Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNagari as government and customary institutions in West Sumatra is torn between the interests of the government system and the importance of maintaining the fundamental values in the community. Various government regulations regarding the village or Nagari generate new questions, the loss of the community's identity and local wisdom of Nagari as an autonomous and independent society. This study aims to explore and describe the Nagari system of government, as a social system of indigenous peoples of Minangkabau that combine the state government system with the adat system of local customary institutions. The study was conducted with qualitative methods, using in-depth interviews with the community leaders as well as some observations related to the dynamics of its social community in addition to literature study. This study found that Nagari as Minangkabau community social unity has a sacred local wisdom from the community's comprehensive thinking, and natural conditions. With its history, Nagari grows as an autonomous region where the community manages the social and natural resources potential independently. The Institutional system of Nagari is a combination between the state, custom, and religion, which is combined in the framework of tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin, the government, niniek mamak, and religious scholars. The social system that emerged from the wisdom of "reading" nature, as the strength of the Minangkabau community, made Nagari be one of the regions in Indonesia which are called by the Netherlands as "the Small Republic"."

"ABSTRACTThe state recognizes and respects indigenous and tribal people and their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as contained in Article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, the fulfillment of cultural identity and the rights of indigenous people have not been maximized. This study aims to find the conceptual model of the Customary Justice system in an effort to protect the existence of the rights of indigenous people to build the strength of civil society in West Sumatra. This research uses research and development methods. Data retrieval is done by survey, observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD) methods. This study found that; 1) Minangkabau people have their own local wisdom in resolving customary disputes, even for a broader range of life issues, long before Indonesia was found, 2) Nagari Customary Justice system is a translation of Customary Limbago which is the life philosophy of Minangkabau people, 3) Nagari Customary Judicial institutional structure is a representation of the existence of the tribe in the Nagari, so that its cultural legitimacy becomes strong. And, 4) the Nagari Customary Justice system is an effort to build the sovereignty of civil society, namely an autonomous, independent, egalitarian, and democratic society. It is hoped that the results of this study will be a guideline in establishing the Nagari Customary Justice institution in West Sumatra."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Pengembangan manfaat tumbuhan obat dimulai dengan mengumpulkan informasi dari pengetahuan lokal yang dimiliki berbagai etnis. Salah satu etnis yang unik di Indonesia adalah etnis Minangkabau yang berasal dari Nagari Tuo Pariangan karena memiliki sistem matrilineal. Berdasarkan survey pendahuluan diketahui bahwa sebagian besar tumbuhan obat di Nagari Tuo Pariangan dibudidayakan di pekarangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan tradisional masyarakat mengenai tumbuhan obat dan potensi pekarangan sebagai kawasan konservasi. Penelitian dilaksanakan selama sembilan bulan pada bulan Januari sampai September 2019. Pengambilan data etnobotani dilakukan dengan wawancara semiterstruktur pada 7 orang informan kunci dan 46 orang responden umum. Pengambilan data etnoekologi pekarangan dilakukan dengan analisis vegetasi pada 30 buah rumah. Data etnobotani diolah dengan menghitung Use Value (UV), Index of Cultural Significance (ICS), dan Relative Frequency of Citation (RFC). Data etnoekologi diolah dengan menghitung Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keanekaragaman (H), Indeks Kemerataan (e), dan Kekayaan Spesies (DMg). Analisis data dilakukan secara statistika deskriptif. Masyarakat memanfaatkan 139 spesies tumbuhan obat yang tergolong ke dalam 110 genus dan 59 famili. Tumbuhan obat digunakan untuk mengobati 73 jenis penyakit yang dikelompokkan menjadi 10 kategori. Curcuma longa, Kalanchoe laciniata, Zingiber officinale, dan Orthosiphon aristatus merupakan tumbuhan obat dengan UV, ICS, dan RFC yang tinggi. Sebagian besar tumbuhan obat menurut masyarakat memiliki UV, ICS, dan RFC yang termasuk ke dalam kategori rendah sehingga perlu dikonservasi. Masyarakat menanam 197 sepesies tanaman di pekarangan, termasuk ke dalam 148 genus dan 67 famili. Jumlah spesies tanaman terbanyak ditemukan di pekarangan Jorong Pariangan (117 spesies), sementara persentase tanaman obat tertinggi ditemukan di pekarangan Jorong Guguak (65,6%). Indeks keanekaragaman, kemerataan, dan kekayaan spesies tanaman obat di pekarangan yang tergolong tinggi membuktikan bahwa masyarakat Nagari Tuo Pariangan menanam cukup banyak spesies tanaman obat. Pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi tanaman obat.

---

Development of the benefits of medicinal plants begins with gathering information from local knowledge held by various ethnic groups. One of the unique ethnic groups in Indonesia is the Minangkabau ethnic originating from Nagari Tuo Pariangan because it has matrilineal system. Based on preliminary surveys it is known that most of the medicinal plants in Nagari Tuo Pariangan are cultivated in the yard. The purpose of this study is to examine the traditional knowledge of community about medicinal plants and the potential of yard as a conservation area. The research was conducted for nine months from January to September 2019. The collection of ethnobotanical data was carried out by semistructured interviews with 7 key informants and 46 general respondents. Ethnoecological data was collected by analyzing vegetation in 30 houses. Ethnobotanical data was processed by calculating the Use Value (UV), Index of Cultural Significance (ICS), and Relative Frequency of Citation (RFC), while ethnoecological data is processed by calculating the Importance Value Index (INP), Diversity Index (H), Evenness Index (e), and Species Richness (DMg). Data analysis was performed by descriptive statistics. The community utilizes 139 species of medicinal plants belonging to 110 genera and 59 families. Medicinal plants are used to treat 73 types of diseases which are grouped into 10 categories. Curcuma longa, Kalanchoe laciniata, Zingiber officinale, and Orthosiphon aristatus are medicinal plants with high UV, ICS, and RFC. Most of the medicinal plants according to the community have UV, ICS, and RFC which are included in the low category, so it needs to be conserved. The community planted 197 species in the yard, including 148 genera and 67 families. The highest number of plant species was found in Jorong Pariangan (117 species), while the highest percentage of medicinal plants was found in Jorong Guguak (65.6%). Index of diversity, evenness, and richness of medicinal plants in the yard which are classified as high prove that Nagari Tuo Pariangan community plant quite a number of medicinal plants. The yard can be used as conservation area for medicinal plants."

"ABSTRAKMengelola hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kelompok Tani Selaras Alam menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan agroforestri kopi. Namun lokasi kegiatan agroforestri kopi belum diketahui peruntukan lahannya secara legal dan adanya perbedaan tingkat partisipasi dalam kegiatan agroforestri kopi. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui kesesuain lahan, evaluasi kegiatan agroforestri, analisa tingkat partisipasi dan menentukan strategi pelestarian hutan. Hasil dari riset ini kegiatan agroforestri di APL, tanaman kopi dan pendamping berkontribusi untuk aspek ekologi akan tetapi belum dalam aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan didapatkan strategi berkelanjutan untuk pelestarian hutan. kesimpulan dari riset ini kegiatan agroforestri kopi tidak menyalahi aturan pemerintah, adanya manfaat kegiatan agroforestri untuk aspek ekologi namun belum memberikan kontribusi optimal untuk aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, dan dirumuskan strategi berkelanjutan dalam pelestarian hutan melalui kegiatan agroforestri kopi.

---

ABSTRACTManaging forests is not only the responsibility of the government but also the people. Selaras Alam Farmers Group preserves forest conservation by involving community participation through coffee agroforestry. However, the location of coffee agroforestry has not been known for legally allocated land and there is a difference level of participation through coffee agroforestry. The purpose of this research is to know the suitability of the land, the evaluation of agroforestry, the analysis of the participation level and determine the strategy of forest conservation. The results of this research are agroforestry in APL, coffee crops and shade plants contribute to ecological aspects but not yet in economic aspects, high levels of community participation and sustainable strategies for forest conservation. The conclusions of this research are coffee agroforestry in accordance with government regulations, the existence of agroforestry benefits for ecological aspects but not yet provide optimal contribution to economic aspect, high level of community participation, and formulated a sustainable strategy in forest conservation through coffee agroforestry."

"Arsitektur vernakular merupakan wujud arsitektur lokal suatu masyarakat tertentu yang menjadi cerminan dari nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Rumah gadang dan surau merupakan dua bangunan utama arsitektur vernakular dalam masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam pandangan adat. Nilai-nilai budaya matrilineal ini sangat terasa dalam bangunan rumah gadang. Rumah gadang dimiliki oleh perempuan, sehingga anak laki-laki dipersiapkan untuk merantau meninggalkan kampung halamannya. Surau inilah yang menjadi pusat dari kegiatan anak laki-laki Minangkabau. Surau tidak hanya di gunakan sebagai tempat ibadah, namun juga digunakan sebagai tempat pendidikan ilmu agama dan adat yang menjadi bekal merantau. Besarnya peranannya dalam masyarakat inilah yang menjadikan surau sebagai salah satu citra arsitektur vernakular masyarakat Minangkabau yang kaya dengan nilai-nilai budaya.

---

Vernacular architecture is a form of existing architecture for the society group that becomes a reflection of the cultural values of the society. Rumah gadang and surau are the two main buildings of vernacular architecture in Minangkabau society. In the matrilineal system of Minangkabau, women have a greater role in customary views. These matrilineal cultural values are deeply felt in the Rumah Gadang. Rumah Gadang is owned by the women, so the boys are prepared to wander away from his hometown. Surau is the center of the whole activities of the Minangkabau boys. Surau is not only used as a place of worship, but also used as a place of religious and custom education that became the provision in wandering away tradition. Because its role in the society makes the surau as one image of vernacular architecture of Minangkabau society that is rich in custom values of Minangkabau."

"Several pieces of research on the toponym of place names in Indonesia have been carried out but focus on place names on the island of Java. The limited documentation of place names makes the study of toponymy in Sumatra a must. This article aims to map the thematization of place naming on the West Coast of Sumatra Island. The research was conducted in a qualitative descriptive manner with a corpus linguistic approach. Data was collected by means of documentation, interviews, and focus group discussions. Data were analyzed by following work procedures by Miles and Huberman (2013), involving data condensation, data display, verification drawing, and Sudaryat's toponymy categorization (2009). The results showed that the toponym of place names on the West Coast of Sumatra Island reflects the relationship between humans and their natural environment. This relationship is manifested through the thematization of place names, namely: embodiment, social, and culture. The embodiment aspect includes the sub-themes of water background, topographical background, and natural environment background. The social aspects include the sub-themes of residential background, economic activity background, and building background. The cultural aspects include sub-themes of myths, folklore, and legends passed down through oral traditions."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial perubahan kepemilikan tanahpusako di Nagari Cubadak dan kaitannya dengan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Dari tahun ketahun selau terjadi perubahan kepemilikan tanahpusako yang dijual, meski menurut adat Minangkabau hal ini sama sekali tidakboleh terjadi. Tujuan penelitian ini adalah; 1) pola perubahan kepemilikan tanahpusako 2) kaitan antara faktor yang mempengaruhi perubahan kepemilikan tanahpusako. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan pengumpulandata data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dari DirjenPajak Kanwil II DPJ Sumbagteng KPPBB Solok tahun 1997. Sedangkan dataprimer diperoleh langsung dari informan kunci dan survey lapangan. Unit analisisadalah keseluruhan kavling tanah pusako, geomer adalah Nagari Cubadak.Perubahan kepemilikan tanah pusako karena penjualan mencapai 43,17 ha.Penggunaan tanah yang signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikan, adalahtegalan yang kemudian diubah menjadi perumahan. Jarak terhadap pusatpelayanan berkontribusi signifikan pada perubahan kepemilikan tanah pusako,perubahan kepemilikan tanah pusako lebih banyak pada jarak tengah ke pusatpelayanan, dijarak antara 4.925 m sampai dengan 5.375 m. Kemudian, ketikakeberadaan penjual tanah pusako tidak ada, perubahan kepemilikan tanah pusakomenjadi lebih besar, namun korelasi antara keberadaan penjual dengan perubahankepemilikan tanah pusako tidak signifikan. Berdasarkan jaringan jalan, perubahankepemilikan tanah pusako paling banyak terjadi pada jarak 45-135 m dari jalan,namun jarak ke jalan tidak signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikantanah pusako.

---

ABSTRACT