Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan transaksi keuangan dengan dibantu dengan kemajuan teknologi di dunia menjadikan sistem keuangan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tunai dan non tunai. Adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat atau media dalam sistem pembayaran. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data dari Bank Indonesia dan lembaga sistem pembayaran dunia yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai transaksi tunai melalui penggunaan uang kartal untuk mendukung transaksi keuangan sehari-hari.  Di tahun 2018 sebanyak 55% transaksi keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran non tunai. Bank Indonesia sebagai lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengelola uang rupiah bertugas untuk mengedarkan uang kartal keseluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta dalam kondisi yang layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat membantu dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menerima dan mengkonsumsi uang layak edar dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia, salah satunya adalah PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pada posisi berapa Bank Indonesia mencapai titik keseimbangan mengedarkan uang kepada masyarakat dan perbankan (outflow) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan persamaan simultan. Permintaan masyarakat akan uang dilihat dari jumlah aliran uang yang berasal dari masyarakat dan perbankan dan selanjutnya masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penelitian ini melibatkan 21 provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2015 Q1 – 2018 Q4. Implementasi Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan outflow dan inflow uang Bank Indonesia.

---

The development of financial transactions with help of technological advances in the world makes the financial system of public can be done in various ways, cash and non cash. The existence of technological advancement   is expected to replace the function of money as a tool or media in payment system. However, this is not in line with with data from Bank Indonesia and the world payment system agency which states that people in Indonesia still prefer cash transactions through the use pf currency to support daily financial transactions in 2018 as many as 55% of financial transactions in Indonesia still use the cash payment system compared to the non cash payment system. Bank Indonesia as an independent institution in Indonesia which is in charge to managing rupiah money has the duty to circulate currency throught Indonesia with sufficient amount and can fulfill needs and in conditions that are suitable for circulation to the public. In its way, Bank Indonesia  issued a regulation that can help and also make it easier for the public  to be able to receive and consume decent money by issuing Bank Indonesia regulations, one of  PBI No.18/9/PBI/2016 concerning supervision of Payment and Money Management System   of Rupiah. This study aims to look at what position Bank Indonesia reaches the balance point of circulating money to the public and banks (outflow) in order to meet needs of the community by using simultaneous equations. Community demand for money is seen from the amount of money flowing from the community and the Banking sector and the enterin to Bank Indonesia (inflow). This study involved 21 provinces in Indonesia in the periode 2015 Q1 until 2018 Q4. Implementation of Bank Indonesia Regulations issued in 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) has a significant influence on the balance of outflow and inflow of money."

"ABSTRAKSalah satu isu utama pada beberapa negara adalah bagaimana mengelola desentralisasi fiskal pada seluruh tingkat pemerintahan. Ketika desentralisasi fiskal tidak dapat dikelola secara optimal, maka dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah termasuk salah satunya untuk mendapatkan aliran investasi baik asing maupun domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas dampak desentralisasi pada arus masuk investasi dan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan fixed effect model pada periode tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk 32 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap masuknya investasi. Dengan menggunakan proxy share total belanja pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap pusat sebesar 1 akan menurunkan nilai investasi sebesar 0.38 dalam suatu provinsi. Selain itu variabel perda insentif investasi, konsumsi listrik per kapita, panjang jalan dan ukuran pasar akan mendorong masuknya investasi ke suatu daerah. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada arus masuk investasi berdasarkan dari penelitian kualitatif adalah lokasi sebuah provinsi dan keberadaan kawasan industri.

---

ABSTRACT

One of the seminal issue for countries is how to manage fiscal decentralization across levels of government. When decentralization is not managed optimally, it undermines government ability to manage local economic including to obtain both foreign and domestic investments. Therefore, this research attempted to discuss the impact of decentralization on investment inflows and to discuss factors influence it. This research uses Indonesia as a case study regarding the effect of decentralization on investment inflows by using a panel data with a random effect model from 2010 up to 2016 periods at 32 Provinces. The results show that the decentralization has a negative and significant impact on investment inflows. The proxy shared total provincial government expenditure against the total Central Government expenditures showed for every 1 increase in the share of local government expenditures toward the central government will reduce 0,38 investment values. The findings also found some factors like the electric power consumption per capita, the density of road, the local incentives regulation on investment, and market size drove investment inflows into a region. Other factors contributed to the investment inflows resulted from the qualitative data were the location of a province and the existence of the industrial area."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan PBI No.14/15/PBI/2012 terhadap tingkat manajemen laba pada perbankan publik di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank publik yang tercatat pada BEI antara tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan positif signifikan dari penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat manajemen laba berkurang setelah dikeluarkannya PBI No.14/15/PBI/2012. Ini menandakan bahwa penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) membutuhkan waktu adaptasi bagi perbankan dalam menerapkannya. Ketika sebuah regulasi baru telah dikeluarkan, perbankan dianggap telah menerapkan secara penuh menerapkan PSAK tersebut dan telah beradaptasi dengan standar tersebut sehingga tingkat manajemen laba berkurang pada tahun 2013.

---

The purpose of this research is to find whether the PSAK 50 and 55 (revised 2006) and The Regulation of Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 will affect Earning Management significantly in public banking. Sample of this research consist public bankings that are listed in BEI from 2009 untio 2013 The results showed a significant positive differences from the initial application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) in 2010 and 2011. The level of earnings management is reduced after the issuance of PBI No.14 / 15 / PBI / 2012 . This signifies that the application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) requires the adaptation time for banks to implement . When a new regulation has been issued, the bank is deemed to have fully adopted PSAK apply and have adapted to these standards so that the level of earnings management was reduced in 2013."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan tata kelola sebagaimana telah diwajibkan oleh Bank Indonesia terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan Pooled Least Sguares Model. Variabel independennya adalah 11 faktor tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006, sedangkan variabel dependennya adalah rasio Return on Assets (ROA). Tesis ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Tahunan untuk tahun 2007 dan 2008 dari 3 (tiga) bank umum syariah dan 22 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.Dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) dan pelaksanaan kepatuhan signifikan mempengaruhi nilai ROA secara positif, untuk faktor Pelaksanaan tugas komite, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan hubungan dengan pihak terkait, dan faktor strategi bank signifikan mempengaruhi nilai ROA secara negatif. Sedangkan faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit ekstern, dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak signifikan mempengaruhi nilai ROA. Hasil perbandingan kualitas tata kelola menunjukan bahwa pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS akan tetapi rata-rata ROA bank umum syariah pada tahun 2007 dan 2008 lebih rendah dari ROA bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

---

This research aims to investigate the effect of corporate governance' Implementation on performance of Sharia banking in Indonesia as have been obliged by Bank of Indonesia. This research used panel data analysis with PooledLeast Squares Model. Independent variable consist of elevent factor of corporate governance based on Bank Indonesia Regulation and than dependent variabel is Retum on Asset (ROA). This research used secondary data from annually report of 3 (three) sharia commercial bank and 22 commercial bank with sharia unit (UUS) for year 2007 and 2008.

The results show that factor of board of commissioners, conflict of interest, and also compliance activities have positif relationship with ROA. Factor of committee, risk management, related party policy and corporate strategy have negative relationship and significant with ROA. Meanwhile board of directors, internal and extemal audit, and transparency have no significant with ROA. Comparision of corporate governance implementation between sharia commercial banks and commercial bank with UUS, result show that average implementation of corporate governance in sharia commercial bank is higher than corporate governance in commercial bank with UUS, however average ROA of sharia commercial bank is lower than average ROA in commercial bank with UUS."

"Skripsi ini membahas determinan tingkat pengangguran provinsi di Indonesia dan evaluasi pengaruh tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap tingkat pengangguran provinsi di Indonesia pada 2003 hingga 2009. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif melalui estimasi statistik dari variabel dependen tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel independen yang diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak marjinal (MTR), upah minimum provinsi (lnUMP), pendidikan (PEND), PDRB sektor pertanian (SEK1), PDRB sektor manufaktur (SEK2), dan angkatan kerja usia 40-44 (usia 4044) signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

---

This final project discuss determinants of unemployment in Indonesia province and income tax 21 policy evaluation influence on unemployment in Indonesia province 2003 until 2009. This research using both qualitative and quantitative analysis through statistics estimation from dependent variable the rate of open unemployed and independent variable that the determination is getting from study literature. The final project result shows that marginal tax rate (MTR), regional minimum wage (lnUMP), education (PEND), PDRB from agricultural sector (SEK1), PDRB from manufacture sector (SEK2), and labor force for the age 4044 (USIA4044) has significant effect on the open unemployed rate."

"Latar belakang: Pemerintah menetapkan Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional yang dalam praktiknya mendorong semua produsen obat tradisional (OT) melakukan pengujian produk terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu obat tradisional. Sepuluh parameter tersebut antara lain organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; kesanaan berat; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH. Namun demikian, pengujian terhadap kesepuluh parameter tersebut membutuhkan SDM, fasilitas (laboratorium) dan dana yang besar. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap produsen kelompok UMKM dalam bentuk sertifikat CPOTB Bertahap dimana produsen tetap dapat memproduksi OT meskipun tidak memiliki fasilitas lengkap (termasuk laboratorium). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan tentang Kemanan dan Mutu OT tahun 2019 oleh Produsen OT di level UMKM. Mengingat peraturan ini merupakan peraturan tingkat nasional tetapi dilaksanakan di level daerah maka factor komunikasi, disposisi menjadi perlu diperhatikan. Selain itu, karena peraturan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh produsen OT di Indonesia maka variabel lingkungan social dan ekonomi juga perlu diperhatikan. Metode: Dalam menganalisis implementasi peraturan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional tahun 2019 melalui pelaksanaan pengujian sepuluh parameter uji, studi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data dari berbagai sumber. Kuesioner dibagikan kepada seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran kinerja UMKM dalam hal keamanan dan mutu obat tradisional. Ketiga provinsi dipilih secara purposive dengan memperhatikan representasi tiap regional, temuan kasus TMS, serta jumlah UMKM terbanyak sehingga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan (Peraturan No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional) di Indonesia, dengan kondisi yang beragam. Untuk analisa mendalam, data tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap UMKM, Balai POM, Badan POM serta Gabungan Pengusaha Jamu. Adapun kinerja implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model variabel karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi dan lingkungan social dan ekonomi. Hasil: Dari sepuluh parameter uji keamanan dan mutu obat tradisional yaitu organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; keseragaman bobot; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH., hanya tiga di antaranya yang diuji oleh sebagian besar UMKM di tiga provinsi yaitu organoleptis, kadar air dan keseragaman bobot. Sumber daya manusia dan fasilitas, terutama tidak adanya laboratorium, menjadi faktor internal yang menjadi penghambat UMKM untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu OT sebelum diedarkan. Di Provinsi Jawa Tengah, komunikasi antara Balai POM dengan UMKM berperan penting sehingga UMKM memahami tujuan peraturan ini dan mengupayakan keamanan dan mutu produk OT. Di Provinsi Sumatera Utara, komunikasi tidak berjalan baik akan tetapi lembaga Pendidikan di daerah mendukung upaya penjaminan keamanan dan mutu obat tradisional. Di Sulawesi Selatan, disposisi kebijakan ini tidak berjalan baik karena komunikasi yang kurang terbangun. UMKM yang tidak mengikuti sosialiasi dari Badan BPOM dan Balai POM dianggap tidak informatif terhadap UMKM. Kesimpulan: Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional belum terimplementasi dengan baik di tingkat UMKM tiga provinsi ini. Sebagian besar UMKM tidak memiliki laboratorium dan SDM yang adekuat untuk melakukan pengujian terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu. Faktor komunikasi, disposisi dan lingkungan (ekonomi dan sosial) berkaitan dengan kinerja UMKM dalam mengimplementasi peraturan ini. Saran: Komunikasi yang efektif antara badan pelaksana dan pemerintah perlu dibangun untuk mendorong UMKM mampu melaksanakan jaminan keamanan dan mutu obat tradisional melalui pengujian sepuluh parameter uji. Dikarenakan terbatasnya kemampuan UMKM, diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis terkait kebijakan pengujian secara berkala berdasarkan kajian risiko.

---

Background: The government stipulates Regulation of Indonesian FDA No. 32 of 2019 concerning the Safety and Quality Requirements of Traditional Medicines, which encourages all manufacturers of traditional medicines (OT) to conduct product testing on ten parameters of safety and quality of traditional medicines. The ten parameters include: organoleptic, water content, microbial contamination; the amount of aflatoxin; heavy metal contamination; heavy going; ruined time, transferred volume, alcohol content, and pH. However, testing the ten parameters requires human resources, facilities (laboratory), and large funds. The government provides concessions to Micro, Medium, and Small Entreprises (MSME) group producers in the form of Gradual CPOTB certificates where producers can still produce OT even though they do not have complete facilities (including laboratories). This study aims to analyze the performance of the implementation of the Regulation on Safety and Quality of OT by OT Manufacturers at the MSME level. Since this regulation is national but implemented at the regional level, the communication factor and disposition must be considered. In addition, because this regulation is expected to be implemented by all OT producers in Indonesia, the social dan economic environmental variables also need to be considered. Methods: This study uses a combination of quantitative and qualitative approaches using data from various sources. Questionnaires were distributed to all MSMEs in the Provinces of North Sumatra, Central Java, and South Sulawesi to get an overview of MSME performance regarding the safety and quality of traditional medicines. For in-depth analysis, the data is supported by interviews with MSMEs, Indonesia FDA, Indonesian FDA in Provincies, and the Association of Herbal Medicine Entrepreneurs. The performance of policy implementation was analyzed using the Van Meter Van Horn implementation model with variables of the characteristics of the implementing agency, communication, disposition, and social and economic environment. Results: Of the ten parameters of the safety and quality of traditional medicines, namely organoleptic; water content; microbial contamination; the amount of aflatoxin; heavy metal contamination; weight uniformity; ruined time; transferred volume; alcohol content; and pH., only three of which were tested by most MSMEs in three provinces, namely organoleptic, moisture content and weight uniformity. Human resources and facilities, especially the absence of laboratories, are internal factors hindering MSMEs from testing OT safety and quality before being circulated. In Central Java Province, communication between Indonesian FDA in Provincies and MSMEs plays an important role so that MSMEs understand the purpose of this regulation and strive for the safety and quality of OT products. In North Sumatra Province, communication is not very good, but educational institutions in the region support efforts to ensure the safety and quality of traditional medicines. In South Sulawesi, this policy disposition did not work well due to poor communication. MSMEs that do not participate in the socialization from the Indonesian FDA and Indonesian FDA in Provincies are considered uninformative MSMEs. Conclusion: Regulation of Indonesian FDA No. 32 of 2019 concerning the Safety and Quality Requirements of Traditional Medicines has not been implemented properly at the MSME level in these three provinces. Most MSMEs do not have adequate laboratories and human resources to conduct tests on ten safety and quality parameters. Communication, disposition, and environmental factors (geography, economy, social, and politics) are related to the performance of MSMEs in implementing this regulation. Suggestion: Effective communication between the implementing agency and the government needs to be built to create a common perception about the importance of ensuring the safety and quality of traditional medicinal products. Due to the limited capacity of MSMEs, clearer derivative regulations are needed regarding the policy of periodic testing based on risk assessments."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kondisi makroekonomi Indonesia terhadap masuknya arus modal ke pasar saham dan obligasi dengan menggunakan metode adalah VECM (Vector Error Correction Model). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh kondisi makroekonomi Indonesia terhadap arus investasi portfolio asing di Indonesia hanya berpengaruh pada jangka panjang sedangkan pengaruh yang dihasilkan pada jangka pendek tidak signifikan. Hal ini dapat dikarenakan oleh skala pasar Indonesia yang masih kecil sehingga pengaruh perekonomian global masih berperan lebih besar pada arus investasi ke Indonesia daripada pengaruh kondisi perekonomian Indonesia.

---

This thesis focused on the Influence of Indonesia?s Macroeconomic condition to capital inflow in stock and debt market by using VECM (Vector Error Correction Model) method. The result of this research is the influence of Indonesia?s macroeconomic condition that only impact in long-term period whereas there is no significant influence in the short-term period. It happens due to the small Indonesia?s market scale; therefore, global economic give bigger influence to capital inflow in Indonesia than Indonesia economic condition."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"Tujuan dari studi empiris ini ialah untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap stabilitas bank di Indonesia. Sampel dari penelitian empiris ini ialah 102 bank di Indonesia dalam periode 2001-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu 1 Lerner index mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi yang positif signifikan, 2 Herfindahl-Hirschman Index mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi negatif signifikan, 3 Size mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif signifikan, 4 Loan Loss Provision LLP mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi negatif tidak signifikan, 5 Net Income Margin mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif signifikan, 6 Growth Domestic Product mempengaruhi stabilitas bank dengan hasil regresi positif tidak signifikan.

---

The purpose of this empirical study was to analyze the effect of competition on the stability of banks in Indonesia. Samples of this empirical research are 102 banks in Indonesia in the period 2001 2015. The results of this study are 1 Lerner index affects the stability of the bank with the regression results were significantly positive, 2 Herfindahl Hirschman Index affects the stability of the bank with the regression results significantly negative, 3 Size affects the stability of the bank with the regression results significantly positive, 4 Loan Loss Provision LLP affect the stability of the bank with negative regression results are not significant, 5 Net Income Margin affect the stability of the bank with a significant positive regression results, 6 Growth Domestic Product affecting the stability of the bank with a positive regression results are not significant."

"Penelitian ini menguji mengenai pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank di Indonesia dengan menggunakan data individual 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset ditahun 2013 yang mewakili 66% aset seluruh bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data bank periode 2001 – 2013 dan menghasilkan kesimpulan bahwa diversifikasi pendapatan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank di Indonesia yang diwakili variabel RAROA penelitian ini juga menemukan bahwa penurunan net interest margin berpengaruh signifikan terhadap peningkatan non interest income share pada bank di Indonesia.

---

This research examines the effect on income diversification on the performance of banks in Indonesia by using individual data from 10 largest bank in Indonesia in terms of assets in 2013 which represents 66% of assets of all banks in Indonesia. This study uses individual data banks period 2001 - 2013 and resulted in the conclusion that revenue diversification has a significant and positive effect on the performance of banks in Indonesia which represented by RAROA, this study also found that the decrease in net interest margin has significant effect on the increase in the share of non-interest income of banks in Indonesia."