Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this article the author examines the problem of ethnicity and the Indonesian nation-state. He asserts that Indonesia's history is marked by the tension between the country's ideological basis - as started in the preamble to its constitution- and the structural foundations stipulated in the chapters of that constitution. Working to achieve unity in diversity through the power granted him by the constitution, Soekarno applied the geopolitics based upon the Blut und Boden Theorie. However, each and every ethnic group that was to be united met the criteria of Blut und Boden and others. The concentration of power upon the president, reinforced by the Javanese conception of power, continued with Soeharto; eventually leading to the reform movement wherein in the many smaller groups in the union have begun to speak out. The author concludes that the centralization of power of the past must be replaced by a system with broad regional autonomy. While remaining true to the principle of the constitution, the distribution of economic power among the regions serve also as a safeguard against future crisis."

"Masyarakat Indonesia sangat beraneka-ragam, baik dari sisi etnik, adat istiadat, agama yang dianut maupun bahasa yang digunakan. Terbentuknya baraneka kelompok etnik terjadi melalui proses yang panjang dan rumit sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu melalui kedatangan bangsa Austro-Melanesoid dan Paleo-Mongoloid dan lainnya. Mereka mendiami wilayah jajahan belanda dan kini menjadi wilayah Negarea Kesatuan Republik Indonesia. Tumbuhnya tekad untuk merdeka sebagai satu bangsa, yang diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 1908, Sumpah Pemuda pada 1928 dan akhirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah menyebabkan segenap kelompok etnik tersebut menjadi satu bangsa Indonesia yang memposisikan pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasionalnya. Mereka tidaklagi menjadi kelompok etnik yang eksklusif , tetapi dalam kesatuan Indonesia. Terbentuknya NKRI mendudukan setiap anggota kelompok etnik menjadi warga negara Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. Ada yang ditetapkan sebagai warga negara asli dan ada pula yang harus melalui proses pewarganegaraan. Atas dasar itu maka secara politis dipertegas bahwa Negara Indonesia asli adalah warga Ngera Indoensia yang manjadi wrag negara tanpa proses pewarganegaraan. Dengan demikian mempermasalahkan etnik tertentu yang telah menyatu sebagai bangsa Indonesia, Justru berarti mempersoalkan kembali tekad menjadi satu bangsa dalam satu wadah tanah air Indonesia dan berbicara denga bahasa Indonesia; Juga berarti menepis tekad ber-Bhinneka Tunggal Ika."

"Sepanjang penjajahan Inggeris di Tanah Melayu sehingga 1957, orang-orang Melayu tidak mempunyai 'masalah' untuk mengamalkan kebudayaan Melayu di tanah airnya sendiri. Mereka masih memikirkan bahwa kebudayaan Barat dan kebudayaan yang dibawa oleh kaum-kaum pendatang (pedagang), yaitu Cina dan India adalah tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kebudayaan Melayu. Sebaliknya, kedatangan mereka secara besar-besaran pada awal abad ke-20, bukanlah atas kehendak orang Melayu, tetapi usaha yang dilakukan oleh Inggris....."