Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates the effect of roads growth toward the deforestation rate in 33 provinces in Indonesia from the period 2006-2013. A panel data analysis was utilized in order to analyze whether the existence of roads development affected the level of agricultural expansion activity by farmers which eventually determine the level of deforestation. The results show that growth of roads significantly contributes to loss in forest area or deforestation in Indonesia. Roads development become a driving magnet for forest cover dynamic changes since it is facilitating the reduction of cost for agriculture production and peoples migration. Having this condition, farmers are eager to enhance their land productivity through agricultural expansion toward the forest and thereby this condition exacerbates the threats and pressure on the forest.

---

Studi ini menganalisis pengaruh pertumbuhan jalan terhadap laju deforestasi di 33 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 8 tahun (2006-2013). Analisa datapanel diterapkan untuk menganalisis apakah keberadaan pembangunan jalan mempengaruhi tingkat kegiatan ekspansi pertanian oleh petani yang pada akhirnya menentukan tingkat deforestasi. Hasil studi menunjukkan bahwapertumbuhan jalan berkontribusi signifikan terhadap hilangnya kawasan hutan atau deforestasi di Indonesia. Pembangunan jalan menjadi magnet penggerak untuk perubahan dinamis tutupan hutan karena memfasilitasi pengurangan biaya untuk produksi pertanian dan migrasi masyarakat. Dengan kondisi ini, petani mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka melalui perluasan pertanian ke arah hutan yang pada akhirnya kondisi ini memperburuk ancaman dan tekanan pada hutan. "

"Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan konsep CSR dewasa ini teiah mendapat perhatian dari kaiangan kreditor (secara khusus perbankan) dan katangan investor (secara khusus dunio pasar modal). Daiam praktik perusahaan dapat metaporkan imptementasi CSR melalui iaporan keberianjutan. Datam tingkat internasional, teiah ada inisiatif (GRI) membuat panduan atau standar Iaporan berketanjutan ini. Indonesia teiah turut datam upaya ini dengan membentuk iembaga serupa GRI yang dikenai sebagai NCSR. Ke depan perusahaan di Indonesiayang menerapkan dan meiaporkan praktik CSR dengan baik perlu mendapatkan dukungan dan penghargaan, baik dari pemerintah ataupun katangan pasar modal."

"Studi empiris ini bermaksud menginvestigasi dampak dan hubungan antara urbanisasi dan deforestasi di Asia Tenggara menggunakan data dari sembilan negara periode 1996 – 2018. Metode estimasi Pooled Mean Group (PMG) digunakan untuk menyelidiki hubungan jangka panjang. Hasil studi mengkonfirmasi bahwa hubungan antara urbanisasi dengan deforestasi tidak linier, tetapi mengikuti kurva U-terbalik. Urbanisasi menyebabkan deforestasi pada tahap pembangunan awal, kemudian mencapai ambang batas, dan pada gilirannya mendorong luas tutupan hutan meningkat. Titik balik terjadi ketika level urbanisasi mencapai 73,26%. Dibutuhkan integrasi kuat antara kebijakan pembangunan kota dan tata kelola hutan untuk mengurangi potensi dampak negatif urbanisasi terhadap deforestasi.

---

This empirical study proposes to investigate the effect and relationship between urbanization and deforestation in Southeast Asia using data from nine countries for the period 1996 – 2018. The Pooled Mean Group (PMG) estimation method is employed to investigate the long-term relationship. The study results confirm that the relationship between urbanization and deforestation is non-linear, but follows an inverted U-curve. Urbanization causes deforestation in the early stages of development, then reaches a threshold, and in turn causes forest cover to increase. The turning point occurred when the level of urbanization reached 73.26%. Strong integration between urban development policies and forest governance is required to reduce the potential negative impacts of urbanization on deforestation"

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikategorikan sebagai pro-poor growth (berpihak kepada orang miskin). Thesis ini akan dianalisis melalui bagaimana mekanisme pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang disusun dengan data pada tingkat provinsi untuk periode 2004 – 2010. Selanjutnya, data panel tersebut dipergunakan untuk mengestimasi model ekonometrik yang memungkinkan kita mengetahui dampak dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pengeluaran pemerintah, dan kemampuan fiskal pada tingkat kemiskinan. Adapun variabel kontrol terdiri dari koefisien Gini, Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah, dan sumber pendapatan sendiri.Hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan pemerintah. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpihakak pada masyarakat miskin. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dari pada distribusi pendapatan (gini ratio). Kedua, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi. Belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui ketidaksetaraan pendapatan berkurang, sedangkan belanja publik pada perlindungan sosial tidak signifikan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, kemampuan fiskal di masing-masing provinsi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di wilayhanya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus didukung melalui investasi sumber daya manusia, serta merancang dan menerapkan program pengurangan kemiskinan yang berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi selama periode 2004-2010 dapat disimpulkan sebagai pro-poor growth.

---

The main purpose of this study is to examine whether economic growth in Indonesia is categorised as pro-poor growth. It will be analysed through how economic growth affects poverty. To address this research, we will conduct the study using panel data. It consists of province-level data from 2004 - 2010 to estimate an econometric model that allows us to know the impact of economic growth, inequality, government spending, and fiscal capability on poverty rate. Therefore, the set of control variables consists of the Gini coefficient, per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), government spending, and own income resources.

The estimated results of this study have important policy implications. First, the finding shows that economic growth is good to enhance poverty reduction; government therefore should consider to rising up economic growth benefiting for the poor. In addition, empirical evidence suggests that the poverty headcount ratio in Indonesia is more responsive on economic growth than on income distribution. Second, the effect of government expenditures varies for different type of spending. Government spending on education and health has significant impact on poverty alleviation through reduced income inequality; while public expenditure on social protection is insignificantly contribute to decrease poverty rate. Finally, the fiscal capability in each province is required to enhance poverty eradication.

Further, economic growth is needed to enhance the effectiveness of poverty reduction. Moreover, sustained growth should be accompanied by encouraging in human capital investment to accelerate poverty reduction. In addition, designing and implementing pro poor poverty reduction program should be done to accelerate poverty alleviation. Finally, this result suggests that economic growth during period 2004-2010 in Indonesia can be concluded as pro-poor growth"

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."

"ABSTRAKThis research examines Chief Executive Officer (CEO) turnover and market reaction in Indonesia. The sample of this research consists of 213 CEO turnover announcements for Indonesia Stock Exchange during 2000?2010 period. T-tests were used to investigate the effect of CEO turnover announcement on abnormal stock return during the event windows periods. The results of this research show that there is positive reaction on the CEO turnover announcements. This research considers both routine and non routine CEO turnover processes. This research finds that both turnover processes have information content to investor. This research also finds positive reaction on the announcements of outsider incoming CEO, while investors do not react on the announcement of insider incoming CEO. Thus, this research provides evidence that CEO turnover announcement have informationcontent."

"Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dianggap paling penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan adalah infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur jalan dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Berdasarkan hasil regresi ekonometrika data panel dapat diketahui elastisitas infrastruktur jalan maupun infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Dengan dilakukan perhitungan sumber pertumbuhan dapat diketahui pula kontribusi masing-masing infrastruktur dan juga total faktor produktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dalam periode 1994-2008.

---

Infrastructure has important role for economic growth. Infrastructure considered being the most important in Kalimantan are road and electricity. This research attempts to know the influence on availability of road and electricity to economic growth in Kalimantan. Based on result of panel data econometrical regression, elasticity of either road or electricity can be calculated. By growth accounting, contribution of each infrastructure and also total factor productivity for economic growth in Kalimantan for period of 1994-2008 can also be calculated."

"ABSTRAKStudi ini meneliti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan panel kointegrasi dan analisis kausalitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regresi data panel standar dan panel data regresi dengan variabel instrumen. Hasil menunjukkan bahwa adanya kausalitas dua arah antara pengeluaran pendidikan dan produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengeluaran kesehatan dan PDRB. Dari hasil regresi data panel dengan variabel instrumen, belanja pendidikan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan secara statistik signifikan. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan hanya memiliki tanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan utama seperti kebutuhan untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan dan sektor-sektor produktif lainnya. Provinsi-provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah harus memperkuat keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sehingga mereka dapat meningkatkan PDRB dan mengalokasikan anggaran lebih untuk pendidikan dan kesehatan.

---

ABSTRACT

This study investigates government's expenditure on education and health in Indonesia and its effect on economic growth using panel cointegration and causality analysis. Furthermore, this study also employs standard panel data regression and panel data regression with instrument variable. The results show that the existence of bidirectional causality among education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as health expenditure and GRDP. From the result of panel data regression with instrument variable, education expenditure has a positive relationship with economic growth and statistical significance. On the contrary, health expenditure only has a positive sign but is statistically not significant. These findings have main policy implications such as the need to increase the allocation of the local budget especially for education and health sectors and other productive sectors. Indeed, the low-growth provinces should strengthen their regional finance with local own revenue so that they can increase GRDP and allocate more budget for education and health."