Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdat merupakan subjek dari berbagai kebijakan, misalnya kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, kebijakan pemerintahan lokal, dan kebijakan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, banyak kajian telah dilakukan untuk melihat adat dalam konteks kebijakan tertentu. Namun, kajian kajian tersebut lebih banyak membahas adat dalam konteks kebijakan sosial, kebijakan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintahan lokal. Kajian mengenai adat dalam konteks kebijakan kebudayaan masih sedikit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program Revitalisasi Desa Adat (RDA). Tujuan utama RDA yaitu merevitalisasi bangunan adat, dengan mekanisme pemberian bantuan dana. Tulisan ini memaparkan implementasi program RDA di Jawa Barat, tepatnya di Desa Panjalu (Ciamis) dan di Kampung Dukuh (Garut). Penelitian yang mendasari tulisan ini dilakukan pada Agustus 2016. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan temuan, tulisan ini berargumen bahwa program RDA, tanpa mengesampingkan manfaat yang diterima oleh komunitas penerima bantuan, masih belum menjawab masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adat."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews.

The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist.

In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat."

"Penelitian ini membahas implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dan corporate social responsibility. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin PETI.

---

This research discusses about Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2015 and the factors that affect its impelementation. Researcher uses good governance and corporate social responsibility theory as relevant concepts. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that the implementation of Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet consists of three programs, Citizen Development Program, Partnership Program, and Environmental Development Program. The researcher suggests that the corporation should increase evaluation and monitoring on its program, increase partnership with stakeholders about program, and increase cooperation and coordination with authorities, to handle illegal miners problem."

"Banjar municipality's in given public health service still depend on to the balance financial policy, this is because of the limitation of the resource belong to to the city regency it can be seen through the implementation of the balance financial policy hasn't been optimally with the indication of the limitation of the human resources capability,according to the policy. The limitation of the ability in organizing of the natural resources and also human resources depend on the capability of financial statement of the regency it self in carrying out of the local autonomy. The methods of the research used the eksplanation method with the sample selection use the cluster sampling, the sample taken step by step lies on the administration district we can find the public health centre with the simple random sampling. The data is tasted by the Structure Equation Model (SEM) based on the procedure in the methods of successive interval. The proceeds of the research shows that the implementation of the balance financial policy in execution of the dimension local autonomy depend on communication, resource, attitude of the executor and the bureaucracy structure hand by hand or individually can be influence toward the development of public health service followed by the structure of bureaucracy, resource and communication."

"Analisis Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa, di Kecamatan Parung, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma Post Positivisme dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode ilustratif illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa di Kecamatan Parung cukup optimal, terlihat dari aspek proses pendampingan yang berjalan dengan cukup baik, interaksi dan komunikasi antar pihak terkait berjalan dengan lancar dan koordinasi yang saling mendukung. Pendampingan Kecamatan Sukaraja berjalan kurang optimal. Interaksi dan komunikasi serta koordinasi antar pihak terkait belum berjalan dengan maksimal. Pendampingan di Kecamatan Bojong Gede berjalan kurang optimal, proses pendampingan belum berjalan dengan baik, interaksi dan komunikasi yang terjalin pun belum maksimal. Faktor berpengaruh dalam implementasi pendampingan dana desa di Kecamatan Parung yakni kompetensi, profesionalitas, pengalaman yang cukup baik dari pendamping, komitmen yang tinggi, serta pemahaman pendamping yang baik terhadap kebijakan dan tantangan sosiokultural desa. Di Kecamatan Sukaraja, kompetensi pendamping masih kurang, pengalaman dan jumlah yang sangat minim. Komitmen serta pemahaman yang kurang akan isi dan tujuan kebijakan, kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan sekretaris desa. Kecamatan Bojong Gede memiliki pendamping yang belum berpengalaman, serta kondisi politik desa cukup signifikan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, serta sosiokultural masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Pendampingan di Kecamatan Parung memberikan dampak pada efektivitas penggunaan dana desa. Pendampingan di Kecamatan Sukaraja belum memberikan dampak dan pendampingan di Kecamatan Bojong Gede cukup memberikan dampak terhadap efektivitas dan penggunaan dana desa, namun memang belum terlalu optimal.

---

Analysis of Policy Implementation of Village Fund Assistance, in Parung District, Bojong Gede District and Sukaraja District, in Bogor Regency This study uses Post Positivism paradigm. The type of research used in this study is qualitative descriptive. Data were collected through in depth interviews, observation and documentation. In this research the analytical technique used is illustrative method illustrative method.

The results of this study showed that the Implementation of Village Fund Assistance Policy in Parung district is quite optimal, seen from the aspect of the mentoring process that runs quite well, interaction and communication between related parties run smoothly and mutually supportive coordination. Local Assistance in Sukaraja district runs less than optimal. Interaction and communication and coordination between related parties have not run maximally. Assistance in the Bojong Gede District runs less than optimal, the mentoring process has not gone well, the interaction and the communication that was established was not maximized.

There are influential factors in the implementation of village fund assistance in Parung district, namely the competency and professional aspect which is good enough from the assistant, the experience of the assistant, the high commitment, and the good companion understanding on village sociocultural policies and challenges. In Sukaraja district the aspect of companion competence is still lacking, experience and amount very minimal. Commitment and lack of understanding of the content and policy objectives, lack of coordination between the village head and the village secretary.

Bojong Gede District has an inexperienced companion, as well as the political condition of the village significantly influences the implementation of policy, and sociocultural community that becomes a challenge for the companion. Assistance in Parung has an impact on the effectiveness of the use of village funds. The assistance in Sukaraja district has not yet had an impact and assistance in the Bojong Gede District has had considerable impact on the effectiveness and use of village funds, but it is not yet optimal. "

"Tulisan ini mengkaji mengapa di sebagian wilayah keberadaan atau pendirian rumah ibadat ragam agama tidak menjadi sumber pertikaian, seperti yang kerap terjadi di berbagai wilayah lain. Kedamaian antarumat beragama tetap terpelihara kendati wilayah itu majemuk dari segi pemeluk agama maupun keberadaan rumah ibadat. Faktor atau mekanisme apa yang berperan penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama tersebut? Persoalan itu dikaji melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang terutama terbentuk akibat jalinan kekerabatan, menjadi faktor penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran. Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perkawinan antaretnis antara warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi Betawi dan Sunda. Namun, dengan minimnya inisiatif pemerintah setempat untuk memperkokoh kerukunan antarumat beragama, masih menjadi tanda tanya apakah kedamaian umat beragama yang terutama bertumpu pada ikatan kekerabatan ini akan bertahan jika dihadapkan dengan perubahan sosial akibat proses migrasi pesat dan industrialisasi."

"ABSTRAKKewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACTThe authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly."

"Kondisi fisik alam dan pengetahuan lokal petani di desa adat Kasepuhan Sinarresmi membentuk pola lanskap agrikultur yang memilki keunikan tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola lasnkap agrikultur dan kesesuaiannya dengan Wilayah Tanah Usaha WTU . Data penelitian diperoleh melalui obeservasi lapang dan wawancara dengan informan kunci dan petani setempat. Analisis spasial dan deskriptif dilakukan dengan metode overlay dan penarikan garis penampang melintang. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari bentuk medan datar yang dekat dari sungai hingga pegunungan curam yang semakin menjauhi aliran sungai, kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian pada wilayah Kasepuhan Sinarresmi semakin berkurang. Bentuk-bentuk pengusahaan tanah pertanian pada umumnya sesuai dengan Wilayah Tanah Usaha dan dibarengi oleh pengetahuan lokal sehingga keberlanjutan keberadaan lanskap agrikultur dapat terjaga.

---

The natural physical features and farmers rsquo local knowledge in Sinarresmi indigenous village has uniquely set up an agricultural landscape. The purpose of this study is to analyze how the agricultural landscape is formed and its suitability to become a sustainable landscape. The data in this study were obtained from field observation and interviews with key informant and local farmers. Spatial and descriptive analysis was carried out in this study by overlay method and cross section line. The results suggest that the steeper the shape of the terrain and the farther away from the river, the agricultural intensification, extensification, and diversification activities are diminished. The agricultural land in the Sinarresmi indigenous village are generally in accordance with farmland suitability and are accompanied by the farmers rsquo local knowledge so that the sustainability of the agricultural landscape can be maintained."