Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe manual Village Head Elections (Pilkades) by using a ballot has weaknesses that then gives rise to various problems, among them that some of the voters cast the wrong way, slow counting process, as well as abuse of the voting invitation that should be given to the legitimate prospective voters, the government is required to find the right solution to minimize some of these problems, one of which is the application of e-voting technology (electronic voting). Therefore, this study will discuss the effectiveness of e-voting in Pilkades at Batanghari and Bogor regencies, the urgency of e-voting implementation on Pilkades; as well as the urgency of the policy requiring the use of e-voting on Pilkades. The method being utilized in this study used descriptive narrative method with a qualitative approach. While the data collection techniques are using interviews and documentation. The result of the research shows that the use of e-voting can facilitate voters, faster, more efficient, transparent and accurate at the time of voting and counting, also dependable in Pilkades disputes process. Therefore, a policy that provides an opportunity for the use of e-voting method in the village head elections is required, so that the implementation of e-voting in all village head elections can be performed more effectively. E-voting is also very important amid the rapidly growing use of technology."

"Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan e-Voting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat e-Voting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik.

---

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia.

Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair.

This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election.

This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik transaksional pada pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Susan C. Stokes mengenai politik transaksional dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat lebih lanjut bentuk dan operasi politik transaksional. Didukung oleh pandangan Frederick Charles Schaffer mengenai politik transaksional untuk melihat perspektif transaksi politik dari sudut pandang kandidat dan pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa Patengteng Kabupaten Bangkalan Madura Tahun 2021 marak terjadi politik transaksional. Baik yang dilakukan oleh kandidat petahana maupun yang dilakukan oleh kandidat non Petahana. Baik yang bentuknya adalah bantuan maupun yang bentuknya jual beli suara. Politik yang dilakukan oleh petahana merupakan bentuk politik transaksional bias partisan. Artinya kandidat akan melakukan program pembangunan hanya pada daerah konstituennya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Sedangkan bentuk politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat non petahana adalah klientelism. Artinya kandidat akan memberikan materi sesuai kebutuhan pemilih yang ditukarkan dengan suara. Hal ini dibuktikan dengan cara MH. Rohim melakukan transaksi politiknya di pos-pos penting di desa Patengteng seperi masjid, madrasah, makam ulama. Sang kandidat dapat mengambil hati para pemilih dengan memberi bantuan pada rumah ibadah, pendidikan dan ulama. Selain itu dalam melakukan transaksi politiknya MH. Rohim berperan sebagai problem solver atas persoalan yang ada di masyarakat Patengteng. Masyarakat melihat distribusi bantuan tersebut sebagai penghormatan dan hadiah.

---

This study aims to explain the practice of transactional politics in the 2021 election for the village head of Patengteng, Bangkalan Madura Regency. This research is qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Susan C. Stokes' view of transactional politics was chosen as the author's attempt to look further at the forms and operations of transactional politics. Supported by Frederick Charles Schaffer's views on transactional politics to see the perspective of political transactions from the perspective of candidates and voters. The results of this study indicate that the election for the head of Patengteng Village, Bangkalan Madura Regency, in 2021 is rife with transactional politics. Both those carried out by incumbent candidates and those carried out by non-incumbent candidates. Both in the form of aid and in the form of buying and selling votes. Politics carried out by incumbents is a form of partisan bias transactional politics. This means that candidates will carry out development programs only in their constituent areas by utilizing the existing budget. Meanwhile, the form of transactional politics carried out by non-incumbent candidates is clientelism. This means that the candidate will provide material according to the needs of voters in exchange for votes. This is evidenced by the way MH. Rohim carried out his political transactions at important posts in Patengteng village such as mosques, madrasas, and the graves of scholars. The candidate can win the hearts of voters by assisting houses of worship, education, and clergy. Apart from that, in carrying out his political transactions, MH. Rohim acts as a problem solver for problems in the Patengteng community. The community saw the distribution of the aid as an honor and a gift."

"Penelitian ini membahas voter confidence atau kepercayaan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Tegal Waru Kabupaten Bogor tahun 2018. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang memengaruhi voter confidence adalah karakteristik sosio-demografi usia dan tingkat pendidikan, dan faktor orientasi politik. Pemilih tua yang pendidikan rendah cenderung memiliki voter confidence yang lebih tinggi dibandingkan pemilih muda dengan pendidikan tinggi. Faktor orientasi politik memengaruhi voter confidence berkaitan dengan hasil pemilihan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengeksplorasi dan mengetahui faktor apa yang memengaruhi voter confidence. Konstruksi kepercayaan pemilih diambil dari Alvarez dan Thad E Hall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan uji hubungan statistik korelasi Kendall Tau-b dan korelasi Pearson. Temuan penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat voter confidence pada pemilihan menggunakan e-voting. Faktor usia dan faktor orientasi politik memiliki pengaruh terhadap voter confidence, sedangkan faktor tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh. Faktor usia memiliki pengaruh negatif terhadap voter confidence sebesar 20%. Faktor orientasi politik memengaruhi voter confidence sebesar 40% dengan arah yang berlawanan. Pemilih cenderung memiliki voter confidence yang tinggi jika calon yang mereka dukung menang; sedangkan pemilih cenderung memiliki voter confidence yang rendah jika calon mereka kalah.

---

This study discusses voter confidence in the election of tegal waru village head in bogor regency in 2018. Based on previous research, several factors that influence voter confidence are socio-demographic characteristics of age and education level, and factors of political orientation. Older voters with low education tend to have higher voter confidence than younger voters with higher education. Political orientation factors influence voter confidence with regard to the results of previous elections. The purpose of this study is to explore and find out what factors influence voter confidence. Construction of voter confidence was taken from Alvarez and thad e hall. The research method used is a quantitative method with the statistical correlation test kendall tau-b and pearson correlation. The findings of this study indicate the high level of voter confidence in elections using e-voting. The age factor and political orientation factor have an influence on voter confidence, while the education level factor has no influence. The age factor has a negative influence on voter confidence of 20%. Political orientation factors influence voter confidence by 40% in the opposite direction. Voters tend to have high voter confidence if the candidate they support wins; whereas voters tend to have low voter confidence if their candidates lose."

"Tesis ini merupakan kajian antropologi politik pedesaan yang menjelaskan tentang komunitas muda bernama komunitas pemuda desa. komunitas ini berada di Desa Gusri Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada pemilihan kepala desa di awal tahun 2022 komunitas ini menunjuk satu perwakilan untuk menjadi salah satu kandidat. Melalui social capital yang di miliki pemuda mereka jadikan kekuatan untuk meredam feodalisme, polarisasi dan politik uang dalam bursa pemilihan kepala desa. Pada penulisan tesis ini, penulis melakukan fieldwork mulai dari pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 dengan menggunakan metode etnografi. Komunitas Komunitas pemuda desa menjadi subjek penelitian dengan analasis kritis teori Bourdie tentang social capital terutama kinship in capital pada sosok kandidat kuat pemilihan kepala desa dan teori power Wolf dalam melihat seberapa besar kekuatan yang harus dihadapi dan dimiliki sebagai tantangan dan upaya komunitas muda di desa. Dari kasus tesis ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat desa memaknai kekuatan dari social capital. Komunitas pemuda desa dan tiap kandidat pemilihan kepala desa. Pemaknaan ini tidak sebatas pada nilai uang dari money politik para kandidat tapi juga makna pembaharuan untuk mengatasi tapi juga menggambarkan pemaknaan pemuda yang membawa satu perubahan terkait karakter kandidat, loyalitas, jaringan sosial akhirnya melemah.  

---

This thesis is an anthropological study of rural politics that describes a young community called the village youth union. This community is located in GusriVillage, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. In the village head election in early 2022, this community appointed a representative to be one of the candidates. Through social capital owned by youth, they make the power to reduce feudalism, polarization and money politics in the village head election market. In writing this thesis, the author conducted fieldwork from mid-2022 to early 2023 using ethnographic methods. The Village Youth Union community became the subject of research with a critical analysis of Bourdie's theory of social capital, especially kinship in capital in the figure of a strong candidate for the village head election and Wolf's power theory in seeing how much power must be faced and owned as a challenge and effort of the young community in the village. From the case of this thesis, we can see how the villagers interpret the power of the social capital of the Village Youth Union and each candidate for the village head election. This interpretation is not limited to the value of money from the candidates' political money but also the meaning of renewal to overcome but also describes the meaning of youth who bring one change related to the character of the candidate, loyalty, social networks eventually weakened."

"

Penelitian ini membahas mengenai loyalitas dan peran kepala desa serta botoh sebagai broker politik pada kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo di Pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2018. Beberapa studi menjelaskan sebuah kelaziman bahwa seorang kandidat menggunakan jasa broker politik sebagai bagian dari strategi pemenangan pada pilkada di Indonesia (misalnya Aspinall 2014 ; Aspinall dan As`ad 2015 ; Tawakkal dan Garner 2017 ; dan Darwin 2017). Beberapa penulis seperti Tawakall dan Garner (2017) dan Aspinall dan As`ad (2015) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti klientelisme. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Saya beragumen bahwa kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kepala desa dan botoh sebagai broker politik karena posisi yang tidak menguntungkan dari kandidat disebabkan jumlah koalisi partai pengusung sedikit dan ditetapkannya Syahri Mulyo sebagai tersangka oleh KPK menjelang hari pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas loyalitas broker politik kepada kandidat meskipun dalam posisi yang tidak menguntungkan dan peran broker dalam bagian strategi pemenangan kandidat. saya berpendapat bahwa loyalitas broker politik terhadap kandidat terjadi karena adanya kedekatan personal yakni jaringan kekerabatan dan juga sebagai bagian dari balas budi antara broker politik terhadap kandidat yang selama ini dianggap memiliki jasa kepada kepala desa dan botoh selain itu juga ada kedekatan emosional antara kandidat dengan broker politik menimbulkan semangat untuk memenangkan kandidat yang dalam istilah lokal disebut banteng ketaton karena ada anggapan bahwa kandidat merupakan korban politik setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian sebagai strategi pemenangannya kepala desa dan botoh sebagai broker politik ini memiliki tiga peranan yaitu berperan mempropaganda masyarakat mengenai kelebihan kandidat dan kekurangan kompetitor, melakukan mobilisasi massa, serta pembelian suara.

---

This study discusses the loyalty and role of the village head and botoh  as a political broker in the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo in Tulungagung Local Election in 2018. Several studies explain the prevalence that a candidate uses the services of a political broker as part of the local election strategy in Indonesia ( for example Aspinall 2014; Aspinall and As`ad 2015; Tawakkal and Garner 2017; and Darwin 2017). Some writers such as Tawakall and Garner (2017) and Aspinall and As`ad (2015) still see the problem from one aspect of discussion such as clientelism. By using qualitative methods, namely by literature study and collecting data through in-depth interviews. I argued that the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo could not be separated from the use of the village head and botoh as a political broker because the unfavorable position of the candidate was due to the number of coalition party bearers and the stipulation of Syahri Mulyo as a suspect by the KPK before election day. This study aims to discuss the loyalty of political brokers to candidates even in unfavorable positions and the role of brokers in the part of the candidate winning strategy. I argue that the loyalty of political brokers to candidates occurs because of personal closeness, namely kinship networks and also as part of reciprocity between political brokers to candidates who have been considered to have services to village heads and botoh are also in addition to emotional closeness between candidates and political brokers. provoked enthusiasm to win candidates who in local terms were called banteng ketaton because there was an assumption that candidates were political victims after the KPK had named the suspect. Then as a strategy for winning the village head and body as a political broker this has three roles, namely the role of propagating the community regarding the advantages of candidates and lack of competitors, mass mobilization and vote buying.

 

"

"Tesis ini meneliti tentang permasalahan Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah 2015 di Kabupaten Gowa. Partai Golkar merupakan partai yang terkuat di Sulawesi Selatan dengan memiliki jaringan infrastruktur yang kuat ditandai dengan penguasaannya di sebagian besar jabatan di DPRD Sulawesi Selatan dan kemenangan pasangan calon yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005. Menjelang Pemilihan kepala daerah 2015 terjadi konflik internal Partai Golkar dengan adanya dualisme kepengurusan di DPP yaitu kepengurusan Aburizal Bakri dan Agung Laksono. Akibatnya, Partai Golkar mengalami sejumlah permasalahan dalam Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa. Untuk mengalisis sejumlah permasalahan Partai Golkar, penulis menggunakan teori institusionalisasi partai politik dari Randal & Svasand, teori faksionalisme elit partai politik dari Francis Boucek dan teori oligarki dari Jeffrey Winters. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, analisis dokumen serta wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga permasalahan yang menyebabkan sangat lemahnya pelembagaan Partai Golkar yang berdampak terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa. Permasalahan tersebut seperti; pertama, rekrutmen politik yang masih lemah. Proses rekrutmen Golkar dalam menentukan dan menetapkan calon kepala daerah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur kebijakan dan aturan partai. Kedua, faksionalisme Partai Golkar yang bedampak terhadap tidak berjalannya mesin pemenangan partai secara maksimal dalam masa pemenangan kandidat akibat konflik internal dan dukungan dari kader yang terpecah. Ketiga, kepemimpinan yang personal dan oligarkis yang membuat pengambilan keputusan di partai semata-mata memberikan ruang kepada tumbuh kembangnya dinasti politik dan pertahanan jaringan kekuasaan di daerah.

---

This thesis examines the problems of the Golkar Party in 2015 head of regency elections in Gowa Regency. The Golkar Party is the strongest party in South Sulawesi with strong infrastructure network marked by its control in most positions in the South Sulawesi DPRD (the regional house of representative) and the victory of the candidates in the  regional head elections that was supported by the this party since direct regional elections was conducted in 2005. Closer to the regional head  election in 2015, Golkar Party faced the internal conflict with the dualism of management in the DPP (central executive board) namely the management of Aburizal Bakri and the management of Agung Laksono. As a result, the Golkar Party experienced a number of problems in the elections in the  numbers of regions in Indonesia, including Gowa Regency. To analyze the number of problems of Golkar Party, the researcher uses the theory of institutionalization of political parties from Randal & Svasand, the electoral theory of elite political parties from Francis Boucek and the oligarchic theory of Jeffrey Winters. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data conducted through literature review, analysis documents as well as in-depth interviews. The findings of this study indicate that there are three problems that have caused the very weak institutionalization of the Golkar Party which has an impact on the results of regional head elections in Gowa Regency. The First problem is the political recruitment is still weak. The process of Golkar recruitment in determining and assigning regional head candidates is not carried out according to party policy and rule procedures. Second, the factionalism of the Golkar Party has an impact on the failure in maximazing the the party's winning machine for its candidates due to internal conflicts and the support of cadres is divided. Third, personal and oligarchic leadership that makes decision-making in parties solely provides space for the development of political dynasties and the defense of power networks in the regions."

"Penggunaan sampah kertas yang berlebih pada saat pemilihan umum merupakan perilaku konsumtif dan dapat merusak kelestarian lingkungan. Pada Pilkada 2018, terdapat 54 juta kertas suara yang tidak terpakai akibat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam setiap Pilkada. Selain itu terjadinya berbagai manipulasi surat suara menjadikan berkurangnya integritas data. Aplikasi Custom E-Voting merupakan aplikasi sistem pemungutan suara elektronik untuk pemilihan umum dengan penerapan teknologi Blockchain untuk menambah keamanan menggunakan platform Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer. Penerapan teknologi ini dapat menggantikan sistem pemilihan berbarsis kertas dan database konvensional. Aplikasi ini menggunakan database yang terdistribusi sehingga database lebih aman dan terjaga integritasnya. Hasil dari E-Voting dapat dilihat oleh pemilih sehingga transaparansi bagi pemilih. Aplikasi ini dapat di implementasikan di beberapa pemilihan yang membutuhkan transparansi hasil dengan waktu pemilihan dapat diatur sesuai kebutuhan. Adapun masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah proof of concept teknologi blockchain dengan tools yang ada saat ini dan pengujian performa sistem. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran viabilitas teknologi blockchain untuk menangani kasus seperti Pemilu yang bersifat kritikal, masif, dan serentak.

---

Excessive use of paper waste during the general elections is a consumptive behavior and can damage the environment. In the 2018 Pilkada, there were 54 million unused ballots due to the lack of public participation in each Pilkada. In addition, various ballot manipulations make reduced data integrity. The Custom E-Voting Application is an electronic voting system application for general elections with the application of Blockchain technology to increase security using the Hyperledger Fabric and Hyperledger Composer platforms. The application of this technology can replace conventional paper-based voting systems and databases. This application uses a distributed database so that the database is more secure and maintained its integrity. The results of E-Voting can be seen by voters so that transparency for voters. This application can be implemented in a number of elections that require transparency of the results with the election time can be set as needed. The problem that is the focus of this research is the proof of the concept of blockchain technology with existing tools and system performance testing. It is hoped that the results of this research can provide an overview of ​​the viability of blockchain technology to handle cases such as the general elections that are critical, massive, and simultaneous."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

---

The aim of this study is to determine the supporting and inhibiting factors that can be used as input for optimizing the staff of the Referral Program in the outpatient installation of the Mitra Medika Batanghari hospital. Method. The study used a qualitative design with a case study method. Informants from 22 hypertensive patients who have been referred back and 6 from Mitra Medika Batanghari hospital staff, data sources from in-depth interviews, observations have been documented. Results. Most hypertensive patients who have been referred back do not comply with primary health care. The patients knowledge of the referral program is lacking. Access to health care facilities is easy. Inhibition of suboptimal service of the referral program is the lack of socialization of monitoring and evaluation of referral program policies in the hospital environment, there are no SOP related to the referral program, the PIC referral program is responsible for operating the referral program and non-referral program, there is no training related to the Referrals program, Referral program corner is not available, there is no incentive to implement referral program, patients are not in adherence with the instructions of the specialist, no recommendations from referral doctors and special referral program sheets, referral returns are not fully completed, short patient training. Supporting factors for the referral program services are that the executive officer is actively engaged in the referral program, obedient specialist doctors refer patients back to the referral program, communication and coordination between the referral program performers well, the implementation officer knows the national formulary of the referral program medication from the referral program. Conclusion. The referral program in outpatient facilities at Mitra Medika Batanghari Hospital has not been correctly implemented because there are no clear guidelines and hypertensive patients are still being advised to be referred back to continue until they are registered as referral program patients. Suggestion. The referral program service is well implemented if the hospital has a clear referral program service guide that controls all activities related to the referral program and performs continuous monitoring and evaluation. It is expected that further research on the referral program can be holistically examined by involving all stakeho."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."