Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi galon sebagai kemasan yang dapat dikembalikan di PT. XYZ sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. XYZ yang menjual air mineral menggunakan galon sebagai sarana penjualannya. Penelitian ini menggunakan data dan informasi internal PT. XYZ. Berdasarkan data dan informasi tersebut, penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi galon sebagai kemasan yang dapat dikembalikan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa galon sebagai kemasan yang dapat dikembalikan milik PT. XYZ belum memenuhi standar akuntansi keuangan. Penelitian ini memberi rekomendasi perubahan perlakuan akuntansi galon kepada PT. XYZ yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

---

This study aims to analyze the accounting treatment of gallon as a returnable container at PT. XYZ in accordance with generally accepted accounting standard in Indonesia. This is case study at PT. XYZ which uses gallon for its sales equipment. This research analyzed internal data and information of PT. XYZ. Based on these data and information, this study analyzed the accounting treatment of gallon as a returnable container using generally accepted accounting standard in Indonesia. The result shows that gallon as a returnable container owned by PT. XYZ has not met financial accounting standard. This study provides recommendation for changes in the accounting treatment of gallon to PT. XYZ in accordance with generally accepted financial accounting standards in Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57."

"Laporan magang ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi antara pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan PSAK 45. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-01/D5/MBU/2012, pedoman akuntansi unit PKBL menggunakan acuan akuntansi SAK ETAP dan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Perubahan pedoman tersebut didasari perkembangan standar akuntansi dan regulasi di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 mendekati SAK ETAP dan PSAK 45, dilakukan perbandingan perlakuan akuntansi dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian pedoman akuntasi PKBL revisi 2012 dengan perlakuan akuntansi dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian SAK ETAP dan PSAK 45. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 sudah sesuai dan mengacu pada SAK ETAP dan PSAK 45, walaupun terdapat beberapa akun pada unit PKBL yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP.

---

This internship report discusses comparison accounting treatment between the revised accounting guidelines of PKBL 2012 with the Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (SAK ETAP) and SFAS 45. Based on Circular Letter of Minister SOE Number SE-02/MBU/Wk/2012 and SE- 01/D5/MBU/2012, the revised accounting guidelines of PKBL 2012 used an accounting referral SAK ETAP and SFAS 45 for their financial report drafting. The change in PKBL’s guidelines is based on the development of accounting standards and regulation in Indonesia. To find out how far the revised accounting guidelines of PKBL 2012 approach their accounting referral, this study compare accounting treatment from recognition, measurement, and presentation side on the revised accounting guidelines of PKBL 2012 with accounting treatment from recognition, measurement, and presentation side on SAK ETAP and SFAS 45. In the end, the author concluded that accounting treatment on the revised accounting guidelines of PKBL 2012 have complied and referred to SAK ETAP and SFAS 45, although there are some account in PKBL that not specifically administered on SAK ETAP."

"Penelitian ini menguji tingkat konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode sebelum dan setelah penerapan IFRS di Indonesia. Dengan menggunakan modifikasi model Basu (1997) dengan menambahkan variabel kontrol untuk mengukur tingkat konservatisme, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum penerapan IFRS, tidak terdapat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan, sementara pada periode setelah penerapan IFRS dalam laporan keuangan perusahaan non keuangan tersebut terdapat konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat konservatisme akuntansi lebih tinggi pada periode setelah penerapan IFRS dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS.

---

This study examines the level of accounting conservatism in financial statements of non financial firms listed in Indonesian Stock Exchange before and after IFRS convergence in Indonesia. Using modified Basu Model (1997) by adding control variables to measure accounting conservtism, the results suggest that in pre- IFRS convergence period, there is no accounting conservatism in financial statements, whereas in post IFRS convergence period suggest the existence of accounting conservatism. In addition, the study also suggests that accounting conservatism level is higeher in post- IFRS convergence period than pre- IFRS convergence period."

"Laporan magang ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan draf manual akuntansi terkait transaksi sewa pada PT X sekaligus melakukan evaluasi atas chart of account (CoA) milik PT X atas akun-akun yang terkait dengan transaksi sewa. PT X adalah salah satu institusi keuangan di Indonesia yang meminta bantuan Konsultan ABC dalam memperbaiki dan memperbaharui kebijakan akuntansi dan CoA yang dimilikinya. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah membuat manual akuntansi atas transaksi sewa berdasarkan PSAK 73: Sewa yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Aktivitas magang yang dilakukan untuk membuat draf manual akuntansi sewa PT X, yaitu melakukan riset dan mengumpulkan berbagai kemungkinan transaksi yang muncul akibat implementasi standar baru. Lalu, menyusun draf tersebut menggunakan akun-akun yang dimiliki oleh PT X sekaligus melakukan evaluasi atas kesesuaian terhadap akun-akun yang akan digunakan tersebut menggunakan PSAK 73. Langkah terakhir adalah melaporkan draf manual akuntansi sewa tersebut kepada asisten manajer untuk direviu. Dari hasil evaluasi, PT X sebaiknya memperbaharui beberapa akun agar lebih sesuai dengan kebijakan akuntansi terbaru dan mempertimbangkan untuk menambah akun yang belum dimiliki.

---

This internship report discusses the procedures carried out in drafting the lease accounting manual for PT X as well as evaluating PT X's chart of account (CoA) for accounts related to lease transactions. PT X is one of the financial institutions in Indonesia who requested the assistance of Konsultan ABC in improving and updating their accounting policies and CoA. One of the activities done is to create an accounting manual for lease transactions based on PSAK 73: Sewa that will be effective on January 1, 2020. One of the initial procedures undertaken is to draft a lease accounting manual. Activities undertaken to make PT X's lease accounting manual draft, first, conducting research and collecting various possible transactions arising from the implementation of new standard. Then, compile the draft using the accounts owned by PT X as well as evaluating the suitability of the accounts to be used using PSAK 73. The final step is to report the lease accounting manual draft to the assistant manager for review. From the evaluation results, PT X should renew several accounts to comply with the latest accounting policy and consider adding account that is not yet owned."

"SA untuk rencana akuisisi PT KAMA oleh PT PBI. Evaluasi dilakukan dengan meninjau transaksi akuisisi dan membandingkan dengan standar akuntansi yang berkaitan dengan akuisisi yaitu PSAK 22 (Kombinasi Bisnis), PSAK 38 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) dan PSAK 65 (Laporan Keuangan Konsolidasian). Evaluasi menunjukkan bahwa standar akuntansi yang direkomendasikan oleh KAP SA dalam proses akuisisi telah dibuat berdasarkan penilaian terhadap standar-standar yang berlaku. KAP SA merekomendasikan PSAK 38 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) sebagai standar akuntansi yang relevan karena transaksi akuisisi PT KAMA oleh PT PBI adalah transaksi entitas sepengendali.

---

This internship report evaluates the accounting standards recommended by KAP SA for the proposed acquisition of PT KAMA by PT PBI. The evaluation is conducted by reviewing the transaction and comparing it against the relevant accounting standards on acquisition namely PSAK 22 (Business Combination), PSAK 38 (Business Combination of Entities Under Common Control) and PSAK 65 (Consolidated Financial Statements). The evaluation shows that the accounting standards recommended by KAP SA for the acquisition process were made based on their assessment of the prevailing standards. KAP SA recommends PSAK 38 (Business Combination of Entities Under Common Control) as the relevant accounting standard because the acquisition transaction of PT KAMA by PT PBI is a transaction of entities under common control."

"Laporan magang ini membahas analisis pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi atas siklus penjualan di PT. Atlas Copco Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan alat-alat penunjang industri pertambangan. Metode penulisan laporan magang ini dilakukan melalui wawancara dan pengamatan penulis selama program magang berlangsung. Hasil dari laporan ini yaitu penilaian dan usulan atas pengendalian internal sistem informasi akuntansi terkait siklus penjualan di PT. Atlas Copco Nusantara. Penerapan pengendalian internal di PT. Atlas Copco Nusantara telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa aktivitas yang masih perlu diperbaiki.

---

This report discusses about the analysis of internal controls over the accounting information system in the sales cycle at PT. Atlas Copco Nusantara. This company is seling equipment for supporting mining industry. Internship report writing method is done trough interviews and observation of the author during ongoing internship program. This report is the result of the proposed assesment on internal control related sales cycle. Implementation of internal control at PT. Atlas Copco Nusantara has done well, although there are some activities need to be improved."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Bagian Keuangan, Lembaga Sandi Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Bagian Keuangan, Lemsaneg. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan dua narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dari sisi petunjuk teknis, komitmen pimpinan, sistem informasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosialisasi.

---

This research discussing about implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard on the Financial Division of National Crypto of Institute. Purpose of this study is to discover implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard and identifying obstacles that Finance Division of Lembaga Sandi Negara faced. Method of the study is a field observation using documentation, structured and unstructured interview with two interviewees as the main tools. Result shows that implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard has been good in general, but there are still obstacles that Lembaga Sandi Negara face, from the technical instructions, leadership commitment, accounting information systems, availability and competence of the human resource, and socialization aspects."

"Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories.Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights.This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy.Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely.The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008).

The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section."