Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu ciri era indutri 4.0 adalah digitalisasi di segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Dalam nawacita sebagi visi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan cita ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui upaya menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik."

"Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional,pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara."

"ABSTRAKDalam perkembangannya perkembangan teknologi dapat membantu mempermudah aktivitas manusia, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap serangan siber. Serangan siber tersebut akan sangat mengancam keamanan negara, selain mengancam terhadap individu-individu juga dapat mengancam dengan skala yang lebih besar seperti fasilitas umum. Indonesia, sebagai negara pengguna internet terbesar, tidak terlepas dari ancaman ini. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana memperkuat pertahanan siber dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional."

"Tesis ini membahas tentang modalitas Ketahanan Aceh di era otonomi khusus dan dampak dari praktek otonomi khusus terhadap solusi penyelesaian konflik di Aceh dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam perspektif ketahanan nasional. PemerintahIndonesia memberikan otonomi khusus ke provinsi Aceh agar dapat mengatur kepentingan daerah atas prakarsa sendiri dengan menjunjung tinggi hak dan aspirasi penduduk setempat. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan siap dalam menghadapi dan mengatasi segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta kerentanan baik yang dating dari dalam maupun dari luar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitiankualitatif dengan melakukan studi kasus yaitu Aceh. Tiga teknik pengumpulan data digunakandalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasilpenelitian pada tesis ini menunjukkan tentang efektifnya otonomi khusus sebagai solusi dari penyelesaian konflik di Aceh. Tesis ini juga menampilkan tentang tantangan dan ancaman dariotonomi khusus di Aceh.

---

This thesis discusses about Aceh Resilience Modality Special Autonomy and the impact of thespecial autonomy policy on conflict resolution in Aceh in the period of 2006 until 2021, in the perspective of national resilience. The Indonesian government granted special autonomy to theprovince of Aceh so that it can manage regional interests on its own initiative by upholding therights and aspirations of the local community. National resilience is a dynamic condition of a nation which includes all aspects of national life that are integrated and ready to face and overcome all strengthening, weakness, opportunity, threats, and vulnerability both either it is coming from outside and from inside. The research method used in this study is a qualitative research by conducting a case study, namely Aceh. Three data collection techniques were usedin this study, namely literature study, observation and interviews. The results of the research in this thesis show the effectiveness of special autonomy as a solution to conflict resolution inAceh. This thesis also presents the challenges and threats of special autonomy in Aceh."

"Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"ABSTRAKEra Globalisasi membawa Indonesia untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 agardapat mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapatmeningkatkan ketahanan nasional dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUDTahun 1945 guna mensejahterakan rakyat. Untuk itu Indonesia perlu terus meningkatkanUsaha kreatif sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional dengan membukapeluang sistem online sehingga dapat menarik generasi muda sebagai sumber daya produktifyang dapat melahirkan ide-ide kreatif dengan membuka sebuah usaha (wirausaha) sertadapat mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Kemandirian usahakreatif berbasis online memiliki dampak positif di bidang ekonomi sebagai peluang bisnisdalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bermitra dengan ribuan bahkanjutaan orang dan saling menguntungkan, dengan begitu dalam mewujudkan kemandirianusaha kreatif berbasis online untuk tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional. Oleh karenaitu, dalam menghadapi Era Globalisasi untuk revolusi industri 4.0 perlu mewujudkankemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya ketahanan ekonomi nasionalsebagai usaha dalam tercapainya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan tercapainyacita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat."

"Peningkatan pentingnya daya saing digital dalam memperkuat ketahanan ekonomi telah menjadi isu krusial bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, terutama dalam konteks kemajuan teknologi yang cepat dan ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dalam memperkuat daya saing digital dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis factor dan regresi data panel. Data yang digunakan mencakup indikator daya saing digital dari IMD World Competitiveness Center dan indikator ketahanan ekonomi dari berbagai sumber resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan analisis factor dan regresi data panel untuk menguji pengaruh pengetahuan, teknologi, dan kesiapan masa depan terhadap daya saing digital serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada asia-pasifik, faktor yang digunakan IMD World Competitiveness Center dalam mengindikasikan daya saing digital kurang cocok digunakan, karena melalui hasil analisis factor ditemukan hanya 2 faktor yang terbentuk dari masing-masing indicator. Ditemukan juga daya saing digital, secara signifikan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara dengan investasi yang lebih tinggi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan digital menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengembangan infrastruktur, kerangka regulasi, dan sikap adaptif sangat penting dalam mendukung daya saing digital. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembuat kebijakan di kawasan Asia- Pasifik untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan digital, memperbaiki infrastruktur teknologi, serta menerapkan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

---

The increasing importance of digital competitiveness in strengthening economic resilience has become a crucial issue for countries in the Asia-Pacific region, especially in the context of rapid technological advancements and global economic uncertainties. Keywords: Economic resilience, Digital competitiveness, Knowledge, Technology, Future readiness, Indonesia, Asia-Pacific. This study aims to examine the influence of digital competitiveness on economic resilience in the Asia-Pacific region, comparing Indonesia with other countries. The methodology used is a quantitative approach with factor analysis and panel data regression. The data used includes digital competitiveness indicators from the IMD World Competitiveness Center and economic resilience indicators from various official sources. Data collection was conducted through literature review and secondary data collection. Data analysis was carried out using factor analysis and panel data regression to test the influence of knowledge, technology, and future readiness on digital competitiveness and its impact on economic resilience. The findings of the study indicate that in the Asia-Pacific region, the factors used by the IMD World Competitiveness Center to indicate digital competitiveness are less suitable, as factor analysis results show that only two factors are formed from each indicator. It was also found that digital competitiveness significantly enhances economic resilience across the Asia-Pacific region. Countries with higher investments in education, training, and digital skills development demonstrate stronger economic resilience. The study also highlights that the development of infrastructure, regulatory frameworks, and adaptive attitudes are crucial in supporting digital competitiveness. Based on the research findings, it is recommended that policymakers in the Asia-Pacific region increase investments in digital education and training, improve technological infrastructure, and implement policies that support technology adoption and innovation to enhance economic resilience."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"Pandemi COVID-19 telah merubah pola pikir, sikap dan perilaku manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menghadapi kondisi ini, bangsa Indonesia harus meningkatkan ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Salah satu strategi peningkatan kualitas SDM Indonesia adalah mempersiapkan SDM kritis, kreatif yang berwawasan kebangsaan sehingga mampu bertahan dalam keterbatasan era COVID-19 dan siap memasuki tatanan kehidupan baru melalui pendidikan. Hal ini juga menjadi poin penting dalam skala prioritas tujuan pendidikan nasional. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh strategi penyiapan SDM kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan menuju ketahanan nasional yang tangguh di era pandemi COVID-19. Dengan pendekatan riset kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam pakar, dan studi lapangan. Dengan menggunakan metode analisis CIPPO diperoleh bahwa perlu dilakukan inovasi dan perubahan secara masif serta terukur merujuk pada cara berfikir HOTS, dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan berbasis 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sehingga mampu menghasilkan SDM APOR. APOR (Active Positive Outside Response) adalah karakteristik SDM Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan sehingga mampu memberikan respon positif secara aktif terhadap lingkungannya untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di masa pandemi COVID-19."