendapatkan keuntungan dan aliran manfaat dari sumber daya yang longlasting diperlukan cara-cara tertentu dari masing-masing aktor untuk mendekati aktor yang menjadi pengontrol akses utama, yaitu Perhutani. Variasi akses yang dilakukan oleh petani penggarap dapat dilihat melalui mekanisme akses berdasarkan hak secara legal dan ilegal, serta melalui mekanisme akses berdasarkan struktural dan relasional. Munculnya ragam akses tersebut karena adanya perbedaan kekuasan dari setiap aktor. Penulis juga menunjukkan transformasi tanaman tembakau menjadi tanaman lainnya atas respon beberapa peristiwa yang terjadi pada kurun waktu satu dasawarsa, Perubahan ini merupakan pilihan rasional yang diambil petani untuk bisa tetap mendapatkan keuntungan dari tanamanya. Metode yang digunakan adalah penelitian etnografi dengan cara pengambilan data observasi partisipan dengan wawancara natural, dan wawancara mendalam. Temuan data menunjukkan berbagai macam dinamika variasi akses seperti bentuk mekanisme akses legal dan ilegal, ‘gadai’, dan ganti rugi lahan. Proses transformasi penanaman tembakau menjadi tanaman lainnya menunjukkan pilihan rasional dari masyarakat guna menekan kerugian maksimal akibat ketidakjelasan harga tembakau.

---

Variations in access to Perhutani' land occur due to the diversity of ways in which individuals gain access. In order to obtain benefits and the flow of benefits from long-lasting resources, certain ways are needed from each actor to approach the actor who is the main access controller, namely Perhutani. Variations in access by smallholders can be seen through access mechanisms based on legal and illegal rights, as well as through access mechanisms based on structural and relational. The emergence of this variety of access is due to the different powers of each actor. The author also shows the transformation of tobacco plants into other crops in response to several events that occurred in a decade. This change is a rational choice taken by farmers to be able to continue to benefit from their crops. The method used is ethnographic research by taking participant observation data with natural interviews, and in-depth interviews. The data findings show various dynamics of access variations such as the form of legal and illegal access mechanisms, 'pawning', and land compensation. The process of transforming tobacco cultivation into other crops shows the rational choice of the community in order to minimize maximum losses due to the uncertainty of tobacco prices."

"Sektor kehutanan memiliki karakteristik yang spesifik yaitu, apabila dilakukan eksploitasi terhadap hutan, maka pemulihan fungsinya sangat sulit dan butuh waktu yang relatif lama, Kendala yang terjadi saat ini adalah pemegang IUP tidak bisa melakukan aktifitas usaha pertambangan sebelum mendapat persetujuan pemanfaaatan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Persetujuan yang dimaksud dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan perizinan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dalam kawasan hutan berdasarkan UU Pertambangan Minerba dan UU Kehutanan?; 2) Bagaimana pelaksanaan perizinanan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam kawasan hutan?. Metode Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena difokuskan pada penelitian tentang asas-asas dan teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar dalam harmonisasi pengaturan pengusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pengaturan perizinan usaha pertambangan minerba yang mengsinkronkan dengan pengaturan pengusahaan sektor lainnya seperti kehutanan, pertanahan dan lingkungan telah mengalami banyak perubahan sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba. Perubahan terus dilakukan terutama untuk menyesuaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Harmonisasi norma hukum dalam  regulasi  di bidang pertambangan Minerba dan regulasi di bidang Kehutanan diwujudkan melalui instrumen hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan  bagi pemegang IUP

---

The forestry sector has specific characteristics, namely, if forest exploitation is carried out, then the restoration of its function is very difficult and takes a relatively long time. The current obstacle is that IUP holders cannot carry out mining business activities before obtaining approval for the use of forest areas from the Ministry of Environment and Forestry. The approval referred to in the form of a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH). The problems in this thesis are 1) How are the licensing arrangements for mineral and coal mining concessions in forest areas based on the Minerba Mining Law and the Forestry Law?; 2) How is the implementation of licensing for mineral and coal mining in forest areas? The normative juridical research method is used in this study because it focuses on research on legal principles and theories that can be used as the basis for harmonization of mining concession arrangements that utilize forest areas. The data used in normative legal research is secondary data in the form of legal materials. From the results of the study, it can be concluded that 1) Mining business licensing arrangements that synchronize with other sector management arrangements such as forestry, land and the environment have undergone many changes since the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerba Mining. Changes continue to be made, especially to adjust the regulation on the utilization and use of forest areas for mining business activities through Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; 2) Harmonization of legal norms in regulations in the Minerba mining sector and regulations in the forestry sector is realized through the legal instrument of the Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) as the basis for the use of forest areas for mining activities for IUP holders."

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."

"One of intense phenomena in land use aspect is land conversion. This phenomena occurs due to the needs and the demand pressures on land,namely derives from agricultural and non-agricultural sectors as an impact of the increasing number of population and the community development activities

---

"

"Danau Rawa Pening merupakan penyedia air untuk wilayah di sekitarnya, namun fungsi tersebut terancam pengurangan luas dan potensinya sebagai akibat sedimentasi. Bertolak dari masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi letak dan tingkat kerentanan lahan terhadap erosi dan tanah longsor sebagai dasar pengendalian di daerah tangkapan air (DTA) nya agar fungsi dan potensi danau terpelihara."

"Kualitas hidup manusia bergantung pada kualitas lingkungan disekitarnya, karena kebutuhan manusia pada dasarnya bergantung pada sumberdaya alam. Sumberdaya alam akan merosot kualitas dan kuantitasnya bila pemanfaatannya melebihi kemampuan lingkungan untuk pulih. Di dalam teori daya dukung, pertumbuhan mahluk hidup atau organisme akan mengalami penurunan bahkan collapse bila telah melewati batas daya dukung lingkungan. Tetapi dengan menggunakan teknologi manusia dapat "memanipulasi" lingkungan sehingga walaupun jumlah penduduk sudah melewati batas daya dukung, penduduk terus tumbuh dan bertambah. Seperti halnya yang terjadi di Kepulauan Seribu. Di beberapa pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu, terdapat pulau yang jumlah penduduknya sudah melebihi batas daya dukung lingkungannya.Pulau Panggang termasuk gugusan Kepulauan Seribu yang mempunyai lahan seluas 9 Ha. Kepadatan penduduk Pulau Panggang sebesar 364 jiwa/Ha telah melewati batas daya dukungnya yaitu 150 jiwa/Ha (BPLHD DKI). Adanya pertumbuhan yang penduduk yang tinggi dan menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi pula, menyebabkan kebutuhan lahan bertambah terutama kebutuhan lahan permukiman. Penduduk pulau Panggang secara swadaya melakukan reklamasi pantai, sehingga luas pulau Panggang menjadi 12 Ha. Kepadatan penduduk yang tinggi pula menyebabkan kemerosotan ketersediaan air bersih, tidak hanya kuantitas tetapi kualitas air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk menampung air hujan atau membeli air dalam kemasan.Tujuan penelitian adalah membangun diagram sin-pal kausal yang menggambarkan hubungan antara pertambahan penduduk dengan ketersediaan lahan dan air bersih di Pulau Panggang untuk dapat memetakan masalah, dan membuat prediksi pengaruh pertumbuhan penduduk pada lahan dan ketersediaan air bersih di Pulau Panggang, dengan melakukan simulasi berdasarkan model dinamik yang tidak diintervensi.Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode System Dynamics. Pengambilan sampel untuk kuisioner dilakukan dengan metode acak sederhana.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diagram simpal kausal yang menggambarkan pengaruh pertumbuhan penduduk pada lahan dan ketersediaan air bersih, membentuk enam lup, yang terdiri atas dua lup positif (reinforcing loop) dan empat lup negatif (balancing loop).Hubungan penduduk dengan tingkat kelahiran menghasilkan lup positif, karena semakin besar jumlah penduduk maka laju kelahiran semakin besar pula, sebaliknya semakin besar laju kelahiran maka akan menambah besar jumlah penduduk. 'Sehingga antara penduduk dan laju kelahiran terdapat hubungan yang saling menguatkan (reinforcing). Hubungan penduduk dengan laju kematian menghasilkan lup negatif, membangun dimana semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar laju kematian, tetapi sebaliknya semakin tinggi laju kematian maka akan mengurangi jumlah penduduk. Sehingga antara penduduk dan laju kematian terdapat hubungan yang memberikan keseimbangan (balancing). Lup negatif terbentuk pula pada hubungan antara penduduk, konsumsi air bersih, ketersediaan air bersih, derajat kesehatan dan laju kematian. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula tingkat konsumsi air bersih yang menyebabkan semakin berkurangnya air bersih. Berkurangnya air bersih akan mengakibatkan penduduk mengkonsumsi air yang tidak higienis atau tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini mengakibatkan derajat kesehatan yang menurun sehingga menyebabkan laju kematian bertambah. Laju kematian yang meningkat akan menyebabkan jumlah penduduk semakin berkurang.Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada model dinamik pengaruh pertumbuhan penduduk pada lahan dari ketersediaan air bersih, maka dapat disimpulkan bahwa pada subsistem penduduk bekerja tiga lup negatif dan satu lup positif, walau demikian grafik penduduk terus meningkat yang disebabkan laju kelahiran yang tinggi. Pada subsistem lahan bekerja dua lup yaitu lup negatif dan lup positif, penduduk yang terus meningkat menyebabkan rumah terus bertambah. Akibatnya lahan terbuka hijau semakin sempit, dan menyebabkan ketersediaan air bersih semakin berkurang. Penurunan ketersediaan air bersih pun disebabkan karena laju konsumsi oleh penduduk yang terus bertambah dan laju pencemaran yang tinggi. Berdasarkan hasil simulasi sampai 60 tahun, diperkirakan pada tahun 2046 seluruh pulau akan menjadi lahan pemukiman dan ketersediaan air bersih di Pulau Panggang sudah habis.Untuk menyelesaikan masalah, beberapa upaya yang disarankan oleh peneliti adalah melakukan pemerataan penduduk ke pulau yang berpotensi menjadi pulau berpenghuni, segera menghentikan proses reklamasi yang terjadi di Pulau Panggang, karena dapat membahayakan ketahanan pulau, dan merusak ekosistem laut, dan memberikan penyuluhan pada penduduk untuk lebih memahami dan menerapkan gaya hidup sehat dan hemat air.Daftar Kepustakaan: 26 (1961-2003)

---

The Impact of the Increasing Number of People Toward Land-Used and Water Supply: System Dynamics Approach Toward Cases Study in Panggang Island, Seribu Islands Human's quality of life depends on the quality of the surrounding environment, because human basic needs depends on natural resources. The quality of natural resources will decrease if they are exploited, as they will not have the ability to recover. The theory of carrying-capacity says that the growth of human being or living organism will experience a decrease, and would even collapse if the environment can no longer provide support However, by using technology, human can `manipulate' the environment so even if the population has already out limited the carrying-capacity, the number of people will be able to continue growing and increasing. As it has occurred in the Seribu Island. In some of the islands in Seribu Island, there are islands in which population has already out limited the carrying capacity.

Panggang Island is one of the islands in Seribu Island that measures 9 Ha in width. The population is 364 people/Ha which out limits the carrying capacity of 150 people/Ha (BPLHD DKI). The rapid growth of population has caused high population, and the increasing need in housing area. The people of Panggang Island are independently conducting beach reclamations as the measures of Panggang Island in width has become 12 Ha. The high population has also caused a decrease of the quantity as well as quality of water. To fulfill the need of clean water, the people collect rainwater or purchase water in packages.

The aims of this research are to build up a causal loop diagram (CLD) which describes the relation between the population growth and the provision of land and dean water in Panggang Island to be able to map the problems; and to predict the impact of population growth towards the provision of land and dean water in Panggang Island, using dynamic model that are not intervened.

This research uses a combination approach of quantities and qualities. The research method being used is the System Dynamics method. Sample collecting for questionnaires is done by simple random method.

Based on the results of this research, it is discovered that the CUD, which describes the impact of population growth towards the provision of land and clean water, fours, six loops, which consist of two positive loops (reinforcing loop) and four negative loops (balancing loop).

The relation between population and fertility provides positive loops, because as the population is increasing, fertility will also increase, which will certainly make the population higher. This is to say that the relation between population and fertility is mutually reinforcing. The relation between populations with mortality provides negative loops, as the increasing population will cause rising mortality. On the other hand, rising mortality will decrease the population. This is to say that the relation between population and mortality is preserving balance or balancing. Negative loops are also formed in the relations between population and consumption of clean water, and provision of clean water, health rate and mortality. As the population increases, the consumption of dean water will also rise, this may cause a decrease of dean water supply. A decrease of clean water supply will cause the people to consume water that is not hygienic and has no accordance to health standards. This causes the health rate to decrease as the modality number increases, and increasing rate of mortality will cause a decrease in the population.

Based on the simulation conducted in dynamics model on the impact of population growth towards the provision of land and clean water, it can be concluded that there are three negative loops and one positive loop in the population subsystem. However, the population rate continues to increase, which is caused by high rate of fertility. In the land subsystem, there are two loops, one negative loop and one positive loop, where increasing population causes a rise in housing. As a result, the provision of natural land continues to decrease, as it also causes decrease in water supply. The decrease of water supply is also caused by the rising consumption rate and pollutions. Based on the outcome of the simulation of 60 years, it is predicted that in the year of 2046, the entire land of Panggang Island will become a housing area, and Panggang Island will have no more provision of clean water.

To overcome this problem, there are several efforts proposed by the researcher, which are: to do a balance placing of the people in an island potential to become populated island, to stop the reclamation as it will endanger the island as well as damage the sea, to plan a useful technology which can provide clean water continuously and to give information to the people, so they will be able to understand the problem as well as to apply healthy lifestyle and efficient using of water.

Number of References: 26 (1961-2003)"