Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"Konflik antar agama di tanjung balai Sumatera Utara tahun 2016 adalah sebuah representasi toleransi beragama yang mengalami deskalasi. Aksi kekerasan dan agitasi pun mewarnai konflik tersebut yang menjadi simbol kekecewaan dan kebencian terhadap kelompok rivalnya. Tak heran jika hasil akhir konflik mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang justru memperburuk sebuah kehidupan sosial. Kejadian ini tentunya perlu dianalisa secara komprehensif agar Polri (baca : Polres Tanjung Balai) sebagai pemegang otoritas keamanan dapat meningkatkan peran dan tangung jawabnya untuk mengintervensi konflik antar agama di tanjung balai sehingga dapat dicegah dan ditangani dengan baik.""

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW.

---

This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park."

"Tulisan ini merupakan studi pendahuluan mengenai pemberontakan yang terjadi di Tegal pada tanggal 28 Okto_ber 1864, yang merupakan periode di mama di Jawa terjadi perubahan besar, yaitu mundurnya lembaga pemerintahan tradisional akibat semakin intensif campur tangan pemerin_tahan kolonial. disamping itu, munculnya perkebunan-per_kebunan besar yang dikelola pemerintah kolonial, menimbul_kan terjadinya perubahan struktur agraris pada masyarakat petani di kabupaten Tegal. Sebelum membicarakan lebih.ja_uh masalah ini dan sebelum membicarakan alasan pemilihan judul dari skripsi ini, penulis ingin terlebih dahulu membicarakan batasan istilah yang digunakan dalam judul skrip_si ini.Ada dua istilah yang harus dijelaskan pergertiannya dalam judul skripsi ini. Pertama adalah pengertian tentang istilah pemberontakan. Mengapa penulis menggunakan istilah pemberontakan, bukan kerusuhan (onlusten), atau brandal (deugniet, muiter) sebagaimana yang terdapat dalam sumber-_sumber arsip yang dipakai dalam penelitian."

"Konflik antar nelayan adalah salah satu fonemena konflik yang marak terjadi dalam kurun lima tahun terakhir. Terkait dengan konflik nelayan, identitas nelayan yang berkonflik sering dikategorikan berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan. Padahal, konflik kenelayanan bisa saja terjadi antar nelayan yang memiliki alat sama. Meskipun benar kesenjangan atau perbedaan teknologi telah memicu konflik, tetapi isu identitas sosial, dalam hal ini etnisitas dan asal daerah nelayan menjadi sangat penting untuk diperhitungkan dalam memahami konflik kenelayanan. Olehnya itu, faktor lain perlu dipertimbangkan.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaanpertanyaan pokok diajukan, meliputi (1) peristiwa konflik kenelayanan apa saja yang telah terjadi, (2) bagaimana tipologi konfliknya, (3) bagaimana faktor identitas sosial (identitas asal kampung dan etnisitas) dalam mempengaruhi terjadinya konflik, serta (4) bagaimana nelayan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah Kepulauan Spermonde. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai peristiwa konflik, tipologi konflik, identitas Sosial (asal daerah nelayan dan etnisitas) serta model resolusi konflik kenelayanan.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : pertama, peristiwa konflik yang terjadi di lokasi penelitian, umumnya dilatarbelakangi oleh tiga aspek yaitu : (a) alat tangkap, (b) pelanggaran aturan wilayah penangkapan, dan (c) dampak penegakan hukum. Kedua, tipologi konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde didominasi oleh : (a) konflik internal "perang alat tangkap", (b) konflik eksternal "nelayan tangkap vs pembudidaya", (c) konflik yurisdiksi perikanan "open acces vs 'common property' berbasis masyarakat" dan (d) konflik mekanisme pengelolaan, terkait penegakan yang "eksesif (berlebihan) vs ringan". Ketiga, pengaruh identitas sosial, (a) asal daerah nelayan terlihat dari aturan pelarangan yang dibuat nelayan lokal terhadap nelayan pendatang atas perbedaan asal daerah nelayan "desa" dan "kabupaten". Sedangkan (b) pengaruh etnisitas terkait dengan adanya perbedaan budaya, sifat dan karakter dalam proses penangkapan nelayan pendatang (Mandar, Madura, Galesong), yang dianggap mengkhawatirkan oleh nelayan lokal. Keempat, usaha penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pendekatan. Baik melalui pendekatan aparat hukum, pemerintah lokal, tokoh-tokoh nelayan, dan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, usaha penyelesaian konflik terkendala oleh berbagai hal seperti : penegakan hukum yang tidak konsisten, masih kurangnya aturan-aturan antar pengguna sumber daya, kurangnya alternatif mata pencaharian dan permodalan, serta lainlainnya. Olehnya itu, dalam rangka penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde, nelayan mengusulkan perlunya penegakan hukum yang konsisten, bantuan permodalan, pembangunan usaha alternatif mata pencaharian, aturanaturan baik di lokasi penangkapan maupun aturan antar nelayan lokal dan pendatang.Dalam rangka penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde, maka peneliti merekomendasikan : pertama, pada level kebijakan, usaha penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengambil jalan tengah dari segitiga paradigma (paradigma konservasi, paradigma rasionalisasi dan paradigma sosial/masyarakat) yang dikemukakan oleh Charles (1992) dan perlu mempertimbangkan pendekatan menyeluruh dan memperhatikan interaksi positif kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Ridler dalam Kusnadi, 2002). Kedua, sejalan dengan pemikiran Kusnadi (2002), beberapa altematif sebagai jalan keluar yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi konflik kenelayanan, adalah : (a) penegakan aturan hukum secara konsisten, (b) pengembangan secara intensif kesadaran konservasi sumber daya laut, dan (c) pengembangan pranata penangkapan dan pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketiga, mempertimbangkan "kompleksitas" sistem ekologi sosial dan dinamika kehidupan wilayah pesisir dan Kepulauan Spermonde, diperlukan model penyelesaian konflik "ko-manajemen". Tentu saja, bentuk-bentuk usaha penyelesaian konflik dengan menggunakan manajemen tradisional yang telah dianggap berhasil tetap dipertahankan dan diintegrasikan dalam "ko-manajemen? Keempat, menarik untuk diperhatikan tentang teori-teori penyebab konflik yang dikemukan oleh Fisher dkk (2001). Oleh karena adanya relevansi teori-teori penyebab konflik yang dikemukakan oleh Fisher dkk (2001), dengan peristiwa konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde, maka panting untuk memperhatikan rekomendasi penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde berdasarkan relevansi teori-teori penyebab konflik Fisher dkk (2001) (lihat tabel 4.5) dan Kelima, sejumlah kegiatan yang panting untuk dilakukan dalam rangka usaha penyelesaian konflik kenelayanan di wilayah Kepulauan Sperrnonde dapat dilihat pada tabel 4.6. Beberapa dari kegiatan tersebut, telah dibuat desain programnya (lihat lampiran)."

"Masyarakat Amerika pada tahun 1920-an adalah masyarakat yang sedang berkembang. Sehingga banyak ditemukan kontradiksi. Di satu sisi ditemukan persamaan yang mempersatukan mereka. Sementara itu di sisi lain muncul pula perbedaan - perbedaan dalam masyarakat tadi. Salah satu contoh persamaan tadi adalah munculnya pandangan bahwa sains dan teknologi merupakan penggerak terbesar bagi perubahan sosial. ilmuwan sendiri mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat. Universitas dan sekolah-sekolah menjadi tempat baru untuk mencari pencerahan hidup. Namun sayangnya pada saat itu pula ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa dengan semakin meluasnya pendidikan dan semakin tingginya kebebasan berpikir akan membuat manusia melupakan Tuhan. Ide-ide baru yang kritis membahas segala aspek kehidupan dianggap akan membuat generasi muda keluar dan jalur tuntunan kitab suci. Dan pada akhirnya akan membuat manusia melupakan agama dan Tuhan. Dari sinilah persoalan muncul, saat ada sekelompok masyarakat yang biasa disebut dengan kaum fundamentalis bereaksi terhadap perubahan. Kelompok ini banyak melakukan usaha perbaikan moral dan spiritual untuk mengembalikan agama sebagai dasar dari kehidupan manusia, bukan ilmu pengetahuan ataupun hal lain yang bersifat materialistik. Mereka berpendapat ada sebagian masyarakat Amerika yang sudah menyimpang dari esensi dan keyakinan tentang ajaran kitab sucinya. Kelompok ini dalam melakukan gerakan moralnya banyak mendengungkan isu-isu yang berkaitan dengan perbaikan ahlak dan pengembalian keyakinan masyarakat pada kitab suci. Salah satu contohnya adalah gerakan yang biasa di sebut dengan gerakan anti teori evolusi_ Inti dari gerakan ini adalah berupa pelarangan bagi pengajaran teori evolusi Charles Darwin di sekolah- sekolah negeri. Gerakan ini dimulai pada tahun 1921 dan mendapat tanggapan yang positif secara nasional, terutama dari penduduk di daerah mid/le-western. Gerakan ini mencapai puncaknya saat terjadi kasus pengadilan Scopes pada tahun 1925."

"Konflik interpersonal yang terjadi dalam Iingkungan kerja adalah kondisi pertentangan yang timbul antara sedikitnya dua pihak yang memiliki hubungan keterkaitan dalam pekerjaan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar dalam persepsi masing-masing pihak mengenai tujuan, ide dan kepentingan, serta perbedaan lain yang sifatnya Iebih pribadi dan emosional. Salah satu penyebab terjadinya konflik interpersonal dalam perusahaan adalah perbedaan latar belakang budaya. Dengan semakin meningkatnya arus tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, maka situasi-situasi multinasional alau multikultural yang rawan terhadap konflik pun akan semakin banyak tercipta. Konflik tersebut bisa bersifat fungsional maupun disfungsional bagi organisasi, yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan para manajer dalam menghadapi konflik, yailu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan kemanusiaan dan pendekatan interaksionis. Kemampuan untuk menangani konflik secara efektif merupakan salah satu keterampilan interpersonal yang penting dikuasai oleh para manajer. Terdapat beberapa gaya penanganan konflik yang merupakan cara atau metode yang cenderung diterapkan oleh individu dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, yaitu fighting atau competitive, smoothing atau accomodating avoiding, bargaining dan problem solving atau collaborative. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu studi eksploralif yang berusaha menjawab permasalahan lentang pendekatan yang digunakan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik, dampak dari terjadinya konflik dalam suatu organisasi menurut para manajer Indonesia, faktor- faktor penyebab terjadinya konflik antara TKA dan TKI dalam suatu perusahaan, dan kecenderungan gaya penanganan konflik tertentu yang diterapkan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik dengan atasan atau rekan kerja berkebangsaan asing. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi tentang konfIik dalam organisasi. Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyusunan modul yang efektif dalam pelatihan mengenai konflik dan gaya penanganan konflik dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 10 orang partisipan, yang seluruhnya merupakan manajer Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Adapun metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik cenderung dipersepsi negatif, dengan menggunakan pendekatan tradisional terhadap konflik. Sedangkan sumber-sumber konflik interpersonal antara TKI dan TKA dalam perusahaan menurut para partisipan adalah faktor komunikasi, faktor struktur organisasi, faktor kepribadian dan faktor budaya. Dari hasil penelitian ini, tidak ditemukan suatu pola yang jelas tentang gaya penanganan konflik yang cenderung diterapkan oleh para manajer Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memberikan hasil yang senada dengan penelitian yang dilakukan terhadap pekerja Malaysia, yang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan gaya penanganan konflik kolaborasi dan kompromi dengan menggunakan mediator, dan penelitian-penelitian Iain yang menemukan bahwa gaya penanganan konflik yang berorientasi pada pemecahan masalah (kolaborasi dan kompromi) pun digunakan dalam budaya kolektivistik. Sebagai saran kiranya dapat dilakukan studi perbandingan dengan masalah serupa, yaitu konflik interpersonal antara TKI dan TKA, dengan menggunakan baik TKA dan TKI sebagai partisipan, dan dengan karakteristik TKA yang Iebih beragam serta berasal dari beberapa perusahaan. Hal ini dimaksudkan unluk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang Iebih Iengkap. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada karakteristik partisipan yang Iebih heterogen, agar didapatkan data yang Iebih lengkap. Unluk itu sebaiknya jumlah partisipan dalam penelitian pun diperbesar agar dapat mewakili heterogenitas tersebut."

"Penelitian tentang penggunaan jasa preman oleh perusahaan dalam konflik antarperusahaan dengan mengungkap motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan.Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Peneliti mengamati penggunaan jasa preman oleh kedua perusahaan dalam konflik antarperusahaan, yang terjadi pada akhir bulan Juli?Desember 2001. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan agar tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan mengingat beaya mahal, waktunya lama dan bertele-tele serta tidak mungkin memperkarakan perusahaannya sendiri.Penyelesaian masalah konflik antarperusahaan dilakukan dengan cara menfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara mediasi, baik oleh kepolisian maupun seorang pengusaha yang dianggap netral oleh kedua perusahaan, yang dapat menyelesaikan masalah antarperusahaan.Kesimpulan penelitian adalah perusahaan menyewa preman dengan motivasi untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan, akantetapi penggunaan jasa preman dalam konflik antarperusahaan tidak menyelesaikan masalah dan cenderung membuka potensi konflik yang baru, pihak ketiga sebagai mediator, baik yang ditunjuk atau diminta oleh kedua belah pihak harus arif, bijak, netral, tepat guna dan berhasil guna serta adil dan benar. Konflik antarperusahaan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan mediasi.Daftar Kepustakaan; 29 buku (1986?2002)"