Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerasaan ego dan lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan masyarakat bertindak diluar kendali. Dalam rangka menanggulangi keadaan ini, polisi memiliki peran utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, digarda depan harus senantiasa siap menegakkan segala aturan dan tugas kepolisian berdasarkan undang-undang negara yang sah. Kepolisian dengan segala wewenang dan upaya telah menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan juga melakukan penjagaan agar suasana senantiasa kondusif dalam situasi apapun. Sesungguhnya yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik adalah perasaan ego dan lebih tinggi dibandingkan suku lain yang seyogyanya harus segera mendapatkan penyelesaian dengan cara membuka wawasan dan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika."

"Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat rawan konflik antar wargalantar kampung. Frekuensi konflik antar warga antar kampung di Kabupaten Indramayu terutama selarna tahun 1997-2001 sangat tinggi. Konflik tersebut telah menimbulkan kondisi keamanan dan ketentraman yang tidak kondusif yang berdampak pada lemahnya ketahanan daerah dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk memainkan peranannya sebaik mungkin dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut.Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan lemahnya ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan konflik antar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencegah konflik anlar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Data tentang hal tersebut, dikumpulkan dengan cara wawancara secara mencatat, observasi dan studi dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang peneiili lakukan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualilatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong struktural yang mana yang menyebabkan konflik antar wargalantar kampung adalah karena penduduk Indramayu khususnya para pemudanya bersifat tempramental sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah tingginya solidaritas antar selama warga masyarakat, serta ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Sifat tempramental atau agresivitas perilaku terutama disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan pengangguran. Faktor lainnya yang juga turut menentukan adalah tingginya angka kemiskinan dan pendidikan yang rendah.Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut terutama dengan cara-cara konsiliasi (perdamaian). Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah konflik tersebut dengan cara menekan dan meminimalisir faktor-Faktor determinan penyebab konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memang cukup berhasil dalam menekan frekuensi konflik. Meskipun demikian, upaya pencegahan konflik belum optimal karena masih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga potensi konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten lndramayu masih besar.

---

The Regency of Indramayu is one of the Regencies in West Java which is prone to violence among members of the society/kampong. The frequency of the conflict among society members especially from 1997 until 2001 was very high. Those conflicts have created a non conducive situation for the safety and tranquility of the region, and they have weakened the resilience and hampered the development of the region. In that case, the government of Indramayu Regency has some obligations to perform their best in solving and preventing those conflicts.

The objectives of this research are :

To identify any factors causing the conflicts among society members/kampong which have weakened the resilience of Indramayu Regency. To reveal all the efforts done by the government of Indramayu Regency in preventing and solving the conflicts among the society members/kampong so that it can enhance the resilience of Indramayu Regency. To reveal the role of Government of Indramayu Regency in preventing conflicts among society members/kampong in order to enhance the resilience of Indramayu Regency. All data are gathered through interview, observation and documentation study. The researcher has conducted a descriptive qualitative research and the method used is qualitative method.

The result of the research shows that the main factors of the structural drive which have caused conflicts among people/kampong is that inhabitants of Indramayu, especially the young men are reckless so that they are easily provoked to commit violence. Other factors involve a high solidarity among society members, and the inability to trust, together with the dissatisfaction toward the local government. The reckless and aggressive behavior is mainly caused by alcoholic beverages and unemployment. Other important factors are the abject poverty and the low educational level of the inhabitants.

The local Government of Indramayu Regency has conducted many activities to solve the conflicts especially by using reconciliation to seek for peace. The local Government of Indramayu Regency has also done several efforts to prevent the conflicts by suppressing and minimizing the determined factors of the conflicts. The result of the research shows that the Local Government of Indramayu Regency has been successful in suppressing the frequency of the conflicts. Yet, the efforts in preventing the conflict have not really been optimum because there are still many obstacles in the process of achieving it. In that case, the potential conflicts among the society members/kampong in Indramayu Regency are still very high."

"Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, semakin membuka peluang bagi berkembangnya Bank Syariah di Indonesia. Dalam operasionalnya, Bank Syariah memiliki berbagai macam produk yang semuanya dilandasi dengan prinsip syariah. Adapun produk Bank Syariah yang paling populer dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Konsekuensinya, maka kemungkinan sengketa yang ditimbulkan dari murabahah tersebut semakin banyak ditemukan daripada produk Bank Syariah lainnya. Dalam pembiayaan murabahah, nasabah dapat melakukan wanprestasi pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran atau melunasi pembayara pada saat jatuh tempo. Penyelesaian sengketa murabahah harus dilandasi dengan prinsip syariah, mengingat murabahah itu sendiri adalah salah satu produk dari Bank Syariah. Dalam hal ini lembaga yang berkompeten adalah BAMUI, mengingat Pengadilan Agama memiliki kompetensi terbatias pada bidang perkawinan, waris , hibah, wa s iat, zakat, dan wakaf. Sebagai salah satu Lemba ga Keuangan Syariah, Bank Syariah waj ib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam operasionalnya, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa, sehingga pada setiap kontrak standar perjanjian pembiayaan di Bank syariah selalu menunjuk BAMUI dalam klausul Dispute Settlement nya. Denga adanya kl ausul arbitrase, sesuai UU No.3 0/1999 tentang Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menanganinya. Keinginan dikalangan umat Islam untuk mempunyai suatu badan/ lembaga yang dapat menyelesaikan masalah-masalah perdata secara adil, final, cepat dan berdasarkan musyawarah mufakat yang bernafaskan Islam terwujud dengan adanya BAMUI."

"Konsep adopsi anak dalam kehidupan bermasyarakat masih belum merupakan sesuatu hal yang biasa, padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Pelaksanaan pengangkatan anak pun belum tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya mengatur tata cara pengangkatan anak menurut Undang-Undang secara langsung antar Warga Negara Indonesia. Dalam tata cara yang dijabarkan tersebut ditemukan proses yang dapat lebih disempurnakan sebelum masuk ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah hilang sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, namun peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat menyempurnakan proses administratif proses pengangkatan anak secara langsung dan menjadi rekomendasi kuat untuk pengadilan, sehingga diharapkan dapat mengimbangi proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang di dampingi langsung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Peran Notaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen juga diharapkan dapat membantu orang tua angkat dan anak angkat dalam menyimpan dokumen penting yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

---

The concept of adoption in the society has not been treated as a common action while in fact children are blessing from God and has to be taken care of and protected. In practice, child adoption process may not always been complied with government's regulation. This research is using juridical normative methods with data collection tool of literature study using secondary data. The procedure of domestic private adoption is stated on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number 110 HUK 2009 regarding Child Adoption Requirements. In the procedures described, there are processes that can be further refined prior to be submitted to court in order to get the court decision.

The role of a Notary which was regulated in Staatsblad Number 129 year 1917 has been dismissed since the Circular Letter of the Supreme Court Number 6 year 1983 has been issued, but the Notary's role as a public officer can improve the administrative process of private adoption and may be used for a comprehensive recommendation for the court therefore can be expected to equate the adoption process through child care institution which is accompanied directly by the government through Social Service. Notary's role as custodian is also expected to help foster parents and adopted children by safe keeping of the documents for future needs."

"Tesis ini berfokus mengenai Strategi Pengamanan dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kias I Cipinang Jakarta. Penelitian di dalam tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi konfik di Lapas Kias I Cipinang. Informan penelitian yang dimaksud adalah warga binaan serta petugas Lapas.Dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa terjadi sistem pengelompokan antar warga binaan berdasarkan etnis atau kesukuan merupakan potensi yang sangat rawan untuk terjadinya konflik. Pertentangan antar kelompok yang dikarenakan perebutan kekuasaan serta keinginan untuk mendominasi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang jika tidak diantisipasi akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang turut menjadi penentu terjadinya konflik antar warga binaan antara lain kondisi kelebihan daya tampung, terbentuknya kelompok-kelompok dalam Lapas, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penghuni, serta interaksi antara petugas dan penghuni.Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Strategi pengamanan yang ada di Lapas Kias I Cipinang cenderung melakukan reactive policing, dimana tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran.Selain reactive policing strategi pengamanan yang dilakukan adalah proactive policing, dimana petugas pengamanan memiliki mata-mata yang berasal dari narapidana sendiri yang selalu memantau seluruh kegiatan narapidana di blok dan melaporkannya kepada petugas. Untuk mengatasi konflik Lapas hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap strategi pengamanan dan penanganan konflik, dimana tindakan pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melainkan dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik. Antisipasi dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik, pengorganisasian kelompok-kelompok warga binaan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga binaan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kelompok antar warga binaan.

---

This thesis focuses on how the Security Strategy and Conflict Prevention Among The Citizens in Prisons Penitentiary Built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a Citizen of the built and prison officers.

From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interacrion between staff and residents.

Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing Citizen groups built, supervision of all activities of citizens built. and control of all inter-group activities citizens built."

"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.

---

Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

"Penelitian tentang penggunaan jasa preman oleh perusahaan dalam konflik antarperusahaan dengan mengungkap motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan.Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Peneliti mengamati penggunaan jasa preman oleh kedua perusahaan dalam konflik antarperusahaan, yang terjadi pada akhir bulan Juli?Desember 2001. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan agar tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan mengingat beaya mahal, waktunya lama dan bertele-tele serta tidak mungkin memperkarakan perusahaannya sendiri.Penyelesaian masalah konflik antarperusahaan dilakukan dengan cara menfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara mediasi, baik oleh kepolisian maupun seorang pengusaha yang dianggap netral oleh kedua perusahaan, yang dapat menyelesaikan masalah antarperusahaan.Kesimpulan penelitian adalah perusahaan menyewa preman dengan motivasi untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan, akantetapi penggunaan jasa preman dalam konflik antarperusahaan tidak menyelesaikan masalah dan cenderung membuka potensi konflik yang baru, pihak ketiga sebagai mediator, baik yang ditunjuk atau diminta oleh kedua belah pihak harus arif, bijak, netral, tepat guna dan berhasil guna serta adil dan benar. Konflik antarperusahaan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan mediasi.Daftar Kepustakaan; 29 buku (1986?2002)"