Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi ebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia unrtuk menangkal ancaman ini."

"Tesis ini membahas tentang ancaman separatis yang ditimbulkan Oleh Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI. Keticlakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak paska penjajahan Belanda menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam pcnycbab munculnya keinginan untuk memisahkan diri tersebut, salah satu yang utama karena masyarakal Papua menganggap bahwa pemerinlah pusat bclum mampu menycjahtcrakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain dcskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penelitian ini menyarankan kepacla pcmcrintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua dapat mcngancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, marjinalisasi budaya dan sosial, ekplorasi SDA, pelanggaran HAM serta adanya dukungan dari dunia intcmasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan stratcgi kebijakan yang tepat untuk mengeliminir Gcrakan Papua Merdeka.

---

This thesis discusses about separatist threat posed by Papua Freedom Movement against sovereignty ot`NKRI. Dissatisfaction felt by the people of Papua from Dutch colonial post raises a desire to secede from The Republic of Indonesia. Various causes emerge of the desire to secede, one of the main because of the Papuan people assume that the central govemment has not been able to provide welfare for the Papuans. This study was a qualitative research with descriptive analysis design and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the dissatisfaction of the Papuans could threaten the stability and sovereignty of the Republic of Indonesia. The desire for secession is emerging as a result of dissatisfaction, social and cultural marginalization, exploration of natural resources, human rights violations and the support from the intemational community. Therefore, govemment needs to implement appropriate policy strategies to eliminate the Papua Freedom Movement."

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsepsi strategi penanggulangan dampak konflik Laut Cina Selatan terhadap kedaulatan NKRI. Era globalisasi saat ini dengan ketidakmampuan negara-negara kawasan menata sengketa di Laut China Selatan akan memunculkan gelombang kejut terhadap ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Selain mendorong naiknya harga minyak mentah dunia hal tersebut akan berpengaruh terhadap APBN Indonesia, dan ini merupakan ancaram serius keberlangsungan perdagangan Indonesia dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur dimana negara-negara ini merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.Dengan menggunakan analisis SWOT maka bisa diketahui posisi RI terhadap dampak konflik laut china selatan pada aspek ekonomi dan sosbud. Dengan demikian didapat alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan dampak konflik Laut China Selatan untuk kepentingan ekonomi dan sosbud. Strategi tersebut yaitu memberdayakan kekayaan alam dan modal ketahanan sosbud yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk negara konflik sehingga diharapkan Indonesia bisa menghadapi konflik Laut China Selatan dari ancaman dampak ekonomi dan sosbud."

"In order to assure the control and the law enforcement as well as the sovereignty of a state in a border area, they will have first of all determine the borderline of the states, preferably with the neighbouring states. Indonesia is very conscious of determining its borders with its neighbours, either on land or at sea and in the air, as well as in the seabed area beyond its territorial sovereignty. Therefore, it has to determine a number of maritime borders with different rights and obligations. In addition, in view of its strategic location, it has also to determine the location in order of foreign vessels to be able to exercise the right of passage. Moreover, being an an archipelagic state with a very large and intensive process of decentralization, Indonesia also has to deal with the problems of boundaries between various provinces."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"Penelitian ini membahas bagaimana Benny Wenda selaku Ketua kelompok separatis United Liberation Movement West Papua (ULMWP)membingkai isu kekerasan di Papua dan mobilisasi massa sebagai dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut. Pemberitaan mengenai konflik Papua selalu menjadi perbincangan menarik dalam media hingga sekarang. Penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembingkaian, pembuatan dan penyebaran informasi yang dilakukan untuk menggiring opini publik dan mobilisasi massa supaya mendukung kemerdekaan Papua.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis framing Robert Entman. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, studi pustaka, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa narasi pembingkaian yang dibangun oleh Benny Wenda dan ULMWP dapat memberikan ancaman terhadap aksi separatis terorisme di Papua

---

This study discusses how Benny Wenda, the head of the separatist group the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) framing the issue of violence in Papua and the mass mobilization result. News about the Papuan conflict has always been an interesting discussion in the media. The study aims to examine the process of framing, producing, and disseminating information brought to lead public opinion and mobilize the masses to support Papuan independence. The research method used in this research is qualitative with Robert Entman's framing model analysis. The data were collected from various literature such as social media, literature studies, and government reports. The results of this study indicate that the framing narrative built by Benny Wenda and ULMWP can pose a threat to acts of terrorism in Papua.

"

"ABSTRAKBanyak negara saat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan siber dan peran badan siber nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, mengingat jika kemampuan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan siber yang telah melanda beberapa negara. "