Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pembagian urusan Metrologi Legal Tera dan Tera Ulang, yang awalnya urusan provinsi menjadi urusan kabupaten/kota. Sejak Perubahan urusan ini  baru 202 Unit Metrologi Legal (UML) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa daerah kabupaten/kota mengalami stagnansi pelayanan tera dan tera ulang karena berbagai hambatan dalam pembentukan Unit Metrologi Legal, kekurangan SDM Tera, sarana prasarana dan kesadaran kepala daerah dalam pembentukan Unit Metrologi Legal. Peran Metrologi Legal menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang penimbangan dan pengukuran, perlindungan konsumen, harmonisasi standar dan persyaratan teknis membentuk kondisi dan meningkatkan daya saing produk produk domestik di pasar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif di Provinsi Jawa Barat dengan tiga daerah Kabupaten Karawang, Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta ini berusaha menganalisis bagaimana urusan metrologi legal sebelum dan sesudah Undang Undang No. 23 Tahun 2014, distribusi pembagian urusan metrologi legal yang tepat di Indonesia dan desain urusan metrologi legal yang ideal di Indonesia ke depannya. Analisis dilakukan dengan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagai informasi yang diperoleh dari buku, publikasi, laporan dan pendapat pakar ahli metrologi legal dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan metrologi legal merupakan 'tugas pembatuan yang tidak disadari', sebelum Undang Undang No. 23 Tahun 2014 berpola tugas pembantuan yang tidak disadari sampai provinsi, sedangkan setelahnya tugas pembantuan tidak disadari sampai kabupaten/kota. Distribusi urusan metrologi legal saat ini tidak tepat, ada urusan-urusan yang tidak konsisten diserahkan/diemban oleh pusat. Selain itu urusan ini tidak tepat dilakukan di daerah karena metrologi legal berdampak nasional, berkaitan dengan standar yang harus seusai dengan standar nasional dan internasional dan perlindungan konsumen yang memang harus menjadi urusan pusat. Peran sawsta sangat dibutuhkan dalam pengukuran metrologi legal skala besar dengan standar yang ditetapkan oleh pusat. Distribusi pembagian urusan metrologi legal ideal ke depan dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu: Pilihan 1 membenahi tugas pembantuan yang tidak disadari, pilihan 2 diambil kembali oleh pusat dengan cara dekonsentrasi.

---

Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Local Government brought changes to the distribution of Legal Metrology Calibration and Re-calibration, which were initially provincial affairs into regency/municipality affairs. Since the change of this matter, there are only 202 Legal Metrology Unit from 514 regencies/municipalities in Indonesia. Some regencies/municipalities experienced stagnation of calibration and recalibration services due to various obstacles in the formation of Legal Metrology Legal, lack of  calibrasi human resources, infrastructure and awareness of regional heads in the formation of Legal Metrology Unit. The role of Legal Metrology guarantees fairness in trade, particularly in the areas of weighing and measuring, consumer protection, harmonization of standards and technical requirements to shape conditions and improve the competitiveness of domestic products in the international market. This research was conducted through a qualitative approach in West Java Province with three regions of Karawang Regency, Depok Municipality and Purwakarta Regency trying to analyze how legal metrology matters before and after Law No. 23 of 2014, the proper distribution of legal metrology functions in Indonesia and the ideal design of legal metrology in Indonesia in the future. The analysis is carried out with information and data obtained in the field supported by various information obtained from books, publications, reports and opinions of experts in legal metrology and regional autonomy. The results of the study showed that the implementation of legal metrology matters was 'unconscious co-administration', before Law No. 23 of 2014 has a pattern of co-administration tasks that are not realized up to the provinces, whereas after co-administration tasks are not realized up to the regencies/municipalities. The distribution of legal metrological affairs is currently inaccurate, there are functions that are not consistently assigned/ carried by the central government. In addition, this matter is not appropriate to be carried out in the regions because legal metrology has a national impact, related to standards that must be in line with national and international standards and consumer protection which must indeed be a central matter. Private involvement is needed in the implementation mass calibration legal metrology in the future with the standars set by central government.The distribution of ideal legal metrology distribution in the future can be done with two choices, namely: Option 1. fixes unconscious co-administration, option 2 is taken back by the center government by deconcentration."

"Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa pasca reformasi diwarnai dengan pasang surut perkembangannya, baik dari aspek konsep, bobot atau besaran urusan pemerintahan yang terbagi untuk Pemerintah dan daerah otonom serta kecenderungannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Berkaitan dengan itu, penelitian ini melakukan kajian terhadap bagaimana dinamika pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan desentralisasi dan otonomi daerah serta pembahasan tentang pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom dalam undang-undang dasar dan undang-undang, mulai saat Indonesia merdeka hingga saat ini. Dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi dinamika pengaturan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia, diantaranya adalah kondisi sosial dan politik, perubahan konstitusi dan politik hukum. Kondisi sosial dan politik yang berkembang, sangat berpengaruh pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom. Pada konfigurasi politik yang demokratis dan terdapat keseimbangan diantara kekuatan politik, maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom akan cenderung desentralisasi. Namun sebaliknya, pada konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoritarian maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom cenderung sentralisasi."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan bentuk Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu tentang konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) yang digunakan dalam pendirian lembaga pengelola investasi serta kedudukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang didirikan dengan konsep SWF berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Indonesia membentuk SWF dengan nama Lembaga Pengelola Investasi. LPI nantinya akan bertugas untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. LPI bekerja dengan cara menarik dana dari luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif dengan tipe deskriptif – analitik. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Sebagai SWF, Lembaga Pengelola Investasi merupakan badan hukum yang bersifat sui generalis. yaitu dapat lembaga publik yang juga pada saat yang sama merupakan badan privat. LPI akan meniru model SWF milik Rusia yaitu Russian Direct Investment Fund.

---

This research discusses about the legal standing of the Indonesia Investment Authority as a Sovereign Wealth Fund in Indonesia. This research has raised two issues : the concept of Sovereign Wealth Fund (SWF) which is used in Indonesia Investment Authority and the position of the Investment Management Institution (LPI) which was established with the SWF concept based on the laws and regulations in Indonesia. Through Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Indonesia formed the SWF under the name Indonesia Investment Authority. The investment of LPI will manage to optimize the value to finance sustainable development. LPI works by attracting funds from abroad to be invested domestically. The method used in this research uses a juridical - normative approach with descriptive - analytic types. The results of the research concluded that as a SWF, the Investment Management Institution is a legal entity with the status of sui generalists. that is, it can be a public institution that is also a private body at the same time. LPI will follow Russia's SWF model, which is the Russian Direct Investment Fund."

"Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity memiliki kekayaan spesies tanaman obat sehingga Indonesia menarik bagi peneliti asing yang ingin melakukan penelitian baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Sumber Daya Genetik Tanaman Obat Indonesia yang bernilai di pasaran Internasional, membuat Biopiracy berpotensi terjadi apabila perlindungan pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan belum optimal sebagaimana amanah tujuan Protokol Nagoya mengenai pembagian yang adil dan seimbang dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya: (i) perbedaaan konsep pandangan masyarakat lokal yang komunal berlawanan dengan konsep paten dalam rezim hak kekayaan intelektual yang bersifat individual; (ii) database tanaman obat dan pengetahuan tradisional yang belum terintegrasi dengan baik sebagai amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk diintegrasikan dalam Pendataan Kebudayaan Terpadu; (iii) mekanisme perizinan yang rumit; (iv) pembagian keuntungan yang belum maksimal karena terkendala rendahnya Bargaining Position peneliti Indonesia dalam kerjasama; (v) belum adanya standarisasi Material Transfer Agreement (MTA), Mutually agreed Terms (MAT), Prior Informed Consent (PIC); dan (vi) belum disahkannya beberapa aturan hukum yang mengatur mekanisme pendukung akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi juga membuat pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

Indonesia, known as a mega biodiversity country has rich species of medicinal plants. This makes Indonesia attractive to foreign researchers who want to conduct research for both commercial and non-commercial purposes. The commercial value of Indonesian medicinal genetic resources makes biopiracy potentially occur if the regulation of granting access and profit sharing is not optimal in carrying out safeguards as mandated of the Nagoya Protocol. This is caused by various obstacles, among others: (i) related to the differences in the concept of communal local community views, of course contrary to the Patent concept in the regime of individual Intellectual Property Rights; (ii) database related to medicinal plants and traditional knowledge that has not been well integrated as one of the mandates of law Promoting Culture; (iii) licensing mechanism to obtain complicated access; (iv) profit sharing that has not been maximized due to constrained low Indonesian Bargaining Position; (v) absence of Material Transfer Agreement standard, Mutually Agreed Terms, Prior Informed Consent; and (vi) several legal rules that regulate supporting mechanisms for Genetic Resources Access and Profit Sharing that are still in the process of harmonization also make the implementation of Article 26 Paragraph (3) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been fully implemented."

"ABSTRAKKeberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensusNasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebutmengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanyasemata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atasdasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi,prinsip diatas menuntut agar otonomisasi yang terjadi didasarkan pada faktor dan pertimbanganobjektif serta kebijakan yang dapat menjamin kemampuan daerah dalam mengemban otonomi.Inilah makna otonomi yang nyata tercakup dalam dimensi ini adalah perlunya dukunganwewenang dalam bidang keuangan dan perangkat bagi setiap penyerahan urusan pemerintahanoleh pemerintah kepada daerah.Menurut logika hukum keuangan daerah yang juga merupakan keuangan publik, tidak lagitunduk pada ketentuan keuangan Negara. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untukmengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,Pentingnya posisi keuangan daerah dalam menyelanggarakan otonomi daerah sangat disadarioleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai.Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat padasetiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan sumber pendapatandaerah pajak dan retribusi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hasilperusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjamandaerah.Dalam hal kewenangan kepala daerah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000menyebutkan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwaPemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dalam halpengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandaerah; Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurahkekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah,Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenanganantara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

---

Abstract The existence of regional autonomy in the Republic of Indonesia has become a nationalconsensus. The National Consensus about the existence of regional autonomy within theRepublic of Indonesia means that the implementation of the organization and administration ofthe State is not merely on the basis of centralization and deconcentration as soften, but also onthe basis of decentralization and regional autonomy as its realization. From the dimensions of theadministration, demanding that the above principle of autonomization that occurred based onobjective factors and considerations as well as policies that can ensure the ability to carry outregional autonomy. This is the real meaning of autonomy which is included in this dimension isthe need to support the authority in the field of finance and devices for each delivery ofgovernmental affairs by the government to the regions.According to the logic of local finance law which is also the public finances, no longer subject tothe provisions of State Finance. Local finance as one indicator to determine the ability of regionsto organize and manage their own households, the financial position of regional importance inorganizing the regional autonomy is realized by the government. Similarly, an alternative way toobtain adequate finance. In order to organize the Regional Autonomy of financial authorityinherent in any government authority to regional authorities. While the source of local incometaxes and levies, the financial balance between central and local government, the regional-ownedenterprises, and the separated regional wealth management, lending areas.In terms of local authority heads of Government Regulation Number 84 of the year 2000mention is the Regional Head of Governors, Regents and Mayors. In Government RegulationNumber 58 Year 2005 concerning the Financial Management stated that the Holder of PowerFinancial Management is a regional head office has the authority for conducting the overallmanagement of regional finances. In terms of financial management of the head area is the areaof financial management authority regions; In exercising the power of regional chief delegatepart or all of the powers of planning, implementation, administration, reporting andaccountability, and oversight, regional finance to the local officials, delegation of some or allpower is based on the principle of separation of powers between the ordering, testing, andreceiving/spending money."

"Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI.

---

The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation."

"Setidaknya terdapat 41 perusahaan yang melakukan tindakan go private sejak tahun 1997, beberapa diantaranya secara finansial merupakan perusahaan sehat. Akan tetapi hingga saat ini pengaturan mengenai tindakan go private masih tersebar-sebar dan bukan merupakan pengaturan yang secara langsung membahas mengenai tindakan go private. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme tindakan go private atau perubahan status perusahaan yang mengajukan diri menjadi perusahaan terbuka kembali menjadi perusahaan tertutup di Negara Indonesia, Singapura dan Hong Kong. Pelaksanaan tindakan go private yang tidak secara tegas diatur memberikan kesempatan bagi perusahaan yang secara finansial dikatakan perusahaan sehat keluar dari pasar modal. Penentuan suatu perusahaan dalam keadaan sehat, menggunakan rasio likuiditas terhadap laporan keuangan perusahaan. Adapun negara Singapura dan Hong Kong saat ini memiliki suatu regulasi yang secara ketat mengatur pelaksanaan go private guna meminimalisir pelaksanaan go private. Penelitian penulisan dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan membandingkan regulasi mekanisme go private. Perbandingan pengaturan mekanisme yang berlaku di Singapura dan Hong Kong kemudian dijadikan suatu acuan norma hukum yang dapat diimplementasikan terhadap pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam pengaturan pelaksanaan go private di Indonesia.

---

At least 41 companies have gone private since 1997, some of which are sustainable companies. However, until now the regulation regarding the act of going private is still scattered and is not a regulation that directly discusses the act of going private. This thesis discusses the comparison of the mechanism of action to go private or change the status of a company that proposes to become a public company back into a closed company in Indonesia, Singapore and Hong Kong. The implementation of the go private action which is still scattered in various regulations provides an opportunity for companies that are said to be financially sound companies to exit the capital market. Determination of a company in good health, using the ratio of liquidity to the company's financial statements. Singapore and Hong Kong currently have a regulation that strictly regulates the implementation of going private in order to minimize the implementation of going private. The research was conducted using the normative juridical method by comparing the regulation of  go private mechanisms. The comparison of regulatory arrangements in Singapore and Hong Kong is then used as a reference to legal norms that can be implemented towards the establishment of more comprehensive arrangements for regulating the implementation of going private in Indonesia."