Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakThis study tries to describe how an application, called ASCA (Accumulating Saving & Credit Association) developed its mobile application on the Android platformfor empowering the poor. Microfinance has an important role in alleviating poverty, reducing income inequality and increasing economic growth. Community access to the formal financial system is only 52% of the total population, informal 31% and 17% of the population experience exclusivity unable to access the financial system. Based on the high level of poverty and the low access of the public to the financial system, WVI developed a savings group model, which is ASCA. Build upon monitoring and focused the discussion, the ASCA model proves to be a learning tool for the poor to save money, be disciplined to manage family finances, build good character of the borrower and change behavior in spending money. The application overcomes the weaknesses of manual recording, builds a transparent and independent information system, as well as records good financial footprint."

"Pada tahun 2011, terjadi krisis kemanusiaan di Libya yang menyebabkan munculnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Menyikapi kondisi ini, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) memutuskan untuk melakukan misi intervensi kemanusiaan ke Libya pada 31 Maret 2011. Dalam melakukan upaya tersebut, NATO meminta Jerman untuk turut mengirimkan pasukan militernya guna membantu misi kolektif NATO di Libya. Terlepas dari adanya permintaan tersebut, Jerman menunjukkan perilaku defection dengan memutuskan untuk tidak melibatkan pasukan militernya ke dalam misi tersebut. Perilaku defection Jerman dalam menyikapi permintaan NATO tersebut menarik dikaji, sebab fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anggotanya pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku defection yang dilakukan Jerman terhadap permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 guna mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi peran institusi keamanan dalam membentuk perilaku anggotanya. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori aliansi yang dikemukakan oleh Glenn H. Snyder. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku defection yang ditunjukkan Jerman dalam menyikapi permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 dipengaruhi oleh dua alasan. Pertama, Jerman tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk menyelesaiakan permasalahan krisis yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Kedua, Jerman memiliki ketakutan terhadap risiko entrapment dalam menyikapi Krisis Libya 2011. Oleh karena itu, perilaku defection dilakukan guna mengurangi risiko entrapment tersebut.

---

In February 2011, Libya underwent a civil war that led to civilian casualties. In response to this situation, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) decided to send its troops to Libya to protect Libyan civilian. While doing so, NATO requested Germany to contribute its military troop to NATOs collective forces in Libya. In spite of this request , Germany decided to shows a sign of defection behaviour by rejecting to send its military troop to Libya. German defection behaviour towards NATOs expectation in the wake of Libyan Crisis 2011 is intriguing to be studied, because it shows that security alliance does not always have significant influence on shaping the behaviour of its members. Therefore, this study examines the cause of German defection behaviour towards NATOs request in the Libyan Crisis 2011.

To explain this phenomenon, this study uses alliance theory to understand why NATO had no significant influence on shaping German behaviour in such case. The result of this study indicates that German defection behaviour towards NATOs request was driven by two factors. First, Germany does not have any significant interest on solving the undergoing crisis in Libya 2011. Second, Germany had fears of entrapment due to several reasons including its low direct and indirect dependece toward NATO, explicitness of alliance agreement, and NATOs supportive behaviour toward Germany in the past.  This fears leads to German defection behaviour toward NATOs expectation in Libyan Crisis 2011."

"This study aims to understand the efforts of the forming of cadre on ‘Aisyiyah as a religious social organization that can survive until now. In the preliminary study, researcher found that the source cadre forming’s problem is exist inside the organization. This finding was bsed on the preliminary interviews to 7 ‘Aisyiyah’s daily managers for each level of managerial leaders in Jogjakarta. Furthermore, using a qualitative approach (intrinsic case study), this study is trying to explore data by interviewing 3 participants who represents three age cohort of the organization’s committees. The result of this study is that there are 2 kinds of cadres in the body of ‘Aisyiyah, namely natural and Instant cadre, and both of them have some particular psycho-demographic characteristics. Thus, this research will add our understanding in identifying problems about forming of cadres in the organization."

"Di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, narasi radikalisasi agama menemukan ruang di internet. Di satu sisi, kemunculan internet mendorong partisipasi demokrasi karena dapat menjadi ruang bagi beragam anggota masyarakat untuk menyuarakan pendapat, namun di sisi lain juga memudahkan penyebaran paham yang anti terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan kerangka konstruksi sosial teknologi dalam melihat kontradiksi demokrasi dalam internet yang di satu sisimembentuk narasi yang mendukung demokrasi, namun di sisi lain juga membentuk narasi yang anti demokrasi. Selama satu dekade terakhir, pembentukan ruang bagi penyebaran paham Islam moderat berusaha menandingi radikalisasi agama, khususnya Islam, di internet. Penelitian ini mengenai konstruksi narasi Islam Nusantara yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang mendukung agenda demokrasi. Dengan menganalisis data hasil wawancara dan konten website NU Online-yang merupakan media online resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama-penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dalam memoderasi radikalisasi Islam di internet. Penelitian ini menemukan bahwa NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dengan mempromosikannya secara spesifik serta secara implisit melalui konten yang mencerminkan nilai-nilai Islam Nusantara. Konten implisit NU Online yang mengandung narasi Islam Nusantara terbagi lagi ke dalam kategori yaitu kisah keteladanan tokoh Islam serta interpretasi konsep keislaman secara kontekstual.

---

Around the world and specifically Indonesia, religious radicalization narratives find space on the internet. On the one hand, the emergence of internet encourages democratic participation because it can be a space for various members of society to voice their opinions, on the other hand it also helps spread anti democratic ideology. This study uses social construction of technology in analyzing the contradictions of democracy in the internet which forms a narrative that supports democracy, but on the other side it can also form the anti democratic narrative. Over the last decade, the spread of the moderate Islamic understanding is trying to counter the radicalization of religion, especially Islam, on the internet.

This research is about the construction of Islamic Archipelago narrative conducted by Nahdlatul Ulama organization that supports the democratic agenda. By analyzing the data of interviews and content of NU Online which is the official online media of the Nahdlatul Ulama organization this study aims to see how NU Online constructs Islamic Archipelago in moderating the radicalization of Islam on the internet. The study found that NU Online constructed the narrative of Islamic Archipelago by promoting it specifically and implicitly from content that reflects the values of Islamic Archipelago. Implicit content of NU Online that contains narrative of Islamic Archipelago is divided into two category which are spreading inspiring of Islamic figure and interpretation of contextualized Islamic concept. "

"ABSTRAKTesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat dan strategi yang digunakanoleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dinimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasuspada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokohpemuda dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan kewaspadaan dini merupakanbentuk antisipasi masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan, gejala atauperistiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secaradini.

---

ABSTRACTThis thesis describes the process of community empowerment and strategies used byForum Kewaspadaan Dini Masyarakat in activity early awareness of the society. Thisstudy used a qualitative approach with case studies on Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat Depok. Results of this study indicate that the activities carried out byForum Kewaspadaan Dini Masyarakat involve the participation of public figures,religious figures, traditional figures, youth figures and other elements of society.Activities of early warning is a form of anticipation against potential security threats,symptoms or catastrophic events, in order to prevent and overcome premature."

"ABSTRAKProblematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasisosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untukmampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian dalamimplementasinya akan berhadapan dengan ?body of knowledge? dari programHIV/AIDS. Oleh karenanya kemampuan organisasi untuk merespon programmenjadi sesuatu yang krusial. Organisasi keagamaan memiliki peran untuk tetapmemegang nilai keagamaan namun tidak bertentangan dengan strategi yangdimiliki oleh program HIV. Penelitian mengeksplorasi tiga isu dalam LembagaKesehatan Nahdlatul Ulama. Tiga hal tersebut adalah interaksi nilai dan norma,upaya membangun legitimasi organisasi, dan kemampuan organisasi melakukanmanajemen pengetahuan. Metode penelitian kualitatif digunakan untukmengeksplorasi ketiga topik permasalahan di atas. Hasil dari studi menunjukkanbahwa Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosialkeagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untukmengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi danmengelola manajemen pengetahuan secara efektif

---

ABSTRACTThe problems of managing HIV/AIDS programs arises when religious socialorganizations run the program. Religious organizations are required to run theprogram effectively. However, the implementation is not easy since they have tofaced the "body of knowledge" of HIV/AIDS programs. Therefore, the ability ofthe organization to undertake this program is crucial. Religious organizations havea role to still keep the significance of religious values, at the same time to avoidconflict with the strategies possessed in HIV programs. This study explores threeissues in the Health Organization of Nahdlatul Ulama, the interaction of valuesand norms, efforts to establish the organization legitimacy, and the ability toperform knowledge management. Qualitative research methods is used to explorethe three issues mentioned above. The study results showed that the HealthOrganization of Nahdlatul Ulama as a socio-religious organization is able toanswer sensitive issues in HIV/AIDS programs to reduce stigma anddiscrimination, building of organization legitimacy and conducting of knowledgemanagement effectively"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai lingkungan organisasi pada Organisasi pelayanan Manusia Yayasan Semai Jiwa Amini, mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang menjadi task environment, bagaimana hubungan Yayasan dengan pihak-pihak tersebut, dan bagaimana strategi organsisasi dalam berhubungan dengan lingkungan organisasi. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil Penelitian ini menggambarkan bahwa Yayasan Semai Jiwa Amini memiliki beberapa elemen task environment diantaranya pemberi legitimasi, penyedia dana, klien, organisasi penyedia layanan komplementer, dan organisasi kompetitor. Yayasan Semai Jiwa Amini menerapkan beberapa strategi seperti kooptasi, kontrak, Relokasi Sektor, Kompetisi, Memperluas Jaringan dan Mempengaruhi Persepsi eksternal, Merestruktur Sumber Pendanaan, dan Koalisi dan Reorganisasi Pelayanan. Keberhasilan Yayasan Semai Jiwa Amini melakukan strategi tersebut terlihat dari sumber-sumber organisasi yang berhasil didapatkan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini, seperti legitimasi, klien, dan dana.ABSTRACTThis thesis discusses the organizational environment in the Human Service Organization of the Semai Jiwa Amini Foundation, identifying which parties influence organizational resources, and how organizational strategies relate to the organizational environment. This study used a qualitative approach, and descriptive methods  of research. Based on the results of this study, Semai Jiwa Amini Foundation has several elements of the task environment that provide legitimacy, funding providers, clients, complementary organizations, and competitors. The Semai Jiwa Amini Foundation applies several strategies such as co-optation, contracts, Sector Relations, Competition, Extending Networks and Influencing External Perceptions, Restoring the Sources of Funding, and Coalition and Reorganizing Services. The success of the Semai Jiwa Amini Foundation carried out a strategy that can be seen from organizational resources that were successfully obtained by the Semai Jiwa Amini Foundation, such as legitimacy, clients and funds."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Global War on Terror yang dicanangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca serangan 9/11 yang dilansir merupakan perbuatan dari kelompok teroris al-Qaeda berujung kepada penangkapan besar-besaran atas orang-orang yang diduga sebagai anggota teroris al-Qaeda. Para tawanan terduga teroris tersebut ditempatkan di Penjara Guantanamo yang terletak di Teluk Guantanamo, Kuba. Pada permulaan Global War on Terror, pihak Amerika Serikat mengumumkan sebuah International Armed Conflict kepada Afghanistan demi memberantas rezim Pemerintahan Taliban dan kelompok terorisme al-Qaeda yang berada disana. Karena hal tersebut lah Hukum Humaniter Internasional sudah sewajarnya diberlakukan dalam konteks Global War on Terror tersebut, terutama kepada para tawanan terduga teroris yang ditangkap selama keadaan tersebut. Pada khususnya harus diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Namun pada kenyataannya pihak Amerika Serikat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi tersebut dengan alasan para tawanan terduga teroris bukanlah pihak yang memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut. Para tawanan terduga teroris tersebut kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari para Militer Amerika Serikat yang bertugas di Guantanamo. Para tawanan pun tidak mendapatkan keputusan yang jelas dari sebuah pengadilan yang kompeten mengenai status mereka selama berada di dalam penawanan. Dengan demikian penting untuk dianalisa lebih lanjut mengenai status dari para tawanan terduga teroris tersebut, sehingga keberlakuan dari Konvensi-konvensi tersebut pun dapat lebih jelas tergambarkan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada intinya Hukum Humaniter Internasional, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 harus diberlakukan dalam keadaan Global War on Terror, terutama kepada para tawanan terduga teroris.

---

Global War on Terror declared by the Government of the United States after the attacks of 9/11 reported as an act by a terrorist group known as al-Qaeda, led to massive arrests of people suspected as the members of al-Qaeda terrorists. The suspected terrorist detainees were placed in Guantanamo Prison located at the Guantanamo Bay, Cuba. At the beginning of the Global War on Terror, the United States announced an International Armed Conflict to Afghanistan in order to combat the Taliban regime and al-Qaeda terrorist group located there. By that situation, the International Humanitarian Law has been duly enacted in the context of the Global War on Terror, especially to the suspected terrorist detainees who were captured during these circumstances. In particular, the provisions in the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War in 1949 and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 should be applied. Nonetheless, the fact is that the United States did not execute the provisions in the Conventions on the grounds that the suspected terrorist detainees is not a party that has a right to be protected under the Conventions. The suspected terrorist detainees often get inhuman treatment by the U.S. Military who served in Guantanamo. Moreover, the detainess did not get their status clearly determined by any competent tribunal during their captivity. Therefore, it is important to analyze more about the status of the suspected terrorist detainees, so that the enforcement of the provisions in those Conventions could be clearly reflected. These problems will be reviewed using a juridicalnormative research method until it can be concluded that the International Humanitarian Law, in particular the provisions in the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War in 1949 and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 must be enforced in the state of Global War on Terror, particularly to the suspected terrorist detainees."