Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116618 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kuswardani
"Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kuswardani
"Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
340 JHP
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Suparto
"Abstrak
Reformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasil
amandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).
Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara struktural
kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)
terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan dengan
persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan
lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.
Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,
administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisial
yang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlu
mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikan
dengan sistem peradilan Indonesia."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Achjani Zulfa
"Abstrak
Bahwa perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa dikaitkan dengan kualifikasi dan jenis dokumen, berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. sistem pembuktian terkait dengan e-dokumen yangamat berkembangn dengan variasi bentuk. Perkembangan ini menjadikan interpretasi atas unsur-unsur dalam rumusan pasal yang selama ini menjadi Delik Pokok yaitu Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP menjadi sangat berkembang. Perhitungan atas daluarsa penuntutan yang kerap menjadi permasalahan di dalam praktek menjadi satu bagian dari permasalahan penerapan hukum terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Karenanya kajian tentang interpretasi atas unsur-unsur dalam beragam putusan pengadilan Hoge Raad, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pembanding yang baik dalam melihat perkembangan pemahaman dan adaptasi ketentuan perundang-undangan dengan perkembangan perkara-perkara dalam penerapannya."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudha Ramelan
"Abstrak
Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang diatur undang-undang termasuk pembubaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan, jika bank melakukan tindak pidana maka dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan bank itu sendiri, merusak reputasi bank namun juga merugikan masyarakat nasabah penyimpan dana dan pihak lain yang bertugas menyelenggarakan resolusi bank. Melihat pada dampaknya, penerapan tanggungjawaban pidana korporasi kepada bank harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Jika menimpa pada bank berskala besar dan sistemik, dampaknya bisa multi efek."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:4 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Toha
"Artikel ini membahas mengenai seberapa besar kepentingan untuk diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Sejak berlaku effektif tahun 2000, Undang-Undang Persaingan Usaha telah banyak member manfaat pada perkembangan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun dari komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normative atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Disamping itu merupakan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi amandemen UU No. 5 tahun 1999."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
340 JHP 49:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana
"Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha kegiatan, maka kegiatan usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut."
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsul Haling
"Abstrak
Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum.
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Deki Pariadi
"Abstrak
E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Dengan internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e-commerce mengingat begitu banyaknya perusahaan online. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) merupakan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Pelaksanaan transaksi e-commerce yang berkembang pesat harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dari Pemerintash dalam setiap implementasinya"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>