Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Partispasi masyarakat dalam pelayanan publik yang seharusnya secara penuh sebagai warga negara, namun yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan adalah partisipasi yang didasarkan atas kebijakan penyelenggara layanan. Masih terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan kebingunggan khususnya penyelenggara pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan norma terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan serta partisipasi masyarakat tidak hanya diatur pada undang-pelayanan publik, namun tersebar dalam berbagai undang-undang. Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar tidak terjadi kebinggungan di tataran pelaksanaan.

---

In this paper discusses community participation in public services in terms of various laws and regulations. Public participation in public services that should be fully as citizens, but what happens in legislation is participation based on the policies of service providers. There is still inconsistency in the regulation of community participation so that it often creates confusion especially for service providers. This research is a normative legal research with a legal and conceptual regulation approach. The results showed that there were inconsistencies in norm settings related to community participation in the preparation of service standards and community participation not only regulated by public service laws, but spread in various laws. It is necessary to harmonize regulations related to community participation in public services so that there is no conflict at the implementation level."

"Concept and characteristic of good public administration reflecting in good governance practices in Indonesia; collection of articles."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkanpemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good governance.

---

By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years, Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness, the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for public participation in national development, especially during planning, also places the government that welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good governance."

"Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-Government. Semangat e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Adapun salah satu kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diinginkan di Indonesia adalah tercapainya tujuan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien seperti yang dijabarkan sebelumnya. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan ini berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara adrninistrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik. Salah satu catatan penting, yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya suatu terobosan untuk memperkenankan administrasi Negara membuat keputusan yang berbentuk elektronik. Hal ini tercermin dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.  Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai peraturan turunan Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, bahwa ada 2 jenis tanda tangan elektronik meliputi; Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik,  menggunakan  sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jenis Tanda tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi akan sulit otentikasinya dikarenakan tidak adanya sertifikat elektronik pada tanda tangan tersebut yang meniadakan metode untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada dokumen elektronik setelah dokumen tersebut ditandatangani sehingga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dalam kaitannya dengan dokumen administrasi pemerintahan.

---

Bureaucratic reform that characterizes the empowerment of the state apparatus is directed at implementing state administration that is capable of supporting the pace of integration or the integration of the implementation of management tasks and functions, state governance arrangements and development to face the challenges of globalization. Therefore, in this globalization era, to achieve good governance, one of the efforts is to use information and communication technology or what is popularly called e-Government. Government services that are characterized by services through slow bureaucracy, complicated procedures, and no certainty are trying to be overcome through the application of e-government. The spirit of e-Government is the use of Information Technology as a tool and its utilization to make government services run more efficiently. One of the qualities of good governance that is desired in Indonesia is the achievement of the objectives of effective and efficient government administration as previously described. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is a source of material law on government administration. It is the responsibility of the state and government to ensure the provision of a Government Administration that is fast, convenient and inexpensive. The Government Administration Law hereby contains rules for the relationship between government agencies as administrators of public administration and individuals or communities receiving public services. One important note, namely Law No.30 of 2014 concerning Government Administration, is that there is a breakthrough to allow the State administration to make decisions in electronic form. This is reflected in article 1 point 11 which reads: Decisions in Electronic Form are decisions made or delivered using or utilizing electronic media. In the elucidation of Article 38 paragraph 1 of Law No.30 of 2014 concerning government administration, it states that the procedure for using decisions in electronic form is guided by the provisions of laws and regulations governing electronic information and transactions. This is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which have derivative regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 Article 60 paragraph (2) letter a and paragraph (3) Electronic Transaction System Operator, that there are 2 types of electronic signatures, including; A certified electronic signature, which must meet the legality of legal force and legal consequences of an electronic signature, uses an electronic certificate made by an Indonesian electronic certification provider, and is made using a certified electronic signature maker. Meanwhile, the electronic signature is not certified, which is made without using the services of an Indonesian electronic certification operator. Types of Electronic Signatures that are not certified will be difficult to authenticate due to the absence of an electronic certificate in the signature which negates the method for detecting changes that occur in electronic documents after the document is signed so that it can become an opportunity for misuse in relation to government administrative documents."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."

"Pasca berlakunya Pasal 97B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan legalitas atas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki kualitas peraturan di Indonesia. Kementerian Keuangan selaku salah satu kementerian yang memprakarsai suatu peraturan, meresponnya dengan menerbitkan aturan yang mengakomodir mengenai pembentukan peraturan menteri secara elektronik dan membangun sistem yang digunakan untuk memproses pembentukan peraturan menteri secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan menteri (e-government) di Kementerian Keuangan guna mewujudkan good governance? Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri (e-government) di Kementerian Keuangan telah tersedia meliputi seluruh tahapan pembentukan peraturan, namun demikian terdapat hambatan dalam implementasinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai penerapan e-government perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional dapat tercapai.

---

After the enactment of Article 97B of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, it provides legality for the implementation of the use of information technology in the formation of statutory regulations which is of course expected to improve the quality of regulations in Indonesia. The Ministry of Finance, as one of the ministries that initiated a regulation, responded by issuing regulations that accommodate the formation of electronic ministerial regulations and building a system used to process the formation of ministerial regulations electronically. Based on this, the problem that needs further research is how to implement the use of information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance and how to use information technology in the formation of ministerial regulations (e-government) in the Ministry of Finance in order to realize good governance? By using the doctrinal legal research method, results were obtained which showed that the use of information technology in the formation of Ministerial Regulations (e-government) in the Ministry of Finance was available covering all stages of regulation formation, however there were obstacles in its implementation. The use of information technology in the formation of Ministerial Regulations as an implementation of e-government needs to be carried out by applying the principles of good governance so that the nation's great aspirations to realize national goals can be achieved."

"All states have mechanism procedure to promote or guarantee their civil services' accountability . Reform era era with the improvement of democracy has provided a new expectation to have accountability practices of public administrators in Indonesia. Other factors including donor countries such as UNDP and world Bank have forced Indonesia to reorganize its bureaucracy system in particularly its public services to materialize practices of good governance. Moreover, the movement of democracy values, global human right issues, and strong demands for local autonomy has encourage a wide accountability; it is not only evaluated internally but also externally, that is social accountability in performing public services."

"ABSTRAKNetralitas adalah suatu keadaan tidak memihak;netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harusmengutamakan profesionalisme, tidak membedakanberdasarkan kepentingan politik maupun golonganmasyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai NegeriSipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dankedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat danpelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitasPegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik danuntuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuanpegawai negeri, serta agar memusatkan segala perhatian,pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankankepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik harus diberhentikan sebagai PegawaiNegeri baik secara hormat atau tidak hormat.Netralitas PNS sebagai salah satu cara menujuterciptanya Good Governance dan salah satu upaya yangdilakukan dalam reformasi birokrasi. Dengan adanyanetralitas PNS, maka pelayanan kepada masyarakat akansemakin baik.Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan,dengan metode pendekatan yuridis analitis.Administrasi negara sebagai organ birokrasi diIndonesia sulit bersikap independen dan netral karenaberada di bawah kekuasaan pemerintah.Penelitian ini merekomendasikan agar administrasinegara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanyapayung hukum konstitusi, maka posisi dan keberadaanadministrasi negara akan kuat dan lebih independen.Alternatif lain adalah melalui penyempurnaan peraturanperundang-undangan. Perlu pengaturan tentang penggunaanfasilitas negara yang dipakai oleh Pegawai Negeri SipilABSTRAKdi luar kedinasan. Pada akhirnya, harus ada konsistensiperaturan mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi

---

ABSTRACTNeutrality is unbiased condition; neutral.Bureaucrat service majoring profesionalism,undiscrimination, not based on politic interest peoplethey served. Neutrality of public servant absoluteneedful because of their duty and position as stateservant, people servant and public servant. As efortsto keep neutrality of public servant from politic partyeffect and to assure of totality, compactness, and heldtogether, bend the mind to attention, energy for theduty, then with no permitted public servant to bemember, part, and/or board of politic party. Thereforefor public servant as a member and/or board of politicparty have to get the push as public servant courtly ofnot courtly.Neutrality of public servant as one of methodconcern good governance established and one ofbureucracy reform eforts. Then, public services will bebetter.Research method as used in is normative lawresearch method pass through library study, withanalitical juridisch approach method.State administrator as bureaucracy organ inIndonesia is hard to be independent and neutral becauseof their position is under the government power.This research recomend that regulate stateadministration in contitution. So, existence andposition of state administration will be strong andmore independent. Other alternative is by action ofperfecting law and regulation. Its necessary theregulation about utilizing state?s facilities that usedunofficial duty. Finally, that must be a regulationconsistency about prohibition of public servant to be amember and/or board a politic party.anggota dan/atau pengurus partai politik."