Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mengkaji gagasan kewargaan sosial (social citizenship) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada tahun 1950an. Sejauh mana proses menjadi Indonesia dalam dimensi sehari-hari tahun 1950an sebuah proses merakyat yang tidak elitis? Kajian dalam artikel ini memanfaatkan pemberitaan surat kabar sebagai sumber data. Dengan fokus-telaah pada agensi non-negara, artikel mengulas dimensi dan pola kewargaan yang dipraktikkan masyarakat melalui perkumpulan sosial, aktivitas kolektif masyarakat dan kegiatan-kegiatan budaya. Keterlibatan warga dalam berbagai saluran aktivitas menunjukkan tiga dimensi penting kewargaan sosial mereka. Pertama, wacana kewargaan yang cair dan terus mengalami negosiasi melalui perdebatan. Kedua, bentuk kewargaan sosial yang kebanyakan tersalurkan melalui aktivitas budaya sebagai objek material. Ketiga, ekspresi kewargaan sosial dalam aneka rupa perayaan terbuka sebagai cara komunitas-komunitas warga "menuntut" pengakuan publik atas keberadaan mereka. Ketiga dimensi menegaskan bahwa pembentukan kewargaan adalah proses sehari-hari masyarakat yang inklusif dan tidak selalu merupakan urusan negara."

"Surat Kabar Paprentahan adalah surat kabar yang diterbitkan oleh Kraton Surakarta. Berisi informasi mengenai perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Patih Dalem Keraton Surakarta yang diberi kuasa oleh Sunan Paku Buwana, serta sudah dibicarakan dan disetujui oleh Residen Surakarta. Undang-undang yang dimaksudkan antara lain adalah Pranata Pajak Tontonan yang berlaku di wilayah Keresidenan Surakarta dan Yogyakarta; Perundang-undangan mengenai tahanan yang sakit, tahanan yang meninggal, dan mengenai penjara yang juga diperuntukan bagi pegawai istana (sentana dalem) yang kelakuannya tidak baik; Pranata tentang lurah desa di lingkungan Surakarta; Pranata rumah penjara di Sri Manganti."

"Kajian terhadap tiga surat kabar berbahasa Inggris yang terdapat di wilayah Asean (The Straits Times dari Singapura, New Straits Times dari Malaysia, dan The Jakarta Post dari Indonesia), berangkat dari pemikiran bahwa media ini banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah di Asia Tenggara dibandingkan dengan media lokal lainnya. Karena itu media ini lebih berorientasi regional dan internasional. Meskipun demikian karena ketiga surat kabar ini terbit di negara yang berlainan, maka diasumsikan ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Dari penampilan berita utama, tajuk, dan artikel di halaman opini ketiga surat kabar tersebut, ingin diketahui keberpihakannya terhadap krisis politik yang terjadi di Kamboja, yang ditandai dengan jatuhnya Ranariddh sebagai Perdana Menteri I. Pemahaman yang dipakai untuk mengamati fenomena tersebut ialah pemikiran bahwa penyajian berita regional sebagai realitas simbolik dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya budaya, politik, ekonomi setempat dan sumber beritanya. Dalam teori imperialisme struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung yang sejalan dengan pandangan Schiller tentang dominasi budaya, dikemukakan tentang adanya kesamaan kepentingan antara centre (elit) di negara maju dan elit di negara sedang berkembang. Mereka mempunyai tuntutan yang sama atas barang-barang dan jasa, juga kebutuhan informasi. Dampaknya, isi media yang ditampilkan pun cenderung memiliki kesamaan. Hal ini didukung oleh keinginan pemerintah pusat (elit) di negara sedang berkembang yang menghendaki media massa tunduk kepada kebijaksanaan pemerintah dengan dalih demi pembangunan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik yang dikemukakan William D Perdue yang memahami keberadaan masyarakat berkaitan dengan sejarahnya dan pemahaman terhadap tatanan sosial dilakukan dengan cara holistik. Berdasar analisis yang dilakukan atas penyajian berita tentang 'disingkirkannya PM I Ranariddh oleh PM II Hun Sen', ditemukan bahwa ketiga surat kabar cenderung memihak kepada Ranariddh dan bersikap negatif terhadap Hun Sen. Hasil ini sesuai dengan kepentingan intemasional yang diatur oleh lembaga organisasi supranasional PBB yang dalam prakteknya banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat atau centre , seperti Amerika Serikat, lnggris, Perancis. Dari ketiga negara ini juga, sumber berita dipancarkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara sedang berkembang."

"Sejak peledakan gedung WTC di New York pada 11 September 2001, isu terorisme kian meluas dan tak henti-hentinya menjadi pembicaraan masyarakat dunia. Terlebih, media massa turut pula meramaikannya. Isu itu kian marak ketika disusul peristiwa pemboman di depan Sari Club, Legian, Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002.Penelitian ini menggambarkan bagaimana media mengangkat pemberitaan bom Bali dan mengemasnya sesuai agenda media ybs. Dalam hal ini bagaimana Republika mengemas pemberitaannya yang menunjukkan kemungkinan pelaku lain di balik bom Bali, Hal ini tidak terlepas dari idealisme, ideologi, politik praktisnya yang berpotensi membentuk pandangan khalayak pembacanya terhadap isu terorisme dan bom Bali.Sebagai penelitian kualitatif dengan perspektif kritis, dalam tesis ini digunakan metode analisis wacana dengan paradigma kritis. Yaitu, model wacana critical discourse analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Teori ini menggabungkan tiga dimensi ke dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana, (discourse practice), dan praktik sosial budaya (sociocultural practice). Selanjutnya, analisis teks yang digunakan berdasar teori Gamson dan Modigliani. Dalam analisis praktik wacana terdapat dua hal yang diteliti: produksi teks (melihat karakteristik media) dan konsumsi teks (melihat karakteristik khalayak). Analisis sosial budaya adalah untuk melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yang diduga menjadi sarang teroris.Hasilnya, frame yang ditemukan bahwa Republika lebih menonjolkan pelaku bom Bali bukan dari pihak atau organisasi tertentu yang selama ini dituduhkan Amerika dan Australia. Republika mencurigai adanya kegiatan intelijen asing di wilayah Indonesia dengan tujuan menjatuhkan citra Islam. Tuduhan mengarah ke Amerika sebagai dalang pemboman Bali.Teori klasik ideologi mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan meligitimasi kelompok mereka dan media digunakan untuk mengkomuni-kasikan kelompok mereka. Ini tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan, dan kekuatan atau kekuasaan yang ada dalam media tersebut. Di sini Republika berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting oleh pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga pemberitaan seputar bom Bali mencerminkan ideologi pengelola Republika. Maka isi media itu tentu tidak bertentangan dengan kepentingan mereka, mewakili aspirasi umat Islam.Sementara itu, sebagai intelektualitas penulis menganalisa pemberitaan Kompas pascaledakan bom Bali. Pemberitaan Kompas tampak ada perbedaan dalam penonjolan isu, lebih menekankan untuk khalayak pembaca pada umumnya. Secara garis besar, peneliti melihat pemberitaan Kompas bertolak belakang dengan Republika. Jika Republika lebih banyak "membela" Islam dan Abubakar Ba'asyir sebagai "tertuduh" pelaku pemboman Bali, maka Kompas lebih bersikap hati-hati --untuk tidak mengatakan "kurang mengkritisi" isu bom Bali."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hakkewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri RecepTayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yangdiungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur danTeori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupayamengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengahlingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksuddatang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini padaakhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruangreprestasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdiuntuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utamaberlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to investigate the influence of externalenvironment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of PrimeMinister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based onWill Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism.Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’sminority citizenship right under the external environment that come from UE’saccession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesisconclude that the inability of the government to provide space for Kurdishrepresentative and the Kurdish inability to transform their aspiration into apolitical movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnicnation in Turkey."

"ABSTRAKPada tanggal 6 Januari 2017, Jepang memanggil pulang Duta Besar dan Konsulat Jenderalnya yang berada di Korea Selatan. Tindakan Jepang ini disebabkan oleh pemasangan patung gadis yang melambangkan jugun ianfu di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang di Busan. Esoknya ketiga surat kabar nasional Jepang, yakni Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, dan Sankei Shimbun menerbitkan editorial yang membahas masalah tersebut di laman website masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peristiwa tersebut dibingkai oleh ketiga surat kabar nasional Jepang, dan perbedaan penonjolan isu yang diangkat. Melalui analisis framing yang dipopulerkan Entman dan Tankard, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang ketiga surat kabar nasional Jepang dalam membingkai masalah pemulangan perwakilan diplomatik Jepang dan bagaimana media mengkonstruksi berita yang disampaikan ke khalayak luas.

---

ABSTRACTOn Jan. 6 Japan has temporarily recall Ambassador to South Korea and Consul General in Busan and suspended talks on bilateral economic conference. This retaliatory step is to protest Seoul rsquo s inaction concerning a ldquo comfort women or jugun ianfu rdquo statue in front of the Japanese consulate general in Busan. The next day, Japan rsquo s national newspapers, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, and Sankei Shimbun published editorial about Japan rsquo s government action in their website. The purpose of this research are analyse the framing of news that Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, and Sankei Shimbun published in their website and understand what the most featured issue. This research use framing analysis, that popularized by Entman and Tankard, that hoped to give understanding about how Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, and Sankei Shimbun construct about Japan rsquo s government action that recall diplomatic representation in their news, and how media construct and frame a news before they published it to public."