Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIn Indonesia, the function of the budget is carried out by the government as a branch of executive power in charge of preparing the draft of State Budget and Revenue (R-APBN), together withthe House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) as a branch of legislative power in charge of participating in discussing and approving the R-APBN, including oversight of the implementation of the State Budget and Revenue (APBN).Duringthe initial observation process and the results of interviews conducted, the author found several indications of problems relating to the State Budget of the Republic of Indonesia in 2018, such as not all the components are on time so that a delay can affect the existing cycleand The attraction of interests that can not be avoided starting from the interests of groups as well as individual interests. Based on the results of research on the analysis of Public Finance in the preparation of the State Budget (APBN) of the Republic of Indonesia in 2018, it can be concluded The existence of a time delay in the realization of the discussion schedule for the Draft Bill on the 2018 APBN has affected the existing cycle."

"Tesis ini berupaya melakukan penelitian tcrhadap pengelolaan keuangan publik menurut Abu Yusuf dalam AI-Kharaj yang telah memiliki kontribusi terhadap keberhasilan pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam menyejahterakan masyarakat, penelitian ini juga mencoba melihat relevansi kebijakan tcrscbut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara Republik Indonesia. Penelitian ini mcnggunakan mctode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Data yang digunakan adalah data dolcumenter dengan data ulama berasal dari kitab A1-Kharaj tulisan Abu Yusuf disenai data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Abu Yusuf memiliki kebijakan pcngelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, kebijakan tersebut mencakup penenmaan dan belanja negara serta optimalisasi keduanya dalam konteks kenegaraan. Di antaranya restrukturisasi mekanisme pemungutan kharaj, reformasi sistem pemungutan pajak, membuat kriteria pegawai pajak, optimalisasi unsur dan jizyah, melebarkan pos ghonimah yang mencakup kekayaan laut dan pertambangan serta harta temuan, mengatifkan sektor perairan dan pengembangan aset tetap milik pemerintah berupa tanah produktif serta optimalisasi zakat yang mencakup sektor pertanian, peternakan, pertambangan dan perdagangan. Sedangkan dari sisi belanja publik, Abu Yusuf menggunakannya untuk belanja pegawai, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, penahanan militer, pembangunan infraslruktur, dan mustahik zakat. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik perspektif Abu Yusuf memiliki relcvansi terhadap Anggaran Pendapatan dan Bclanja Ncgara Republik Indonesia dan layak diimplcmcntasikan sebagai scbuall kebijakan baru.

---

This thesis tried to do research on public financial management of perspecdve Abu Yusuf in Al- Kharaj who have contributed to the success of Harun Ar-Rashid's reign in the welfare of society, this study also tried to see the relevance of the policy with the State Budget ofthe Republic of Indonesia. This research uses descriptive method with qualitative text analysis approach. The data used is data documentary with the main data comes from the book of Al-Kharaj writings of Abu Yusuf with other supporting data.

The results showed that Abu Yusuf has a public financial management policy that aims to bring about justice and prosperity in the community, these policies include revenue and expenditures as well as the optimization of both in the context of statehood. Among the collection mechanism kharaj restructuring, refonn the tax collection system, making the criteria liar tax officials, optimizing usyur and jizya, which includes expanding the post ghonimah ocean resources and mining as well as finding treasure, activate the water sector and the development of state¢owned assets in the fonn of productive land, and optimizing Zakat wich includes agriculture, animal husbandry, mining and trade. In temis of public spending, Abu Yusuf use it for employees shopping, fullillment of basic needs of the people, military defense, infrastructure development, and mustahik charity (zakah). From analysis, it is known that the policy of public financial management of Abu Yusuf perspective, has relevance to the Budget State of the Republic of Indonesia and feasible implemented as a new policy."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACTThis study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP)."

"Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan bernegara. Kedudukan Parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana DPR memiliki peran yang lebih kuat dari pada DPD, karena DPR sebagai lembaga yang membahas dan memberikan persetujuan anggaran, sedangkan DPD hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi, membuat tidak terjadi keseimbangan sistem bikameral Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (legal research) untuk mendapatkan deskripsi mengenai hukum yang menyangkut aktivitas pemerintahan yakni Parlemen Indonesia dalam menggunakan hak budgetnya yangdisajikan secara analitis.Hasil penelitian menunjukkan Perubahan UUD 1945 tidak secara tepat mendudukkan hak budget parlemen. Hak budget parlemen diletakkan pada persetujuan APBN sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, yang seharusnya merupakan persetujuan APBN sebagai wujud kedaulatan negara. Kewenangan DPR dan DPD yang tidak seimbang dalam sistem bikameral juga menambah tidak optimal hak budget parlemen tersebut. Selain itu, diperoleh pula faktor-faktor yang menghambat hak budget parlemen dapat berjalan secara efektif mewujudkan APBN untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yaitu faktor kapasitas personal anggota parlemen, kerangka regulasi pembahasan APBN, lembaga pendukung keahlian, sistem kepartaian dan partai politik, proposal APBN dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi.

---

The parliamentary rights of budget in Indonesia bicameral of system in order to create the National Revenue and Expenditure Budget (state budget) for the prosperity of the people as much as possible, in the placed being in correct position and angle to match the constitution of Law (Article 23 Sentence 1 of the Constitution of Law 1945 revenue Change), according to the philosophy`s popular of sovereignty, checks and balances and the purpose of nationhood. The Indonesia of Parliament position consisting of two room`s (bicameral), the House of Representatives (DPR), and the House of Representative Council (DPD), which would like to the House has a stronger role`s of the DPD, because the House of Representatives as the board discusses and gives approximate agreement, whereas DPD only as the provider of the board recommendations, make unoccur balance bicameral of system of Indonesia. The method used in this thesis is a study of law (legal research) to get a description of the rule of law that concerns activity in the Indonesian Parliament to exercise the right purse presented analytically.

The results showed changes in the 1945 Constitution of law didn`t exactly sitting right parliamentary of budgeting. Right parliamentary of budget placed on the consentrations of the state of budget as a form state financial of management, which should be a state budget agreement as inherent sovereignty. The DPR and DPD authority disproportionate bicameral of system also adds to optimum not right to the parliamentary budgeting. In addition, acquired about the factors that inhibit the parliamentary budget of right can run effectively creating a state of budget for the prosperity of the people as much as possible, the members of parliament personal for capacity factor, regulatory framework discussion of the state of budgeting, agency expertise, political party system and the party system, the proposal state budgeting of government, participation of the people`s, and the Constitutional Court."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"[ABSTRAKDalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa kewajiban kontinjensi pihak ketiga. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan risiko fiskal akibat tuntutan hukum dalam pelaksanaan kewajiban kontijensi dalam APBN? kedua dalam hal terjadi potensi kerugian Negara dalam risiko fiskal akibat tuntutan hukum, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan?.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkaitKesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in atas kontijensi pemerintah terkait tuntutan hukum ini BPK berwenang memeriksa sesuai konstitusi namun di lain sisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ada pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap seluruh proses kegiatan pemerintah yang terkait APBN. lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan

---

ABSTRACTIn running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.;In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget., In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.]"

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."

"

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan terkait APBN, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap data APBN. Data APBN yang dibutuhkan oleh BKF tersebar di beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini menjadikan BKF kurang maksimal dalam menghasilkan rumuskan kebijakan. Solusi pengembangan data warehouse APBN digagas untuk mengumpulkan seluruh data APBN dan menjalin sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan. Metodologi pengembangan data warehouse yang digunakan adalah metodologi Kimball / bottom up. Proses pengumpulan kebutuhan didasarkan pada kebutuhan unit kerja BKF dan rencana strategis organisasi. Alat bantu penelitian adalah Microsoft SQL Data Tools yang digunakan dalam proses ETL. Hasil penelitian ini berupa data warehouse yang berisi data APBN yang digunakan sebagai bahan analisis perumusan kebijakan serta melakukan pemantauan terkait data APBN yang dimiliki Kementerian Keuangan.

 

---

The Fiscal Policy Agency (FPA) as the unit of the Ministry of Finance which has function as a policy formulator related to the state budget, has a very high interest in the state budget data. State budget data needed by BKF is distributed in several units of the Ministry of Finance. These limitations make BKF less optimal in producing policy formulations. The state budget data warehouse design was initiated to collect all state budget data and establish synergy between units of the Ministry of Finance. The data warehouse development methodology used is the Kimball methodology. The process of gathering needs is based on the needs of the BKF work unit and the organization's strategic plan. The research tool is the Microsoft SQL Data Tool used for the ETL process. The results of this study are a data warehouse that contains state budget data that is used as material for policy analysis as well as conducting data related to the state budget needed by the Ministry of Finance.

 

"

"Tesis ini meneliti pengaruh kredibilitas sumber dan kualitas informasi yang dibagikan opinion leaders terhadap terhadap kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial dalam konteks isu APBN di media sosial Kementerian Keuangan. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan kerangka konsep Two-Step Flow of Communication atau Opinion Leadership melalui uji ANOVA. Pengumpulan data dilakukan terhadap 140 partisipan yang di random assignment dari 311 subjek yang direkrut secara online experiment. Penelitian ini menggunakan desain faktorial eksperimen 2x2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum temuan empiris dalam penelitian ini sejalan dengan kerangka konseptual Two-Step Flow of Communication atau Opinion Leadership yang masih relevan diterapkan pada konteks media sosial. Meski demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam temuan empiris penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kredibilitas sumber yang signifikan antara pejabat publik dan selebritis dalam mempengaruhi kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial. Partisipan sama-sama memberikan penilaian yang relatif tinggi kepada kedua kategori opinion leaders tersebut selaku sumber informasi yang kredibel dalam hal kebijakan APBN di media sosial. Sementara itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi berkualitas dan informasi tidak berkualitas dalam mempengaruhi kepercayaan informasi kebijakan publik di media sosial. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa organisasi pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan opinion leaders sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi kebijakan publik di media sosial dengan memperhatikan tokoh yang akan digunakan/ditunjuk sebagai opinion leaders dan menjaga kualitas informasi yang dibagikan oleh para opinion leaders tersebut.

---

This thesis examines the effect of the sources credibility and the quality of information shared by opinion leaders on the trustworthiness of public policy information on social media in the context of the State Budget issue on the Ministry of Finance's social media. The causal relationship was analyzed using the conceptual framework of Two Step Flow of Communication or Opinion Leadership through the ANOVA test. Data collection was carried out on 140 participants who were randomly assigned from 311 subjects who were recruited in the online experiment. This study used a 2x2 factorial experimental design.

However, there is a slight difference in the empirical findings of this study which states that there is no significant difference in source credibility between public officials and celebrities in influencing the trust of public policy information on social media. Participants both gave relatively high ratings to the two categories of opinion leaders as sources of credible state budget policy information on social media. Meanwhile, there is a significant difference between quality information and unqualified information in influencing the trust of public policy information on social media. Based on these findings, the researcher recommends that government organizations consider the use of opinion leaders as a form of public policy communication strategy on social media by paying attention to the figures to be used/appointed as opinion leaders and maintaining the quality of information shared by these opinion leaders."