Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemiskinan merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi perangkap kemiskinan menurut Robert Chambers. Dimensi kemiskinan tersebut adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi wilayah. Isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses merupakan media terbukanya peluang-peluang sosial dan ekonomi. Kajian berikut melihat kemiskinan berdasarkan kondisi topografi sebuah wilayah sebagai alat untuk menggambarkan asksesibilitas. Kajian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ditentukan berdasarkan penerima beras miskin. Jumlah keluarga miskin di kedua daerah penelitian adalah 207. Selain wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan kajian kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Tujuan penelitian tentang tingkat kemiskinan dan penentuan program penanggulangan kemiskinan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel silang. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dianalisis dengan menggunakan koefisien regresi. Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi kepala keluarga miskin di kedua daerah penelitian tidak menunjukkan perbedaan. Rata-rata umur kepala keluarga sekitar 50 tahun, tingkat pendidikannya rendah yaitu SMP, dan kepala keluarga pada umumnya bekerja di sektor jasa. Potensi ekonomi keluarga miskin tidak menunjukkan perbedaan menurut kondisi topografi. Keluarga miskin didaerah dataran berinvestasi dalam bentuk tabungan, sementara keluarga miskin di daerah perdesaan berinvestasi berupa perhiasan. Meskipuntingkat kemiskinan di kedua wilayah tidak menunjukkan perbedaan, namun kemiskinan di daerah perdesaan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, sementara itu kemiskinan di daerah dataran bersifat struktural. Faktor kemiskinan mempengaruhi jenis program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan tepat sasaran. Manajemen implementasi program merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam realisasi program penanggulangan kemiskinan yang ditentukan."

"Development has been done for more than six decades in Indesia.Netherlands,it is important to underline thst the development process could not solve some basic problems of human being....."

"This paper explores linkages between governance and poverty in Indonesia for the period 2001 to 2008. The dimensions of poverty reduction policy, which include poverty, inequality, and growth, demonstrate that the poor do not benefit proportionately from economic growth. It also shows clearly comparing with inequality, in which the result of the study shown that a strong link exists between governance indicators and poverty reduction. It is concluded that the improvement of voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, and rule of law can control corruption and the pro-poor policies, which ultimately reduce poverty in the long run. Facing the challenging of good governance toward poverty reduction, Indonesia needs to formulate and implement effectively its governance policies to encourage the good governance, including both of region and time dimensions. "

"Pada mulanya penyebab kemiskinan terkait dengan kurangnya penguasaan sumber-sumber daya ekonomi. Sebagai akibatnya , muncul ketidakmampuan dan budaya kemiskinan yang berwujud pada sikap-sikap fatalistik dan ketergantungan , yang kemudian justru semakin memperkuat dan melanggengkan ketidakmampuan penguasaan sarana ekonomi tersebut...."

"ABSTRAKKesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah tingkat kematian bayi. Tingkat kematian bayi pada suatu wilayah terkait dengan banyak faktor seperti faktor kesehatan, maternal, demografi, dan sosioekonomi. Faktor sosioekonomi yang mempengaruhi tingkat kematian bayi di antaranya adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan tingkat kematian bayi pada kabupaten/kota di Indonesia 2016. Penelitian ini menggunakan indikator makro level kabupaten/kota dan rawdata Susenas 2016. Dengan menggunakan model regresi spasial Durbin diperoleh hasil bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kematian bayi suatu kabupaten/kota di Indonesia setelah dikontrol terhadap pengaruh faktor pendidikan perempuan, imunisasi, dan anggaran kesehatan. Hasil regresi spasial Durbin juga menunjukkan bahwa kondisi tingkat kematian bayi pada suatu kabupaten/kota selain dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dalam kabupaten/kota, juga terkait atau dapat dipicu dengan kondisi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan kabupaten/kota tetangg.

---

ABSTRACTHealth is an important aspect of sustainable development. One indicator that describes the health status of a region is the infant mortality rate. Infant mortality rates in an area are associated with many factors such as health, maternal, demographic, and socioeconomic factors. Socioeconomic factors that affect infant mortality rates include income inequality and poverty. This study aims to examine the relationship between income inequality and poverty with infant mortality rate in regencies in Indonesia 2016. This study uses regency-level macro indicators and raw data Susenas 2016. Using Durbin spatial regression model obtained results that income and poverty imbalance have a significant influence on infant mortality of regencies in Indonesia after being controlled for the influence of female education factors, immunization, and health budget. Durbin's spatial regression results also showed that infant mortality rates in a regency were in addition influenced by income and poverty inequality within regency, also related or may be triggered by conditions of income inequality and poverty of neighboring regencies."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"