Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari proses peradilan dan bukan hanya tempat untuk memidana orang tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para WBP diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis terutama narkotika wanita. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode purposive sampling, dengan melakukan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dalam putusan hakim bahwa pertimbangannya tidak adanya pemberatan hukuman terhadap residivis sesuai ketentuan Residivis dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini yang membuat WBP ini tidak mendapatkan efek jera ditambah dengan penjatuhan hukuman yang rendah. Dampaknya jika hal ini saja belum diperhatikan, apalagi terkait proses pembinaan WBP tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang para WBP narkotika maupun residivis narkotika tidak mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi khusus sehingga pembinaannya masih bersifat umum karena hal yang sama dijalankan pula oleh WBP kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT

---

Correctional institution is the last institution in a judicial process, which institution does not only keep inmates in jail, but it also provides correctional services. Correctional institution is expected to educate inmates in such ways to decrease the number of crimes in the society. The fact that the number of criminals with different background and different motives within one same place show that the correctional services provided by correctional institution have not yet been optimally conducted. The services could not yet made criminals deterrent. Similar problem is also shown by higher number of crime involving female drug convicts including new actors and recidivists. This juridical-normative research was conducted using quantitative approach, which data were collected through interviews with samples that were previously selected using the purposive sampling method. The obtained data were descriptively analyzed. This research took place in Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta or the Correctional Institution Class IIA for Women in Tangerang, and the Correctional Institution for Narcotic Abuse in Jakarta. Judges verdicts stating that there is no aggravation of punishment for recidivists as stated in Drug Laws and the light punishment create weak deterrent effect among criminals. This condition leads to assumption that further correctional services for inmates are not given appropriately. Based on the results of the preliminary research conducted to the Class IIA Correctional Institution for Women in Tangerang, drug convicts including recidivists were not given appropriate correctional services or special rehabilitation since all correctional services were the general ones that were also given for other inmates who convicted any other types of crime."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere Jakarta ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan judul tesis penulis dan diperkuat dengan wawancara untuk melihat pelaksanaan aturan dimaksud. Hasil penelitian yang didapat terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimillasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri, walaupun bukan kendala yang berat. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Mereka hanya menghadapi kendala yaitu jarak tempuh yang sangat jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere. Selain itu juga, masalah dengan kemacetan di jalanan yang harus mereka hadapi. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mengeluarkan kebijakan intern tentang masalah waktu kerja tersebut, terutama pada waktu saat mereka harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

---

This thesis discusses about the implementation of the rehabilitation of prisoners in the Assimilation Stage in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The purpose of the research is to find out the implementation of the assimilation process of prisoners in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The method used in this thesis is normative study. The review of the regulations relating to the title of the thesis is also used and strengthened with interview to see the implementation of the rules. The results of the research show that the implementation of the rehabilitation of prisoners in assimilation stage is performed in accordance with the Ministry of Justice Regulation Number M.2.PK.04-10, 2007. However, in practice, there are constrains to be faced off, both from the regulation and from the prisoners themselves, even they are not big obstacles. The results of the interviews from the prisoners who get assimilation by working to third parties are they are very pleased with the chance given, because they felt the intermingling with the community and they can also support their family financially. They only have constraint with the distance from the assimilation place with the Cinere Correctional Institution. In addition, the traffic jam gives them problem to be face of with. This problem made their working hours is not fit with the rules. The attempt to overcome this matter is the Cinere Correctional Institution issued the internal policy about working hour, especially when they have to go back to the Correctional Institution."

"Perencanaan Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha yang mendahului tindakan menyeluruh dengan keterlibatan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan tuntutan yang ada di masyarakat maka lembaga pemasyarakatan hangs mampu membenkan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang maksimal untuk menjaga keseimbangan kehidupan, baik bagi warga binaan, masyarakat sebagai korban dan masyarakat luas pada umunya. Penentuan rencana untuk pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal lembaga pemasyarakatan, masing-masing lingkungan dapat sebagai factor pendukung dan penghambat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif yaitu perencanaan strategis.Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengetahui proses perencanaan pelaksanaan dalam rangka kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Purwakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan daftar dokumen.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta yang dibuat dan disusun masih terkesan seadanya tanpa proses perencanaan yang seharusnya. Keterbatasan kemampuan terkait proses dan teknik-teknik perencanaan dari para pejabat struktural setingkat kepala seksi yang sekaligus pengambil keputusan dibidangnya masing-masing sebagai hambatan terbesar.Melalui analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Proses lima bagian sebagai pengembangan stratetgi, dan terakhir sebagai langkah tindakan yang diambil adalah mengirimkan pejabat terkait untuk mengikuti pendidikan dan latihan manajerial perencanaan maupun teknis perencanaan, serta mengusulkan penempatan pegawai sesuai kriteria "job description?. Saran yang dapat disampaikan perlu dilakukan penataan ulang manajemen perencanaan secara terpadu dan meningkatkan pengendalian bagi pimpinan selaku penanggung jawab puncak manajemen organisasi.

---

The treatment planning of the prisoner is an effort that goes first before the whole action that involving the component in it that are the officer as the shepherd and the convict criminal as the object of it and all facility in it Along together with the society demand that a correctional institution must have maximal service, treatment and counseling to preserve the balance the life of the convict, the citizen as the victim and society. The determination of the planning program is depend on the external and internal environment of the correctional institution, each factor could be supporting or non supporting the planning program. To minimize the problem we must have a comprehensive planning that is a strategic planning.

That's way, the research is conducted to find the process of the realization treatment planning and the obstacle of this process.

The method that used in this research was a descriptive research with qualitative approach. The data is gathered trough the interview, direct observation, and from a list of document.

The result of the field research show that the process of the realization treatment planning program in Purwakarta correctional Institution that been made and arranged was still way beyond perfect because lack of planning process. Because the capacity limit that not capable enough to handle the job that related to the process and technical planning from the structural legal official in head section class, the problem is getting bigger and bigger. They are the biggest barrier in this program.

Trough the SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) analyze, we can identify the internal strength and weakness and also the external opportunity and threat. These five process were part of the last development strategic, as a step to send the official to the trained and educate in matter managerial planning and technical planning, and the must be a relation between the employee posting and the job description. We advice that there must be re structuring managerial planning and leader controlling that responsible for the top management in organization."

"The substitution of the term "prison" with "correctional institution" is intended to ensure that inmates, when sewing their term, can acquire skills and guidance in order to accelerate inmate's resocialization process back into the society. Thus, treatment of inmates should be intended to restore their dignity, by ensuring proper respect from fellow inmates and from institutional officers.However, the implementation of the concept does not seem to be effective yet. This can be deduced from the many cases showing lack of understanding of the goals of correction, namely the presence of violence within correctional institutions. This phenomenon seems to be rampant within these institutions, even well known by the community at large.Still, violence does not exist in all correctional institutions. ln other words, some correctional institutions have no incidence of conflicts, escapes and other fomis of violence.To find out the existence (or non-existence) of a culture of violence, or acts of violence in correctional institutions, the researcher performed a study in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional Institution, using a qualitative method to collect data from 5 inmates. The researcher used the theory of the sub-culture of violence of Donald Clemmer; and also of Wolfgang & Ferracuti.This study focused on the social relations between inmates (juveniles and adult inmates) and also between inmates and officers; and also the rules in place.Results of the study show that relations among these actors are socially acceptable and violence does not always exist in solution of problems. This is shown by a pattem of guidance focused more on correction. Thus, the theories on the sub-culture of violence in prisons did not hold in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional institution for the time being.The researcher would like to suggest improvements in the form of better quality of institutional officers, and more understanding of the functions and duties in correctional institutions, especially in treating juveniles."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta pemenjaraan penyalah guna narkotika yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memjelaskan proses hukum yang harus dihadapi seorang penyalah guna narkotika, menjelajahi pemberian pidana penjara (pemenjaraan) bagi penyalah guna narkotika sebagai faktor penghambat tercapainya reintegrasi sosial dan menganalisa penanganan penyalah guna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio legal yang melaksanakan studi dokumen dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan perbedaan perlakuan bagi penyalah guna narkotika. Lebih lanjut, kondisi sebuah lapas yang kelebihan penghuni dapat menghambat tercapainya reintegrasi sosial serta menghasilkan pola interaksi tidak sehat ketika seorang penyalah guna bertemu dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

---

This research focuses on prison overcrowding issues in correctional institutions in Indonesia and imprisonment for drug abusers which tends to obstruct the aims and purposes of correctional institutions, which is social reintegration. The purposes of this research is to describe the legal process a drug abuser must proceed, explore the imprisonment of drug abusers as hindering factors to achieve social reintegration and to analyze the treatment of drug abusers in correctional institutions. The method used in this research is socio legal research method, which exercises document studies and field studies in order to answer the problem statement or this research. This research discovered that there are loopholes in Law No 35 of 2009 concerning Narcotics which leads to different treatments for drug abusers. Moreover, the overcrowding situation in correctional institutions hinders the pursuit of social reintegration and creates inhealthy interactions among inmates, especailly when drug abusers were put together with narcotics trafficker."

"Penelitian ini bertujuan membuat model pemenjaraan narapidana terorisme supaya lembaga pemasyarakatan tidak menjadi tempat penyebaran radikalisasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan permenkumham No 35 tahun 2018. tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa sudah diterapkannya assesmen dengan menggunakan SPPN (Standar Sistem Pembinaan Narapidana) untuk penempatan narapidana meliputi super maximum security, maximum security ,medium security atau minimum security. Standarisasinya disetiap kamar menggunakan CCTV untuk kategori kategori super maximum security  dan maximum security menggunakan konsep one man one cell. Agar terhindar dari adanya upaya pengancaman antar sesama warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme yang sudah berkomitmen nasionalisme dan yang belum berkomitem pihak lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas menempatkan warga binaan berbeda bloknya.  Permasalahan utama adalah penempatan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kategori narapidana terorisme tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perekrutan serta penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi harus ada strategi kebijakan pencegahan penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi aspek restoration (perbaikan), provision (penyediaan sumber-sumber daya) dan prevention (pencegahan).

---

This research aims to create a model of imprisoning for terrorism convicts so that correctional institutions do not become a place to spread radicalization in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach and descriptive research. The results of this study indicate that based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018 about the revitalization of correctional administration that the assessment has been implemented using SPPN (Standard Prisoner Development System) for the placement of prisoners including super maximum security, maximum security, medium security or minimum security. The standardization in each room uses CCTV for the super maximum security and maximum security categories using the concept of one man one cell. In order to avoid attempts to threaten fellow prisoners of terrorism cases who have committed nationalism and who have not committed the correctional institution provides facilities to place prisoners in different blocks.  The main problem is the placement of prisoners who are not in accordance with the category of terrorism prisoners, resulting in the recruitment and spread of radicalism in correctional institutions. As a solution, there must be a policy strategy to prevent the spread of radicalism in correctional institutions, including aspects of restoration (repair), provision (provision of resources) and prevention (precaution). "