Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpustakaan perguruan tinggi memiliki target audience anak muda yang saat ini menjadi mahasiswa perguruan tinggi dengan kisaran usia 18-34 tahun. Mereka adalah pengguna media sosial Instagram tertinggi yang membuat perpustakaan perguruan tinggi perlu berkegiatan dan melakukan promosi di media sosial Instagram. Saat ini memang sudah ada kesadaran untuk perpustakaan perguruan tinggi dalam memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan perpustakaan mereka. Namun, media sosial ini hanya dijadikan media untuk publikasi informasi saja tanpa memperhatikan branding yang ingin ditampilkan oleh perpustakaan perguruan tinggi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis strategi konten digital Instagram @ui_library dan @perpustakaan_ugm serta implementasinya dalam memperkuat branding Perpustakaan UI dan Perpustakaan UGM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data berupa analisis konten Instagram Perpustakaan UI dan Perpustakaan UGM serta wawancara pengambil keputusan dan pengelola media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah Perpustakaan UI dan Perpustakaan UGM telah menjalankan branding sesuai dengan brand identity mereka, yaitu visi, misi dan tujuan organisasi. Sejalan dengan brand identity dan brand personality yang ditampilkan oleh Perpustakaan UI dan Perpustakaan UGM di Instagram, brand image yang ditangkap oleh pengguna dan disampaikan pada bagian komentar lebih banyak terkait akses pada Perpustakaan UI dan pemanfaatan ruang serta layanan di Perpustakaan UGM.

---

University libraries have a target audience of young people who are currently university students with an age range of 18-34 years. They are the highest users of Instagram which makes university libraries need to promote their libraries on Instagram. Currently, there is awareness for university libraries to use Instagram to promote their libraries. However, this social media is only used as a medium for publishing information without paying attention to the branding that the university library wants to display. Therefore, this research will identify and analyze the digital content strategy of Instagram @ui_library and @perpustakaan_ugm and its implementation in strengthening the branding of the UI Library and UGM Library. This research uses qualitative methods with data collection methods in the form of Instagram content analysis of the UI Library and UGM Library as well as interviews with decision makers and social media managers. The results of this research are that the UI Library and UGM Library have carried out branding in accordance with their brand identity, namely the vision, mission and goals of the organization. In line with the brand identity and brand personality diform UI Library and UGM Library on Instagram, the brand image captured by users and conveyed in the comments section is more related to access to the UI Library and the use of space and services at the UGM Library."

"Pembangunan perpustakaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mempromosikan lingkungan yang lebih sehat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan memastikan bahwa tindakan generasi saat ini tidak membahayakan generasi mendatang. Perpustakaan hijau berfungsi sebagai pengaruh pendidik, dan pendukung untuk keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial, dengan menerapkan agenda keberlanjutan. Untuk lebih mendorong rencana keberlanjutan perpustakaan akademik di Indonesia, prinsip ramah lingkungan penting untuk digabungkan dalam pelaksanaan program kerja, pertumbuhan, pemeliharaan, dan layanan perpustakaan. Penelitian ini menggunakan standar Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) yang dikembangkan oleh United States Green Building Council (USGBC) dan daftar kontrol yang dirilis oleh Environment, Sustainability and Libraries Section, International Federation of Library Associations and Institutions (ENSULIB IFLA) sebagai patokan dan panduan untuk instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan di 10 perpustakaan akademik di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penerapan perpustakaan ramah lingkungan di Indonesia masih sangat terbatas. Pustakawan juga menunjukkan kurangnya keakraban dengan konsep perpustakaan hijau dan berkelanjutan ini. Namun demikian, perpustakaan di Indonesia merespons positif dan menunjukkan niat baik terkait konsep perpustakaan hijau, meski keterlibatan mereka saat ini masih terbatas.

---

The development of environmentally friendly and sustainable libraries plays a key role in promoting a healthier environment, thereby improving the quality of life and ensuring that our actions do not endanger future generations. Such libraries serve as influences, educators, and supporters for ecological, economic, and social sustainability, by implementing a clear sustainability agenda. To further drive the sustainability plan of academic libraries in Indonesia, it is crucial to incorporate environmentally friendly principles into the implementation of work programs, growth, maintenance, and library services. This research uses the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) standards developed by the United States Green Building Council (USGBC) and the checklist released by the Environment, Sustainability and Libraries Section of the International Federation of Library Associations and Institutions (ENSULIB IFLA) as benchmarks and guides for research instruments. This study was conducted in 10 academic libraries at Legal-Entity State Higher Education Institutions (PTN-BH) in Indonesia. The findings show that the implementation of environmentally friendly libraries in Indonesia is still very limited, with librarians showing a lack of familiarity with this concept of green and sustainable libraries. However, libraries in Indonesia respond positively and show goodwill towards the concept of green libraries, although their involvement is currently still limited."

"Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan.

---

Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"Tesis ini menelisik tentang aktivitas dan peran ideal struktur HubunganMasyarakat yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitianini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur Hubungan Masyarakat di IntitutTeknologi Bandung menerapkan prinsip Excellence Communication pada ativitasdan peran hubungan masyarakatnya. Prinsip Excellence Communication yangdigunakan pada penelitian ini merupakan buah penelitian Excellence Theory yangdilakukan oleh James. E. Grunig dan para koleganya. Excellence Communicationmemiliki tiga aspek yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran atau bulatan yaitu,aspek Knowledge Core, aspek Shared Expectation, Aspe Organizational Culture.Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam penerapanExcellence Communication dalam sebuah organisasi.Penelitian ini menggunakan paradigm postpositivisme, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metodepengumpulan data adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumenyang relevan terhadap penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa ITB dalampenerapan Excellence Communication masih memiliki kendala pada aspekKnowledge Core dimana Top Communicator tidak memiiiki pengetahuan yangcukup terkait pelaksanaan praktik humas yang ideal sebagaimana disampaiaknpada premis Excellence Theory. Top Communicator pun masih menerapkan perancommunication technician disbanding peran idealnya sebagai communicationmanager. Kendala ini dapat dipahami dikarenakan Top Communicator berlatarbelakang teknik dan di ITB tidak terdapat fakultas atau sekolah yangmemproduksi pengetahuan ke-humasan.Pada kedua aspek lainnya yaitu SharedExpectation dan Organizational Culture, ITB telah menjalankan dan menerpakankedua aspek tersebut secara ideal.Kata Kunci: Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture.

---

This research investigates activities and roles of public relations ideal structure thatsupports an organization in achieving its goals. This study aims to look at the extentto which the structure of public relations at the Bandung Institute of Technology ITB pertains the principles of Excellence Communication on it 39 s public relation activitiesand roles. Communication Excellence principle used in this study is the fruit ofExcellence Theory Research conducted by James. E. Grunig and colleagues.Communication Excellence has three aspects described in three circles or spheres,namely, Core Knowledge, Shared Expectation, and Organizational Culture. Thesethree aspects are interrelated, and they possess influence in the application ofExcellence Communication within an organization.

This is a descriptive qualitativeresearch under postpositivism paradigm.Data collection was gathered by depthinterviews and desk research on relevant documents. This study uses postpositivismeparadigm, qualitative and descriptive approach. Methods of data collection is wawanprofound way and the collection of relevant documents to the research.

The results showed that ITB in the implementation of Communication Excellence still findsobstacles at Core Knowledge aspect in which Top Communicator does not havesufficient knowledge related to the implementation of public relations practices basedon the premise of Excellence Theory. Top Communicator still applies communicationtechnician role than ideal role as communications manager. These constraints can beunderstood due to Top Communicator has engineering backgrounds and there is nofaculties or schools in ITB that produce public relations knowledge. In two otheraspects, Shared Expectations and Organizational Culture, ITB has implemented andexposed these two aspects ideally.Key words Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture."

"In the era of the knowledge and digital economy today, technology is no longer meant as a tool to increase productivity. Instead, it becomes a critical factor in creating added value. Higher education as an institution that is responsible for advancing science while producing innovative products of high economic value needs to be encouraged as a Centre of Excellence (CoE). Among others, Legal-Entity Higher Education Institution/Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) is considered more potential to become CoE in Indonesia because it has the autonomy of academic and non-academic management. Utilizing CoE criteria such as financial/funding, cooperation, governance, academic, and research-innovation, a gap analysis was conducted to find out what are best policies to develop PTN-BH towards CoE. This study suggests that the centre of science and technology excellence/Pusat Unggulan Iptek (PUI) can be a promising starting point towards CoE."

"Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan pemeringkatan Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2019. Secara ideal, UI sebagai PTN BH harusnya dikelola melalui prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, UI melakukan rangkaian perbaikan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek. Namun, upaya UI dalam memperbaiki tata kelolanya tampaknya tidak sejalan dengan pencapaian kinerja UI dalam Laporan Kinerja Tahunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori good university governance yang dikembangkan oleh The Arabic World Initiative/ the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI/MCI) program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator good university governance tidak tercapai. Delapan indikator yang tidak tercapai tersebut antara lain: misi universitas, struktur manajemen, strategi, alat manajemen untuk memotivasi dan memonitor staf, otonomi dalam mengelola sumber daya manusia, otonomi keuangan, integritas keuangan, dan partisipasi. Hambatan yang ditemukan terkait dengan good university governance di Universitas Indonesia yaitu tidak adanya partisipasi dalam pembuatan misi selain pihak rektorat serta dalam pengelolaan akademik, tidak adanya aturan mengenai seleksi terbuka untuk pengisian posisi kepemimpinan di bawah Rektor UI dan Dekan yang ada di UI, tidak meratanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di semua unit UI, serta tidak updatenya informasi yang tertera pada website ui.ac.id. Saran yang diberikan adalah perbaikan aturan, alat evaluasi kinerja staf, sosialisasi aturan keuangan, serta memaksimal pendapatan non biaya pendidikan lewat pemanfaatan aset dan pembuatan ventura.

---

Universitas Indonesia (UI) is the best university out of 11 Legal Entity State Universities (PTN BH) based on the ranking of the Quacquarelli Symonds (QS) Institute in 2019. Ideally, UI as a PTN BH should be managed through the principles of good governance. In order to achieve its vision and mission, UI has made a series of improvements from year to year in various aspects. However, UI's efforts to improve governance do not appear to be in line with UI's performance achievements in the Annual Performance Report. The theory used in this research is the theory of good university governance developed by The Arabic World Initiative / the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI / MCI) program. This study aims to analyze the application of the principles of good university governance at UI as a state university in 2014-2019. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of good university governance at UI as a PTN BH in 2014-2019 has not run optimally, where 8 of the 14 indicators of good university governance have not been achieved. The eight indicators that were not achieved included: university mission, management structure, strategy, management tools to motivate and monitor staff, autonomy in managing human resources, financial autonomy, financial integrity, and participation. The obstacles found related to good university governance at the University of Indonesia are the absence of participation in making missions other than the rector and in academic management, the absence of rules regarding open selection for filling leadership positions under UI Chancellors and Deans at UI, unequal targets Employee Performance (SKP) in all UI units, as well as not updating the information on the ui.ac.id website. Suggestions given are improvement of rules, staff performance evaluation tools, socialization of financial regulations, and maximizing non-education income through asset utilization and venture creation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Universitas Indonesia ditinjau dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, proses bisnis internal, pelanggan, dan keuangan dan mengindentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan Universitas Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja universitas dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja pembelajaran dan pertumbuhan pada kategori‖Baik‖ , kinerja proses bisnis internal pada kategori ―Baik‖, kinerja pelanggan pada kategori ―Baik‖, dan kinerja keuangan pada kategori ―Sangat Baik‖. Sehingga secara keseluruhan kinerja Universitas Indonesia dalam kategori Baik dengan total skor 12,65 (rentang 11,25-13,89). Untuk meningkatkan kinerja Universitas Indonesia maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut: mengefektifkan proses rekrutmen secara tepat dan berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan perhargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan, dan melakukan perencanaan kebutuhan dan pengeluaran anggaran yang tepat dari masing-masing unit kerja dan fakultas.

---

This study aims to describe the performance of the University of Indonesia from the learning and the growth perspective, internal business process, customer, and financial and identify efforts to the University of Indonesia needs to do in order to improve the performance of the university by using the Balanced Scorecard approach by Robert S. Kaplan and David P. Norton. Research result, found that the performance levels of learning and growth is categorized as ―Good‖, internal business process performance is categorized as ―Good‖, the categories of customer performance is categorized as ―Good‖ and financial performance is categorized as ―Excellent‖. The overall performance of the University of Indonesia in the ―Good‖ category with total score 12.65 (the range 11.25 – 13.89). To improve performance of the University of Indonesia, it is necessary for the university to carry out strategic efforts such as: improving effectiveness of recruitment process, establish a fair merit based reward system for academis and supporting staff, evaluate the learning process, improve facilities and infrastructure to support academic processes, and implement an effective budget planning system for all working units."

"Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Mengenai konstitusionalitas bentuk badan hukum pendidikan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah "badan hukum pendidikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Selain PTN Badan Hukum, juga ada PTN Badan Layanan Umum (BLU). PTN dengan Pengelolaan Keuangan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

---

Constitutional Court revoked the Act No. 9 of 2009 on Educational Legal Entities (BHP) due to violate the NRI Constitution of 1945. State is responsible for regulating the management in organizing undergraduate study to educate life of the nation; meanwhile the citizens are able to participate in undergraduate study. University as an institution that organizes the Research undergraduate study and Community Service should have an autonomy in managing their own institution. Regarding the constitutionality of the legal entity level, the Court considers that there is nothing to indicate the loss of the state's obligation to the citizens in the field of education, however the Court argued, the term "Educational Legal Entities" as referred to Article 53 paragraph (1) of the Law on National Education System is not the name and certain forms of legal entities, but the designation of the function of education administrator which means that an educational institution should be managed by a legal entity. Besides Legal Entity of State Universities, there is a Public Service Agencies of State Universities (BLU). State Universities with BLU Financial Management aims to improve services to public in order to promote the general prosperity and educating the nation by providing flexibility in financial management based on the principles of economics and productivity, and the application of healthy business practice which is providing organizational functions based on the principles of good management in quality service delivery and continuously."