Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Privacy: A Short History provides a vital historical account of an increasingly stressed sphere of human interaction. At a time when the death of privacy is widely proclaimed, distinguished historian, David Vincent, describes the evolution of the concept and practice of privacy from the Middle Ages to the present controversy over digital communication and state surveillance provoked by the revelations of Edward Snowden. Deploying a range of vivid primary material, he discusses the management of private information in the context of housing, outdoor spaces, religious observance, reading, diaries and autobiographies, correspondence, neighbours, gossip, surveillance, the public sphere and the state. Key developments, such as the nineteenth-century celebration of the enclosed and intimate middle-class household, are placed in the context of long-term development. The book surveys and challenges the main currents in the extensive secondary literature on the subject. It seeks to strike a new balance between the built environment and world beyond the threshold, between written and face-to-face communication, between anonymity and familiarity in towns and cities, between religion and secular meditation, between the state and the private sphere and, above all, between intimacy and individualism. Ranging from the fourteenth century to the twenty-first, this book shows that the history of privacy has been an arena of contested choices, and not simply a progression towards a settled ideal. Privacy: A Short History will be of interest to students and scholars of history, and all those interested in this topical subject"

"ABSTRAKPenelitian studi kasus ini mengambil kasus Griswold v. Connecticut(1965) dan Roe v. Wade (1973) sebagai kasus instrumental dengan tujuan agarhasil-hasil penelitian terhadap kedua kasus di atas dapat dijadikan dasar untukmelakukan generalisasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ?right of privacy"dalam kasus-kasus yang diteliti, dimana keduanya mempunyai konteks sejarahyang berbeda.Penelitlan terhadap kasus Griswold v. Connecticut (1965) menghasilkankesimpulan bahwa pemaknaan ?right of privacy" sebagai ?hak untukmenggunakan alat-alat kontrasepsi? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu ituyang ?menuntut? perluasan hak-hak sipil sebagai akibat dari civil rightsmovement.Penelitian terhadap kasus Roe v. Wade (1973) menghasilkan kesimpulanbahwa pemaknaan "right of privacy" sebagai ?hak untuk melakukan aborsi padatrimester pertama masa hamil? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itudimana terjadi stagnasi ekonomi, banyak terjadi aborsi illegal, dan tuntutan akanperluasan hak-hak perempuan sebagai hasil-hasil dari women's movement.Penelitian terhadap kedua kasus instrumental di atas menyimpulkan bahwamakna ?right of privacy " berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat."

"

Peningkatan ke layanan premium di electronic wallet (e-wallet) membutuhkan informasi pribadi pengguna seperti kartu tanda penduduk (KTP). Dengan banyaknya isu privasi yang terjadi, penelitian terkait privasi informasi di konteks e-wallet dan mobile payment justru masih jarang. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi privacy concerns pada peningkatan ke layanan premium e-wallet dengan basis model antecedents–privacy concerns–outcomes (APCO) lalu meninjau fenomena privacy paradox melalui teori privacy calculus. Model diuji menggunakan metode covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) dengan data survei yang terkumpul dari 804 pengguna e-wallet Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa privacy awareness, information sensitivity, privacy policy, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap privacy concerns pengguna. Lalu, trust, perceived benefits, dan privacy concerns berpengaruh secara signifikan terhadap intention to upgrade ke layanan premium. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris fenomena privacy paradox yang disebabkan oleh hubungan yang lebih kuat antara perceived benefits dengan intention to upgrade dibandingkan privacy concerns dengan intention to upgrade. Penelitian ini memperdalam pengetahuan dalam konteks e-wallet dan mobile payment dengan memperkenalkan layanan premium serta memberikan wawasan terkait perilaku privasi pengguna.

---

Premium services upgrade in electronic wallets (e-wallets) requires the user’s personal information such as identity cards. With so many privacy issues occurring, research related to information privacy in the context of e-wallet and mobile payment is still scarce. This study analyzes the factors that affect privacy concerns in upgrading to premium e-wallet services on the antecedents–privacy concerns–outcomes (APCO) model and then examines the privacy paradox phenomenon using the privacy calculus theory. The model was tested using the covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) method with survey data collected from 804 Indonesian e-wallet users. The results of this study indicate that privacy awareness, information sensitivity, privacy policy, and trust significantly affect privacy concerns. Furthermore, trust, perceived benefits, and privacy concerns significantly affect the intention to upgrade into premium services. This study also found empirical evidence of the privacy paradox phenomenon caused by a stronger relationship between perceived benefits and intention to upgrade compared to privacy concerns with the intention to upgrade. This study deepens the body of knowledge in the context of e-wallet and mobile payment by introducing premium services and also provides insight related to its users’ privacy behavior.

"

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi yang terjadi di perkotaan dewasa ini. Belakangan ini banyak dimunculkan permasalahan bahwa di kota besar, keinginan untuk menolong orang lain semakin berkurang, dan semakin munculnya pola tingkah laku yang hanya berorientasi pada kebutuhan dan kesenangan pribadi, bahkan lebih jauh lagi tingkah laku yang terjadi semakin menjurus pada tingkah laku antisosial. Oleh karena itu pembinaan untuk meningkatkan tingkah laku sosial yang positif (prososial) akan menjadi penting artinya. Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan adalah melalui kelompok prososial. Dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tampaknya Karang taruna memungkinkan untuk dianggap sebagai kelompok yang memiliki orientasi prososial. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai kecenderungan prososial pemuda dari beberapa kelurahan di Jakarta dengan mempertimbangkan apakah pemuda tersebut aktif dalam Karang Taruna atau tidak.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecenderungan prososial pemuda. Kecenderungan prososial ini berdasarkan hubungan interpersonal antara pelaku dan orang yang dikenai tingkah laku, diuraikan menjadi : kecenderungan prososial terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap tetangga dan kecenderungan prososial terhadap orang yang tidak dikenal. Sedangkan sebagai variabel bebas adalah partisipasi subyek dalam Karang Taruna, yang akan dilihat apakah partisipasi subyek aktif atau pasif. Dari pemuda yang aktif kemudian dilihat pula peranan dalam kepengurusan dan tingkat frekuensi kegiatan yang diikuti subyek. Jadi dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menguji hipotesa apakah kecenderungan prososial pemuda yang aktif berpartisipasi dalam Karang Taruna lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda yang berpartisipasi secara pasif.Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemuda yang bertempat tinggal di kelurahan yang menjadi aampel penelitian. Dari subyek yang didapatkan, kemudian dilihat apakah subyek tergolong aktif atau pasif. Alat yang digunakan untuk melihat kecenderungan prososial subyek disusun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Staub (1973), yaitu dengan melihat jaringan koginisi subyek.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kecenderungan prososial pemuda yang aktif dalam Karang Taruna lebih tinggi dibandingkan yang berpartisipasi pasif. Kondisi ini secara konsisten terjadi baik itu pada kecenderungan prososial yang ditujukan terhadap orang tua, teman, tetangga maupun terhadap orang yang tidak dikenal. Kecenderungan prososial pengurus yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecenderungan prososial anggota hanya terjadi pada kecenderungan prososial yang ditujukan pada orang yang tidak dikenal.Dari penelitian ini disarankan agar mengadakan penelitian lanjutan, dengan melihat kembali alat yang dipergunakan dan memperhatikan faktor-faktor lain yang belum dibahas, seperti motivasi subyek mengikuti kegiatan Karang Taruna."