Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, demokrasi dan martabat manusia, yang tentu juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak seluruh elemen dalam suatu negara, baik di bidang ekonomi pembangunan, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hingga lingkungan. Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2018 cukup menuai perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para pakar hukum. KPU mengeluarkan PKPU (revisi) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dengan dua poin persyaratan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan analisis potensi ancaman atas pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif, sehingga dapat ditemukan upaya antisipasi ancaman dan minimalisasi resiko terhadap ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan peringkat ancaman yang tinggi serta peringkat risiko yang extrem. Analisis pola terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan legislatif digunakan untuk menemukan upaya dalam mengantisipasi ancaman dan meminimalisir risiko. Berdasarkan analisis pola, terdapat dua opsi upaya yang dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan sumber pendanaan partai sebesar 50 % dan membangun platform kampanye berbasis media sosial sebagai wadah bagi calon legislatif sehingga dapat menekan tingginya biaya kampanye sekaligus informasi untuk masyarakat menyangkut reputasi dari calon legislatif.

---

Corruption is recognized as a threat to economic development, democracy, and human dignity, which of course also has a negative impact that can damage all elements in a country, both in the fields of economic development, social and political, defense and security, to the environment. It was enough to reap debate both among the public and legal experts. The KPU issued a PKPU (revision) that allowed former corruption to run for legislative elections with two points of requirements. This is a consideration for researchers to analyze the potential threats to the nomination of corruption in legislative elections, so that efforts can be found to anticipate threats and minimize risks to national security. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and literature study.

The results of the study showed high threat ratings and extreme risk ratings. The process of criminal acts of corruption is committed to the efforts of anticipating threats and minimizing risks. Based on pattern analysis, there are two options for efforts that can be made, namely: increasing party funding sources by 50% and building a social media-based campaign platform as a forum for legislative candidates so they can reduce campaign costs as well as information about the reputation of legislative candidates."

"ABSTRAKDi era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Hal yang  menjadi perhatian adalah syarat yang ditetapkan tersebut seringkali dipersoalkan konstitusionalitasnya maupun kekuatan mengikatnya akibat bertolak belakang substansi peraturannya secara hierarki perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi kajian penulis adalah bagaimana konstitusionalitas hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif atau pejabat publik yang dipilih pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan bagaimanakah akibat hukum peraturan yang melanggar hak-hak sipil dan politik warga negara serta melarang mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan hak asasi manusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara hierarki melanggar ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan yang lebih tinggi. PKPU sebagai aturan pelaksana tidak dapat mengatur ketentuan yang bertentangan daripada yang telah diatur oleh undang-undang. Kekuatan mengikat pasal yang mengatur pembatasan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tetap berlaku, namun harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa persyaratan mengenai hak mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilu senantiasa berulang dilakukan judicial review ialah karena pembentuk undang-undang tidak tegas memasukkan 4 (empat) alasan inkonstitusional bersyarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk diatur dalam norma undang-undang, dan pembentuk undang-undang hanya mencantumkan sebagian dari yang dipersyaratkan Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pengujian undang-undang terhadap syarat mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum akan selalu terulang setiap hendak ada pemilihan umum. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang tegas memasukkan seluruh ketentuan inkonstitusional bersyarat yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan.

---

ABSTRACTIn the era of electoral reform is a sign of democracy that is realized with the right of a person to choose and specifically to be chosen as a constitutional right of citizens to participate in government. However, in each election, the right of a person to be elected must fulfill the rule requirements based on legislation as their legal basis. However, the stipulated conditions are often questioned in terms of their constitutionality and binding power due to the contrary of the hierarchical substance of the rules of legislation. The problem that the author studies is What are the legal consequences of PKPU No. 20 of 2018 after the Decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 and how is the constitutionality of the right of former corruption inmates to participate in general elections. The results showed that PKPU No. 20 of 2018 in a hierarchy violates the provisions regulated by law no. 7 of 2017 as a higher regulation. PKPU as an implementing rule cannot regulate contradictory provisions rather than those regulated by law. The constitutionality of the rights of ex-prisoners of corruption, none of the laws and regulations can prevent it considering that the decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015 has permitted it. Research shows that the reason why the requirements regarding the rights of ex-prisoners to be elected in elections are repeated in a judicial review because the legislators do not explicitly include 4 conditional unconstitutional reasons given by the Constitutional Court to regulate the law and the legislators only list part of the norm based on the rules given by the Constitutional Court so that when the requirements of the Constitutional Court are only partially included in the norm or in the explanatory section of the law, testing of the law against the conditions of ex-prisoners to participate in general elections will always repeat every period of a large election democracy. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and focuses on library research."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengamati reaksi saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dengan peristiwa politik nasional. Penelitian ini berfokus kepada peristiwa politik khususnya pemilihan umum yang terjadi dalam rentang waktu 11 tahun antara tahun 2009 hingga 2019. Metode studi peristiwa digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan panjang sebelas hari untuk periode event window, lima hari sebelum dan lima hari sesudah tanggal kejadian. Reaksi didekati dengan abnormal return yang signifikan selama periode event window. Hasil penelitian menunjukan berbagai signifikansi abnormal dari setiap peristwa politik.

---

ABSTRACT

This study aims to observe the reaction of stocks incorporated in the LQ45 index with national political events. This research focuses on political events, especially general elections that occur in the span of 11 years between 2009 and 2019. The event study method was used in this study, using eleven days for the event window period, five days before and five days after the date of the event. The reaction is approached with a significant abnormal return during the event window period. The results showed a variety of abnormal significance of each political event."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama kurun waktu 9 tahun ini temyata masih belum memberikan perbaikan di dalam segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan menuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam penyebab munculnya keinginan untulc mcmisahkan diri tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum mampu mensejahterakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif anaiitis dan penelitian intelijen stratejik.

Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasional Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-konflik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, konflik pemekaran serta aclanya dukungan dari dunia internasional Oleh karena itu perlu dilakukan pembahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan UU Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the implementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 21/2001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms ofthe life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession of Papuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the cential government that the public dissatisfaction towards the implementation ofthe Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren`t harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government towards the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Ac."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."

"ABSTRAKMedia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, menjadi jalur informasi antara warga negara, partai politik, dan pemerintah, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Namun kini di masa ketika media berkembang pesat dengan kehadiran internet dan media baru, studi perilaku pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) masih terbatas pada 3 pendekatan utama sosiologis, psikologis, dan ekonomi, politik; maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek beberapa jenis media terhadap perilaku pemilih serta dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor sosiologis dan ekonomi-politik. Dengan menggunakan metode penelitian data agregat pada level provinsi dan teknik analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS), penelitian ini menerapkan 32 model pengujian untuk menguji pengaruh variabel-variabel media, sosiologis, dan ekonomi-politik secara parsial, serta model gabungan untuk menguji pengaruh seluruh variabel secara bersama-sama. Penelitian ini menemukan bahwa efek media terhadap voter turnout dan vote direction dalam pemilu legislatif Indonesia 2019 cenderung lemah dan belum ditemukan pola yang dapat menjelaskan perilaku pemilih Indonesia secara baik. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih detail pada tingkat kabupaten/kota. serta mendorong adanya pengembangan akses publik terhadap data-data statistik Indonesia untuk meningkatkan kualitas penelitian yang menggunakan data agregat.

---

ABSTRACTMedia is one of the main pillars in a democratic system, being an information channel between citizens, political parties and the government, including in the context of elections. But now in a time when the media is developing rapidly with the presence of the internet and the new media, the study of voter behavior in general elections is still limited to 3 main approaches, namely sociological, psychological, and political economic approach; therefore this study aims to examine the effect of several types of media on voter behavior and compare with the influence of sociological and political-economic factors. Using aggregate data research methods from provincial level and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis techniques, this study applies 32 test models to partially test the influence of media, sociological and political-economic variables, and a combined model to test the effect all variables together. This study found that the effect of the media on voter turnout and vote direction in the 2019 Indonesian legislative elections tends to be weak and no patterns have been found that can explain the behavior of Indonesian voters properly. This study recommends that in the future a similar study can be conducted by using more detailed data in districts level; also broadly to develop public access to Indonesian statistical data to improe the quality of aggregate data researches."

"Tahap akhir dari deradikalisasi yaitu reintegrasi sosial. Rentegrasi sosial bertujuan untuk membantu mantan narapidana terorisme untuk kembali ke masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Bekasi dalam menerima mantan narapidana terorisme serta untuk memberikan rekomendasi bagi instansi terkait terorisme serta masyarakat terkait pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Kota Bekasi dipilih karena banyak mantan narapidana terorisme yang bebas dari lapas khusus kelas IIB Sentul pulang ke Bekasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed methods. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di tiga kelurahan di Kota/Kabupaten Bekasi. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang berada di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat terhambat dikarenakan masih adanya pelabelan dan penolakan dari masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendukung program reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat dilakukan dengan membuat pelabelan lanjutan yang positif berdasarkan teori pelabelan, meningkatkan pertahanan diri dari dalam dan pertahanan diri dari luar mantan narapidana terorisme berdasarkan teori pertahanan dan melakukan penguatan terhadap ikatan sosial antara mantan narapidana terorisme baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat berdasarkan teori ikatan sosial atau kontrol sosial......The final stage of deradicalization is social reintegration. Social reintegrasion aims to helps former terrorism convicts to return to society. The purpose of this research is to analyze the perception of Bekasi society in accepting former terrorism convicts and to provide recommendations for terrorism-related agencies and the community regarding the importance of increasing public awareness in supporting social reintegration programs for former terrorism convicts. Bekasi was chosen because many former terrorism convicts who were released from Sentul Class IIB Special Prison returned there. This study is used by mixed methods. The qualitative method was carried out through interviews with community leaders and religious leaders in 3 sub-districts in Bekasi City/Regency. The quantitative method was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents in Bekasi City. The results of this study show that the social reintegration of former terrorism convicts can be hampered because there is still labeling and rejection from society of former terrorism convicts. Therefore, to increase public awareness to support the social reintegration program of former terrorism convicts can be done by creating new positive labeling based on labeling theory, strengthening inner containment and outer containment of former terrorism convicts based on containment theory and strengthening social bond between former terrorism convicts both with their families and the society based on the theory of social bond.

 

"