Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Since 2014, there has been an increase in funds for primary health care (PHC) coming from the National Health Insurance program capitation funds and the Health Operational Assistance Fund. This study aimed to explore the effect of this budget increase on the health care services at PHC. The case study used a qualitative approach and interviews from 19 PHC health workers with the highest and lowest budget. Data were analyzed using thematic analysis and supported by quantitative data. The positive impact of the increasing PHC budget was felt by PHC staff due to the addition of operational equipment and incentives provided. Nevertheless, there was also a negative impact such as feeling overwhelmed due to an increase in the quantity of PHC activities and additional administrative affairs. It also triggered a negative interaction between staff due to the number of incentives received. The regulation on the use of budget empowers PHC to better arrange the schedule of activities and manage human resources. However, these regulations are considered restrictive and the administrative flow of funds is too long that hinder the optimal use of the budget."

"Konsep pay for performance (P4P) menjadi salahsatu upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara, namun implementasinya di Indonesia dalam sistem KBK masih minim evaluasi mengenai dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan primer mengingat capaian angka indikator KBK secara nasional masih belum mencapai angka ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komponen disain sistem P4P, gambaran indikator kualitas yang digunakan untuk menilai dampak serta gambaran dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodeliterature review dengan basis data PubMed, Scopus, Proquest dan Science Direct. Hasil pencarian didapatkan 11 literatur yang berasal dari UK, US, Australia, Netherland dan Irlandia. Hasil penelitian dari segi komponen disain sistem P4P menunjukkan indikator klinis (berupa manajemen penyakit kronis) dan indikator pengalaman pada umumya digunakan dalam skema P4P; penerapan target absolut dalam perhitungan insentif lebih sering digunakan daripada target relatif; mekanisme pembayaran berupa bonus finansial. Sebagian besar indikator klinis yang digunakan untuk menilai dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan terkait dengan dimensi proses. Skema P4P menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas manajemen penyakit kronis untuk sebagian besar penyakit namun belum efektif mengatasi masalah ketidak adilan dalam layanan kesehatan

---

The concept of pay for performance (P4P) is one of the efforts to improve the quality of health services. This concept has been applied in various countries, but its implementation in Indonesia in the KBK system is still minimal in evaluation of its impact on the quality of primary health services considering that the achievement of KBK indicator numbers nationally has not yet reached the ideal number. This study aims to obtain an overview of the components of the P4P system design, a description of the quality indicators used to assess the impact and an overview of the impact of P4P on the quality of health services. This study uses a literature review method with the PubMed, Scopus, Proquest and Science Direct databases. The search results obtained 11 literatures from UK, US, Australia, Netherland and Ireland. The results of the research in terms of the components of the P4P system design show that clinical indicators (in the form of chronic disease management) and experience indicators are generally used in P4P schemes; the application of absolute targets in the calculation of incentives is used more often than relative targets; payment mechanism in the form of financial bonuses. Most of the clinical indicators used to assess the impact of P4P on health care quality are related to the process dimension. The P4P scheme shows a positive impact on the effectiveness of chronic disease management for most diseases but has not been effective in addressing the problem of inequality in health services."

"Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber."