Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTMoney politics has posed a major challenge in Indonesian general election, which has not only dangerously polluted the election's integrity but also triggered the emergence of political corruption. There have been at least 13 corruption cases handled by KPK with correlation with the costs to win the election, including the practice of nomination buying and vote buying. This article examines the correlation between money politics and political corruption, and suggests the importance of political parties' reform as a necessary solution, particularly regarding the recruitment of election candidates, political party financing, and voter education. This agenda is important because the roots of nomination and vote buying mainly come from political parties's problems."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan mata uang tunggal Euro terhadap integrasi poiitik Uni Eropa. Kebijakan negara-negara Masyarakat Eropa untuk menciptakan mata uang tunggal merupakan bagian dari penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Gagasan itu bermula dari kesadaran reflektif para pemimpin Masyarakat Eropa yang tertuang secara formal dalam Akta Tunggal Eropa sebagai respon terhadap krisis ekonomi.Negara-negara Masyarakat Eropa akhirnya menyepakati kebijakan bersama untuk penyatuan ekonomi dan moneter. Kebijakan untuk menyamakan mata uang tunggal tersebut akhirnya menemukan bentuk kongkrit dengan beroperasinya Bank Sentral Eropa dan berlakunya mata uang tunggal Euro tanggal 1 Januari 1999. Euro di samping sebagai alat ekonomi, juga merupakan simbol identitas masyarakat dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Euro memiliki peran penting baik dalam konteks ekonomi dan perdagangan maupun dalam konteks regim finansial dunia.Kebijakan mata uang menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan itu hanya berdampak terhadap penguatan integrasi ekonomi, atau juga berdampak terhadap integrasi politik. Oleh karenya pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah dampak kebijakan mata uang tunggal terhadap integrasi politik Uni Eropa?Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengajukan hipotesa bahwa integrasi Uni Eropa selalu memiliki keterkaitan antara ekonomi dan politik. Kebijakan mata uang tunggal Euro akan berdampak terhadap integrasi politik Uni Eropa. Dan sejak adanya kebijakan mata uang tunggal integrasi politik mengalami proses pereepatan. Di samping kesadaran internal, integrasi Uni Eropa juga memiliki keterkaitan dengan dinamika eksternal dan perkembangan konstalasi internasional.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan integrasi politik yang ditimbulkan oleh kebijakan mata uang tunggal tersebut. Pada akhirnya berdasarkan hasil analisa dari pembahasan ini, penulis dapat mengarnbil kesimpulan bahwa sebagai stimulus kebijakan mata uang tunggal Euro berdampak terhadap integrasi politik dalam hal: kewenangan negara; timbulnya kesadaran kawasan; pembaruan Traktat; menguatnya peran institusi Uni Eropa: kerjasama politik luar negeri dan keamanan; dan menguatnya kebutuhan terhadap konstitusi Eropa."

"ABSTRACTHow many voters sell their votes in Indonesia, and how effective is it? Elaborated from a wide range of survey methods -whether individual, observational, or derived from the list-experiment, the proportion of voters participating in vote-buying in the 2019 election was between 19,4% and 33,1%. This range is comparatively high by international standards, with Indonesia's level of vote buying being the third largest in the world. Given that the list-experiment and the straight-forward survey questions result inconsistent findings, it can be concluded that vote buying is less likely to be stigmatized, and such practice has become a new normal during the election. This study also finds that Indonesia's open-list proportional system shapes the supply-side of vote buying. Under such an electoral system, candidates are forced to compete against co-partisans for personal votes. And because, according to the open-list system, a seat (or seats) secured by a party must be allocated to that party's candidates who obtained the most individual votes, candidates only need to win a small slice of the votes to defeat their co-partisans. To do so, they need to differentiate themselves from their party peers, including by buying votes."

"The regulation on political finance depend on the form of the election system. Indonesia implementing two major system: party based electoral system for legislative level and candidate based electoral system for presedential and local mayor/governor election...."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Pemilu serantak Tahun 2019 meninggalkan permasalahan akut yang berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di Indonesia. Realitas menunjukan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas Pemilu yang disebabkan oleh politik uang. Permasalahan politik uang ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang yaitu penanganan tidak cukup melalui penguatan kelembagaan tapi juga melalui best practice dengan membandingkan penanganan politik uang yang telah dilakukan oleh negara-negara luar dan disesuaikan dengan keadaan Pemilu indonesia terutama kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukan akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem Pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem Pemilu campuran sehingga meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca Pemilu pada akhirnya akan meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang Pemilu."