Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini mengangkat isu mengenai peninjauan kembali Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Fair and Equitable Treatment ( FET ) terhadap Putusan Arbitrase atas Investor-State Dispute Settlement ( ISDS ) serta eksistensinya dalam Perjanjian Investasi Internasional yang terdapat dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Isu eksistensi dan inkonsisten ISDS saat ini telah memicu perdebatan mengingat banyaknya gugatan yang diajukan oleh korporasi (MNC/TNC) yang dalam hal ini sebagai investor kepada negara tuan rumah (host state) yang dianggap merugikan host state dalam menjalankan kebijakan di negaranya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada ISDS telah membuat hilangnya kepercayaan publik dan karenanya, dibentuklah investment Court System ( ICS ) sebagai sebuah alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kredible dengan mencantumkan prinsip-prinsip International Arbitrator Independence. Prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum investasi internasional, dimana negara tempat investasi ditanamkan (host state) berkewajiban untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing. Dalam perkembangannya, terdapat perdebatan dalam mendefinisikan prinsip FET.

---

This research pose an issue concerning of reviewing the Consistency Analysis in the Application of the Fair and Equitable Treatment (FET) Principle to the Arbitration Award of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) and existence which are accommodated in International Investment Agreements contained in Bilateral Investment Treaties (BITS). The of the existence and incosistency of the current ISDS has sparked an intense debate considering a lot of a lawsuit filed by the corporation (MNC/TNC) which in this case as an investor to the host state were considered detrimental to the them in running the domestic. The shortcomings of ISDS have caused a loss of public confidence and hence, an Investment Court System (ICS) was formed as an alternative to a more credible dispute resolution mechanism by including the principles of the International Independence Arbitrator. The principle of Fair and Equitable Treatment (FET) is one of the main principles in international investment law, where the country where investment is invested (host state) is obliged to guarantee fair and equal treatment of investments made by foreign investors. In its development, there is a debate in defining the principle of FET."

"Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (“IA-CEPA”), adalah perjanjian perdagangan yang baru-baru ini disimpulkan, yang mencakup ketentuan Persyaratan yang Adil dan Berkeadilan, Fair and Equitable Treatment, (“Persyaratan FET”)sebagai standar perlakuan bagi investor asing, dan klausula Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (“PSIN”) sebagai metode penyelesaian sengketa yang disepakati dalam hal timbul perselisihan di antara para pihak. Ada dua poin utama IA-CEPA yang dibahas dalam tesis ini.Pertama, tesis ini meneliti perbedaan dalam menggunakan Hukum Kebiasaan Internasional tentang Perlakuan Standar Minimum (“PSM”),sebagai standar Persyaratan FET, dan Persyaratan FET hanya terbatas pada Penolakan Keadilan, sebagai dua standar yangdisebutkan dalam IA-CEPA. Kedua, penelitian tentang bagaimana efek yang berbeda dari Persyaratan FET akan mempengaruhi konsistensi antara Persyaratan FET dengan Klausa PSM di IA-CEPA. Melalui metode penelitian hukum normatif yuridis, ditemukan bahwa pertama, Hukum Kebiasaan Internasional PSM akan memberikan cakupan yang lebih luas dari Persyaratan FET di luar hanya penolakan keadilan, dan kedua, bahwa setiap perselisihansehubungan dengan Persyaratan FET di IA- CEPA terlepas dari formulasinya akan konsisten dengan Klausa PSIN di IA-CEPA. Dengan demikian, reformulasi tentang Persyaratan FET dalam IA-CEPA disarankan untuk menetapkan batasan yang jelas tentang ruang lingkup Persyaratan FET.

---

The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement is a trade agreement recently concluded, which includes the provisions of Fair and Equitable Requirements (“FET Requirements”) as the standards of treatment for foreign investors, and Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) Clause as an agreed dispute resolution in the case that a dispute arise between the parties. There are two key points of the IA-CEPA that is discussed in this thesis. Firstly, this thesis researches the difference in using International Customary Law of the Minimum Standard Treatment as the standards of FET Requirements, and FET Requirements to only limited to a Denial of Justice, as the two standards mentioned in the IA-CEPA. Secondly, the researches on how the different effects of FET Requirements would affect the consistency between the FET Requirements with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Through a juridical normative legal research method, it was found that first, the International Customary Law of MST would render a wider scope of FET Requirements beyond only denial of justice, and second, that any dispute in relation with the FET Requirements in the IA-CEPA irrespective of its formulation would be consistent with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Thus, a reformulation on the FET Requirements in the IA-CEPA is suggested establish clear limitations on the scope of FET Requirements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa yang akan datang. Prinsip FET sebagai prinsip fundamental dalam hukum investasi internasional sudah dipraktekkan secara global. Tetapi, prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlakuan sama rata dan non-diskriminatif terhadap investor dan investasi asing ini tidak luput dari permasalahan hukum. Ragam klausula FET di tiap perjanjian investasi internasional menimbulkan multiinterpretasi mengenai standard keberlakuan FET terutama dalam sengketa investasi internasional. Dalam kerangka hukum investasi internasional terdapat beberapa klasifikasi standard FET: FET sebagai ldquo;FET unqualified rdquo;/FET sebagai autonomous/ independent standard, FET sebagai customary international law minimum standard dan FET mencakup standard lainnya seperti salah satu contohnya full protection and security FPS . Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, kesimpulan yang diraih adalah klasifikasi FET sebagai customary international law minimum standard merupakan standard yang menjadi preferensi investor dan juga host States dan pengaturan hukum Indonesia mengenai investasi asing masih lemah dan belum berhasil mengakomodir perkembangan hukum investasi internasional. Langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum investasi asing di Indonesia diperlukan agar posisi dan kepentingan Indonesia sebagai host States lebih solid tanpa melanggar hak-hak investor asing terutama hak asasi yang mendasar.

---

This research aims to scrutinize and to provide answers to three matters the workings of principle of fair and equitable treatment FET within the framework of international investment law, the rationale and approach of FET interpretation in investment disputes, especially those involving Indonesia, and also possible update s or reform s for Indonesia rsquo s future investment policies. Without a doubt, FET has become and is a fundamental principle in international investment law hence its global practice. Contemporary international investment law recognises some FET classifications ldquo FET unqualified rdquo FET as autonomous independent standard, FET as customary international law minimum standard and FET that embraces other standards of treatment such as full protection and security FPS among others. However, FET existence to guard and guarantee equitable and non discriminative measures toward foreign investor and investment is inevitably exposed to legal problem s . Due to different wordings and classifications of FET, different arbitral tribunals subsequently produced multiple interpretations of FET. In essential, the research employs doctrinal method and library based research method. As reflected in the research, one may see that FET as customary international law minimum standard is a much favoured standard by host States and foreign investors alike. One may also see that there are weaknesses in Indonesia foreign investment policies thus strategic moves are necessary to be made in order to update and strengthen Indonesia rsquo s interests and position as host States without putting basic rights of foreign investor in jeopardy."

"Beberapa tahun terakhir teknologi keuangan Financial Technology mulai berkembang di sebagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia. Dominasi masyarakat muslim di Indonesia pun mendorong berkembangnya berbagai layanan teknologi berbasis syariah. Namun, penelitian terkait teknologi keuangan, khususnya teknologi keuangan syariah ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Adapun tujuan penelian ini ialah untuk ngetahui minat masyarakat dalam kegiatan investasi untuk memberikan modal kepada para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah UMKM jika menggunakan salah satu inovasi tekonologi keuangan, yaitu; Sharia Peer-To-Peer Lending. Dengan menggunakan Technology Acceptance Model sebagai referensi dari model penelitian, penelitian ini mengambil data pengguna aktif dari salah satu platform Peer-to-Peer Lending syariah di Indonesia, yaitu Indves.com. Dengan variabel penelitian terdiri dari; Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Religiosity sebagai extend variabel. Penelitian menunjukan hubungan positif antara minat investasi dan variabel Perceived Ease of Use dan Religiosity tetapi mempunyai hubungan negatif dengan variabel Perceived Usefulness.

---

Over the past few years, financial technology or usually known as fintech were being developed in most part of the world, including Indonesia. The domination of muslim residents in Indonesia also contributed to the development of sharia compliance financial technology. However, research regarding financial technology, especially regarding to sharia compliance financial technology were still limited. Therefore, this research was made to fill that gaps. As for this research, it aims to figure out the societies intention in investing activities to provide funding for Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs through one of the financial technology innovation, Sharia Peer to Peer Lending. By using Technology Acceptance Model TAM as a reference for the research model, this research used active user data from one of the sharia Peer to Peer Lending platform in Indonesia, Indves.com. With the variabel indicators of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, also, with the religiosity as an extended variabel, this research shows a positive relation between the intention to invest, Perceived Ease of Use, and religiosity. Meanwhile, it shows a negative relation with the variable of Perceived Usefulness. "

"Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia terpuruk yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kontraksi, tetapi fenomena yang berbeda terjadi pada pasar modal Syariah karena sektor ini terus tumbuh melalui produk yang mereka miliki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan behavioural finance melalui teori psikologis yakni menganalisis pengaruh kepribadian terhadap perceived investment performance atau performa investasi yang dirasakan. Penelitian ini mengadopsi model The Big Five Personality Traits sebagai kerangka teori dan melakukan pendekatan studi kuantitatif dengan metode Structural Equation Modelling (SEM). Variabel independen dalam penelitian antara lain mudah sepakat (agreeableness), keterbukaan (openness to experience), neurotisisme (neuroticism), ekstraversi (extraversion), dan berhati-hati (conscientiousness) dengan variabel dependen perceived investment performance. Penelitian ini menggunakan 293 sampel yang diperoleh melalui survei yang disebar secara daring yang merupakan investor Muslim dan sedang melakukan investasi di pasar modal Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kepribadian extraversion, openness to experience, dan neuroticism memengaruhi perceived investment performance (performa investasi yang dirasakan) secara signifikan, sementara jenis kepribadian agreeableness dan conscientiousness ditemukan tidak signifikan. Investor yang memiliki kepribadian ekstraversi (extraversion) dan keterbukaan (openness to experience) cenderung untuk melakukan investasi dengan risiko yang tinggi sehingga membuat performa investasi yang mereka rasakan lebih tinggi. Namun, investor dengan kepribadian neurotisisme (neuroticism) memiliki dampak yang sebaliknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa mayoritas responden penelitian memiliki jenis kepribadian extraversion dan openness to experience. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu pasar modal Syariah Indonesia bisa memiliki pertumbuhan yang lebih baik lagi dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya personality traits dalam menentukan profil risiko pada investasi.

---

Investment is one of the muamalah activities that are recommended in Islam. The COVID-19 pandemic has made the Indonesian economy slump as indicated by contractionary economic growth, but a different phenomenon occurs in the Islamic capital market because this sector continues to grow through the products they have. Therefore, this study aims to analyse this phenomenon with behavioural finance through psychological theory, namely analysing the influence of personality on perceived investment performance. This study adopts The Big Five Personality Traits model as a theoretical framework and approaches a quantitative study using the Structural Equation Modelling (SEM) method. The independent variables in this study are agreeableness, openness to experience, neuroticism, extraversion, and conscientiousness with the dependent variable is perceived investment performance. This study uses 293 samples gathered through an online survey who are Muslim investors and currently investing in the Islamic capital market. The results show that the extraversion, openness to experience, and neuroticism personality types significantly affected perceived investment performance, while agreeableness and conscientiousness were found to be insignificant. Investors who have an extraversion personality and openness to experience tend to invest with high risk so that their perceived investment performance is higher. However, investors with neuroticism personality traits have the opposite effect. This study also finds that the majority of research respondents had extraversion and openness to experience personality types. This study also finds that research respondents have extraversion personalities and openness to experience. The results of the study can be used by the government to help the Indonesian Islamic capital market to have better growth by educating the public regarding the importance of personality traits in determining the risk profile of investments."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja pasar dengan corporate governance sebagai variable moderasi. Dalam penelitian ini, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan menggunakan metode content analysis dengan mengacu pada pedoman GRI G3.1, sementara skor corporate governance diukur dengan menggunakan CG scorecard yang dikembangkan oleh Utama, et al. (2014). CG scorecard tersebut mengacu pada ASEAN CG Scorecard dan telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan terdiri dari 130 pertanyaan.Dengan menggunakan sampel 53 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja pasar, corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar dan corporate governance tidak terbukti memperkuat pengaruh positif pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja pasar. Hal ini dapat disebabkan karena masalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang relatif baru di Indonesia dan sebagian besar investor memiliki persepsi yang rendah terhadap hal tersebut. Selain itu, investor di Indonesia lebih peduli dengan corporate governance yang baik daripada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan saja.

---

This study is aimed to investigate the effect of corporate social responsibility disclosure on market performance with corporate governance as moderating variable. In this study, the corporate social responsibility disclosure measured using the content analysis method with reference to the GRI G3.1 guidelines, while corporate governance scores measured using CG scorecard developed by Utama, et al. (2014). That scorecard refers to the ASEAN CG Scorecard and has been adapted to the context of Indonesia and consists of 130 questions.

By using a sample of 53 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2013, the results showed that corporate social responsibility disclosure have no effect on market performance, corporate governance have positive effect on market performance and corporate governance cannot strengthen positive effect corporate social responsibility disclosure on market performance. It can be caused due to the issue of corporate social responsibility disclosure is a relatively new in Indonesia and most investors have a low perception towards it. In addition, investors in Indonesia was more concerned with good corporate governance rather than the extent of corporate social responsibility alone."

"Dengan adanya tujuan untuk menegaskan kembali komitmen untuk membentuk rezim perdagangan internasional yang liberal, fasilitatif, kompetitif serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Selandia Baru, Australia, China, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tanggal 15 November 2019 secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-36 yang diselenggarakan di Vietnam. Bersama dengan negara Filipina yang telah resmi bergabung menjadi anggota dan meratifikasi perjanjian RCEP pada tanggal 21 Februari 2023 lalu, perjanjian yang memuat pengaturan mengenai pengurangan pajak tarif kepabeanan ini diharapkan dapat merealisasikan intensi utamanya dalam mengurangi hambatan kegiatan transaksi perdagangan internasional. Keberhasilan eksistensi dari RCEP sangatlah berpangkal pada rincian substansi perjanjian yang ekstensif maupun fasilitatif dan aturan penyelesaian sengketa yang akan ditemui. Sedangkan berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas multilateral pada umumnya, RCEP tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tujuan investasi (host country). Sebagai perjanjian yang mencakup seperempat dari Foreign Direct Investment (FDI) dunia, pengaturan mengenai investasi asing menjadi penting dan perlu diperhatikan.

---

With the sole purpose as to reaffirm their commitment to form a liberal, facilitative, and competitive international trade regime that can furthermore contribute in the interest of global economic growth and development, ASEAN member countries along with New Zealand, Australia, China, Japan and South Korea through its delegates signed the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement on November 1th 2019 virtually at the 36th ASEAN Summit hosted by Vietnam. Together with the Philippines which has officially joined as a member and ratified the RCEP agreement that covers provisions concerning the reduction of customs tax rates on February 21st 2023, RCEP is expected to achieve its main objective in reducing barriers to international trade. The default of the existence of RCEP is very much based on the details of the substance of the provisions in terms to provide an extensive and facilitative substance of the agreement, as well as the dispute resolution mechanism that will be encountered in the future. Whereas, in contrast to multilateral free trade agreements in general, RCEP does not include a dispute resolution mechanism between investors and host country. As an agreement that covers a quarter of the world’s Foreign Direct Investment (FDI), regulations regarding foreign investment are essential and need to be paid attention to."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran media sosial, khususnya Twitter, sebagai media pengungkapan informasi oleh perusahaan terhadap atensi investor. Salah satu alasan utama perusahaan menggunakan media sosial adalah untuk menarik investor dan meningkatkan kinerja keuangannya. Beberapa studi sebelumnya menemukan bahwa baik media sosial dan atensi investor mempengaruhi imbal hasil saham, likuiditas dan volatilitas. Penelitian ini membandingkan antara sebelum dan sesudah perusahaan mengadopsi Twitter untuk mengumumkan labanya. Studi ini tidak memperlihatkan perbedaan atensi investor yang signifikan antara sebelum dan setelah adopsi Twitter. Tetapi, ketika perusahaan mendiseminasikan persentasi penurunan laba melalui Twitter, perusahaan dapat meningkatkan atensi investor secara signifikan. Berita baik dan buruk juga dapat terkait dengan akumulasi perhatian investor.

---

The purpose of this study is to examine the role of social media, specifically Twitter, as a voluntary disclosure media on investor attention. One of the main reason for a firm to use social media is to attract investors and to improve their financial performance. Previous studies find that both social media and investor attention affect stock return, liquidity, and volatility. This study compares investor attention between before and after firms adopting Twitter to disseminates their earnings announcement. This study does not reveal significant investor attention difference between before and after Twitter adoption as earnings announcement dissemination tool. However, when a firm disseminates earnings decline percentage through Twitter, the firm can significantly increase investor attention. Good news and bad news also can relate to cumulative investor attention."

"Studi ini mengkaji perilaku “herding” di tingkat industri menurut IDX-IC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku “herding” di masa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi wabah coronavirus (COVID-19). Dengan menggunakan studi dari Dhall & Singh (2020) yang menggunakan modifikasi dari model yang diusulkan oleh E.C. Chang et al. (2000) sebagai referensi utama untuk mendeteksi perilaku “herding”. Dengan menggunakan harga penutupan saham harian dari 90 perusahaan, yang termasuk di dalam 11 sektor industri menurut klasifikasi industri saham Jakarta dari 1 Juli 2015 hingga 1 Agustus 2021, hasil penelitian ini menunjukkan indikasi perilaku menggiring pada sektor industri yang berbeda sesuai dengan periode horizon investasi yang diamati dari keseluruhan. periode (1 Juli 2015 hingga 1 Agustus 2021), dan setelah periode wabah COVID-19 (2 Februari 2020 hingga 1 Agustus 2021). Lebih lanjut, studi ini mengkaji perilaku “herding” pada kondisi pasar bullish dan bearish, dimana hasilnya menunjukkan bahwa investor lebih rentan terhadap perilaku “herding” dalam kondisi pasar bullish, namun tetap melakukan “herding” di kondisi pasar bearish pada industri yang berbeda jika dilihat dari analisa sampel periode keseluruhan.

---

This study examines the herding behavior at the industry level according to the IDX Industrial Classification (IDX-IC). The purpose of this study is to examine the herding behavior during the pre-and post-coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic outbreak period. The research from Dhall & Singh (2020) which uses a modification of the model proposed by E.C. Chang et al. (2000) is used as the main reference of this research to detect the herding behavior. Using daily stock closing prices of 90 firms, which constitute 11 industrial sectors according to the Jakarta Stock Industrial Classification from 1 July 2015 to 1 August 2021, the results show indication of herding behavior in differing industry sectors subject to observed investment horizon period of the whole period (1 July 2015 to 1 August 2021), and after COVID-19 outbreak period (2 February 2020 to 1 August 2021). Furthermore, this study investigates the herd during bull and bear market conditions, whereby the results show that investors are more prone to the herding behavior under bullish market conditions, but also herd in different industry in bearish market conditions taken from the view of the whole period

"

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara penghindaran pajak dengan tingkat utang dan investor institusional. Penghindaran pajak diukur dengan mengeluarkan komponen akrual diskresioner pada persamaan book tax difference (BTD). Tingkat utang diukur dengan menggunakan dua pengukur, yaitu utang pasar (market debt) dan utang buku (book debt). Variabel kendali yang dipakai adalah pendapatan operasi, depresiasi dan amortisasi, aset tetap, jumlah dividen saham biasa yang dibagikan, median rasio utang industri, Altman?s Z-score, dan log of total assets. Dengan menggunakan sampel 900 observasi yang terdiri dari 225 perusahaan yang terdaftar di BEI, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan tingkat utang perusahaan. Akan tetapi, variabel investor institusional dan moderasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

---

This study focuses on the relationship between companies debt level dan tax avoidance activities and how the existence of institutional investor influence that relationship. Tax avoidance activities measured by book tax difference (BTD) after excluding discretionary accruals component. Debt level measured by market debt and book debt. This study uses seven variables to control dependent variable that is operating income, depreciation and amortization, fixed assets, common stock dividen, median debt ratio of industry, Altman?s Z-score, and log of total assets. I took 900 observations which is 225 companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2009 to 2012. The result shows that tax avoidance negatively correlated with debt. However, institutional investors and moderation variable is not significant."