Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi dapat dilakukan apabila perusahaan tutup secara permanen. Sebaliknya, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung serta praktek di beberapa perusahaan, pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi dapat dilakukan tanpa harus menutup perusahaan secara permanen sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Adanya dua putusan yang berbeda ini mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan baik dari sisi pengusaha maupun pekerja sehingga penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan hak pengusaha dan pekerja. Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif berdasarkan bahan pustaka dan data sekunder. Hasil dari tulisan ini pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa efisiensi tanpa perusahaan tutup secara permanen dapat dilakukan dalam rangka menyelamatkan perusahaan, terlebih,efisiensi merupakan hak pengusaha dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi tidak dilarang oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

---

Economic instability sometimes causes companies to terminate employment for reasons of efficiency based on Article 164 paragraph 3 of Law No.13 of 2003 concerning Manpower in order to save the company. Termination of employment reasons for efficiency as stipulated in Article 164 paragraph 3 of Law No.13 of 2003 concerning Manpower has been made Judicial Review to the Constitutional Court. The Court Decision No.19/PUU-IX/2011 dated June 20, 2012 states that the termination of employmen with efficiency reason can be done if the company is closed permanently.Conversely,in several Supreme Court decisions and practices in several companies,termination of employment with efficiency reasons can be done without having to close the company permanently as long as the implementation does not violate statutory provisions.The existence of these two different decisions resulted in the emergence of legal uncertainty and injustice both from the employers and workers side so that the author intends to examine more deeply about application of termination for efficiency reason post- Constitutional Court Decision and its relation to the rights of employers and workers. The research method carried out in this paper is normative juridical based on library materials and secondary data.The results of this paper finally conclude that the efficiency without the company permanently closes can be done in order to save the company,especially,efficiency is the right of employers and termination of employment with reasons for efficiency are not prohibited by the Manpower Law."

"Dengan berkembangnya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, hubungan keduanya semakin kompleks. Aspirasi pengusaha semakin beragam sehingga para pekerja dituntut untuk memenuhi cita-cita tersebut. Pada kasus 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, pengusaha menerapkan sistem pencapaian target sebagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apakah mungkin melakukan PHK dengan alasan pekerja tidak mencapai target. Dan hak apa yang diterima? Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target yang ditentukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji norma hukum positif tertulis melalui penelusuran literatur. Dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 dan peraturan terkait pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja tidak mencapai target dapat dibenarkan, alasan tersebut antara lain pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran, demikian bila diinginkan. pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sasaran/sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Upaya perlu dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja/buruh tidak mencapai target maka dapat dilakukan upaya terkait manajemen kinerja.

---

With the development of the relationship between employers and workers/laborers, the relationship between the two of them becomes increasingly complex. The aspirations of employers are increasingly diverse so that workers are required to fulfill these ideals. In the case of 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, employers implemented a target achievement system as a reason for termination of employment (PHK). Is it possible to do layoffs on the grounds that workers do not reach the target. And what rights do you receive. The labor law in Indonesia does not specifically regulate termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target. The purpose of writing this thesis is to analyze termination of employment on the grounds that the worker/laborer did not reach the specified target. In preparing this thesis, the author uses the juridical-normative research method, namely by examining written positive legal norms through literature searches. In this research refers to Law no. 13 of 2003 and regulations related to termination of employment. Based on the results of this study, it can be concluded that termination of employment on the grounds that the worker did not reach the target can be justified. These reasons include termination of employment because the worker/laborer committed an offense, if desired. Termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target, this is done in accordance with the provisions of Article 161 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The targets/targets that have been determined based on the agreement between the worker/laborer and the entrepreneur are then set forth in the work agreement, collective working agreement and company regulations. Efforts need to be made to prevent layoffs. If the worker/laborer does not reach the target, efforts can be made related to performance management"

"Skripsi ini membahas mengenai masalah upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum studi kepustakaan. Analisa dilakukan berdasarkan jam kerja sesuai jabatan; lembur serta haknya dan perhitungan upah lembur pada hari kerja dan upah lembur pada hari libur/istirahat. Keberadaan peraturan perundang-undangan membuktikan sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut.

---

The following undergraduate thesis is the issue of overtime pay that is inconsistent with lagislation. In the case between the worker/laborer and the company. This writing using normative juridical research method which is a legal research that refers to the legal norm as contained in the legislation, and legal literature study materials. Analysis based on working hours according to position; overtime and the right and calculation of overtime pay on working days and ovetime pay on holidays.The existence of legislation proves already implemented by the labor service, transmigration and social Tanah Laut Districts. "

"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT sebagai salah satu sistem perjanjian kerja di Indonesia kerap disimpangi oleh sebagian pengusaha, sehingga pengusaha dapat menggunakan PKWT sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja PHK yang tidak sesuai prosedur. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 tentang perubahan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKWTT . Skripsi ini membahas penerapan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 dengan meninjau putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelaksanaan Putusan MK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya, Putusan MK Nomor 7/PUU/XII/2014 masih belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapat peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaannya. Selain pelaksanaan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014, dalam skripsi ini juga akan dibahas tentang teori perjanjian kerja, khususnya mengenai PKWT dan PHK di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, sehingga dari pembahasan tersebut akan diperoleh kesimpulan terkait penerapan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014 yang berhubungan dengan PKWT dan PHK.

---

Time Based Working Agreement as one of the working agreement system in Indonesia is often violated by several parts of employer in order to use it as an excuse to conduct Termination of Employment that is not in accordance with the procedure. As an attempt to resolve this issue Supreme Court released Verdict Number 7 PUU XII 2014 concerning the transition of Time Based Working Agreement to Fixed Term Working Agreement. This Thesis discuss the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 by reviewing court verdicts related to execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014.

The result of this research shows that in practice, Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 cannot be executed yet, due to absence of subordinate regulation related to its execution. Beside the execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014, this thesis also discusses about the theory of agreement, specifically upon Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia. The method that is used is descriptive analysis, therefore such discussion will result in conclusion regarding the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 related to Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia."

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris diluar jabatannya dapat tetap dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 2 Kode Etik Notaris karena pada prinsipnya jabatan notaris terus melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi notaris tersebut walau sedang tidak menjalankan jabatannya sekalipun. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) pokok permasalahan yaitu pertama, dampak pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris dan kedua, tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan tanda tangan pada Surat Penyerahan Tanah (SPT) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408/K/Pid/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan kepada norma hukum tertulis dengan menggunakan sumber berupa data sekunder. Data tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana mengenai pemalsuan serta jabatan notaris, buku-buku serta jurnal yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang Penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat tiga dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh notaris, pertama dampak terhadap S yang mengalami kerugian materiil, kedua dampak terhadap SPT yang tanda tangan didalamnya dinyatakan palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Nomor 3250/DTF/2014, dan ketiga dampak terhadap M yang dinyatakan bersalah “Mempergunakan Surat Palsu”. Tanggung jawab M selaku notaris ialah berupa tanggung jawab etika/moral, profesi, maupun hukum. Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pid/2016, M dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

---

Falsification of signature conducted by public notary outside their professional designation may be penalized with Article 16 Paragraph (1) of UUJN and Article 2 of Notary Code of Ethics. In principle, the public notary title is adhered and could not be disaggregated from such individual even though it is conducted outside their position as public notary. In this research, there are 2 (two) main issues to be discussed. First, the effect from signature falsification conducted by public notary. Second, the responsibility of the public notary towards the falsification of signature on the Land Handover Letter (SPT) in regards with Supreme Court of Indonesia Decree No. 408/K/Pid/2016. The method use in this research is juridical normative which emphasized on written law or norm with secondary data. The aforementioned data was use to analyze criminal regulation related to forgery/falsification and public notary, books and journals which have relevant connection with the issues in this research. The result of this research shown, that there are 3 (three) impact from the falsification of signature conducted by public notary. First, the impact to S which suffer material damage. Second, the impact to the Land Handover Letter (SPT) which was signed is deemed falsified through Minutes of Criminal Laboratory Research Number 3250/DTF/2014. Third, the impact to M which was sentenced guilty with “Using Falsified Letter”. Furthermore, M’s responsibilities as public notary is moral/ethical, profession, and legal responsibilities. In this case, pursuant to Supreme Court of Indonesia Decree Number 408/K/Pid/2016, M was sentenced guilty, legally and validly conducting criminal action, which was “Using Falsified Letter” as stipulated in Article 263 Paragraph (2) Criminal Code and sentenced with 5 months of imprisonment."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak, dan membahas mengenai pembatalan akta autentik, khususnya akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta autentik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan agar tidak terjadi pembatalan atas akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 November 2015 Nomor 1738/K.PDT/2015, dimana dalam kasus tersebut akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, dan terbukti merugikan pihak.

---

This thesis discussed about procedure for extraordinary shareholders general meeting (extraordinary GMS) which should be accordance of constitution number 40 Year 2017 about of incorporated company (UUPT). In order to avoid irregularities in the operation of the extraordinary GMS which resulting in a loss for the parties and discusses the authentic deed cancellation, especially the deed of meeting decision statement which is made before a Notary who is a public official which has the authority and obligation as regulated in Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN). A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have a reason to cancel the deed which he/she made. This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. The case analysis was conducted on the Supreme Court dated 26 November 2015 Number 1738/K. PDT/2015, where in case an authentic deed made by a Notary are annulled by the Court, because there are irregularities in the implementation of the Extraordinary Shareholders General Meeting which violates the provisions of the constitution and proven to be detrimental to the parties."

"Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan teteapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang "Turut serta memalsukan akta".

---

Notary is an official civil officer who gets his authority from the Country to do some part of civil administration. These days, we can see that many notaries break the law when he does his job, either break civil law or criminal law, like this Supreme Court Case with Register No. 1099/K/Pid/2010 which case sentence a notary with indictment of "Participating in ordering a person to put false information into a authentic deed". But if we look closely in notary duties and authority , we know that a notary can not be sentenced with the indictment of participating in ordering a person to put false information into authentic deed, because the indictment should be "Participating in making deed forgery"."

"Guna menjamin suatu kredit, jaminan kebendaan memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis bagi penyaluran kredit Bank, khususnya tanah, karena selain memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, secara ekonomis tanah juga mempunyai prospek yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat. Dalam penjaminan suatu benda, harus diperhatikan kewenangan bertindak yang dimiliki penjamin atas benda tersebut, maka dalam pembuatan perjanjian penjaminan, Notaris harus memperhatikan status perkawinan penghadap terkait dengan pemilikan benda agar terjamin keabsahan akta perjanjian penjaminan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa penjaminan atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan nikah untuk sahnya perjanjian tersebut dan Notaris yang membuat akta perjanjian penjaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan nikah penghadap dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawabannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa Notaris harus bertindak cermat dan profesional agar pembuatan aktanya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

---

In order to guarantee a credit, collateral has a stronger and strategic position for Bank as the creditor, particularly in the form of land, because aside from giving the title of creditor as a preferred creditor, land economically also has profitable prospects because the price tends to increase over time. Making an object as collateral must consider the authority of guarantor, then for the making of mortgage agreement deed, a Notary must consider the appearer’s marital status associated with the ownership in order to be assured of the validity of the mortgage agreement deed according to the applicable legislation. This research uses the juridical normative method. The data obtained were analyzed using qualitative methods that produce descriptive analytical data.

A summary of the research states that the guarantee of joint marital property must be done with spouse consent to legitimate that agreement and the Notary who made mortgage agreement deed of joint marital property without appearer’s spouse consent could be penalized as a form of responsibility. Results of the study suggests that the Notary must act meticulously and professionally in order to make accountable deeds to all parties concerned."

"Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta otentik yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 3 permasalahan pokok, yang pertama bagaimana akta jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Yang kedua bagaimana akibat hukum dari akta yang dibatalkan oleh Pengadilan? Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan dibatalkan oleh Pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 April 2017 Nomor 598 K/PDT/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena dibuat dengan tidak hati-hati dan tidak cermat sehingga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan dan akibat hukum atas pembatalan tersebut adalah tindakan hukum dalam akta dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris bertanggung jawab secara perdata dan juga secara administratif dari segi jabatannya.

---

This thesis discussed about authentic deed made by Notary which is a public officials who has authority and obligation as regulated in the Law Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary UUJN . A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have an unlawful act element. In this study, the writer raised 3 problem, first, how a sale and purchase deed made by Notary contain an unlawful act element Second, what is the legal consequences of the notary deed which annulled by the court And the third, what is the notary responsibility due to the annulment of the deed which he she made This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. Case analysis was conducted on the supreme court dated 25 April 2017 Number 598 K PDT 2017, where in the case an authentic deed made by a notary was canceled by court because the deed made by a Notary who was not carefull and not precise. The result of this study indicates that a deed that contains unlawful act can be cancelled and the law concequences of the cancellation is the lawful act in the deed is considered never happen. In the perspective of responsibilities, Notary have a civil and administrative responsibilities."