Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakAround 1980 the Indonesian government launched a program of oil palm plantation development led by state owned plantation enterprises with some project finance. The program was named Nucleus Estates and Smallholders (NES) Projects and was funded by the World Bank and Asian Development Bank. In the early 1980s some state-owned enterprises constructed several oil palm estates in West Kalimantan Province under the NES scheme, almost all of which were located in Sanggau Regency. These estates are currently facing replanting problems, since the oil palm trees there are 25 to 30 years old and inevitably less productive. In the estates owned by smallholders, plasma farmers who have their estates near the nucleus estates owned by plantation companies, the replanting problems are more serious than company owned plantations because of smallholders difficulty with financing.In this paper, the author aims to introduce the results of field research regarding the replanting problems on plasma estates owned by smallholders by focusing on one stateowned oil palm estate in Sanggau Regency. For some years after 2007, the Revitalization Program of Estates was implemented in those estates. The program aimed to subsidize a part of the interest imposed on plasma farmers on loans for the revitalization of their old or damaged estates. The implementation of the program, however, was not smooth. The program was not a success because of the inefficiency of the so called United Management System as a way to manage plasma smallholders estates after replanting, and because the loan program for replanting did not take account of the estate owners financial capacity. Alternatives to the Revitalization Program would be possible if those factors were improved."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

---

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan Pasar Tradisional di Entikong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tidak berkembanganya Pasar Tradisional di Entikong disebabkan oleh implementasi kebijakan pengembangan Pasar Tradisional yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan pengelola pasar. Terdapat beberapa faktor yang membuat pasar menjadi tidak berkembang, seperti kurangnya kunjungan pembeli di pasar, minimnya keuntungan yang diperoleh pedagang, besarnya kenaikan tarif retribusi penyewaan kios, kondisi lingkungan pasar yang tidak kondusif dan banyaknya sarana fisik pasar yang rusak.

---

This thesis discuss about the development of Traditional Market in Entikong by local government Sanggau regency. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. The result of this study show that the undeveloped of traditional market in Entikong caused by the implementation of development traditional market policy by local government employer doesn?t run optimally and weak managing that applied by department of trade and market organizer. There are several factor that make market become undeveloped, such as the less of buyers come to the market, the less of profit that merchant can get, the increase of retribution shop rent fee, the condition of market area that unsupported and a lot of market facility that out of order."

"Persaingan dalam penggunaan terus meningkat, sementara daya dukung bumi tidak bertambah. Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti minyak nabati. Minyak ini, yaitu minyak kelapa sawit di Indonesia, dianggap sebagai komoditas potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan meningkat pesat karena karakteristiknya yang unik dan sifatnya yang multifungsi. Namun sayangnya, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, inisiatif untuk intensifikasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pilihan yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan lahan yang ada dengan melakukan penanaman kembali (peremajaan) kelapa sawit yang juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kesediaan petani untuk membayar (willingness-to-pay/WTP) dan preferensi mereka untuk melakukan peremajaan, baik untuk petani swadaya maupun petani plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WTP petani belum memenuhi dana minimum yang diperlukan untuk melakukan peremajaan, bahkan setelah menerima dukungan dari pemerintah. Namun, beberapa masalah lainnya penting untuk diatasi terlebih dahulu agar kebijakan intensifikasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan.

---

The competition of land use is unavoidably increasing while the earths carrying capacity is impossible to expand. One of the feasible solutions is the utilization of available resources, vegetable oil. This oil, particularly palm oil in Indonesia, is presumed as potential commodities to meet global food and energy needs. In the last few years, the demand is increasing rapidly due to its unique feature of interchangeability for most purposes. However, the productivity level in Indonesia remains low. Therefore, the initiative for intensification is critical to meets future demand. An efficient option to increase this productivity is by optimizing the existing land by undertaking palm oil replanting which also aim to improve productivity. This study aims to elicit smallholders willingness-to-pay and their preferences for undertaking replanting, both for independent and plasma farmers. The result of this study shows that the smallholder farmers willingness-to-pay has not met the minimum fund required for implementing replanting even after receiving support from the government. However, overcoming several noteworthy issues are perceived as critical to push the intensification policy trajectory in Indonesia."

"Perkembangan industri sawit di Indonesia memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, dampak industri sawit pada aspek sosial, dan ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan dampak pada aspek lingkungan dalam artian sawit lebih memberikan manfaat positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan untuk peningkatan luas tutupan hutan, penurunan konflik kepemilikan lahan, dan potensi penurunan emisi. Intervensi pemerintah dalam bentuk penetapan kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan dampak industri sawit pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Intervensi kebijakan pemerintah semestinya komprehensif dan akurat maka dari itu perlu dirumuskan ke dalam bentuk model kebijakan sawit pemerintah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berimbang dengan tujuan mewujudkan sawit yang berkelanjutan. Permodelan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan dengan system dynamicsbertujuan untuk menganalisis dampak intervensi kebijakan pemerintah pada industri sawit yang selanjutnya memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hasil permodelan, intervensi kebijakan sawit pemerintah memberikan dampak positif pada aspek sosial, dan lingkungan dalam industri sawit namun memberikan dampak negatif pada aspek sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, ditetapka intervensi kebijakan lanjutan (counter policy) pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif intervensi kebijakan sawit pemerintah pada aspek sosial, dan ekonomi dalam industri sawit. Intervensi kebijakan lanjutan berhasil memberikan dampak positif pada aspek sosial, dan ekonomi dalam industri sawit yang sebelumnya mengalami penurunan akibat intervensi kebijakan sawit pemerintah. Permodelan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan berhasil menganalisis dampak intervensi kebijakan sawit pemerintah dan kebijakan lanjutan pemerintah pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam industri sawit sehingga dapat mewujudkan sawit yang berkelanjutan.

---

The development of the palm oil industry in Indonesia has had an impact on social, economic, and environmental aspects. However, the impact of the palm oil industry on social and economic aspects is more dominant than the impact on environmental aspects in the sense that oil palm provides more positive benefits for increasing people's welfare and economic growth compared to increasing the area of ??forest cover, reducing land ownership conflicts, and reducing potential emissions. Government intervention in the form of establishing policies is necessary to balance the impact of the palm oil industry on economic, social, and environmental aspects. Government policy interventions should be comprehensive and accurate, and therefore need to be formulated in the form of a government palm oil policy model that pays attention to social, economic, and environmental aspects in a balanced way with the goal of realizing sustainable palm oil. Modeling government policies to realize sustainable palm oil with a dynamic system aims to analyze the impact of government policy interventions on the palm oil industry which in turn has an impact on social, economic, and environmental aspects. Based on the modeling results, the government's palm oil policy intervention has a positive impact on social and environmental aspects in the palm oil industry but has a negative impact on social and economic aspects. Furthermore, the government's counter policy intervention was established to minimize the negative impact of the government's palm oil policy intervention on social and economic aspects in the palm oil industry. Follow-up policy interventions have succeeded in having a positive impact on the social and economic aspects of the palm oil industry, which previously experienced a decline due to the government's palm oil policy interventions. Modeling government policies to realize sustainable palm oil has succeeded in analyzing the impact of government palm oil policy interventions and government follow-up policies on social, economic, and environmental aspects in the palm oil industry so that sustainable palm oil can be realized"

"

Konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur menyebabkan menurunnya kadar unsur hara. Terbatasnya pengetahuan, akses unsur hara, dan dukungan kelembagaan bagi pekebun kelapa sawit swadaya menimbulkan kompleksitas pada upaya mempertahankan keberlanjutan unsur hara pada perkebunan kelapa sawit di tanah mineral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan sosioekologis, akses informasi unsur hara, akses unsur hara, praktik pengelolaan unsur hara dan neraca unsur hara di perkebunan kelapa sawit swadaya. Peneliti menggunakan 5 metode yaitu Social Network Analysis untuk menganalisis struktur jaringan sosioekologis PKSS, Triad Census untuk mengukur stabilitas jaringan dan partisipasi PKSS pada jaringan, perhitungan neraca unsur hara dan Nutrient Use Efficiency untuk menganalisis keseimbangan unsur hara dan keberlanjutan ekologis, dan analisis Benefit Cost Ratio untuk menentukan kelayakan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengelolaan unsur hara di lokasi penelitian sangat rendah (IPH =0,63) akibat akses informasi unsur hara yang tergolong sedang (IAI=0,65) dan akses unsur hara yang rendah (IAH=0,37). Structural hole pada jaringan sosioekologis menyebabkan partisipasi PKSS pada proses interaksi pada jaringan sangat rendah (Indeks Partisipasi PKSS 0,13; Standar=0,59) dan stabilitas struktur jaringan sedang (Indeks Stabilitas Struktur Jaringan 0,39; Standar=0,76). Kendala tersebut menyebabkan tingkat pengetahuan PKSS pada sumber unsur hara anorganik lebih tinggi daripada sumber unsur hara organik, 52,29% PKSS tidak melakukan pemupukan; hanya 31,37% PKSS yang memperoleh akses pupuk bersubsidi, dan terjadi ekstrasi berlebihan pada unsur hara tanah. Unsur hara di perkebunan kelapa sawit swadaya tidak berkelanjutan karena tidak seimbangnya neraca unsur hara, tidak stabilnya jaringan sistem sosioekologis, dan sangat rendahnya partisipasi PKSS pada jaringan walaupun secara ekonomi perkebunan kelapa sawit tersebut layak (BCR=1,26).  Membentuk kelompok tani, mengembangkan kemitraan antara kelompok tani dengan jaringan ahli, membentuk kemitraan antara kelompok tani dengan perusahaan kelapa sawit, membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan, dan meningkatkan aplikasi biomassa dan sumber unsur hara organik lain adalah intervensi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan unsur hara.

---

Conversion of natural habitat to oil palm plantation reduced soil nutrient contents. Limited smallholders’ knowledge, access to nutrients, and institution supports created complexity in efforts to maintain sustainability of socioecological system in the oil palm plantation in mineral soil. This research aimed to analyse the socioecological networks of the smallholders, access to information, access to nutrients, nutrients management practices and nutrients budget. I applied 5 methods: Social Network Analysis to analyse network structure, Triad Census to analyse network stability and smallholder’s participation, Soil Nutrient Budget Measurement and Nutrient Use Efficiency to measure nutrient balance and ecological sustainability, and Benefit Cost Ratio to estimate economic feasibility. Results of the research were: nutrient management practice was very low (IPH=0,63) as the impact of medium access to information (IAI =0,65) and low access to nutrients (IAH=0,37). Structural hole in the network contributed to the very low level of smallholders’ participation in the network (Smallholders Participation Index 0.13 of the standard 0.59) and medium level of network stability (Structure Stability Index 0.39 of the standard 0.79). As a results, the level of smallholders’ knowledge about inorganic fartilizer is higher (100%) than the organic (<100%), 52.29% (N=153) of the smallholders were not fertilized their plots, 31.37% (N=153) of the smallholders that have access to subsidized fertilizers, and soil nutrient mining occurred in the field. The socioecological system at the independent oil palm plantation was unsustainable due to soil nutrient imbalances, instability of the network structure, and limited the smallholders’ participation in the network although they are economically feasible (BCR=1.26). Imbalances of nutrients in the smallholder managed oil palm plantation can be addressed by forming smallholders’ group, developing partnership between the group and expert network, building the group partnership with oil palm plantation, creating partnership between the groups and the financial institutions; and increasing input of biomasses and other organic nutrient sources.

 

"

"Kegiatan perkebunan kelapa sawit banyak memberikan keuntungan ekonomi, tetapi memunculkan kerugian lingkungan. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya kerusakan lingkungan akibat perkebunan merugikan masyarakat dan memicu konflik sosial. Tujuan penelitian adalah menyusun strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah gabungan kuantitatif untuk analisis statistik dan analisis deskriptif kualitatif menggunakan kuesioner skala Likert terhadap 101 responden dan wawancara kepada 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukan penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menurunkan nilai konflik sosial sebesar 67,7%, serta meningkatkan kerusakan lingkungan sebesar 33,2%, partisipasi masyarakat sebesar 33,7%, kemampuan masyarakat sebesar 11,3%, dan pengelolaan lingkungan sebesar 63,6% agar terjadi 1 peningkatan pada upaya penyelesaian konflik sosial, disertai dengan pemanfaatan pendekatan sosial oleh perusahaan dan bantuan dari pihak pemerintah. Kesimpulan penelitian ini yaitu peningkatan masing-masing nilai variabel yang signifikan dan bantuan pihak ketiga sebagai strategi penyelesaian konflik sosial akibat kerusakan lingkungan.

---

Oil palm plantation activities provide many economic benefits, but cause environmental losses. The problem in this study is that environmental damage caused by plantations harms the community and triggers social conflicts. The research objective is to develop a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage based on community participation. The method used is a combination of quantitative for statistical analysis and qualitative descriptive analysis using a Likert scale questionnaire to 101 respondents and interviews with 7 resource persons. The results showed that solving social conflicts due to environmental damage can be done by reducing the value of social conflict by 67.7%, as well as increasing environmental damage by 33.2%, community participation by 33.7%, community capacity by 11.3%, and environmental management by 63.6% so that there is an increase in efforts to resolve social conflicts, accompanied by the use of social approaches by companies and assistance from the government. The conclusion of this study is a significant increase in each variable value and third-party assistance as a strategy for resolving social conflicts due to environmental damage."

"ABSTRAKKelapa sawit adalah komoditas yang saat ini berkembang paling pesat di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya aktivitas budidaya komoditas ini dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta telah berdampak pada perubahan tutupan lahan serta berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menyusun rencana upaya pemanfaatan lahan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Bangka Barat untuk masa mendatang terkait dengan dampak negatif aktivitas kelapa sawit swasta pada kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.Metode penelitian secara umum menggunakan metode observasi lapangan, studi dokumen dan metode survei dengan teknik estimasi dan overlay. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data dan peta penggunaan lahan historis selama periode 1990-2011, peta HGU sawit swasta dan peta-peta dasar RTRW. Data primer dalam penelitan didapatkan dari hasil wawancara dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak adanya aktivitas kelapa sawit swasta.Hasil penelitian menunjukan bahwa konversi tutupan lahan menjadi lahan kelapa sawit swasta selama periode 1990-2011 di Kabupaten Bangka Barat dominan terjadi pada kelas perkebunan atau kebun seluas 15.492,2 ha, disusul kelas pertanian lahan kering campur semak dan kebun campur 7.978,6 ha dan kelas semak belukar seluas 6.513,4 ha. Dari sisi sosial ekonomi, aktivitas kelapa sawit swasta diketahui telah berpengaruh pada skala kepemilikan lahan oleh masyarakat, perubahan perilaku pola hidup masyarakat petani karet, dan hilangnya sistem kebun desa. Rencana pemanfaatan lahan sebagai hasil dan tujuan akhir penelitian dibuat dengan mempertimbangkan dampak aktivitas kelapa sawit swasta pada perubahan tutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, di antaranya adalah melakukan aspek pertimbangan komoditas alternatif, penentuan luas dan lokasi masing-masing kombinasi dari komoditas alternatif dan mengikutsertakan beberapa nilai-nilai luhur sosial yang harus tetap terpelihara dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di masa mendatang.

---

ABSTRACTPalm oil is a commodity which currently grew with the most rapid rate at the region of West Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. The many activities of cultivation of this commodity on a large scale by the private sector have an impact on land cover changes and on socio-economic conditions of communities around the plantation. The general objective of this research is to develop a plan of sustainable agricultural land use in West Bangka Regency for the foreseeable future related to the negative impact of private palm oil activities on environmental and socio-economic conditions of society.Research methods in general using field observation method, document study and survey methods by estimation and overlay techniques. The study uses secondary data which are historical land use maps for the period 1990-2011, private oil concession maps and basic map of Spatial Planning. Primary data in the study obtained from the interviews which are used to describe the socio-economic conditions of society as a result of the presence of private oil palm activity.The results showed that conversion of land cover into oil palm private land during 1990-2011 in the West Bangka Regency occured dominantly on plantation or garden class 15.492,2 ha, followed by dryland farming class mixed shrub and mixed plantations 7.978,6 ha and class shrub 6.513,4 ha. In terms of socio-economic, private palm oil activities is known to have an effect on the scale of land ownership by the community, changes in lifestyle behaviors on rubber farming community, and the loss of rural farm system. Land use plans as a result and ultimate goal of this research made by considering the impact of private palm oil activity on land cover change and socio-economic conditions of society, in between was doing consideration aspect of alternative commodities, determining the extent and location of each combination of alternative commodities and include several noble social values that should be maintained in agricultural and plantation activities in the future."

"Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri.

---

Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent."

"Beberapa tahun terakhir, petani kelapa sawit Di Desa Toman yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian kelapa sawit berada pada posisi yang rentan. Di tengah kondisi kerentanan tersebut, mereka harus menghadapi proses peremajaan kelapa sawit yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi adaptasi petani kelapa sawit dalam mempertahankan mata pencahariannya selama masa peremajaan kelapa sawit dengan menganalisa aktivitas, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan strategi adaptasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, KUD Makmur, dan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pada petani kelapa sawit dilakukan melalui aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti nelayan, buruh pabrik dan buruh tani, berternak, bertani sayuran, dan membuka usaha kecil-kecilan, sedangkan aktivitas konsumsi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti meminimalisir pengeluaran dan meminjam uang dengan memanfaatkan jaringan sosial. Kemudian adanya faktor- faktor pada petani kelapa sawit dalam melakukan strategi adaptasi yaitu faktor pendukung internal (istri, anak, dan keluarga lainnya), faktor pendukung eksternal (tetangga, pemerintah desa, KUD Makmur, dan PT. PI, serta faktor penghambat (masalah finansial dan minimnya pengetahuan petani kelapa sawit). Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak pemerintah desa, petani kelapa sawit, dan KUD Makmur untuk lebih memperhatikan petani kelapa sawit dengan meminimalisir faktor penghambat pada petani kelapa sawit selama masa peremajaan kelapa sawit

---

In recent years, the economic sustainability of oil palm farmers In the Toman village who have depended on the oil palm agriculture sector is in vulnerable state because of their low income. In addition to that difficult situation, the farmers have to face another issue which is replanting oil palm that took place simultaneously. This research aims to describe the adaptation strategy by the oil palm farmers during the oil palm’s replanting program to maintain their livelihood, by analyzing the supporting and inhibiting factors of the adaption strategy. This research conducted by qualitative approach and applies descriptive research. The data collection conducted through observation and in-depth interview with informants who were composed of the local government, the local cooperative (KUDMakmur), and the oil palm farmers. The result shows that two form of oil palm farmers’s adaptation strategy persist during replanting program to sustain their livelihood which are; first, production activities and second, consumption activities. Production and income activities done by oil palm farmers such as working as fishermen, factory workers and farm laborers, livestock raising, vegetable farming, and opening small businesses; while consumption activities done by oil palm farmers such as reducing expenses and borrowing money by utilizing their social networks. Furthermore, there are contributing factors of oil palm farmers’s adaptation strategy, namely, livelihood asset. The results of this research also suggest the local government, oil palm farmers, and local cooperative (KUD Makmur) to give more attention by minimizing inhibiting factors for oil palm farmers during the replanting program"