Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dalam penjatahan saham suatu emiten yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang, terutama batubara, yang bernama PT Transcoal Pacific Tbk, yang mulai melantai di bursa pada bulan Juli 2018. Perkara pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar ini mulai terjadi kurang dari dua pekan sejak mulai dicatatkannya saham emiten tersebut di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut saham PT Transcoal Pacific Tbk meroket sebesar 842%. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pihak yang mendapatkan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk pada tahap penawaran umum perdana sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah lima pihak. Dengan sedikitnya jumlah pihak yang mendapatkan penjatahan saham tersebut pada tahap penawaran umum perdana oleh penjamin pelaksana emisi efek, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh kelima pihak yang mungkin bertindak seperti halnya sindikat/mafia tersebut. Para pihak tersebut dapat bertindak dengan melakukan manipulasi berupa perdagangan semu, yang terutama disebabkan mungkinnya para pihak tersebut memegang kendali atas jalannya perdagangan saham PT Transcoal Pacific Tbk. Menurut pendapat penulis, pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar bukan disebakan keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahan tersebut, melainkan permainan oleh pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dengan cara-cara curang. Berhubung pemeriksaan terhadap kasus kecurangan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk serta pergerakan harga sahamnya yang tidak wajar beberapa saat setelah dicatatkan di bursa masih belum diselesaikan, maka pembahasan dalam tesis ini lebih kepada perkiraan-perkiraan serta dugaan-dugaan yang berdasarkan data-data yang sudah ada, dikarenakan masih banyak data yang hingga saat ini belum dapat dibuka karena masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap kasus saham PT Transcoal Pacific Tbk. 

---

This paper discusses about allegation of violation in the allotment of the stocks of an issuing company being involved in the business field of transportation of commodities, especially coals, being named PT Transcoal Pacific Tbk, which began to be listed at stock exchange in July 2018. The case of the unusual ovement of the stock price of PT Transcoal Pacific Tbk began to occur less than 2 weeks since the listing of that company issued stocks at the Indonesia Stock Exchange. Within that time period, the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk increase to the amount of 842%. In this case, there are allegations that the parties obtaining the allotted stocks of PT Transcoal Pacific Tbk during the Initial Public Offering are very few in number, which only amounts to five parties. With the small amount of parties obtaining the allotment of the stocks during the Initial Public Offering from the underwriter, such circumstances gave rise to the possibility of such parties behaving like organized syndicate in concerted effort. Those parties may in turn conduct action in form manipulation such as painting the tape, especially caused by their ability to control the trading activities over the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk. According to author`s own opinion, the unusual price movement of the stock issued by PT Transcoal Pacific Tbk is not caused by the in formation being announced by that issuing company, but rather it is part of the concerted effort of manipulation by the parties seeking illicit profit. As the investigation towards the violation in the allotment process of the stocks of PT Transcoal Pacific Tbk as well as the unusual movement of the stock price after the listing of the stocks has not been concluded, therefore the discussion in this paper contains more allegations, as there are still data that have not been revealed to the public, pending the conclusion of the investigation over the case of stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk."

"Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam suatu negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi nasional. Namun terlepas dari segala manfaat positif pasar modal, perdagangan dalam pasar modal tidak luput dari timbulnya berbagai kejahatan, salah satunya adalah insider trading. Dalam perdagangan saham, informasi merupakan suatu hal yang sangat dominan karena dapat menentukan tingkat harga saham. Jadi informasi harus tersebar secara adil dan merata agar tidak terdapat pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara tidak adil. Namun pada prakteknya, masih terdapat orang dalam, yang memegang informasi yang bersifat rahasia, dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dikenal sebagai insider trading. Hal ini berakibat fatal bagi pasar modal karena dapat berimbas kepada mekanisme pasar, emiten, serta investor. PT Bhakti Investama merupakan sebuah perusahaan yang tercatat sebagai emiten dalam pasar modal Indonesia dengan kode BHIT yang harga sahamnya meningkat secara tidak wajar dalam periode Februari-April 2010 sehingga diduga terjadi insider trading pada periode tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan empat indikator terjadinya insider trading yaitu return or negative return, volatility return, nilai transaksi, serta dominasi bursa untuk memeriksa dugaan terjadinya insider trading. Selain itu juga digunakan syarat terjadinya insider trading dari peraturan otoritas bursa. Hanya Bapepam-LK yang dapat memeriksa adanya pelanggaran terhadap UUPM, sehingga dalam hal ini BEI melipahkan dugaan terjadinya insider trading untuk ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK. Sikap tegas dari BEI serta Bapepam-LK dalam menindak insider trading sangat diperlukan agar kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga sehingga pasar modal dapat terus berkembang dan akan berimbas pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional.

---

Capital market is a market for trade in the medium-term and long-term financial instruments that can be traded. The existence of capital markets is required in some countries, including Indonesia, in order to boost the national economy. But despite all the positive benefits of capital markets, trading in the stock market can not escape from the emergence of various crimes, one of which is insider trading. In stock trading, information is something that is very dominant because it can determine the level of stock prices. So the information should be spread fairly and evenly to avoid any inproper advantage. However, in practice, there are still insiders, who holds confidential information, and trades on such information for the purpose of personal gain that came to be known as insider trading. It is fatal to the capital market because it can affect the market mechanism, issuers, and investors. PT Bhakti Investama (listed in the Indonesian Stock Exchange/Bursa Efek indonesia as BHIT) is a listed company as an issuer in the Indonesian Capital Market which keep increased it?s stock price, causing unreasonable price in the period of February-April 2010, allegedly that insider trading occurred during the period. Indonesia Stock Exchange using four indicators of the occurrence of insider trading which is the return or negative returns, volatility return, the value of the transaction, and the dominance of the Market, to examine allegations of insider trading. It is also using the regulation of insider trading from the regulatory authority of the exchanges. Only Bapepam-LK can check for violations of the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, which in this case IDX give the allegation of insider trading to be followed by Bapepam-LK. Assertion of the Indonesia Stock Exchange and Bapepam-LK in action against insider trading is necessary in order to maintain investor?s confidence in capital markets, so that capital markets can continue to grow and will result in increasement of national economic development."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminnya penegakkan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu tindak pidana yang cukup berat sanksinya adalah tindak pidana insider trading (perdagangan orang dalam) yaitu 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. Dengan beratnya sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku insider trading, jelas sekali landasan pemikiran dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menegakkan hukum di pasar modal. Sebagai penyedia utama gas bumi, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Divestasi PGN sebesar 5%, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah sebesar 61% dan oleh Masyarakat melalui Penawaran Umum sebesar 39% menjadi pemicu panic selling yang melanda investor asing maupun lokal, ternyata PGN terlambat memberitahukan ke publik tentang penyelesaian proyek Pipanisasi South Sumatera-West Java (SSWJ), akibatnya terjadi panic selling di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan indikator dari insider trading, yaitu; return or negative return, volatility, frequency transaction, volume transaction, dominasi anggota bursa, maka Bapepam-LK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, seharusnya sudah dapat melakukan penyidikan dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sikap tegas dari Bapepam-LK sangat perlu, agar para investor mendapatkan kepastian hukum, dan mereka dapat mempercayai bahwa Bapepam-LK dapat diandalkan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas."

"Dalam perdagangan saham, informasi material yangterbuka untuk umum memegang peranan penting dalampembentukan harga saham sehingga berpengaruh padapermintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangansaham tersebut menggunakan informasi yang belum terbukauntuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkaitdengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntunganpribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modalyaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik dipasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukantransaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusifyang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atauinvestor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbulkarena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentinganperusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihakdan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasimereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikanmanajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) pada manajemennya.Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatuperdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading,penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka danmelihat bagaimana manajemen perusahaan memberikanperlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkandengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkaninformasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi sahamtersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan,maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orangdalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Danperlindungan bagi pemegang saham yang diberikan olehmanajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)."

"Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

---

Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis.

This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yangbersifat deskriptif dan perspektif analisis. Dalam skripsi ini membahas mengenaipelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk sebagai emiten terkaitprinsip keterbukaan di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan lainnya.Selain itu skripsi ini membahas pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sehinggamendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham terkaitdengan prinsip keterbukaan informasi yang tidak dilakukan oleh emiten sebagaikewajibannya sehingga dapat mengakibatkan penghapusan pencatatan sahamperusahaan yang mempunyai dampak terhadap investor. Skripsi ini membahas isuhukum mengenai pemberian dan pencabutan sanksi suspensi saham terhadapemiten berdasarkan hukum di Indonesia. Sebagai perbandingan, skripsi inimenjelaskan tindakan yang dilakukan oleh The Financial Industry RegulatoryAuthority (FINRA) terkait dengan suspensi saham di Amerika Serikat

---

ABSTRACTThis thesis is the study of law using anormative juridical approach in descriptive

and analytical perspectives. This thesis mainly discusses about the breach of full

disclosure by PT Katarina Utama Tbk as the issuer under Indonesia capital market

laws and regulations. In addition, this thesis also discusses about the disciplinary

actions taken by the authority in the form of stock suspension against the shares of

PT Katarina Utama Tbk which have impacts to the investors. This thesis describes

about regulatory issues of stock suspension under Indonesia regulations to the

authority in granting and revoking stock suspension. As a comparison, this thesis

describes the actions taken by The Financial Industry Regulatory Authority

(FINRA) in relation to stock suspension in United States of America."

"Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States."