Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas pencapaian program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 dengan menggunakan data rencana strategis yang dibandingkan dengan data realisasi anggaran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 tidak sesuai dengan rencana strategis. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Balanced Scorecard untuk memperbaiki pencapaian realisasi atas program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun

---

This thesis discusses the  DKI Jakarta Government priority program in transportation 2013-2016 using the strategic plan data that compares with budget realization data. This research is a case study research. The results of the study showed how the priority programs for the transportation sector of the DKI Jakarta Provincial Government in 2013-2016 were not in accordance with the strategic plan. Therefore it is recommended to use the Balanced Scorecard to improve the assessment of priority program areas prepared by the Provincial Government of DKI Jakarta

"

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori manajemen, koordinasi dan pelayanan perkotaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan koordinasi dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang dengan beberapa instansi terkait diantaranya yaitu, Dinas Bina Marga, Dinas Penataan Kota, PT. Transjakarta, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kebersihan, SATPOL PP dan sektor swasta. Koordinasi dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang tersebut.

---

ABSTRACT

This research was conducted to discusses how the coordination by DKI Jakarta Transportation Department on the management of crossing bridge. The theory used in this research is management, coordination and urban service and analyzed by using qualitative approach. The results showed that the Department of Transportation coordinates with several related agencies such as, Department of Highways, Department of City Planning, PT. Transjakarta, Department of Industry and Energy, Department of Sanitation, SATPOL PP and private sector. Coordination on the process management of crossing bridge is done by series of steps from planning, development, and maintenance."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta. The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Kualitas udara DKI Jakarta semakin memburuk tiap tahunnya. Pemerintah DKI Jakartatelah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut,diantaranya Sistem Pembatasan Ganjil Genap, Program Jak Lingko, dan PengoperasianMRT. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak program dan kebijakan manajementransportasi terhadap kualitas udara DKI Jakarta. Dengan menggunakan regressiondiscontinuity design, hasil estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dankebijakan manajemen transportasi DKI Jakarta tidak signifikan dalam mengurangikonsentrasi polutan di DKI Jakarta. Hanya Program Jak Lingko yang signifikanmengurangi konsentrasi polutan PM2.5 sebesar -26,2% dan O3 sebesar -57,1%. Hal inidisebabkan oleh kelemahan dari mekanisme kebijakan, perilaku masyarakat yang masihenggan menggunakan transportasi publik, serta jangkauan transportasi publik yangkurang luas. Kedepannya Pemerintah DKI Jakarta dapat terus mengevaluasi program dankebijakan saat ini dan menerapkan program dan kebijakan baru yang lebih signifikansehingga dapat memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta's air quality is getting worse every year. The DKI Jakarta government has

implemented various programs and policies to overcome these problems, including the

Odd-Even Restriction System, the Jak Lingko Program, and MRT Operation. This study

aims to examine the impact of transportation management programs and policies on the

air quality of DKI Jakarta. By using regression discontinuity design, the estimation results

show that most of DKI Jakarta's transportation management programs and policies are

not significant in reducing pollutant concentrations in DKI Jakarta. Only the Jak Lingko

Program that significantly reduced the pollutant concentration of PM2.5 by -26.2% and

O3 by -57.1%. This is due to the weakness of the policy mechanism, the behavior of the

people who are still reluctant to use public transportation, and the limited public

transportation coverage. In the future, the DKI Jakarta Government can continue to

evaluate the current programs and policies and implement new programs and policies that

are more significant to improve the air quality of DKI Jakarta."

"Populasi manusia setiap tahunnya selalu meningkat, pada DKI Jakarta jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 10.562.088 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,92%. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia maka akan berbanding lurus dengan dampak terhadap lingkungan. Di Indonesia, sektor sampah menjadi salah satu sektor penyumbang gas rumah kaca mulai dari sumber, pengangkutan, hingga tempat pemrosesan akhir. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan kuesioner, kemudian dilakukan perhitungan estimasi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi pengangkutan sampah menggunakan Emission Quantification Tool (EQT) 2018 version yang dikembangkan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Berdasarkan hasil penelitian, jumlah jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi pengangkutan sampah di DKI Jakarta sebesar 22.461,71 Kg CO2-eq/hari. Penyumbang jejak karbon terbesar adalah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu 6.352,67 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Timur 4.942,95 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Selatan 3.696,37 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Utara 3.569,06 Kg CO2-eq/hari, Kota Administrasi Jakarta Pusat 3.521,06 Kg CO2-eq/hari, dan Kepulauan Seribu adalah yang terendah yaitu 379,59 Kg CO2-eq/hari. Faktor yang mempengaruhi jejak karbon dari kendaraan pengangkutan sampah di DKI Jakarta berdasarkan hasil uji korelasi pearson adalah jumlah penduduk, jarak tempuh kendaraan, konsumsi bahan bakar yang habis, umur kendaraan, dan berat sampah yang diangkut.

---

The human population always increases every year, in DKI Jakarta the population in 2020 is 10.562.088 people and the annual population growth rate is 0.92%. Along with the increase in the human population, it will be directly proportional to impact on the environment. In Indonesia, the waste sector is one of the sectors that contributes to greenhouse gases, starting from the source, transportation, to the final processing. Data collection in this research was carried out by direct interviews and questionnaires, then an estimation of the footprints generated from the waste transportation using the Emission Quantification Tool (EQT) 2018 version developed by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Results Based on the research, the amount of carbon footprint generated from waste transportation in DKI Jakarta is 22.461,71 Kg CO2-eq/day. The largest contributor to the carbon footprint is West Jakarta Administrative City, which is 6.352,67 Kg CO2-eq/day, East Jakarta Administrative City 4.942,95 Kg CO2-eq/day, South Jakarta Administrative City 3.696,37 Kg CO2-eq/day, North Jakarta Administrative City 3.569,06 Kg CO2-eq/day, Central Jakarta Administrative City 3.521,06 Kg CO2-eq/day, and the Thousand Islands are the lowest at 379,59 Kg CO2-eq/day. Factors that affect the footprint of solid waste transportation in DKI Jakarta based on the results of the Pearson correlation test are the number of residents, vehicle mileage, amount of fuel, age of the vehicle, and the weight of the transported waste."

"Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi.

---

This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini menggunakan teori kepuasan masyarakat yang dikemukakan oleh Gao Lu, Yu Yao, dan Liang Wu (2016) dengan delapan dimensi, yaitu fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, dan comfortability. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan kepada 204 responden masyarakat moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko sejak bulan Mei-Juni 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berada tingkat puas sebesar 80,88%. Seluruh dimensi menyatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko. Meskipun sebagian hasil wawancara mendalam dan observasi juga menunjukkan pendapat yang berbeda dari keseluruhan hasil penelitian, karena setiap kondisi armada transportasi Jak Lingko berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di jalanan.

---

This study discusses public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province. This study aimed to determine public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province using a positivist approach. This study uses the theory of community satisfaction put forward by Gao Lu, Yu Yao, and Liang Wu (2016) with eight dimensions, namely fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, and comfortability. The data collection technique used is a mixed method through surveys, observations, in-depth interviews, and literature studies. Data was collected on 204 respondents using the Jak Lingko integrated mode of transportation from May to June 2023. The results of this study indicate that community satisfaction is at a satisfaction level of 80.88%, with the best service quality conditions being the MRT and LRT modes of transportation. Quality The worst service is on the Mikrotrans mode of transportation. All dimensions state that the community is satisfied with the Jak Lingko integrated mode of transportation. However, some of the results of in-depth interviews and observations show differences from the study's overall results due to differences in the conditions of each Jak Lingko transportation fleet based on the situation and conditions on the road."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."