Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan artikel ini disusun adalah untuk menganalisis pengaturan pemberian premi atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain yang pada kenyataannya bukan merupakan pelanggaran administrasi kepabeanan. Disimpulkan bahwa kebijakan pemberian premi atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain, secara substantif tujuannya baik yaitu implementasi sistem reward dalam rangka peningkatan motivasi pegawai DJBC dalam pelaksanaan tugasnya, namun perlu dicermati kembali aspek legal formalnya agar tidak menjadi permasalahan kelak."

"Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak tersebut, PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat pengalihan hak atas tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Undang-Undang Pajak menganut prinsip self-assessment, dengan sistem ini kepada Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor/membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Maka dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal PPh dari penghasilan, selain dari pembinaan dan pengawasan dari Aparat Pajak, juga ditetapkan serta diperlukan pengawasan dan peranan dari instansi lain yaitu antara lain PPAT dan pihak kantor pertanahan. Guna efektivitas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPh dan UU BPHTB serta peraturan pelaksanaannya, maka perlu ditingkatkan peranan PPAT. Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber serta pengamatan terhadap para Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber serta pengamatan terhadap para WP, didapatkan beberapa hal antara lain bahwa pelaksanaan pembayaran BPHTB secara formal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara material praktik di lapangan ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaannya belum maksimal. Untuk pelaksanaan pembayaran PPh untuk nilai bruto di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) secara formal sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi secara material dirasakan masih kurang."

"Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian jasa layanan uang tunai yang merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. Keabsahan perjanjian dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai tidak lain berjenis perjanjian pemborongan pekerjaan dan berhubungan dengan perjanjian pengangkutan.

---

This thesis discusses the validity of the cash services agreement which is to support the activities of the principal duties of PT. Bank ICB Bumiputera Tbk. Validity of the agreement viewed from Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and in terms of the Civil Code. This research is normative, descriptive, results showed that the agreement made by the parties is invalid because its creation has met the Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and legitimate agreement qualifies in the Civil Code. Cooperation agreement on the provision of services is not another type of cash chartering agreements related to employment and transport agreements."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari transaksi pembayaran non tunai yaitu melalui kliring, RTGS, kartu ATM/debet, kartu kredit dan uang elektronik serta variabel makro ekonomi yaitu GDP dan tingkat suku bunga terhadap permintaan akan uang kartal dan uang beredar M1 dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia pada periode April 2007-Desember 2014. Model yang digunakan yaitu Engle-Granger Cointegration untuk jangka panjang serta Error Correction Model (ECM) untuk jangka pendek.Hasilnya ditemukan bahwa dalam jangka panjang, permintaan akan uang kartal dipengaruhi oleh uang kartal yang beredar periode sebelumnya (lag 1), GDP, transaksi kartu ATM/debet dan kartu kredit sementara dalam jangka pendek tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang dikarenakan nilai variabel Error Correction Term (ECT) yang lebih besar dari satu. Untuk permintaan terhadap jumlah uang beredar M1 dalam jangka panjang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar M1 periode sebelumnya (lag 1), GDP, tingkat suku bunga dan transaksi kartu ATM/debet sedangkan untuk jangka pendek lewat variabel Error Correction Term (ECT) tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang.

---

This study aims to analyse at the impact of non-cash payment transactions is through the clearing, RTGS, ATM/ debit card, credit card and electronic money as well as macro-economic variables, namely GDP and interest rates on the demand for currency and money supply M1 in the long term and short term in Indonesia in the period April 2007 to December 2014. The model used is the Engle-Granger Cointegration for the long term and Error Correction Model (ECM) for a short term.

The results found that in the long term, demand will be affected by currency banknotes in circulation privious period (lag 1), GDP, transaction ATM/ debit card and credit cards while in the short term there is no correction towards longterm equilibrium because the value of the variable Error Correction Term (ECT) is greater than one. To request the money supply M1 in the long term are influenced by the money supply M1 previous period (lag 1), GDP, interest rate and ATM/ debit card transactions while for short term through variable Error Correction Term (ECT) there is no correction towards long-term equilibrium."

"Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagaimacam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunyaadalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucianuang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakinsulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modalmerupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakanuntuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal inidikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yangmenyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucianuang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai caraberusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uangini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkansetiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiaptransaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yangdianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjutmengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satupenyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeliinstrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasakeuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukanoleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan darikewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yangdilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antarsesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disampingpengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapanbahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelolareksa dana selama ini di kecualikan dari kewajiban untukmelakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksadana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa danamelakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananyakepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupunpihak lainnya."

"Dalam perjanjian asuransi Penanggung bertanggungjawab atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung bilamana Tertanggung mengalami peristiwa yang merugikan. Namun terdapat beberapa kondisi dimana Penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Seperti halnya pada sengketa klaim asuransi yang terjadi antara PT Baruna Shipping Line (Tertanggung) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Penanggung) yang menunjuk PT Global Insurance Broker (Broker) sebagai pialang asuransi. Dalam sengketa terkait adanya pelanggaran undang-undang pelayaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker, Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab Penanggung atas pembayaran klaim yang timbul karena kedua hal tersebut dan apakah putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan sebesar dua puluh delapan miliar Rupiah kepada Tertanggung telah sesuai dengan KUHD dan polis asuransi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori Legal Sistem dari Lawrence M. Friedman, yang mana teori tersebut menitikberatkan antara lain pada struktural hukum dan substansi hukum. Adapun kesimpulan jawaban dari permasalahan tersebut adalah dengan terbuktinya adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Penanggung maka merujuk pada Polis Asuransi dan Pasal 276 KUHD Penanggung dapat dibebaskan dari pembayaran klaim. Atas keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker merujuk pada Pasal 5 ayat (1) POJK No.70/2016 konsekuensinya adalah Broker yang bertanggung jawab atas pembayaran klaim. Oleh karenanya Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan kepada Tertanggung tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi dan Pasal 276 KUHD.<

---

In the insurance agreement the Insurer is responsible for claims submitted by the Insured if the Insured experiences an adverse event. However, there are a number of conditions where the Insurer can be freed from these responsibilities. As with the insurance claim dispute that occurred between PT Baruna Shipping Line (the Insured) with PT Asuransi Jasa Indonesia (the Insurer) who appointed PT Global Insurance Broker (the Broker) as an insurance broker. In a dispute related to violations of shipping laws carried out by the Insured and late premium payments made by the Broker, the Author conducts research on how the Insurer is responsible for paying claims arising because of both these matters and whether the Judicial Review Verdict punishes the Insurer to pay the insured value twenty-eight billion Rupiah to the Insured is in accordance with the Commercial Code (KUHD) and insurance policy. This research is a normative juridical type using secondary data which is analyzed qualitatively. The theory used is the Legal System Theory from Lawrence M. Friedman, in which the theory focuses on, among others, structural law and legal substance. The conclusion of the answer to this problem is to prove the existence of a violation of the law carried out by the Insurer, then referring to the Insurance Policy and Article 276 Commercial Code (KUHD) the Insurer can be exempted from payment of claims. For late premium payments made by the Broker referring to Article 5 paragraph (1) POJK No. 70/2016 the consequence is a Broker responsible for payment of claims. Therefore the Judicial Review Verdict which punishes the Insurer to pay the insurance coverage to the Insured is not in accordance with the terms and conditions of the insurance policy and Article 276 Commercial Code (KUHD)."

"Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh Pajak Penghasilan Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB . PPh Final diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sedangkan BPHTB diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa terhadap PPh Final dan BPHTB dalam peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak atas 1 satu objek yang sama. PPh Final dasar pengenaannya yaitu jumlah bruto dari nilai pengalihan hak/PPJB, sedangkan BPHTB dasar pengenaannya dari nilai perolehan objek pajak harga transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak NJOP Pajak Bumi dan Bangunan PBB pada tahun terjadinya perolehan. Selain itu pada saat baru dibuat dan ditandatangani PPJB sudah dikenakan PPh Final, padahal PPJB baru berjanji antara penjual dan pembeli, belum beralihnya kepemilikan yang sah. Antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prakteknya tidak sejalan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak PPh Final sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal di dalam Pasal 23 ayat A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

---

AbstractAs for the sale and purchase transaction of land and or building containing the tax which must be incurred for the seller that is Final Income Tax and for the buyer of Land Acquisition Rights BPHTB . The Final Income issued under Act Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 Year 1983 concerning Income Tax and Government Regulation Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from Transfer of Land andor Buildings and Binding Agreement Buy and Sell Land and or Buildings and their Changes. While BPHTB Act No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies. Against Final Income and BPHTB in such arrangements, there are many tax bases on 1 one same object. The basis of income tax is the gross amount of the transfer value PPJB, while the BPHTB is the basis for the imposition of the property tax NJOP tax on Land and Building Tax PBB in the year of the acquisition. Besides that, when PPJB has just been created and signed is subject to Final Income Tax, whereas the new PPJB is ready between the seller and the buyer, the legitimate ownership has not changed over yet. Between the rules that apply to the practice is not in the context of the tax base. In Article 23 Paragraph A of the 1945 Constitution states that taxes and other levies that are specific to the purposes of the state are prepared by law."

"Skripsi ini membahas metode pembayaran mobile payment yang terdiri dari mobile banking dan mobile money terhadap kondisi hukum, ekonomi dan sosial di Indonesia dengan menitikberatkan kepada ketidakkonkruen pendekatan hukum terhadap sistem elektronik yang mengakibatkan ketidakseimbangan di antara keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi dalam penerapan masyarakat non-tunai di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana mobile payment dapat diterima menjadi sebuah intrumen pembayaran non-tunai di Indonesia agar terciptanya perdagangan secara elektronik yang lebih mudah dan nyaman serta aman.

---

This minithesis discusses the mobile payment as payment method that consists of mobile banking and mobile money for the legal, economic and social conditions in Indonesia with an emphasis on unmacthed legal approach to the electronic system which resulted in an imbalance between them relating to the social and economic conditions in the application of cash less society in Indonesia to determine the extent to which mobile payment can be accepted as a non-cash payment instruments in Indonesia for the creation of electronic commerce easier and comfortable as well as safe."