Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki sejarah panjang dan peradaban maritim yang kaya. Lautan dan pantai telah menjadi faktor penting yang membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan identitas kultural negeri ini, yang semuanya diwariskan secara historis dari generasi ke generasi. Sayangnya, warisan sejarah maritim ini, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kini secara perlahan mulai memudar dan bahkan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh gabungan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran publik tentang keberadaannya, absennya upaya dari pemangku kepentingan untuk memliharanya, dan eksploitasi destruktif sumberdaya laut dan pantai. Makalah ini menyajikan sebuah ulasan tentang kekayaan warisan sejarah maritim Indonesia, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kondisi terkini mereka termasuk tantangan dan ancaman yang dihadapinya, dan strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk melindunginya. Melalui diskusi tersebut, makalah ini bermaksud memberikan kontribusi pada upaya-upaya yeng terus dilakukan di Indonesia dan di negara-negara lainnya untuk mempromosikan makna penting warisan sejarah maritim, dan untuk membangun kesadaran akan pentingnya melakukan aksi-kolektif untuk menginventarisir, mengkaji, melindungi dan menyelamatkan mereka dari kepunahan."

"Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastrukturpelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum."

"The study is aimed at proposing a solution for preventing ship accidents, ship collisions in particular, in Indonesia's busiest ferry crossing lane between Merak on Java Island and Bakauheni on Sumatera Island on the Sunda Strait, which intersects with the Indonesian Archipelagic Sea Lane. The Indonesian Archipelagic Sea Lane is provided by the Government of Indonesia, an archipelagic country, as an international passageway for ships sailing through Indonesian waters from the Indian Ocean to the South China Sea and the Pacific Ocean, by implementing a traffic separation scheme that regulates traffic proceeding in opposite or nearly opposite directions by means of a separation zone or line, traffic lane, etc. The study is motivated by records of fatal accidents that have taken place in the strait, and a portrait of the congested crossing lane is provided. The concept of a traffic separation scheme and its implementation in the Sunda Strait is simulated, with the conclusion that the scheme could minimize potential collisions between ships sailing through the strait. Therefore, it is urgent for the government to implement the scheme."

"Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan semakin tingginya permintaan pasokan barang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai negara kepulauan, moda transportasi laut menjadi sangat penting dan harus dikembangkan dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan yang minim akan akses pasokan barang. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan bangkitan perjalanan. Kepulauan Seribu merupakan salah satu contoh daerah kepulauan yang terletak di dekat area perkotaan Jakarta dimana terdapat kesenjangan kualitas transportasi, khususnya pada transportasi barang. Dengan demikian, diperlukan proses demand forecasting sebagai dasar peningkatan kualitas transportasi di wilayah Kepulauan Seribu sebagai representasi wilayah kepulauan di Indonesia melalui penelitian tentang bangkitan perjalanan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi bangkitan perjalanan dan mengembangkan model bangkitan perjalanan barang di Kepulauan Seribu yang mencakup seluruh jenis barang dengan istilah general cargo. Model yang digunakan adalah freight generation yang akan mengestimasi volume (ton/hari) bangkitan perjalanan di masa mendatang. Digunakan data sekunder berupa manifes kapal atau pencatatan barang pada pelabuhan sebagai sumber data perjalanan barang dari dan menuju Kepulauan Seribu. Pemodelan dibuat menggunakan metode regresi linear dengan melakuan tahapan uji statistik untuk mendapatkan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor atau variabel yang paling berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan barang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkain kualitas transportasi logistik khususnya di wilayah kepulauan.

---

The continuously increasing population of Indonesia leads to higher demand for the supply of goods to meet societal needs. As an archipelagic country, maritime transportation modes become crucial and must be well-developed to accommodate the needs of communities in island regions that lack access to goods supply. This inevitably impacts the rise in trip generation. Kepulauan Seribu is an example of an island region located near the urban area of Jakarta where there is a disparity in transportation quality, particularly in goods transportation. Thus, demand forecasting is needed to improve transportation quality in Kepulauan Seribu as a representative of island regions in Indonesia through freight generation research. This study aims to identify the factors influencing freight generation and predict the freight generation model in Kepulauan Seribu, including all types of goods referred to as general cargo. The model used to predict is the freight generation model, which estimates the volume (tons/day) of freight generation in the future. Secondary data, such as ship manifests or goods records at ports, were used as sources of freight travel data to and from Kepulauan Seribu. The modeling was conducted using the linear regression method with statistical tests to obtain the best model. The results indicate that the population is the most influential factor or variable on freight generation. This study can be used as a fundamental consideration in developing and enhancing the quality of logistics transportation, particularly in archipelagic regions."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."

"Asia Pacific is a region with a great attractions and also highly dynamic, with its growth and economic pulse that affects economy of the world. High economic growth coupled with regionalism and globalisation generates implications the emergence of issues related to maritime security, national borders, disputes on territory rich in resources, environmental issues, transnationals organised crimes, natural disasters, and energy and food security. Globalisation itself creates new interactions among regional countries as a precondition to solve and face common problems in maritime domain awareness network. Regional maritime partnership is a smart choice when regional stability is becoming the goal of all states to maintain regional resilience. Indonesia position is unique as the link between regions dependent on each other. Indonesia never recedes in providing the drive for regional stability through balancing strategies without becoming entangled in alliances. Indonesia Navy as a component of national strength participates in the application of national strategy into naval strategy and operationalising it in diplomacy and multilateral exercises to enhance interoperability among navies in Asia Pacific, especially among ASEAN nations."

"As the largest archipelago and the widest territorial sea in the world, Indonesian waters has many potential resources for the nation, either for biological and non-biological. Indonesian waters can be used also as a mean of shipping, marine tourism, energy exploration alternatives, as well as shipwreck treasures. When it is used, it will be able to provide a better life for Indonesian people. In the framework of National Defence, Indonesian development paradigm needs to be changed from land oriented to sea oriented development. In compliance with the nations defence paradigm, it needs to prioritise maritime development and also to build a reliable and respected Navy that will synergy with Army and Air Force in order to build a prosperous Indonesia."

"Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari ALKI I, ALKI II, dan ALKI III beserta cabangcabangnya. Namun, menurut Amerika Serikat dan Australia, penetapan tiga ALKI tersebut belum cukup mengakomodir kepentingan mereka. Menurut Amerika Serikat, Indonesia telah membatasi hak terbang diatas perairan kepulauan Indonesia dan terjadi ketidakkonsistenan penetapan hak lintas dalam UNCLOS 1982. Hasjim Djalal, pakar hukum laut interrnasional menjelaskan bahwa sehubungan dengan belum ditentukannya ALKI dari timur ke barat, maka kapalkapal asing yang melalui perairan Indonesia dari arah timur ke barat berhak menentukan sendiri jalur pelayaran mereka. Apabila Indonesia menginginkan kapal asing melintas di jalur yang dikehendaki, maka Indonesia harus secepatnya menentukan alur laut kepulauan Indonesia timur-barat. Penelitian ini akan mengkaji apakah Indonesia perlu memenuhi tuntutan dunia internasional untuk membuka ALKI Barat-Timur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan implikasi yang mungkin terjadi jika ALKI Barat-Timur tersebut diwujudkan.

---

Recognition of the principles of Indonesia archipelagic state in UNCLOS 1982, should be paid to accommodate the legitimate interests and rights of certain countries that use the waters in the archipelagic state, in the form of a right of passage of foreign ships and aircrafts through archipelagic sea lanes. Indonesia then determines the archipelagic sea lanes scheme, known as the Indonesian archipelagic sea lanes (ALKI) consisting of ALKI I, ALKI II and III and their branches. However, according to the United States and Australia, the establishment of three ALKI are not sufficient to accommodate their interests. According to the United States, Indonesia has restricted the right to navigate over the waters of Indonesia and there is an inconsistency in the determination of a right of passage based on UNCLOS 1982. Hasjim Djalal, an expert on the International Law of the Sea explained that considering the fact that the ALKI from east to west has yet to be determined, the foreign ships through Indonesian waters from east to west, has the right to determine their own shipping line. If Indonesia wants every foreign ships to pass in the desired track, then Indonesia should immediately determine the Indonesian east-west archipelagic sea lane east-west. This study will examine whether Indonesia needs to fulfill the demands of the international community to open ALKI West-East, taking into account various aspects and implications that may occur if the East-West ALKI is realized."

"Inter-island freight transport costs in eastern compared to western Indonesia are relatively high, caused by operator charges for roundtrip fees. In order to make the distribution of freight efficient, the network of freight transport needs to be rationalized on a regional basis. The output from the regional model counts are few and far between in relation to intercity traffic volume data, and the disaggregate model at a regional level requires more effort in conducting travel route surveys. Therefore, aggregated analysis is preferable initially, based on the traffic volume and the commodity flow for inter-island freight transport. The accessibility and connectivity of the land use can be obtained from the freight distribution model as a measurement to evaluate different land use scenarios and also to provide feedback for land use modeling, as a parameter for freight location choice. With a freight distribution model to identify freight commodity supply and demand in a particular region, potential freight transport generation uses such variables, which consider generalized transport costs. Using the Furness and Maximum Entropy models, the results indicate that Furness model finishes in the 4th iteration and Maximum Entropy in 6th, while the negative exponential function offers the best calibrated estimation, using sea freight movement data. It was also found that the positive value of ? means that any increment of travel time decreased the rate of freight flow, which mirrored the conditions in reality: the higher travel costs, the fewer the number of flows between zones. The data is analyzed in the context of modeling intra-city freight flow in the archipelagic region of northern Maluku."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."