Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy.

Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Energi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

Energy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."

"Penelitian dan Pengembangan R D memiliki peran penting dalam sektor Energi Baru Terbarukan EBT perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh atas Biaya R D untuk Mendorong Kegiatan EBT. Sektor EBT merupakan sektor yang sangat penting terkait target rasio elektrifikasi dan pemerataan serta keterjangkauan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi bidang R D dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya stagnansi investasi R D di bidang EBT yang mana pemanfaatan insentif masih relatif kecil dan produk kebijakan insentif yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing investasi R D khususnya sektor EBT masing kurang bersaing. Untuk mempercepat laju invetasi R D EBT, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak pemerintah membuat kebijakan insentif perpajakan yang lebih menarik bagi investor untuk menjalankan R D EBT.

---

Research and Development R D has an important role in the Renewable Energy sector RE needs to be supported by the Indonesian government through the tax policy of Income Tax policy on R D Costs to Encourage RE Activities. The RE sector is a very important sector related to the target ratio of electrification and equity and national affordability. This study aims to see the harmony between policy objectives and the resulting impact based on the theory of policy implementation and associated with the concept of relevant taxation. This research uses qualitative approach.

The results indicate that there is a discrepancy between the policy objectives aimed at attracting R D investment with the impacts generated by policies that have an impact on the stagnation of R D investments in the area of RE where the use of incentives is still relatively small and incentive policy products are less attractive than other countries so that the competitiveness of R D investment in particular the RE sector is less competitive. To accelerate the rate of RE R D investigation, the authors suggest that the government should create a more attractive tax incentive policy for investors to run RE R D."

"Banyak pulau di Indonesia yang terisolasi dan jauh dari pulau utama. Salah satunya adalah Pulau Sabu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber energi listrik Pulau Sabu 100% berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel dengan beban puncak sebesar 900 kW pada tahun 2015. Rasio elektrifikasi pada 2017 sebesar 26,67%. Potensi energi baru terbarukan belum diimplementasikan di Pulau Sabu khususnya potensi sinar matahari dan angin. Radiasi sinar matahari rata-rata per tahun sebesar 6,466 kW/m2 dengan clearness index 0,654 dan durasi penyinaran 8,72 jam. Potensi energi angin di Pulau Sabu sebesar 2,588 m/s pada ketinggian 15 meter dan 4,868 m/s pada ketinggian 50 meter. Penelitian ini menganalisis potensi energi baru terbarukan untuk implementasi sistem hibrid tanpa baterai dengan konfigurasi yang berbeda. Dari data potensi radiasi sinar matahari, dipilih spesifikasi modul surya yang memiliki daya maksimal 315 W dengan efisiensi 19,3%. Spesifikasi modul surya ini digunakan untuk menghitung panel surya yang dibutuhkan dengan skenario kebutuhan listrik 1 rumah tangga dan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 kW sampai dengan 800 kW. Potensi energi angin digunakan untuk menentukan spesifiasi turbin angin yang akan digunakan dengan cara memilih daya keluaran yang paling besar dari berbagai produk turbin angin. Perangkat lunak HOMER digunakan untuk menganalisis skenario sistem eksisting dan sistem hibrid pada aspek ekonomi dan lingkungan. Biaya energi sistem eksisting sebesar $0,324/kWh, sistem hibrid diesel dan solar PV didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,292/kWh dan sistem hibrid diesel dan turbin angin, didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,291/kWh pada nilai hub height 73 m.

---

There are large number of the remote island in Indonesia that isolated and not connected to the utility grid. Sabu Island, a part of Nusa Tenggara Timur is an example of isolated area that far from the mainland. Electricity resource of Sabu Island is 100% from diesel generator. The electrification ratio is 26.67%. Huge potential renewable energy resource not yet implementing on Sabu Island. Annual average radiation is 6.466 kW/m2 with clearness index 0,654 and sun peak hour 8.72. Annual average wind speed is 2.588 m/s (h=15 meter) and 4.868 m/s (h=50 meter). This paper assesses the potential of implementing the hybrid system with different configuration of diesel-PV-WTG without energy storage devices. From annual average radiation, we choose specification of PV module with 315 V for voltage and 19.3% efficiency and used for residential and power utility scenario with 100-600 kW capacity. Wind turbine specification chosen with maximum output power based on wind profile. HOMER simulation software is used to perform feasibility study and to determine the optimized of the hybrid system. Levelized Cost of Energy (LCOE) of existing system is $0.324/kWh, minimum LCOE of diesel and solar PV is $0.292/kWh and minimum LCOE of diesel and wind turbine is #0.291/kWh in hub height 73 m."

"Pertumbuhan ekonomi indonesia yang cukup besar akan mempengaruhi angka konsumsi energi secara global. Ada banyak alasan dengan penggunaan energi terbarukan diantaranya adalah relatif tidak mahal, bersifat netral karbon, dan semakin mendapatkan dukungan dari lapisan masyarakat untuk menggantikan solusi energi tidak terbarukan berbasis bahan bakar minyak. Pembangkit listrik dari energi terbarukan, terutama energi angin dan matahari sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, sehingga daya yang dihasilkannya menjadi tidak stabil, sehingga peran dari energy storage akan menjadi semakin signifikan. Media penyimpanan baterai yang sekarang umum dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai keekonomian melalui perhitungan teknis dari penggunaan udara bertekanan sebagai media penyimpanan energi (Energy Storage) sebagai media penyimpanan alternatif. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bahwa biaya capital cost per kWh atau biasa disebut CAPEX/kWh dari CAES 77% lebih murah dibandingkan dengan baterai. Sedangkan untuk biaya total per kWh per cycle atau biasa disebut Levelized Cost of Storage (LCOS) dari CAES 66% lebih murah dibandingkan dengan baterai.

---

Indonesian economic growth large enough to affect global energy consumption figures. There are many reasons to use renewable energy which are relatively inexpensive, carbon neutral, and increasingly gaining the support of society to replace non-renewable energy solutions based on fossil fuel. Power generation from renewable energy, particularly wind and solar energy is strongly influenced by weather conditions, so the power it produces becomes unstable, so that the role of energy storage will become increasingly significant. Batteries as Energy Storage that are now common used in Indonesia. This study aims to gain economic value through technical calculation of the use of pressurized air as an energy storage medium (energy storage) as an alternative storage medium. Based on the analysis that the capital cost per kWh or so-called CAPEX / kWh of CAES 77% cheaper than the batteries. While the total cost per kWh per cycle or socalled Levelized Cost of Storage (LCOS) of CAES 66% cheaper than the batteries."

"Tiongkok merupakan penghasil dan pengguna batu bara terbesar di dunia. Banyaknya penggunaan batu bara menggiring Tiongkok pada krisis energi. Terjadinya krisis energi serta merebaknya dampak buruk energi berbahan bakar batu bara terhadap lingkungan membuat pemerintah Tiongkok mulai menaruh perhatian khusus pada energi terbarukan. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberi gambaran umum tentang kebijakan energi terbarukan di Tiongkok, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan sumber daya energi terbarukan di Tiongkok selama kurun waktu 1996−2010, dan memaparkan programprogram yang dijalankan pemerintah Tiongkok terkait penerapan kebijakan sumber energi terbarukan. Tiongkok saat ini menjadi penghasil energi terbarukan terbesar di dunia. Pemerintah Tiongkok menunjukkan keseriusan untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

---

China is the largest coal producer and consumer in the world. The large amount of coal usage leads China to an energy crisis. The Energy crisis and negative excess of coal based energy towards the environment have made the Chinese government pay more attention to renewable energy. The goals of this research are to explain China's renewable energy policy in general; to describe the backgrounds of China renewable energy policy in 1996-2010, and to explain the Chinese government's programs that are related to renewable energy policy. The government of China shows its serious commitment by constantly developing and implementing environmental friendly policies for a sustainable future."

"Indonesia, sebagai negara penghasil karbon terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan mendesak dalam menekan emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, yang utamanya disebabkan oleh ketergantungan pada batu bara. Dengan proyeksi lonjakan permintaan energi, yang sebagian besar dipenuhi oleh batu bara, kontribusi negara ini terhadap emisi global diperkirakan akan meningkat. Di tengah meningkatnya suhu global dan krisis terkait iklim, transisi ke energi terbarukan menjadi suatu keharusan. Namun, meskipun potensi sumber energi terbarukan, termasuk Hidrogen Hijau, sangat besar, hambatan-hambatan signifikan menghalangi adopsi yang luas. Studi ini mengeksplorasi strategi untuk Pertamina NRE dalam mengarungi kompleksitas pengembangan bisnis Hidrogen Hijau di Indonesia. Melalui penelitian yang komprehensif, tujuannya adalah menawarkan rekomendasi untuk mempercepat pengembangan Hidrogen Hijau, sehingga memajukan komitmen Indonesia untuk mencapai Emisi Bersih Netto pada tahun 2060. Tantangan-tantangan kunci seperti ambiguitas regulasi, biaya produksi tinggi, dan keterbatasan infrastruktur diidentifikasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang multifaset, termasuk kebijakan yang ditargetkan, inovasi teknologi, dan investasi dalam infrastruktur. Dengan menelaah lanskap strategis dan memodelkan kompleksitas pengembangan Hidrogen Hijau, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat dijalankan bagi Pertamina NRE. Strategi yang efektif sangat penting tidak hanya untuk mengoptimalkan produksi dan profitabilitas tetapi juga untuk memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Net Zero Emission.

---

Indonesia, as the largest carbon emitter in Southeast Asia, faces a pressing challenge in curbing its escalating greenhouse gas emissions, primarily fueled by coal reliance. With a projected surge in energy demand, predominantly met by coal, the nation's contribution to global emissions is set to rise. Amidst rising global temperatures and climate-related crises, transitioning to renewable energy becomes imperative. However, despite the potential of renewable energy sources, including Green Hydrogen, significant hurdles hinder its widespread adoption. This study explores strategies for Pertamina NRE in navigating the complexities of developing the Green Hydrogen business in Indonesia. Through comprehensive research, the aim is to offer recommendations to accelerate Green Hydrogen development, thereby advancing Indonesia's commitment to achieving Net Zero Emission by 2060. Key challenges such as regulatory ambiguity, high production costs, and infrastructure limitations are identified. Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including targeted policies, technological innovations, and investment in infrastructure. By examining the strategic landscape and modeling the complexities of Green Hydrogen development, this research seeks to provide actionable insights for Pertamina NRE. Effective strategies are crucial not only for optimizing production and profitability but also for fostering sustainable growth and contributing significantly to Indonesia's Net Zero Emission goals."

"Makalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energi terbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepada praktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahas factor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energi terbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia pada khususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehingga hal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional. Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

This paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policy practice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union, OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy in Indonesian context, the study reveals that despite various policies and programs which the Government of Indonesia has made, the realization of RE deployment is still under the stated target, which can have implication for the national energy security. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this paper contributes to the understanding of RE policies in general and factors encouraging successful implementation of RE in particular."