Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dibangun di atas cita-cita demokrasi ekonomi produk dialektika para pendiri negara berisi gagasan-gagasan jelas demi mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Namun demikian, implementasi ide dan cita-cita luhur tersebut belum pernah sungguh-sungguh berhasil dilaksanakan dalam sejarah 72 tahun merdeka. Bahkan, kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang menekankan kemakmuran bersama kemudian sering dikesampingkan ketika perekonomian nasional sedang menghadapi krisis, untuk digantikan oleh kebijakan yang pragmatis semata-mata mengamankan pertumbuhan dan penyelamatan ekonomi. Tulisan ini berargumentasi bahwa terdapat indikasi kuat salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah lemahnya strategi, secara lebih spesifik manajemen mikroekonomi yg mengabaikan sumberdaya manusia dan tatakelola. Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan perbaikan manajemen mikroekonomi berfokus pada peningkatan sumberdaya manusia dan tatakelola, tanpa menunggu terselesaikannya penyelarasan kelembagaan dan kerangka perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sudah akan menyumbangkan perbaikan pada pemerataan pendapatan dan dengan demikian mendekatkan pada cita-cita terwujudnya kesejahteraan umum."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang keabsahan penggunaan Ketetapan MPR Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Sebelum Perubahan UUD 1945 Tap MPR memiliki sifat mengikat terhadap pembentuk Undang-Undang sehingga lazim digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang. Setelah Perubahan UUD 1945, hanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang telah ditempatkan sebagai dasar hukum pembentukan UU. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menegaskan posisi Tap MPR sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya, meskipun Pasal 7 menempatkan Tap MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta Angka 41 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 pada prinsipnya menentukan sebagai dasar hukum harus peraturan perundang ndash;undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Dari 54 Tap MPR yang digunakan sebagai dasar hukum 228 Undang-Undang sejak Tahun 1961 hingga Tahun 2014 ada Tap MPR yang masih berlaku, termasuk Tap MPR tentang Demokrasi Ekonomi. Tap MPR tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut amanat UUD 1945 seharusnya dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang secara formal sekaligus menjadi arah pengaturan bagi Undang-Undang secara material, agar kebijakan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan tujuan bernegara yang digariskan dalam UUD 1945. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh kepastian pemahaman terhadap permasalahan Tap MPR yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Undang-Undang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the validity of Decree of The People s Consultative Assembly Tap MPR as The Legal Basis in Law Making Process. Before Amendment of UUD 1945, Tap MPR binding the legislature so that commonly used as the legal basis in law making process. After the Amendment, only Tap MPR No. XVI MPR 1998 on Political Economy in term of Democracy Economy used as the legal basis. This is because the Law No. 12 Year 2011 does not mention it s position exactly as the legal basis, even though Article 7 puts Tap MPR as the type and hierarchy of legislation and Figures 41 Appendix II determine the legal basis of legislation must in the same level or higher. Over 54 Tap MPR used as the legal basis of 228 Act from 1961 till 2014, there are number of them are still valid, including Tap MPR on Democracy Economy. Tap MPR as a further elaboration of constitution mandate should be used as a legal basis Basis in Law making process formally as well as a direction setting for Law materially, so that development policies in line with the state purpose outlined in Constitution. This thesis using normative juridical research focuses on the research literature that examines and analize the principles of the law, legal systematics, and synchronization of law. Data were analyzed using descriptive qualitative methods in order to obtain the certainty understanding of which Tap MPR can be used as a legal basis in Law making process."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Konsep green economy muncul sebagai suatu gagasan dan solusi terhadap fenomena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara global, khususnya dalam merespon fenomena-fenomena berikut: eksploitasi sumber daya alam oleh aktor negara maupun non-negara, terjadinya misalokasi modal yang berujung pada terjadinya krisis finansial global sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan yang ditopang oleh ideologi kapitalis, serta orientasi negara-negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi jangka pendek yang menegasikan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial.Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah memetakan perkembangan literatur mengenai green economy secara konseptual dan praktik kebijakan berdasarkan tiga level analisis, yaitu global, regional, dan nasional. Tinjauan literatur ini berfokus untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan green economy ditinjau dari sisi konseptual dan praktik kebijakan.Melalui metode tipologi, terdapat tiga poin utama yang dapat menjelaskan jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, terdapat kontestasi wacana dalam perkembangan green economy di tingkat global, yaitu ditinjau dari perspektif tiga institusi internasional UNEP, OECD, World Bank serta perspektif akademisi. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menentukan perkembangan praktik kebijakan green economy di suatu negara maupun kawasan, yaitu faktor institusional, faktor sumber daya manusia, serta faktor finansial. Ketiga, tata kelola lingkungan oleh aktor negara dan aktor non-negara memegang peranan penting dalam perkembangan praktik kebijakan green economy, khususnya ditinjau dari perspektif ilmu hubungan internasional. Sebagai kesimpulan, tulisan ini berargumen bahwa ditinjau dari pembahasan konseptual green economy yang masih terpusat pada tataran global serta beragamnya intensitas tantangan yang dihadapi dalam perkembangan praktik kebijakan di level global, regional, dan nasional, kondisi dunia saat ini masih sangat jauh dari implementasi green economy.

---

The concept of green economy emerges as an idea and solution to the environmental damage phenomenon happening globally, especially as a responding act to the following phenomenas the exploitation of natural resources by state and non state actors, the occurrence of capital misallocation that led to the global financial crisis as a result of trade liberalization which supported by capitalist ideology, and the orientation of countries for implementing short term economic development that negates the environment and social welfare aspects.The objectives of this literature review is to mapping the development of literature on green economy based on conceptual and policy practices in terms of three levels of analysis, which are global, regional, and national. This literature review focuses on answering the question of how the green economy evolves in terms of conceptual and policy practices.Through typology method, there are three main points that can explain the answer to the question above. First, there is a contestation of discourse in the development of green economy at the global level, which are viewed from the perspective of three international institutions UNEP, OECD, World Bank , and also viewed from academic perspectives. Second, there are several important factors that determine the development of green economy policy practices within a country or region, which are institutional factor, human resources factor, and financial factor. Third, environmental governance by state actors and non state actors play an important role in the development of green economy policy practices, especially viewed from international relations perspective. In conclusion, this paper argues that in terms of the green economy conceptual discussion that is still centered on the global level and the diverse intensity of challenges encountered in the policy practices development at global, regional, and national levels, the current world condition is still very far from green economy implementation."