Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengangkat masalah hukum tentang perlindungan hukum lagu daerah di Indonesia. Indonesia memiliki beragam lagu daerah dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah tersebut mengandung cerita dan tradisi yang menunjukan identitas daerah asal lagu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Lagu daerah dimiliki oleh Negara berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Hampir sebagian besar Lagu Daerah tidak diketahui penciptanya sehingga dapat dengan mudah diubah liriknya dan dibawakan ulang dengan cara yang tidak baik oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab sehingga merusak originalitasnya. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai keaslian lirik lagu daerah karena tidak lagi orisinil. Lagu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang jelas dalam Pengaturan mengenai Lagu Daerah ini. Peran negara sangat dibutuhkan dalam pengaturan Lagu Daerah.

---

This paper raises the legal issue regarding legal protection of the folk song in Indonesia. Indonesia has various types of folk songs from each region in Indonesia. The Folk songs are taken from songs taken. This research is normative legal research, using a statute approach, utilizing primar and secondary legal materials. Analysis of legal material is carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. The Folk songs provided by the State based on Article 38 of the Copyright Act. Most of the Folk Songs are unknown to the author so that they can be easily changed and re-sung in a bad way by irresponsible users, which undermines their originality. Furthermore, the local song lyrics dont know clearly about authenticity because they are no longer genuine. Folks songs to express traditional culture need to be preserved and provide benefits to the community mandated by the Cultural Progress Act. But until now there are clear rules in the Regulations concerning this Folk Song. The role of the state is very much needed in structuring Folks Songs."

"Dewasa ini makin marak penggunaan ciptaan tanpa memerhatikan ketentuan Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah potret. Potret merupakan karya fotografi yang objeknya adalah orang. Beberapa kasus yang marak terjadi khususnya penggunaan ciptaan potret adalah, kasus-kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang menggunakan Potret Presiden. Pada kasus tersebut dasar hukum yang digunakan bukanlah Undang-Undang Hak Cipta, melainkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus-kasus tersebut terdapat kesamaan barang bukti yang digunakan, yakni Potret Presiden yang dimodifikasi. Menarik minat penulis untuk meneliti mengenai perlindungan Potret Presiden yang dimodifikasi. Karena Potret Presiden belum diatur secara jelas di dalam undang-undang hak cipta. Pasal 43 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tercantum bahwa penggandaan, pendistribusian, dan/atau pengumuman Potret Presiden tidak diangaap sebagai pelanggaran hak cipta, asal memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Potret Presiden. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis kasus yang terjadi pada penggunaan Potret Presiden, definisi dari martabat dan kewajaran, serta upaya yang dapat ditempuh terhadap modifikasi Potret Presiden yang melanggar hak cipta.

---

Today, the use of creation is increasingly prevalent without regard to the Copyright provisions as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. One protected creation is a portrait. Portrait is a photographic work whose object is people. Some of the cases that are prevalent, especially the use of portrait creation, are cases of hate speech, defamation using the portrait of the President. In this case the legal basis used is not the Copyright Act, but based on Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In these cases there is a similarity of evidence used, namely the modified portrait of the President. Interest the author to examine the protection of the modified portrait of the President. Because the President`s portrait has not been clearly regulated in copyright law. Article 43 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that duplication, distribution and/or announcement of the President`s Portrait are not considered as copyright infringement, provided that they pay attention to dignity and fairness in accordance with the laws and regulations. The author uses a normative juridical research method, namely reviewing legislation specifically regarding the Presidents Portrait. The results of this study discuss the analysis of cases that occur in the use of the Presidents Portrait, the definition of dignity and reasonableness, and efforts that can be taken towards modifying the Presidents Portrait that violates copyright."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Lagu wajib nasional merupakan bagian dari ragam lagu, sehingga lagu wajib nasional merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Permasalahan yang dianalisis adalah apa yang dimaksud dengan negara sebagai pemegang hak cipta, apa yang dimaksud dengan komersialisasi oleh negara, dan apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap komersialisasi lagu wajib nasional. Sebagai pemegang hak cipta, negara dapat mengizinkan maupun melarang pihak lain untuk memanfaatkan lagu wajib nasional. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi karya cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Negara tidak boleh melakukan komersialisasi karena negara bukanlah pelaku usaha yang boleh mencari keuntungan ekonomi melalui bisnis. Dalam hal komersialisasi lagu wajib nasional, negara perlu melakukan manajemen aset, mengalokasikan anggaran dalam APBN terkait hak cipta lagu wajib nasional, dan negara diharapkan dapat membuka akses gratis bagi para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik, sehingga para pelaku tersebut dapat memanfaatkan lagu wajib nasional.

---

National mandatory songs is one type of songs, so it is a creation that protected by copyright. The problems are what is country as copyright holder, what is commercialization by country, and what can a country do toward the commercialization of national mandatory songs. As a copyright holder, the country can allow or prohibit someone to use national mandatory songs. The country also has an obligation to protect copyright as a part of human rights and to advance national culture. A country is prohibited to do a commercialization because a country isn`t a businessman who is doing his business to get economic profit. In terms of commercialization of national mandatory songs, the country needs to do assets management, allocates budget related to national mandatory songs copyright, and gives a free access to creative economy actors in music subsector, so they can use those."

"ABSTRAK

Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang sangat mumpuni adalah musik. Dari musik sendiri banyak aransemen yang termasuk kegiatan untuk menaikan pendapatan negara yaitu cover lagu. Lagu merupakan salah satu objek ekonomi kreatif yang bernilai tinggi. Di era globalisasi ini pun situs Youtube menjadi salah satu sarana termudah bagi masyarakat di seluruh dunia untuk mengekspresikan karya seninya agar dapat dilihat oleh semua orang pengguna situs Youtube. Keberadaan YouTube menjadi sarana unjuk kemampuan di bidang musik, baik dengan tujuan komersil maupun non-komersil. Hal ini menyebabkan banyaknya konten cover lagu ditemukan di YouTube. Konten cover lagu sangat bersinggungan dengan pelanggaran Hak Cipta, hal ini disebabkan karena cover lagu bukanlah hanya sekedar menyanyikan ulang, melainkan juga menyanyikan kembali dengan ciri khas nya sendiri atau ada sentuhan innovasi dalam hasil karyanya. Selain itu, para pelaku ekonomi kreatif dalam bidang cover lagu tidak melakukan langkah yang seharusnnya dilakukan agar mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Indonesia memiliki regulator pemerintahan yang menaungi cover lagu yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Ekonomi Kreatif. Perlu adanya sinergi antara dua Kementerian/Lembaga tersebut dalam pengembangan ekonomi kreatif terkait dengan cover lagu.

---

ABSTRACT

---

One of the highly qualified subsectors of the creative economy is music. From the music itself, there were many arrangements which included activities to raise the country's income, namely the cover of the song. The song is one of the most valuable creative economic objects. In this globalization era, the Youtube site has become one of the easiest means for people around the world to express their art to be seen by all users of the Youtube site. The existence of YouTube is a means of demonstrating capabilities in the field of music, both for commercial and non-commercial purposes. This causes a lot of song cover content to be found on YouTube. The content of the song cover is very tangent to copyright infringement, this is because the cover of the song is not just to sing it again, but also to sing it back with its own characteristics or an innovative touch in the results of his work. In addition, creative economic actors in the field of song cover do not take steps that should be taken to prevent copyright infringement. Indonesia has a government regulator that covers the cover of the song, namely the Directorate General of Intellectual Property and the Creative Economy Agency. There needs to be a synergy between the two Ministries / Institutions in the development of a creative economy related to song cover.

"

"Perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, contohnya adalah di mana pelanggaran terhadap hak cipta yang cenderung lebih mudah. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta atas seni rupa asing. Seni meliputi lukisan, patung, kerajinan tangan, hingga bangunan arsitektur. Di Indonesia, beberapa museum yang menyediakan karya seni rupa asing adalah Museum Macan Jakarta dan Art:1 New Museum. Di sisi lain, terdapat destinasi wisata di Bandung, bernama Rabbit Town, yang diduga melakukan plagiarisme terhadap karya seni rupa asing asal Jepang dan Amerika Serikat. Permasalahan terkait adanya pelanggaran hak cipta tentu membutuhkan negara-negara untuk melindungi karya masing-masing pencipta. Konvensi Bern telah memberikan pengaturan standar minimum terkait pelindungan hak cipta dan memberikan kewajiban bagi pesertanya untuk melindungi para pencipta. Kemudian, dalam tulisan ini akan diberikan perbandingan perbandingan pelindungan seni rupa asing antara Konvensi Bern, hukum Indonesia, hukum Jepang, dan hukum Amerika Serikat.

---

The development of technology has a major influence on issues related to intellectual property rights, for example violations upon copyright that tend to be easier. One of the violation is copyright of foreign artwork. Arts include painting, sculpture, quality photography, handicrafts, to artistic models or buildings. In Indonesia, some museums that provide foreign artworks are Museum Macan Jakarta and Art: 1 New Museum Jakarta. On the other hand, there is a tourist destination, called Rabbit Town in Bandung which is suspected of plagiarism of foreign artworks from Japan and United States. This issue required various country to protect Creator`s work. Berne Convention has provided a standard regulation for its members to protect foreign arts and all members have the obligations to provide such protection. Then, this paper will also gives comparisons of the protection of foreign art between the Berne Convention, Indonesian law, Japanese law, and United States law."

"ABSTRAKPerlindungan ekspresi budaya tradisional EBT merupakan hal yang baru pada rezim kekayaan intelektual. Di Indonesia EBT dilindungi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait. Pemerintah daerah juga turut serta dalam membantu pelestarian dan menjaga budaya khas daerahnya sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2017 lalu juga telah disahkan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan budaya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Walaupun telah banyak peraturan yang diratifikasi oleh Indonesia dalam hal melindungi EBT, namun terbukti perlindungan terhadap EBT masih belum dilakukan secara maksimal. Salah satu contoh yang paling konkrit adalah ketika lagu khas daerah provinsi Maluku yang berjudul Rasa Sayange dipakai dalam pembukaan SEA Games 2017. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa negara serta pemerintah daerah provinsi Maluku butuh upaya-upaya perlindungan hukum dimasa yang akan datang agar bisa menjamin perlindungan terhadap EBT lewat lagu khas daerah bisa dilindungi dengan baik. Upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah beberapa diantaranya adalah pemerintah bisa memanfaatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, membuat publikasi mengenai sejarah dan data-data yang berkaitan dengan lagu khas daerah dan ekspresi budaya lainnya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal.

---

ABSTRACT The protection of Traditional Cultural Expressions TCE is a new field in intellectual property regime. In Indonesia, it is protected by Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Copyright and Related Right. Local government also have responsible that has been regulated by Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Local Government. In 2017 that has been added a new regulation that protect traditional culture in Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 about Advancement in Culture. Although there were many regulations ratified by Indonesia in terms of protecting TCE, but the regulated is not fully maximize to protect the TCE. One of the most concrete examples was when a Maluku folk song Rasa Sayange being used in the opening of the 2017 SEA Games. From this, it can be concluded that the state and the provincial government of Maluku need a future legal protection efforts in order to guarantee the protection of the folk song and other TCE. The legal efforts that the government can do are by using the Integrated Cultural Data Collection System, making historical publications and data rsquo s relating to folk song and other TCE and do some cooperating work to protect the folk song and other TCE with local communities. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."

"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

---

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."

"Hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2017, dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif subsektor musik memberikan kontribusi PDB sebesar 0,49 persen dari keseluruhan subsektor ekonomi kreatif. Angka tersebut terbilang relatif kecil, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor musik sebenarnya cukup besar. Apabila industri subsektor musik dapat didorong dan dikembangkan, maka potensi pemasukan nilai ekonomi yang akan dihasilkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi atas rendahnya sumbangan dari subsektor musik terhadap PDB. Dari mulai rendahnya kesadaran dari para musisi untuk memonetisasikan karyanya, kurangnya infrastruktur di bidang musik, minimnya regulasi yang mengatur mengenai musik, belum adanya tata kelola database musik, hingga yang paling signifikan adalah kurangnya kapitalisasi dan monetisasi hak cipta musik di Indonesia. Pengelolaan metadata musik yang lengkap secara terpadu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk menciptakan sebuah model bisnis dan strategi baru dalam memasarkan katalog Hak Cipta dan Hak Terkait mereka. Para pelaku industri musik, dalam hal ini music publisher, perusahaan rekaman dan distributor serta lembaga manajemen kolektif dapat mengetahui informasi mengenai siapa saja dan berapa katalog mereka yang dikonsumsi dan bagaimana di masa mendatang mereka dapat menemukan cara mengelola serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelahnya, para pelaku dapat memberikan laporan penjualan/penggunaan katalog mereka dengan akurat, transparan dan tepat waktu kepada pemilik (dalam hal ini musisi dan pencipta lagu). Oleh karena itu, Industri Musik Indonesia harus memiliki tata kelola industri dan infrastruktur yang dapat menjamin para pemangku kepentingan untuk dapat terus berkembang dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian pembuatan sebuah pusat data musik adalah sebuah keniscayaan yang mendesak.

---

The results of a special survey of the creative economy in 2017, of the sixteen creative economy sub-sectors, the music sub-sector contributed 0.49 percent to GDP of the entire creative economy sub-sector. This figure is relatively small, considering that the potential of the music sub-sector is actually quite large. If the music sub-sector industry can be encouraged and developed, the potential for economic value that will be generated can contribute significantly to Indonesia's economic growth. Many factors influence the low contribution of the music sub-sector to GDP. Starting from the low awareness of musicians to monetize their work, the lack of infrastructure in the music sector, the lack of regulations governing music, the absence of music database management, to the most significant is the lack of capitalization and monetization of music copyrights in Indonesia. Management of complete music metadata in an integrated manner can help creative economy actors in the music sub-sector to create a new business model and strategy in marketing their Copyright and Related Rights catalogs. Music industry players, in this case music publishers, record companies and distributors as well as collective management institutions can find out information about who and how many of their catalogs are consumed and how in the future they can find ways to manage and reach wider consumers. After that, actors can provide accurate, transparent and timely reports on sales/use of their catalogs to owners (in this case musicians and songwriters). Therefore, the Indonesian Music Industry must have industrial and infrastructure governance that can ensure stakeholders can continue to develop and be ready to face technological advances. Thus the creation of a music data center is an urgent necessity."