Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi."

"Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The nature of contemporary threat has a human security aspect rather than only state security. As such, a thorough effort is needed to deal with those Threats, Disruption, Obstacle, Challenge (TDOC). State defense can be the answer to such problems because state defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. State defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that state defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name State Defense Education. This State Defense Education is not military education or conscription, but an education that is adjusted to the condition and nuance of higher education."

"Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The nature of contemporary threat has a human security aspect rather than only state security. As such, a thorough effort is needed to deal with those Threats, Disruption, Obstacle, Challenge (TDOC). State defense can be the answer to such problems because state defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. State defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that state defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name State Defense Education. This State Defense Education is not military education or conscription, but an education that is adjusted to the condition and nuance of higher education."

"Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan.Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi.Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi."

"Sejarah masa lalu bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai kurun waktu tahun 1965, telah mengalami pasang surut perjuangan untuk membangun bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaannya kearah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perwujudan sejarah bangsa Indonesia, meletusnya peristiwa G 30 S PKI, membuktikan bahwa bangsa Indonesa belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengamalan Pancasila seutuhnya. Kemajuan Pembangunan amat menuntut tatatan kehidupan yang lebih mapan yang ditandai oleh kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pegalaman sejarah masa lalu menunjukkan kurang kuatnya tali persatuan dan kesatuan, sehingga tidak sesuai dengan prasyarat pembangunan suatu bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang majemuk dan diwarnai oleh perbedaan etnis, kebudayaan dan agama. Oleh karena itu Orde Baru yang lahir pada tahun 1966, bertekad untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup di dalamnya antara lain kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketahanan Nasional mencakup gatra alamiah yaitu demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam serta gatra sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan seluruh aspek kehidupan itu merupakan bagian unsur kekuatan yang terkandung di dalam 8 Gatra Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari segala aspek kehidupan tersebut secara integratif sangat berpengaruh. Apabila salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu goncang maka akan mengganggu stabilitas kondisi aspek-aspek kehidupan lainnya. Keberhasilan Pembangunan Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Apabila Pembagunan Nasional berhasil dengan mantap maka secara langsung atau tidak langsung Ketahanan Nasional akan menjadi kokoh. Oleh karena itu berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Demikian juga keberadaan Hubungan Industrial Pancasila sebagai salah satu konsep yang lahir pada tahun 1974, dan kemudian baru pada tahun 1985 melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.-645/MEN/1985 diputuskan tentang Pedoman Pelaksanaannya. Hubungan Industrial Pancasila ini merupakan salah satu usaha yang strategis untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional."

"Kemiskinan merupakan kondisi yang dinamis dan multidimensi. Pengukuran kemiskinan secara umum menggunakan pendekatan konsumsi atau pendapatan tidak cukup untuk menjelaskan berbagai deprivasi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kemiskinan multidimensi di Indonesia dan menegaskan kondisi kemiskinan multidimensional di Indonesia secara dinamis. Metode penelitian ini menggunakan pengkuruan kemiskinan multidimensi Alkire dan Foster dan memanfaatkan Survei IFLS (Indonesian Family Life Survey) 1993-2014. Studi ini menemukan sekitar 43% penduduk yang dikategorikan miskin secara multidimensional dan 31% mengalami kemiskinan kronis. Penelitian ini menemukan kematian anak dan bayi, kondisi kesehatan, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, buta huruf dewasa, dan asuransi kesehatan masih menjadi isu pada setiap periode IFLS. Selain itu, hasil ekonometrika menunjukkan pendorong mobilitas kemiskinan multidimensi ialah pencapaian pendidikan kepala rumah tangga, tinggal diperkotaan, dan tinggal di pulau Jawa-Bali. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang diperlukan dalam penanganan kemiskinan ialah kebijakan peningkatan pendidikan, pembangunan berkelanjutan pada desa, dan penelitian lebih lanjut terhadap indikator-indikator yang mengalami pertumbuhan buruk.

---

Poverty is a dynamic and multidimensional condition. Measuring poverty, in general, using the consumption or income approach is not sufficient to explain the various deprivations faced by the poor. Therefore, this study aims to analyze the measurement of multidimensional poverty in Indonesia and emphasize the dynamic condition of multidimensional poverty in Indonesia. This research method uses multidimensional Alkire and Foster measurement and utilizes the 1993-2014 IFLS (Indonesian Family Life Survey) Survey. This study found about 43% of the population are categorized as multidimensional poor and 31% experience chronic poverty. This study also found that child and infant mortality, health conditions, waste disposal systems, sewage systems, adult illiteracy, and health insurance were still issues in each IFLS period. In addition, econometric results show that the drivers of multidimensional poverty mobility are the educational attainment of the head of the household, living in urban areas, and living on the island of Java-Bali. These findings indicate that the strategies needed in poverty alleviation are policies to improve education, sustainable development in villages, and further research on indicators that experience poor growth."