Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Tesis ini membahas mengenai pembayaran bunga atas transaksi pinjaman antara Perusahaan X dan anak perusahaan berdasarkan peraturan transfer pricing dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan transfer pricing dan menganalisis penghematan pajak atas transaksi pembayaran bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan tidak sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan dapat dikatakan perusahaan tidak menerapkan perencanaan pajak yang baik karena jika dilihat dari perhitungan ketiga skema, pajak yang dibayarkan Perusahaan X pada skema tanpa bunga jauh lebih besar daripada pajak pada skema dengan bunga.Kata Kunci: Transfer Pricing; Bunga; Pajak; Implementasi

---

This thesis discusses interest payments on loan transactions between Company X and its subsidiaries based on transfer pricing regulations and Government Regulation No. 94/2010. The purpose of this study is to determine the implementation of transfer pricing and to analyze the tax savings on interest payment transactions between Company X and its subsidiaries. This research uses qualitative approach. The result of the research concludes that interest-free loan transactions between Company X and its subsidiaries are not in accordance with the prevailing transfer pricing regulation in Indonesia and Government Regulation Number 94 Year 2010 and it can be said that the company does not apply good tax planning because from the calculation of the three schemes, that Company X paid on a no-interest scheme far outweighs the tax on the scheme with interest.

Keywords: Transfer Pricing; Interest; Tax; Implementation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT

This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan keuangan (financial distress) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya adalah membatasi mobilisasi dan interaksi masyarakat yang menghambat alur produksi, distribusi hingga konsumsi. Akibatnya membawa dampak pada perekonomian sehingga terjadi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan suatu kondisi keuangan yang dapat dirasakan oleh seseorang maupun perusahaan dalam berjuang untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar utang pada kreditornya. Jika kesulitan keuangan (financial distress) terjadi berkelanjutan dapat berujung kepada kepailitan. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang diderita oleh debitor adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengangkat studi kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby sebagai penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) pada masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan salah satu cara jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seseorang maupun khususnya oleh Perseroan Terbatas pada masa Covid-19.

---

This thesis mainly discusses financial distress that can be felt by all levels of society as a result of the spread of Covid-19 on the Indonesian economy. With the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government issued several policies to overcome the spread of Covid-19, one of which was to limit the mobilization and interaction of people in Indonesia which hampered the flow of production, distribution, and consumption. As a result, it has an impact on the economy, resulting in financial distress that is felt by all levels of society. Financial distress is a financial condition that can be felt by a person or company is struggling to fulfill their obligations, including paying debts to their creditors. If financial distress occurs continuously, it can lead to bankruptcy. One of the alternatives provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment in overcoming financial distress suffered by debtors is the Suspension of Payment. Through the Suspension of Debt Payment Obligations, debtors can submit a reconciliation plan which contains an offer to pay either part or all of the debt to creditors. Suspension of Payment is an effort that can be taken to prevent bankruptcy. The method used in writing thus thesis is literary research with the thesis being a juridicial-normative report and raising the case study of Decision Number 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby as the application Suspension of Payment ) to debtors who experience financial distress during the Covid-19 Pandemic. As a result, Suspension of Payment can be used as a way out to overcome financial distress that is felt by a person or especially by a Limited Liability Company during the Covid-19 period. "

"ABSTRAKPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaandinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yangberakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank danperjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukankedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminanfidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatifmenggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalahkreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkanoleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusiaditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminanfidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasingyang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankankepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skemapenyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlumengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjiankerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugianjika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACTPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company,was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by theDecision of the Commercial Court of the District Court of Central JakartaNumber: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, whichwas ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, somecooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks andLeasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine thestatus of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lesseeas the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conductedwith normative legal research method by using secondary data. With theconclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value ofpayment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status ofLessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should bedeemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMFbankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey theSettlement Agreement. The banks and related regulator institution should reviewthe clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasingcompany to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perbedaan rata-ratabiaya dan mutu layanan tindakan sectio dengan pola pembiayaan INA CBG’s danfee for service di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Penelitian ini menggunakanrancangan penelitian deskriptif kuantitatif crossectional dan pendekatan kualitatif.Metode pembayaran yang ideal adalah yang dapat mendorong pemberilayanan kesehatan mengendalikan biaya dan mutu layanan kesehatan. Padapenelitian ini didapatkan terdapat perbedaaan pada rata-rata biaya total layananyang bermakna dengan metode pembiayaan INA CBG’s lebih rendah dengantidak terdapat perbedaan mutu layanan.Disarankan kepada rumah sakit untuk mempunyai panduan klinis dalampemberian layanan yang diberikan dan meningkatkan perbaikan dalam sistemrumah sakit (Corporate Governance) untuk dapat meningkatkan efisiensi danmutu layanan rumah sakit.

---

ABSTRAK This study aimed to analyze the differences in the average cost and qualitymeasures sectio financing pattern CBG's INA and fee for service at the ArafahHospital Jambi. Design research is a quantitative and qualitative approach.The ideal of payment method is expected to encourage health careproviders to control the cost and quality of health services. From the results ofresearch conducted at Arafah Hospital Jambi found that on average, the total costof the services there are significant differences in the average cost of the financingmethod is more efficient INA CBG's no difference with the quality of service.The hospital should have of clinical guidelines in the provision of servicesprovided in the hospital for each method of financing. It is recommended tohospitals to improve the hospital system fixes (Corporate Governance) to be ableto improve the efficiency and quality of hospital services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi penggunaan mobile payment pada kalangan wisatawan Gen-Z di Indonesia melalui variabel perceived benefits, performance expectancy, effort expectancy, social influence, perceived cost, self-efficacy, perceived security dengan mediasi trust yang merupakan turunan dari kerangka teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan Mental Accounting Theory (MAT). Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan single-cross sectional design dengan menggunakan online questionnaire sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan 358 responden yang berasal dari kalangan Gen-Z Indonesia yang dalam jangka waktu satu tahun terakhir pernah berwisata ke luar negeri dan menggunakan mobile payment di negara tempat berwisata terkait. Data pada penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari perceived benefits, performance expectancy, effort expectancy, social influence, self-efficacy, dan trust kepada behavioural intention, tidak ditemukan pengaruh perceived cost dan perceived security kepada behavioural intention, tetapi ditemukan bahwa perceived security akan berpengaruh terhadap behavioural intention bila dimediasi oleh trust.

---

This research aims to determine the factors that influence the intention to use mobile payments among Gen-Z tourists in Indonesia through the variables perceived benefits, performance expectancy, effort expectancy, social influence, perceived cost, self-efficacy, perceived security with the mediation of trust which is derived from the theoretical framework of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and Mental Accounting Theory (MAT). To test the hypothesis, this research uses a quantitative method with a single-cross sectional design using an online questionnaire as a data collection tool. This research collected 358 respondents from Gen-Z Indonesia who in the past year had traveled abroad and used mobile payments in the country they were traveling to. The data in this research uses the Partial Least Square Structural Equation Modeling method (PLS-SEM). The results of this research show that there is an influence of perceived benefits, performance expectancy, effort expectancy, social influence, self-efficacy, and trust on behavioral intention. There is no influence of perceived cost and perceived security on behavioral intention, but it is found that perceived security will have an effect on behavioral intention when mediated by trust."

"Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme Permohonan PKPU yang menitikberatkan pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai dikabulkannya permohonan PKPU yang menyertakan Personal Guarantor tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan Personal Guarantor apabila dikaitkan dengan UU No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU serta memerhatikan ketentuan mengenai jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih terdapat banyak Putusan Pengadilan Niaga yang berkontradiksi sehingga mengindikasikan ketidakpastian penerapan Pasal 254 UUK-PKPU. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait pelepasan hak istimewa dapat mengarah pada kekeliruan penerapan asas kepailitan dalam prosedur PKPU.

---

In numerous cases, Personal Guarantors are often involved as counterclaimant in the applications of Suspension of Payment process due to their close ties with the main debtor. According to Article 254 of Bankruptcy and Suspension of Payment Law that applies in Indonesia, the Suspension of Payment does not apply to guarantors. However, many applications are still granted by the Judges on the grounds that these Personal Guarantors have relinquished their special rights given by the Civil Code. Through a case study of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., an analysis will be conducted on the involvement of Personal Guarantors in the Suspension of Payment application mechanism, with a focus on the considerations of the Judges regarding the approval of PKPU applications that include these Personal Guarantors. The main issue discussed in this paper pertains to the position of Personal Guarantors when associated with Bankruptcy and Suspension of Payment Law while also considering the provisions regarding guarantees in the Civil Code. The results of this research shows that there are still many contradictory in the Court Decisions, indicating uncertainty in the application of Article 254 of the Bankruptcy Law. Additionally, the considerations of the Judges regarding the waiver of special rights may lead to misapplication of bankruptcy principles in the Suspension of Payment procedure."

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."