Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSince the implementation of public procurement system faces many challenges, the government started implementing electronic government procurement (eprocurement) as the government policy to provide better public procurement. The aims of e procurement system was to make the purchasing process of goods and services more economical, efficient, and effective, to reduce corruption and conspiracy and to increases transparency and accountability aswell. For these reasons, this research aimed to describe the implementation of e procurement and identify the Critical Success Factors (CSFs) which supported the successful implementation of e procurement in ministerial level. The preliminary research recommended the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) to be the researchs location. This research implemented sequential exploratory mixed method design. This method combined the qualitative research to analyze thesuccessful implementation of e procurement in Bappenas and the quantitative research with Exploratory Factor Analysis (EFA) to identify the CSFs influences toward the successful e procurement implementation in Bappenas. The results show that Bappenas succeeded in implementing the values and principles of eprocurementin practice. Furthermore, the result of EFA shows that the successful e procurement implementation in Bappenas was influenced by theeight Critical Success Factors, namely: the e procurement system (13.34%), the system security (12.48%), education and training (11.75%), top management support (11.63%), re engineering business process (8.82%), change management (8.54%), the e procurement strategy (7.78%) and competence and capable providers (6.84%). The methodology and result of this research could have significance for the government institutions in identifying the critical success factors to enhance the successful e procurement implementation."

"Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan perspektif enabling framework for data-driven public sector yang dikembangkan oleh Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, dan Benjamin Welby (2019). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disamping ditemukannya faktor-faktor pendorong terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan terhambatnya upaya mendorong data-driven public sector. Berdasarkan temuan peneliti diperlukan rekomendasi strategis seperti bergerak cepat, mendorong keterbukaan, mengurangi ego sektoral, pelibatan pihak ketiga, dan pembentukan satuan tugas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat terwujudnya data-driven public sector khususnya di Kementerian PPN/Bappenas

---

As technology develops, data plays an important role in decision making. Regarding these developments, the Indonesian government stipulates Presidential Regulation No.39 of 2019 about the Indonesian one data policy, but Kementerian PPN/Bappenas as policy coordinator in its implementation is still not optimal. Based on these problems, the research was conducted to analyze the driving factors and provide recommendations for the implementation of the saty data Indonesia policy at the Kementerian PPN/Bappenas based on the perspective of the enabling framework for data-driven public sector developed by Barbara Ubaldi, Charlotte Van Ooijen, and Benjamin Welby (2019). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews, observations, and literature studies. The findings of the study indicate that in addition to the discovery of the driving factors, there are several aspects that are not fulfilled, causing delays in efforts to encourage the data-driven public sector. Therefore from these findings strategic recommendations are needed such as move faster, encouragement to openness, reduce sectoral ego issues, involvement of third parties, and the formation of a task force which is expected to be a solution in solving problems that hinder the realization of a data-driven public sector, especially the Kementerian PPN/Bappenas."

"Tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan layanan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir dan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan-ke-pemerintahan dalam pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut mengamanatkan perubahan dalam tata kelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi selama ini dari manual menjadi secara elektronik. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi sebagai sistem pemerintahan-kepemerintahan pada pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022. Penelitian ini mengacu pada UMEGA dari Dwivedi et al. (2017) dengan penambahan dua dimensi dari Rai, Ramamritham, dan Jana (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi pada tingkat variabel maupun setiap dimensinya berada pada kategori Tinggi. Namun, hasil triangulasi data menemukan masih adanya permasalahan pada masing-masing dimensi. Penelitian menyarankan agar dilakukannya upaya penguatan pada dimensi Transparency dengan menyegerakan penyusunan dan penegakan instrumen hadiah dan hukuman terkait penggunaan sistem dan Commitment from Leadership dengan melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan dari Bappeda provinsi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang terus terjadi.

---

The increasing trend of information and communication technology utilization in government administration and services in recent years and the presence of Government Regulation No. 19 Year 2022 on Deconcentration and Assistance Tasks emphasize the importance of utilizing government-to-government systems in implementing deconcentration in Indonesia. The regulation mandates a comprehensive change in the governance of reporting and evaluation of deconcentration implementation from manual to electronic. This research aims to explain the level of user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption as a government-to-government system in the implementation of the deconcentration of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in fiscal year 2022. This research refers to the UMEGA from Dwivedi et al. (2017) with the addition of two dimensions from Rai, Ramamritham, and Jana (2020). The study used a quantitative approach and explanatory design, with four-point Likert scale questionnaire as the primary data collection technique. The results showed that the user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption was in the High category at the variable level and each dimension. However, the results of data triangulation found that there are still problems in each dimension. The research suggests that efforts should be made to strengthen the Transparency dimension by hastening the process of preparing and enforcing reward and punishment instruments related to the system use and Commitment from Leadership dimension by conducting a comprehensive evaluation to identify the root causes of the delay in submitting reports from the provincial Bappeda to the Ministry of National Development Planning/Bappenas that continue to occur."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan continuous auditing dengan berfokus pada kondisi faktor pendukung dan manfaat penerapan continuous auditing pada pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi faktor pendukung telah memadai dan penerapan continuous auditing mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan peningkatan akses data auditor internal, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, dan penyusunan SOP tekait pelaksanaan continuous auditing

---

This study aims to analyse the implementation of continuous auditing by focussing on condition of the supporting factors and the benefits of implementing continuous auditing in budget management at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. Based on the perceptions of the internal auditors and stakeholders, it can be concluded that in general the condition of the supporting factors is sufficient and the implementation of continuous auditing is able to provide benefits in budget management. Nonetheless, this study recommends increasing access data for internal auditor, competence of human resources in information technology aspect, and preaparation of SOPs regarding the implementation of continuous auditing."

"Indonesia sebagai internasional telah tujuan pembangunan internasional. Agar dapat mewujudkan komitmen ini, kapasitas pembangunan internal Indonesia harus diperkuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi negara untuk mengelola pengetahuan yang tersebar di banyak lokasi di Indonesia dan menyebarkannya ke lokasi lain untuk direplikasi. Pada gilirannya, pengetahuan yang telah direplikasi di banyak tempat dan menjadi center of excellence Indonesia dapat dibagikan ke lingkungan internasional. Organisasi semacam ini disebut oleh Bank Dunia sebagai Country- Led Knowledge Hubs (CLKH). Penelitian ini bertujuan untuk membuat solusi, model sistem, dan prototipe manajemen pengetahuan yang dapat membantu CLKH Indonesia dalam mengelola pengetahuan pembangunan demi memperkuat kapasitas pembangunan dalam negeri dan menyebarkannya ke lingkungan internasional. Pada penelitian ini ditemukan bahwa proses manajemen pengetahuan yang dibutuhkan oleh CLKH Indonesia adalah externalization, routines, internalization, dan exchange. Selanjutnya, proses manajemen pengetahuan ini diwujudkan dalam bentuk model sistem manajemen pengetahuan yang terdiri dari 14 fitur utama. Prototipe dari 14 fitur ini disajikan sebagai hasil penelitian dalam bentuk screen design sistem manajemen pengetahuan CLKH Indonesia.

---

Indonesia as one of the countries that have actively participated in international activities has stated its commitment to taking part in realizing international development goals. In order to realize this commitment, Indonesia has to increase its internal development capacity. Therefore, the existence of a state organization that governs the knowledge from every corner of the country and disseminates it to other location to be replicated is needed. In turn, knowledge that has been replicated in many locations and has become Indonesia?s center of excellence can be disseminated to international neighborhood. This kind of organization is called by World Bank as Country-Led Knowledge Hubs.

The goal of this research is to design the knowledge management solution, knowledge management system model, and knowledge management system prototype that help Indonesia?s CLKH govern the development knowledge in order to increase internal development capacity and help disseminate the knowledge to international neighborhood. In this research, it is found that knowledge management processes needed by Indonesia?s CLKH are externalization, routines, internalization, and exchange. These processes are realized as knowledge management system model in the form of 14 main features. Prototypes of these 14 features are presented as result of the research in the form of Indonesia?s CLKH knowledge management system?s screen design."

"Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."