Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini melihat bahwa subak sebagai fenomena kebudayaan Bali yang sarat nilai kearifan lokal, saat ini eksistensinya semakin terdesak karena pesatnya pembangunan di berbagai sektor nonpertanian sehingga mengakibatkan tanah pertanian subak semakin berkurang dan bahkan potensi musnahnya subak di masa mendatang sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu adanya kepastian letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah di Bali sehingga tanah pertanian subak akan terlindungi dari alih fungsi menjadi tanah nonpertanian sekaligus memberdayakan para petani subak. Masalah alih fungsi tanah pertanian subak menjadi fokus analisis dengan menggunakan teori Hukum Refleksif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dan dikombinasi dengan metode jurimetri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang yang mengalokasikan peruntukan pertanian seluas 80.417 hektar di Bali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah di Bali dengan rencana pola ruang peruntukan pertanian nasional seluas 46.591 hektar. Rekomendasi penelitian ini antara lain menganjurkan agar seluruh pemerintah daerah di Bali menginsafi dan mematuhi arahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang dengan menyinkronkan peruntukan pertanian sekaligus memastikan letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah digariskan.

---

The thesis finds that the existence of subak as a Balinese cultural phenomenon full with local wisdom values is at the moment being put aside because of massive development in various non-agricultural sectors so that then land of subak agriculture lessens and the potential of subaks extinction in the future is very likely. Therefore certainty in the spread-out locations of sustainable food agricultural land in the regional regulations in Bali is needed so that subak agricultural land will be protected from land convertion to be non-agricultural land and subak farmers wil be empowered. The problem of subak agricultural land conversion is the focus analysis by using the theory of Reflexive Law. This legal research is a normative or literature legal research by using data sources of secondary data, combined with a jurimetrics method. The research result shows that there is a change of national policy in spatial improvement which allocates agricultural purposes of 80,417 hectares in Bali. The research also finds inconsistency between regional regulations on spatial planning in Bali and national agricutural purposes of spatial pattern planning of 46,591 hectares. The recommendations of the research among others suggest that all regional governments in Bali realize and comply with the national policy guidance in spatial planning by alligning the agricultural purposes and making sure that the locations of sustainable food agricultural land distribution shall be included in the regional regulations on regional spatial planning in accordance with the predetermined national policy."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan yang akan mengalami peningkatan pula yang akhirnya memanfaatkan lahan pertanian sehingga luasannya semakin berkurang Persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang amat serius harus ada langkah langkah yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan Selain alih fungsi lahan salah satu faktor lainnya adalah perubahan iklim masalah kekeringan debit air sungai citarum yang menurun pada musim kemarau dan juga banjir pada saat musim penghujan menjadi faktor yang mempengaruhi ketahan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang. Berdasarkan penelitian ini alih fungsi lahan dan perubahan iklim mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketahanan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang dengan kata lain semakin tinggi persentase alih fungsi lahan dan perubahan iklim semakin menurun ketahanan pangan.

---

The growth of population that is increasing rapidly and the occurrence of housing needs affect the demand of land that also will increase obviously. It will ultimately utilize agricultural land therefore its range is getting decrease. The issues of food security are serious issues, there must be appropriate steps to achieve food security. In addition to land conversion, the other factors are climate change, drought problem (Citarum river discharge that decrease in the dry season) and flood during the rainy season become the factors that affects food security of farming families in Karawang district. Based on this study, land conversion and climate change have negative impacts on food security of farming family in Karawang district. In other words, the percentage of land conversion and climate change are getting higher, food security are getting decrese the food security."

"ABSTRAKLahan bagi penduduk Indonesia adalah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam untuk memenuhi tempat tinggal. Harga lahan akan semakin meningkat seiring dengan pemanfaatannya yang semakin meningkat dan kemudahan aksesbilitas dari lahan tersebut. Hal ini yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, sebagian besar lahan yang teralihfungsikan adalah lahan sawah yang masih produktif. Penelitian ini berfokus pada analisa pengaruh fenomena konversi lahan pertanian sawah di Kecamatan Bogor Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan dan menganalisis bagaimana pengaruh jarak dari Pusat Konversi Lahan serta Jalan mempengaruhi harga lahan sawah tersebut yang diperoleh dari survey lapangan dan dibantu perangkat lunak ArcGIS. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan statistik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan memiliki perubahan harga yang menyesuaikan jarak sawah ke Pusat Konversi. Dari semua populasi sawah yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 10 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perumahan, 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perdagangan, dan 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Jalan.

---

ABSTRACTLand for the people of Indonesia is the most important resource. Along with the increasing of population density, the existence of land, especially agricultural land become increasingly threatened because of the more important requirement for residence. Although land function and its use may change, land can not be moved because it is permanent. Land prices will increase in line with the increased utilization and accessibility of the land. This happens in the District of South Bogor, where most of the land that is functionalized is a productive rice field. This study focuses on the analysis of the effects of the phenomenon of conversion of paddy fields in Southern Bogor District. This study aims to determine the pattern of changes of rice land prices in South Bogor District and analyze how the influence of distance from the Land Conversion Center and Road affect the price of paddy fields which obtained from the field survey and assisted by ArcGIS software. The analysis in this research uses the analysis of spatial and descriptive statistics. The result of the research shows that the overall price of paddy field in South Bogor Subdistrict has a change in price which adjust the distance to the Conversion Center. From all the rice field populations in the District of Bogor Selatan, there are 10 paddy fields affected by the Distance from the Housing Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Trade Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Road."

"Berbagai literatur menjelaskan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Namun, penerapan praktik ini di Indonesia masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kepemilikan lahan diduga memberikan dampak negatif terhadap penerapan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kepemilikan lahan pertanian dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2017. Metode OLS dan 2SLS diterapkan untuk mengestimasi dampak kepemilikan lahan pertanian. Hasil regresi menunjukkan bahwa lahan milik sendiri memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

---

Many literatures explain that adoption of sustainable agriculture practices has positive impact for meeting food needs and improving population life quality in the long run. However, adoption of this practice in Indonesia is still very limited. The low land ownership ratio is guessed to have a negative impact on adoption of these practices. This research aimed to analyze relationship between agricultural land ownership and adoption of sustainable agriculture practices. The main source is 2017 Food Crop Cost Structure Survey. OLS and 2SLS methods are applied to estimate the impact of agricultural land ownership. Regression results indicate that private land motivates farmers to adopt sustainable agricultural practices."

"Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi terus bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pangan yang memiliki keterbatasan. Alih fungsi lahan pertanian yang meningkat dapat menurunkan produktivitas lingkungan dalam menyediakan modal alam untuk ketersediaan pangan. Salah satu bentuk perwujudan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan terhadap penyedia pangan dengan menghitung daya dukung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sukabumi dan melihat pengaruh perubahan penutupan lahan pertanian terhadap status DDLH penyedia pangan pada tahun 2009 - 2019. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan konsep supply dan demand pada jasa ekosistem penyedia pangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tiga kecamatan di Kabupaten Sukabumi yaitu, Kecamatan Cicurug, Cibadak, dan Cicantayan memiliki kondisi lingkungan yang sudah melewati ambang batas untuk mendukung kebutuhan penduduk diatasnya, sedangkan kecamatan lainnya memiliki kondisi lingkungan yang masih mampu mendukung kebutuhan penduduk di wilayahnya. Perubahan penutupan lahan pertanian memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap status DDLH penyedia pangan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier dengan signifikansi < 0,05 dengan hasil persamaan apabila terjadi penambahan nilai satuan pada luas penutupan lahan pertanian, maka akan meningkatkan nilai selisih ambang batas atau DDLH Penyedia Pangan.

---

The population growth rate in Sukabumi Regency continues to grow along with the increasing need for food limitations. Increasing changes in agricultural land cover can reduce environmental productivity in providing natural capital for food availability. Therefore, this study aims to analyze the condition of carrying capacity of food providing in Sukabumi Regency and see the effect of agricultural land cover changes on the condition of carrying capacity in 2009 – 2019. This study used a quantitative calculation method using the Supply and Demand Concept Approach of Ecosystem Services-Food Providing. The results showed that three sub-districts in Sukabumi Regency, Cicurug, Cibadak, and Cicantayan District, had an environmental condition that already passed the threshold to support the population's needs on it, while other sub-districts have environmental conditions that are still able to support the needs of the population on it. Changes in agricultural land cover have a significant influence on the carrying capacity status of food providing. This is evidenced by linear regression analysis with significance <0.05 and the result of the equation shows that if the unit value of the area of agricultural land cover increased, it would increase the value of threshold or carrying capacity status of the food providing value."

"Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan alih fungsi lahan semakin meningkat. Terutama alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, keberadaan luas lahan pertanian di Provinsi Banten setiap tahun mengalami penurunan akibat pembangunan dan usaha alih fungsi. Khususnya luas lahan pertanian di Kecamatan Maja yang berkurang sebesar 378 Ha dan dan 127 Ha di Kecamatan Rangkasbitung pada tahun 2009 hingga 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terhadap ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung. Jenis lahan pertanian yang diteliti adalah lahan pertanian tanaman pangan dengan menggunakan variabel jenis tanah, lereng, jarak dari sungai, jumlah penduduk, jarak dari jalan, jarak dari ibukota kabupaten, dan luas lahan pertanian tanaman pangan. Variabel diolah dan dianalisis mengunakan analisis spasial dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian mulai terjadi pada periode 2008-2014 dan total luas lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi pada tahun 2003-2018 adalah 1.249,675 Ha. Alih fungsi lahan terjadi di berbagai jenis tanah, kelas lereng, kategori jumlah penduduk, jarak ibukota kabupaten, jarak dari jalan, dan jarak dari sungai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel tertentu yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan. Hanya jarak dari ibukota kabupaten yang mempengaruhi alih fungsi lahan pada periode 2014-2018. Adanya alih fungsi lahan pertanian pun tidak menyebabkan defisit ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung.

---

Increasing of the population and land demand for infrastructure development have resulted in increased conversion of land, especially the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Based on Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, the existence of agricultural land in Banten Province has decreased due to development and business activities every year. Especially in Maja and Rangkasbitung Sub-districts, from 2009 to 2016 the area of agricultural land in Maja Sub-district was reduced by 378 Ha and 127 Ha in Rangkasbitung Sub-district. This study aims to analyze how conversion of agricultural land, especially food crops, that occur, factors influence, and impact of conversion land on food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-district. Type of agricultural land studied is food crop commodity, using variables such as soil type, slope, distance from the river, population, distance from the road, distance from the capital district, and the agricultural land area of food crops. Variables are processed and analyzed using spatial analysis and statistics. The results show that conversion of agricultural land began to occur in period 2008-2014 and the total area of agricultural crops that changed in 2003-2018 was 1,249.675 Ha. Conversion of agricultural land occurs in various soil types, slope, categories of population, the distance of capital districts, distance from the road, and distance from the river. There are no certain variables that affect the conversion of agricultural land, only the distance from the district capital affects conversion land, especially in 2014-2018. Conversion of agricultural land also does not cause a deficit in food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-districts."

"Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%.

---

Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran.

The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%."

"ABSTRAKEndosulfan adalah salah satu senyawa POPs organoklorin pada era revolusi hijau yang disukai petani karena kemanjurannya. Namun saat ini masih ditemukan di lapang. Endosulfan bersifat persisten, bioakumulatif, dan sangat toksik terhadap makrobiota. Keberadaan endosulfan harus dipantau dan dilakukan upaya reduksinya agar tidak mencemari lingkungan, dan untuk keamanan pangan, serta memenuhi ketentuan Konvensi Stockholm. Sekitar 18,12 dari total tanah sawah di Kabupaten Jombang telah terkontaminasi endosulfan dengan kategori telah melebihi Batas Maksimum Residu BMR dan 22,5 di bawah BMR. Upaya remediasi harus dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal di Kabupaten Jombang seperti limbah tongkol jagung dan pupuk kandang. Limbah tongkol jagung belum optimal dimanfaatkan. Biochar dari limbah tongkol jagung berpotensi untuk memperbaiki tanah sawah terkontaminasi endosulfan. Penelitian ini bertujuan 1 mengetahui kemampuan teknologi remediasi dengan limbah pertanian berbasis sumberdaya lokal dalam memperbaiki kualitas tanah sawah dan produk pertanian tercemar insektisida endosulfan, 2 mengkaji dampak teknologi remediasi dengan limbah pertanian berbasis sumberdaya lokal pada tanah sawah tercemar endosulfan dengan menggunakan perangkat valuasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dan 3 membangun model statistik remediasi berkelanjutan dengan limbah pertanian berbasis sumberdaya lokal pada tanah sawah tercemar endosulfan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2015-Mei 2016 dengan metode survey dan eksperimen di rumah kaca. Eksperimen di rumah kaca menggunakan rancangan percobaan acak lengkap dengan tujuh perlakuan kombinasi biochar dan kompos kotoran ternak yang diulang tiga kali. Hasil penelitian menunjukkan 1 Teknologi remediasi tanah sawah tercemar insektisida endosulfan dengan limbah pertanian dapat memperbaiki kualitas tanah dan produk pertanian padi . Kombinasi biochar tongkol jagung dan kompos kotoran sapi atau ayam 1:4 efektif sebagai bahan pembenah tanah untuk remediasi tanah sawah tercemar residu insektisida endosulfan dengan kemampuan mempercepat penurunan ?-endosulfan hingga lebih rendah dari konsentrasi BMR < 0,0085 ppm berkisar 66,5 - 70,9 dengan waktu remediasi selama 74 hari 21 hari lebih cepat daripada tanpa remediasi ; Kombinasi biochar tongkol jagung dengan pupuk kandang sapi atau ayam pada nisbah 1:4 dapat menurunkan residu metabolit endosulfan sulfat hingga di bawah BMR < 0,0085 ppm masing-masing sebesar 1,8 -67,3 pada MT I, dan 49,7 -67,7 pada MT II dan terjadi pada kondisi anaerob; Kombinasi biochar dan kompos kotoran ternak mampu meningkatkan kesuburan tanah antara lain pH, P tersedia, C organik tanah, N total, dan populasi bakteri dalam tanah; serta meningkatkan hasil padi 10-13 2 Teknologi remediasi dengan memanfaatkan biochar tongkol jagung yang dikombinasi dengan kompos kotoran ayam atau sapi dapat memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga inovasi tersebut dapat diterima oleh petani; dan 3 Model statistik remediasi tanah sawah Inceptisol tercemar residu endosulfan dengan memanfaatkan limbah pertanian dapat dibangun dengan mempertimbangkan karakteristik tanah terutama kandungan C-organik tanah dan populasi bakteri total dalam tanah.Kata kunci: limbah tongkol jagung, kompos kotoran sapi, kompos kotoran ayam biochar, remediasi, endosulfan, keberlanjutan

---

ABSTRACTEndosulfan is one of POPs organochlorine compounds on green revolution era that was mostly preferred by farmers because of its efficacy. However, it still found in the field. Endosulfan is persistent, bio accumulative, and most toxic on macrobiota. Its existence in soil must be monitored and its reduction must be controlled so that it do not contaminate the environment and food safety and comply Stockholm Convention. About 18.12 of total rice fields in Jombang districts has contaminated by endosulfan that has been over Maximum Residue Limits MRLs and 22,5 less of MRLs. Remediation should be done by using local sources such as corn cob waste and compost of cattle manure. In fact, the waste of corn cob has not used optimally yet. Biochar from corn cob waste has the potency to remediate rice fields contaminated endosulfan. The research objectives were 1 to determine ability of remediation technology using agricultural wastes based local resources in improving quality of paddy soil and agricultural products that polluted by endosulfan insecticide, 2 to study the impacts of remediation technology using agricultural wastes based local resources in rice fields contaminated by endosulfan through economic, social, and environment valuation instruments, and 3 to arrange statistical model of sustainable remediation using agricultural waste based local resources in rice field contaminated by endosulfan. The research was conducted from June 2015 till May 2016 using survey and screen house experiment methods. The screen house experiment was arranged using completely randomized design with seven treatment of combination of corn cob biochar and farmyard manure with three replicates. The research result showed that 1 remediation technology of rice fields contaminated by endosulfan using agricultural waste as a soil amendment could improve the quality of paddy soil and rice products. The combination of corn cob biochar and compost of cattle manure or chicken manure 1 4 could effectively remediate rice field contaminated by endosulfan insecticide till less than MRLs 0.0085 ppm as much as 66.5 ndash 70.9 . The time of remediation to reduce the residue up to less than MRLs was 74 days 21 days faster than without remediation . The combination of corn cob biochar and cattle manure or chicken manure with 1 4 ratio could decrease endosulfan sulfate metabolite less MRLs 0,0085 ppm 1.8 67.3 in 1st cropping season and 49.7 67.7 2nd cropping season , respectively, that a decrease is in anaerobe condition Soil amendment could increase soil fertility, i.e. pH, available P, soil organic C, total N, and bacteria population and increased 10 13 of rice yield 2 remediation technology using corn cob biochar combined manure from either cattle or chicken could impact positively on aspects of economy, social, and environment so that innovation could be acceptable by farmers and 3 statistical model of remediation of Inceptisol rice field that contaminated by endosulfan using agricultural waste could be built with considering soil characteristic especially organic C and soil bacteria total factors. Its usage was suitable with level of endosulfan contamination and has some similarities ecological characteristics.Keywords corn cob waste, cattle manure compost, chicken manure compost, biochar, remediation, endosulfan, sustainability. "