Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.

---

This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism."

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP . Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai BPKP Pusat menggunakan e-SAKIP dalam kesehariannya. Lebih lanjut, data primer yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan model persamaan struktural atau biasa dikenal dengan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone McLean dan Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian ini ialah dari dua belas hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis dinyatakan diterima dan sembilan hipotesis dinyatakan ditolak. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa variabel yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP BPKP adalah system quality berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction, dan user satisfaction berpengaruh signifikan terhadap net benefit.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the factors affecting E SAKIP in enhancing the value of The Government Performance Accountability System SAKIP at The Financial and Development Supervisory Board BPKP . The researcher analyzes the data which is obtained from 30 respondents. The respondents are employees of BPKP who use e SAKIP in their daily work. Further, the primary data which is obtained through questionnaires are processed by Structural Equation Modeling SEM with SmartPLS application. The theoretical base of this study is DeLone and McLean rsquo s D M information systems IS success model and Technology Acceptance Model TAM . The results of this study indicate that from twelve hypotheses proposed, three of them are accepted, and nine of them are rejected. The result finds that the variables that influence the impact of e SAKIP on the improvement of SAKIP BPKP value are system quality have significant effect to perceived ease of use, perceived ease of use has significant effect to user satisfaction, and user satisfaction has a significant effect on net benefit. "

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

---

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."

"ABSTRAKRepresentasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.

---

ABSTRACT Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology"

"ABSTRACTMany studies merely focus on discussing the benefits of open government, but the negative effects of open government in a variety of published literary works are limited. The advantages of open government are for citizens to get easier access to data and government activity, regulation, and policies. A particular purpose of the research explores the conceptual theoretic from a variety of scientific literature and to understand the negative effects of open government. The method in this research article is a synthesis of qualitative research approach to meta-theory analysis. Data in the research is processed deductively from a variety of scientific literature. The results of the research study aim to explain open government, or open data is not necessarily to generate transparency in government activities. Participation and collaboration in some cases are still considered yet they significantly support open government. It is because a concept may not be appropriate in different places that were affected by the characteristics of the sociocultural, economic, and democracy of a nation."