Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang sangat luar biasa, namun ketika keanekaragaman tersebut disikapi sebagai bencana maka akan menjadikan kita orang yang introvert yang menutup kemungkinan adanya kebenaran dari pihak lain, serta selalu menjustice diri lebih benar daripada yang lain, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang fungsi dan peranan Polri dalam merawat kebhinnekaan adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan. Metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Diperlukan sinergitas antar instansi serta peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan arti pentingnya kebhinnekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."

"ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan."

"ABSTRAKSesuai dengan esensinya, polisi dibentuk untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmoni dan sejahtera melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas. Dalam konteks pembangunan, peran dan posisi Polri diharapkan dapat ikut merawat Kebhinnekaan yang saat ini tidak lepas dari arus modern, pluralisme dan postmodern. Untuk itu garus dipahami bahwa implementasi Tri Brata yang tidak sekedar disebabkan masalah teknis. Hal itu disebabkan, sistem sentralisasi kepolisian Indonesia yang dibangun atas dasar logika masyarakat Barat Oksidental (Eropa Kontinental), dasar filosofi dan epistemotologinya jati diri kepolisian Indonesia Tri Brata belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang kepolisian, dan perlu pula disadari bahwa sistem masyarakat Barat yang masih mewarnai sistem kelembagaan lainnya (sosial, politik, ekonomi). Kesimpulannya, pedoman kerja Tri Brata dalam masyarakat komunal memiliki hubungan sangat erat dengan budaya organisasi Polri, sehingga perlu membentuk perilaku khas kepolisian Indonesia dalam suatu kehidupan Kebhinnekaan yang sesuai dengan masyarakatnya. Kembali ke khittah polisi Tri Brata berarti seluruh "fungsi" kepolisian perlu dibenahi ulang, karena selama ini pemahaman aparat terhadap pedoman kerja Tri Brata tercemar oleh perubahan sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang."

"ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut."

"Setelah Polri memisahkan dirinya dari ABRI sebagai lembaga yang mandiri, berusaha memperbaiki citra dan kinerjanya sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang memiliki jati diri dan profesionalisme dengan membawa visi dan misinya. Namun perubahan yang diharapkan menghadapi kendala yang besar khususnya citra buruk yang telah melekat selama ini dan berpengaruh terhadap upaya Polri dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.Fungsi strategi dan manajemen kehumasan bagi Polri diharapkan mampu dan efektif dalam mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat serta merumuskan, menjabarkan, mengkomunikasikan visi dan misi Polri baik secara internal maupun eksternal Polri.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan manajemen humas Polri dalam membangun citra Polri khususnya fungsi Polri, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan kajian secara kualitatif yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai strategi dan manajemen humas Polri. Metode pengambilan data ataupun pengambilan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan (key person) yang menjadi subjek dari penelitian ini agar mendapatkan informasi aktual. Informan yang dimaksudkan tidak hanya dari pimpinan Polri tetapi juga melibatkan unsur masyarakat luar. Selain itu juga pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil peneltian disajikan dalam bentuk naratif (life story).Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sejauh ini strategi dan manajemen kehumasan Polri dalam membangun citranya sebagai aparat penegak hukum belum begitu berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak faktor-faktor penghalang yang menghambat fungsi dan tugas humas kepolisian dalam membangun citra tersebut. Di samping itu pemahaman konseptual dan operasional kehumasan baik ditingkat pimpinan sampai ke bawahan belum sepenuhnya benar sehingga komitmen yang diberikan kepada pelayanan masyarakat masih dirasakan belum seoptimal seperti yang diharapkan masyarakat selama ini.Disarankan kepada pihak Polri untuk memperbaiki strategi dan manajemen kehumasannya dan bila diperlukan dapat meminta bantuan dari ahli komunikasi agar citra kepolisian lebih baik dimata masyarakat."

"ABSTRAKKeberagaman yang merupakan kenyataan diri kita ini, juga ternyata tetap berkaitan dengan kesatuan. Berkembangnya bangsa Indonesia menjadinkan kita sebagai bangsa yang satu-bersatu, dirajut oleh warga - bhinneka secara bersama; dan masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan perajutan itu telah memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuannya. Para pendahulu kita merumuskan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa - baru yang satu-bersatu, agar kita dapat mewujudkan cita bersama untuk menjadi bangsa - negara yang merdeka. Merdeka artinya kita semua, sebagai warga bangsa - negara akan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai warga merdeka. Tetapi di dalam hak kemerdekaan yang dimiliki itu ada kesadaran pula bahwa orang lain, yang juga warga negara yang sama, juga mempunyai hak - kewajibannya pula, di dalam kerangka hidup bersama yang damai, diperlakukan adil - sikap toleransi - dialogis di dalam bangunan NKRI."

" ABSTRAK Jumlah manusia yang semakin banyak dan keterbatasan ruang untuk beraktifitas menyebabkan meningkatnya petermuan sesama manusia dalam beraktifitas. Hal ini yang disebutkan Bollnow sebagai keadaan kebersamaan manusia yang menciptakan intimasi sebagai salah satu syarat keruangan dari homeliness. Akan tetap keadaan bersama manusia ini juga menimbulkan persaingan antara manusia. Fenomena keberadaan bersama manusia ini dianalogikan sebagai sphere oleh Sloterdijk. Mekanisme yang terjadi dalam keadaan bersama ini adalah imitasi. Ini mengindikasikan imitasi dapat menjelaskan mekanisme yang terjadi dalam keadaan keberadaan bersama manusia. Untuk melihat mekanisme imitasi ini maka penulis melihat imitasi sebagai respon manusia terhadap lingkungan sehingga penulis dapat melihat imitasi sebagai mekanisme yang lebih meruang yaitu perilaku manusia terhadap lingkungan yang disebut teritori

---

ABSTRACT The number of people is increasing and limited space for activities leads an increased number of possibilities fellow human beings approaching in their activity. It is mentioned by Bollnow as the state of human togetherness that creates intimacy as one of the requirements of the spatial homeliness. However situation with human also arises the competition between humans. The phenomenon of human co existence is analogous to a sphere by Sloterdijk. The mechanisms that occur in the co existence is imitation. This indicates that imitation can be explained as the mechanisms that occur in the human co existence. To observe imitation mechanism, the author sees imitation as a human response to the environment so that the author can observe imitation as a mechanism within spatial perspective namely human behavior towards the environment which is called territories."