Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengujian atas penggunaan aset tak berwujud dan intragroup services dalam pemeriksaan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pengujian teknis dan bagaimana menunjukkan manfaat ekonomis dalam analisa keuangan atas penggunaan aset tak berwujud serta intragroup services yang dapat menjadi pedoman bagi pemeriksa serta wajib pajak dalam pemeriksaan pajak.

---

This thesis discusses the examination of intangible property and intragroup services in tax audit. This thesis is a qualitative research. The researcher suggest that there needs to be a clear regulation of technical testing procedures and how to demonstrate the economic benefits in the financial analysis of intangible asset use and intragroup services that can use as a guidance for the tax auditor and taxpayers in tax audit."

"Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result.

This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach.

The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan transfer pricing atas marketing intangible pada Direktorat Jenderal Pajak melalui studi kasus terhadap hasil pemeriksaan pada PT. X, PT. Y dan PT. Z pada KPP Wajib Pajak Besar Dua periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif. Hasil penelitian ini menyarankan agar kebijakan transfer pricing lebih di perjelas khususnya kebijakan transfer pricing atas marketing intangible. Saran lainnya adalah peningkatan kualitas pemeriksaan melalui transfer of knowledge khususnya transfer pricing kepada para pemeriksa serta menyediakan tool dalam rangka optimalisasi analisis dalam melakukan pemeriksaan.

---

The focus of study is transfer pricing policy in marketing intangible on Directorat General of Taxation which tax audited concerning to PT. X, PT. Y and PT. Z since 2013-2015 that are registered on large tax office two. The research is qualitative - descriptive. The result is transfer pricing policy in marketing intangible should be completely at all especially in marketing intangible rules. Other suggest are increase quality of tax audited by transfer of knowledge especially transfer pricing to tax auditor and to maintain tax audit optimally by good infrastructure on audit."

"Dengan semakin banyaknya perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4, mengharuskan perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu untuk menjalani proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini mengevaluasi jasa konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan selama proses pemeriksaan pajak di Indonesia dan apakah hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya menguntungkan perusahaan, dimana manfaat diukur dengan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran pajak Perusahaan. Perusahaan pada penelitian ini adalah dua perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi dan otomotif dan telah dilakukan pemeriksaan pajak rutin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan wawancara konsultan pajak dan manajer pajak internal perusahaan dan analisis dokumentasi. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak selama proses pemeriksaan pajak mengakibatkan adanya penurunan kewajiban perpajakan perusahaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perpajakan di Indonesia khususnya konsultan pajak dan perusahaan dalam menjalani proses pemeriksaan pajak

---

With the increasing number of companies in Indonesia that meet the criteria for tax audits in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 Article 4, which requires companies to be audited related to their tax practices. This study evaluates the services of tax consultants in providing consulting services to companies during the tax audit process in Indonesia and whether the results of the tax audit ultimately benefit the company, in which case the benefit is measured by the reduction in the amount of the company's tax payment obligations. The companies used as evaluation objects in this study are two companies in the pharmaceutical and automotive industries that have been involved in routine tax audits. The method used in this research is a case study by interviewing tax consultants and companies’ internal tax managers and documentation analysis. This study concludes that using the services of tax consultants during the tax audit process has resulted in a higher decrease in a company’s tax obligation compared to when the company did not use tax consultant services. This research is expected to provide benefits for the taxation sector in Indonesia, especially tax consultants and companies dealing with the tax audit process"

"Maraknya isu penghindaran pajak melalui praktek transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional membuat Indonesia ikut menghindari hal tersebut dengan mengatur praktek transfer pricing dalam Per-32/PJ.2011. PT ABC sebagai salah satu perusahaan multinasional yang bersengketa dalam hal Pajak Masukan atas biaya royalti ?know-how? dan trademark dicurigai Pihak DJP melakukan penghindaran pajak atas biaya royalti intangible property tersebut. Sengketa ini disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT ABC dan Pihak DJP terakait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan biaya royalti intangible property tersebut baik peraturan domestic maupun internasional.

---

A lot of tax avoidance issues through transfer pricing practices of multinational company make Indonesia taking a part to avoid that case with regulating the practice of transfer pricing in Per-32/PJ/2011. PT ABC as one of the multinational company that has a dispute about the input tax over royalty fees on ?know-how? and trademark that suspected by DJP do the tax evasion on the royalty fees of intangible property. This dispute caused by the differences argument between PT ABC and DJP about the interpretation of domestic and uinternational regulations related to the royalty fees of intangible property"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit KAP GARA Indonesia atas akun Aset Tak Berwujud. PT HTB merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang memegang kontrak konsesi jasa dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun dan mengelola jalan tol ABC-CDE. Analisis prosedur audit didasarkan pada ISA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ISAK 16, PSAK 19, dan PSAK 34. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PT HTB dan KAP GARA Indonesia dalam mencatat nilai aset tak berwujud, sehingga menimbulkan penyesuaian.

---

This internship report is aimed to explain about the evaluation of audit procedur of KAP GARA Indonesia. PT HTB holds concession right with Indonesian Government to build and operate ABC-CDE toll road. Analysis of Audit Procedure is based on ISA and applicable laws and regulations in Indonesia, ISAK 16, PSAK 19, and PSAK 34. There are differences in the accounting treatment of PT HTB and KAP GARA Indonesia, resulting in adjustment."

"Perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah menyebabkan berkembangnya jenis barang dan jasa yang dijual di media tersebut. Dengan tingginya pengguna internet di Indonesia maka hal ini menjadikan adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatiannya atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa digital. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang didukung dari data-data yang diperoleh selama penelitian, buku-buku, literatur dan sumber lain yang relevan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi produk digital diatur dalam Pasal 3A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 dan juga Permenkeu Nomor 40/PMK.03/2010 yang mengatur mekanisme reverse charge di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan tersebut belum dapat berjalan efektif, hal tersebut karena beban pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak terutang dibebankan kepada si pembeli atau konsumen. Selain itu adanya pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia juga menambah rumitnya permasalahan ini. Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara lain masih terbatas pada lingkup Pajak Penghasilan. Maka dari itu pemerintah perlu untuk segera memperbarui pengaturan mekanisme pengenaan pajak pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital dan juga memperluas lingkup yang ada di Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

---

The development of electronic trading (e-commerce) has led to the growth of goods and services sold in the digital platform/marketplace. With the high Internet users in Indonesia, this makes the urgency for the Indonesian Government to increase its attention to the imposition of value added tax on digital goods and services. The research methods in this study are supported literature research from data obtained during research, books, literature and other relevant sources. The imposition of value added tax (VAT) on the transaction of digital products is regulated in article 3A paragraph (3) UU No. 42 year 2009 and also Permenkeu number 40/PMK. 03/2010 which regulates reverse charge mechanism in Indonesia. However, in its execution, such arrangements have not been able to run effectively, it is due to the burden of voting, reporting and withholding tax payable to the buyer or the consumer. In addition, there are business actors who are not domiciled in Indonesia also increase the complexity of this problem. Therefore, the Government needs to promptly update the setting of the imposition of value added tax on digital goods and services and also expand the scope of the agreement in the avoidance of double taxation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan, dengan sampel sebanyak 33 perusahaan LQ45, selama 2013- 2015. Pengukuran pengungkapan dilakukan atas tiga tahapan, yaitu: discovery and learning, implementation dan commercialization. Hasil pengukuran terhadap pengungkapan aset tak berwujud menunjukkan hasil yang relatif baik, dengan rata-rata sebesar 0,505. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pegungkapan aset tak berwujud dan industri yang tergolong ke dalam Intangible Asset-Intensive memiliki pengungkapan yang lebih tinggi daripada industri Non Intangible Asset-Intensive.

---

ABSTRACTThis study analysizes the intangible asset disclosure of 33 LQ45 companies, during 2013 2015. The measurement of intangible asset disclosure at this study is examine in three phases discovery and learning, implementation and commercialization. The result of the measurement is relatively good, with 0,505 mean value. The result of the study found that firm size influence intangible asset disclosure and Intangible Asset Intensive industry have higher disclosure than Non Intangible Asset Intensive industry."

"Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto NFT ini. Oleh karena itu, dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini akan menganalis mengenai bagaimana penarikan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud dan aset kripto NFT di Indonesia dapat dilakukan. Dari penelitian ini, didapatkan beberapa poin penting yang menjadi permasalah dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud, serta terkait dengan penarikan pajak pertambahan nilai atas NFT; yaitu perbedaan treshold dalam penarikan pajak antara pemungut PPN PMSE dengan PKP, serta kekurangan yang mengenai pengaturan atas aset kripto NFT yaitu terdapat dua aturan yang memiliki konflik dalam pengukuhan aset kripto yang bisa diperdagangkan oleh Pedangan Fisik Aset Kripto. Saran yang dapat diberikan adalah untuk dilakukan kajian tambahan baik terhadap pengaturan pajak pertambahan nilai barang tidak berwujud serta pajak pertambahan nilai terhdapa aset kripto NFT.

---

The popularity of crypto assets some time ago attracted people to start investing in intangible goods, especially related to NFTs. However, until now there is no single regulation in Indonesia that specifically addresses the understanding and regulation of the value added tax of this NFT crypto asset. Therefore, with normative juridical research, this research will analyze how the withdrawal of value added tax on intangible goods and NFT crypto assets in Indonesia can be carried out. From this research, several important points were obtained which became a problem in the imposition of value added tax on intangible goods, as well as related to the collection of value added tax on NFTs; namely the difference in thresholds for withdrawing taxes between VAT collectors for PMSE and PKP, as well as deficiencies regarding regulation of NFT crypto assets, namely that there are two rules that have conflicts in strengthening crypto assets that can be traded by Physical Crypto Asset Traders. The advice that can be given is to carry out additional studies both on the regulation of value-added tax on intangible goods and value-added tax on NFT crypto assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan royalti know-how dan trademark sudah sesuai dengan prinsip-prinsip arm's length principle dan analisis kesebandingan, serta menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait sengketa royalti know-how dan trademark. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terkait dengan penilaian kewajaran royalty know-how dan trademark yang meliputi eksistensi, duplikasi dan penilaian, maka: 1 koreksi pemeriksa belum mempertimbangkan peraturan terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang ada di Indonesia; 2 Pemeriksa hanya menggunakan dasar dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang didapat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat eksistensi dari penggunaan royalty know-how dan trademark; 3 terkait dengan duplikasi, maka Pemeriksa tidak melakukan karakteristik terhadap know-how yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 4 beneficial owner atas IP adalah Friesland Brands BV, oleh karena itu economic ownership atas IP tersebut adalah Friesland Brands BV. Selain itu juga dalam melakukan pembuktiannya, majelis hakim hanya melihat berdasarkan dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang diberikan oleh pemohon banding. Majelis Hakim tidak menggunakan berbagai pengertian merek dagang untuk melakukan pembuktian keberadaan merek dagang tersebut. Majelis hakim tidak melakukan uji ldquo;benefit test rdquo; apakah hal-hal yang di atur dalam perjanjian PT XXX dengan Friesland Brands BV dapat dibuktikan dalam mendukung kegiatan proses pembuatan susu tersebut."