Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual.

---

This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations."

"Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomi, sensitivitas, dan dampak dari skema manajemen kontrak yang berbeda terhadap nilai ekonomi lapangan kerja minyak dan gas. Oleh karena itu kami mencoba untuk membandingkan antara pemulihan biaya kontrak pembagian produksi dan skema gross split, dengan menggunakan teknik penganggaran modal konvensional dan metode penilaian 'real options' dalam kedua skema. Penelitian ini mengumpulkan data hanya dari satu lapangan kerja minyak dan gas yang sifat keunikannya mungkin berbeda dari lapangan kerja migas lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa skema 'PSC Gross Split' memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan 'PSC Cost Recovery'. Terlepas dari keterbatasan data, makalah ini akan menjadi panduan bagi praktisi, pengambil keputusan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada industri minyak dan gas. Makalah ini adalah yang pertama yang membandingkan nilai ekonomi antara dua skema. Ini akan memungkinkan setiap pihak untuk lebih memahami industri minyak dan gas.

---

The purpose of the paper is to know the economic value, sensitivity, and impact of different contract management scheme to the economic value of oil and gas working field. Therefore we try to compare between production sharing contract cost recovery and gross split scheme, by using conventional capital budgeting technique and real option valuation method in both schemes. This research gathered data only from one oil and gas working field that its character of uniqueness may differ from other working fields. The result showed that PSC Gross Split scheme has lower economic value compared to PSC Cost Recovery. Despite of data limitation, this paper will become guidance to practitioners, decision maker, researcher, and anyone who interested in oil and gas industry. The paper is the first which compare economic value between the two schemes. This will enable any party to understand more in oil and gas industry."

"Sifat kegiatan migas adalah beresiko tinggi, temiasuk resiko terjadinya tumpahan minyak, dilain pihak Iebih dari 50% kegiatan migas di Indonesia beroperasi di Iepas pantai. Meskipun perusahaan migas sudah melengkapi kegiatannya dengan sistem kesiagaan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan (PTMP), namun masih sering terdengar adanya tumpahan minyak bahkan tumpahan yang sampai ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing kesiagan PTMP, mengetahui gap implementasi antara existing kesiagaan PTMP dengan pedoman yang ada, dan memberikan usulan perbaikan temadap kesiagaan PTMP maupun terhadap pedoman itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kasus tumpahan, sebagai alat ukur evaluasi ini mengacu kepada Pedoman Tata Kerja (PTK) BPMIGAS No. Kpts : 112 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan, Oil Spill Response Guide yang disusun o/eh Robert J Meyer, Research Pianning /nsritut Inc dan sumber Iain yang relevan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa kesiagaan PTMP yang ada sudah memenuhi kebutuhan minimum, kecuali untuk panjang oil boom apabila penentuan panjang minimumnya menggunakan metoda tiga kali panjang kapal. Implementasi dilapangan memperlihatkan bahwa metoda analisa resiko (risk assesment) lebih di rekomendasikan untuk penentuan kebutuhan minimum kesiagaan PTMP."

"Penetapan tarif pemeriksaan pasien di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang, belum mengacu pada analisis biaya satuan layanan, dan besarnya subsidi yang diberikan rumah sakit kepada pasien belum diketahui.Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran mengenai keseimbangan antara biaya dan pendapatan serta untuk mendapat gambaran mengenai biaya-biaya serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2002 di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang.Penelitian merupakan penelitian operasional studi kasus. Data yang digunakan adalah data - data primer dilakukan dengan wawancara langsung, dan data-data sekunder dari pusat-pusat biaya. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan Metode Activity Based Costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa biaya satuan actual untuk pelayanan 1 orang pasien adalah rata-rata Rp 7.028.284. dan biaya satuan normative Rp 3.793.034.Cost recovery rate (CRR) 56,36 % atau dibawah 100 % artinya cost object belum mampu membiayai seluruh biaya yag menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Selain itu basil penelitian ini menunjukkan kebijakan penetapan tarif tidak memperhitungkan biaya produksi, pembagian hasil tidak rasional dan tidak wajar.Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan terhadap pengelolahan bahan medis, fungsinya dikembalikan kepada Instalasi Farmasi. Pemasangan meteran listrik pada unit kateterisasi Jantung agar dapat malakukan dan meneliti lebih lanjut untuk usulan tarif rasional RSMH dimasa yang akan datang berdasarka potensi pasar.

---

The establishment of patients check up rates in Heart Cauterization Unit of RSMH Palembang, has yet to refer to the individual service cost and the amount of subsidy given by the hospital to the patients has yet to be known.

The objective of this study was to see a description of the balance between the cost and the income, and to get a description of the costs and policies that have been carried out in 2002 by the RSMH Palembang.

This study was an operational case study. The data used were primary data through direct interviews, and secondary data that were acquired from cost centers. The calculations of individual service cost were obtained from a cost analysis using Activity Based Costing Method in order to see the activities and the amount of the individual service cost.

The result of this study concluded that the actual individual cost for the service of one patient was approximately Rp 7.028.284.- and normative individual cost was approximately Rp 3.743.034.﷓

Cost recovery rate was 56,36 % or below 100%, meaning that cost object was yet to compensate all the cost which become the obligation or was still subsidized. Furthermore, the result of this study showed that the rate establishment policies did not make an estimation of the production cost, the sharing of income was not rational and sensible.

Based on the result of the study, it is suggested to improve medical items management and return its function to the Pharmacy Installation, to provide the installation of electricity barometer in Heart Cauterization Unit, and to make a further study for the proposal of rational rate of RSMH in the future, which is based on market potential."

"Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat Nasional maupun global karena pada sebahagian negara di dunia, penyakit TBC tidak terkendali, ini disebabkan banyaknya penderita yang 1:idak berhasil disembuhkan, terutarna penderita menular (BTA Positif). Sejak tahun 1995, program penanggulangan TBC telah dilaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treazment Shortcoise Chemotherqpy) yang direkomendasikan oleh WHO. Penanggulangan TBC dengan strategi DOTS dapat membcrikan kesembuhan yang tinggi , dan Bank Dunia menyatakan strategi DOTS merupakan strategi kesehatan yang paling cost-active. Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dimulai sejak tahun 2001, pada tahun 2005 angka penemuan kasus baru mencapai 46%, angka kesembuhan 87%. Sedangkan untuk pembiayaan program bertumpu kepada Bantuan Luar Negeri yaitu GF-ATM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan program penangguiangan penyakit TBC di Kabupaten Serdang Bedagai tahmm 2006; kesenjangan antara kebutuhan biaya dan ketexsediaan dana. Desain penelitian adalah penelitian diskriptif analitik, dilaksanakan dengan mcngumpulkan data alokasi anggaranpntuk program penanggulangan TBC yang'dike1ola Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi anggaran program penanggulangan TBC di Kahupaten Serdang Bedagai tahun 2006 sebesar Rp. S71.208.208,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. l10.955.604 (19,42%), APBN sebesar Rp. l54.992.604,-(27,13%), PHP-II sebesar Rp. 47.000.000,-(8,23%) dan GF-ATM scbcsar Rp. 258.560.000,-(4S,21%). Sedang hasil perhitungan berdasarkan alctiitas, diperoleh kebutuhan dana sebesar Rp.l.01l.233.577,- terdapat kesenjangan sebesar Rp. 440.025.369,-. Para pejabat tcrkait dalam penentuan alokasi dana program penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kornitmen terhadap program penanggulangan TBC. Dalam membuat usulan rencana kcgiatan program penanggulangan TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai agar mengacu kepada aktifitas yang dapat meningkatkan cakupan program dan melakukan advokasi kepada Pihak Pcmerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkompeten dalam pengalokasian dana tennasuk DPRD.

---

Tuberculosis (TBC) is a public health problem nationally and globally due to uncontrolled and low recovery rate particularly if it is contagious (positive BTA). Since 1995, TBC eradication program has been implemented through Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) strategy as recommended by WHO. Through this strategy, the recovery rate is relatively high and World Bank stated that DOTS is the most cost-effective health strategy. TBC eradication program in Serdang Bedagai District has been started since 2001 and in 2005 the incidence rate was 46%, recovery rate of 87%. While for timding, the program funded by foreign aid that is GF-ATM.

This study aims at knowing the costing aspect of TBC eradication program in Serdang Bedagai District year 2006 as well as the gap between cost need and iiinding availability.

The design of the study is analytic descriptive, conducted by collecting data on budget allocation for TBC eradication program managed by Serdaug Bedagai District Health Ofiice.

The study found that the implemented budget for TBC eradication program in Serdang Bedagai District year.2006 was Rp 571, 208, 208,- and iimding from local budget (APBD) was Rp. 110, 955, 604,- (l9.42%), national budget (APBN) Rp 154, 992, 604,- (27.I3%), PHP II Rp 47, 000,000,- (8.23%) and GF-ATM Rp. 258, 560, 000,- (45.21%). Based on activity calculation, the needed cost was Rp. 1, 011, 233, 577,- and then the gap between need and funding availability was Rp. 440, 025, 369,-. Odicers related to budget and allocation planning for TBC eradication program had committment toward the program. It is suggested that in budget planning of TBC eradication program, Serdang Bedagai Health 0&ice should refer to activities that can increase program coverage and conducting advocacy to relevant and competent Serdang Bedagai District government in timding allocation including local parliament."

"Penelitian bertujuan melihat perbedaan cost recovery rate (CRR) tarif INA CBG’s dan tarif rumah sakit kasus CAD dengan PCI di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways pada severity level I nilai CRR RS berada diatas CRR tarif INA CBGs, pada severity level II dan III nilai CRR RS lebih rendah dari CRR tarif INA CBGs pada utilisasi stent 1 dan 2. Tarif INA CBGs tidak memperhitungkan jumlah stent dalam setiap tindakan PCI. Perlu evaluasi metode penghitungan tarif INA CBGs dari hospital base rate ke metode perhitungan cost of treatment berdasarkan clinical pathway, sehingga biaya operasional RS dapat dipenuhi dan tetap mampu berikan pelayanan yang bermutu.

---

This study aims to see how the difference between the cost recovery rate (CRR) hospital rates and INA CBG's rates in case of CAD with PCI at Hospital Dr. Mohammad Hoesin Palembang.The results showed the cost of treatment based on clinical pathways are at the severity level I value of CRR Hospital rates above the CRR CBGs INA rates, whereas the severity level II and III of CRR Hospital rate more lower than CRR INA CBGs rates for the utility stent is less than 2. This is due to CBGs INA rate do not take into account the magnitude of the stent in every act of PCI performed in patients with CAD. Based on the research necessary to evaluate teh methode of calculating INA CBGs ratesfrom hospital base rate methode to Cost of treatment based on clinical pathway in order to create a balance so that the operational cost of service rates hospitals can be met and still be able to provide good quality services."

"ABSTRAKDalam menjaga pertumbuhan bisnis, operator perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas jaringannya. Kunci dari kualitas jaringan adalah dengan mempertahankan ketersediaan dan kehandalan jaringan, untuk itu operator melaksanakan aktivitas pemeliharaan BTS yang dimilikinya. Pada operator PT. XYZ sudah dilakukan aktivitas pemeliharaan, namun belum ada kesesuaian antara jadwal pemeliharaan BTS dengan frekuensi downtime yang menyebabkan besarnya biaya kerusakan yang harus dikeluarkan operator, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya kontribusi biaya pemeliharaan terhadap total biaya operasional. Dengan menerapkan strategi penjadwalan ulang pemeliharaan pencegahan preventive maintenance yang berbeda-beda pada setiap site berdasarkan minimal interval waktu downtime atau Mean Time Between Failure MTBF dari masing-masing site, maka biaya pemeliharaan dapat dihemat hingga 50 dari total biaya failure dengan nilai kehandalan jaringan reliability sesuai harapan, yaitu pada nilai di atas 90 .

---

ABSTRACTOperators need to maintain and improve the network quality to sustain business growth. The keys of the network quality are availability and reliability network, therefore operator needs to do the maintenance activities of base stations. Operator PT. XYZ has been performed maintenance activities, but there is no compatibility between the maintenance schedule and the frequency of site downtime, so operator must spend more failure cost and the contribution of maintenance costs to the total operating costs will increase. By implementing a strategy of re scheduling preventive maintenance at each site based on a minimum interval of downtime or Mean Time Between Failure MTBF , the maintenance costs can be saved up to 50 of the total failure cost with network reliability as expected at value above 90 ."

"Persaingan dalam bisnis penerbangan berjadwal Indonesia ramai oleh diijinkannya pesawat-pesawat jet swasta, pembukaan route-routebaru, dan perang tar if, padahal marjin labanya sangat bersaing, salah satu fokus utama pengelolaan airlinestipis. Untuk adalah pada pengendalian biaya per unit, agar tidak merugi. Ini penting karena operasi airlines berbiaya sangat tinggi, dengan sifatnya yang capital intensive, jangkauan operasi luas, tingginya biaya penjualan dan penyiapan SOM, serta biaya-biaya lain untuk menanganikeselamatan dan regulasi yang ketat.Skripsi ini bertujuan mengidentifikasi komponen-komponen biaya operasi airlines yang membentuk struktur harga pokoknya, mengenal beberapa konsep dan terminologi dalam unit produksi jasa airlines, menghitung besarnya'harga pokok per unit, serta menganalisa struktur dari komponen-komponen harga pokok tersebut. Untuk mempertajamanalisa, maka operasi dibatasi untuk angkutan penumpang, domestik,berjadwal, dengan pesawat jet. Penulisan mengambil sumber buku-bukuairlines, data kuantitatif dari Kajian Biaya Produk dan Tarif Angkutan Udara Dalam Negeri Dephub, disertai wawancara dengan salah satu airline.Biaya operasi airlines terbagi atai biaya langsung yang tergantung pada tipe pesawat, dan biaya tak langsung (biaya station dan pendukung darat, biaya tiket, penjualan, promosi, biaya umum dan administratif). Biaya langsung dibedakan lagi atas biayavariabel/flying cost yang bervariasi sesuai dengan jumlah produksijasa penerbangan (BBM, kru varibel, teknik dan pemeliharaan, airport/route, dan pelayanan penumpang), dan biaya tetap/standingcost (depresiasi dan sewa, asuransi, gaji bulanan, overheadpemeliharaan).Analisa terhadap biaya operasi lima tipe pesawat (A-300,. B-737,DC-9, F-28, F-100) yang dioperasikan oleh Garuda dan Merpati,menunjukkan komponen yang menonjol dari kelompok biaya variabeladalah BBM (11~12%) dan pemeliharaan (8-10%), sedang dari kelompokbiaya tetap adalah biaya depresiasi (19-20%) plus bunga modal (13-14%). Dengan'demikian dalam pemilihan tipe pesawat, faktor keunggulanharga murah pesawat bekas, lebih kuat daripada keunggulan hemat biayaBBM dan pemeliharaan yang ditawarkan pesawat baru.Hasil kalkulasi harga pokok per unit rata-rata adalah Rp. 298,93(14,17 sen dollar) p~r satuan penumpang-KM, 143% dari tarif rataratayang Rp .. 208,22 (9,87 sen dollar). Tarif yang diusulkan INACAadalah 12 sen dollar,'sementara standar ASEAN 22 sen dollar."

"Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun.

---

Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs."