Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.

---

The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penentu moral pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termotivasi karena UMKM mempunyai kontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia, namun hanya berkontribusi 0,67 persen terhadap penerimaan pajak. Rendahnya penerimaan pajak salah satumya disebabkan karena moral pajak yang rendah. Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan terhadap 217 UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage sampling. Hasil analisis melalui Structural Equation Model dengan program Smart PLS menunjukkan bahwa sentimen terhadap pajak, keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi barang publik, dan sikap terhadap hukuman mempengaruhi moral pajak UMKM di Jabodetabek secara positif. Kepercayaan terhadap otoritas pajak signifikan terhadap moral pajak pelaku usaha mikro, sedangkan pada pelaku usaha kecil dan menengah tidak signifikan. Moral pajak pelaku UMKM Jakarta dipengaruhi oleh sentimen terhadap pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi terhadap barang publik. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi moral pajak pelaku UMKM luar Jakarta adalah sentimen terhadap pajak dan sikap terhadap hukuman. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sentimen terhadap pajak menunjukkan koefisien jalur yang paling kuat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa otoritas pajak harus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan penyampaian informasi tentang penggunaan uang pajak dan manfaatnya kepada publik, tidak hanya oleh otoritas pajak dari sisi penerimaan, tetapi juga oleh instansi lain sebagai pengguna uang pajak.

---

This study aims to discover the determining factors of Micro, Small, and Medium Enterprises tax morale. The study is encouraged to be executed because Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) contributes 60% to Indonesias GDP, but contributes only 0.67% to tax revenue. One of the causes of the low level of tax revenue is the low level of tax morale. Tax morale refers to intrinsic motivation of the tax payers in paying the tax. The level of tax morale is predicted to give impact on the level of tax compliance. The population in the research is MSMEs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). The sampling technique used is multistage sampling. The survey is done by conducting direct interview with the respondents. There are 217 MSMEs that participated in this study. The result of Structural Equation Model (SEM) analysis, which incorporates Smart PLS program, shows that the sentiments towards tax, justice, trust with the tax authority, public good perception, and attitude towards punishment affect the tax morale of MSMEs in Jabodetabek positively. The investigation also unveils that the sentiments towards tax proves to be the strongest path coefficient. The study recommends that tax authority manage its integrity, improve the service quality, and ensure the easy process to taxpayers. In addition, the government must enhance its transfer of information related to tax money spending as well as tax benefit to public, not only by tax authority which accepts tax payment, but also by other institutions as the users of tax money."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."