Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketahanan pangan menjadi merupakan hal yang penting dan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Tataniaga beras adalah elemen yang berpengaruh pada mata rantai komoditas beras mulai dari proses produksi hingga sampai pada konsumen akhir. Keefisienan pemasaran tataniaga pangan ditentukan juga oleh sistem dalam memasarkan hasil pangan. Tingginya biaya pemasaran berakibat terhadap berkurangnya surplus produsen dan membebani konsumen. Tataniaga yang perlu memperhatikan distribusi dari komoditas beras tersebut sendiri. Rangkaian saluran distribusi beras yang panjang bisa saja mengakibatkan margin tataniaga tidak terdistribusi secara proporsional pada tiap lembaga tataniaga beras. Penelitian melakukan analisis intelijen terhadap tataniaga beras di Provinsi Jawa Barat. Dwengan menggunakan teknik analisis ancaman, analisis kerentanan, dan analisis risiko. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga beras Provinsi Jawa Barat 2017-2018, data pelaku tataniaga yang diperoleh langsung dari wawancara serta studi literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki ancaman menengah pada tataniaga adalah Penggilingan besar dan pedagang besar. Tingkat kerentanan beras sebagai objek ancaman termasuk dalam kategori menengah. Risiko yang terjadi pada tataniaga beras juga menengah. Saran terhadap penelitian ini kepada pemerintah adalah perlunya melakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan pangan dan tataniaga, serta memotong rantai lembaga tataniaga untuk mengurangi biaya produksi.

---

Food security is an important issue as well as a priority in national development.  Rice distri¬bu-tion process is an influential element of the rice commodity distribution chain, as it stretches from the production process to delivery to end consumer.  The efficiency of food marketing distribution is determined by the system used to market the food products. The high cost of marketing cuts through producer surplus, and it burdens the consumer in the end.  Distri¬bu¬tion process for rice commodity must be set up in such a way that it considers the act of distributing the commodity itself.  A long chain of rice distribution causes the margin in distribution process to be distributed disproportionately among each institution in the distribution process.

The study is an intelligence analysis of rice distribution process in the Province of West Java. It uses threat analysis, vulnerability analysis, and risk analysis techniques.  The data used in this study is data of the dynamics of rice prices in the Province of West Java in 2017-2018, obtained directly from interviews with actors of distribution process and literature studies.  The study is an analytical description of the data obtained from observation, interviews, documents, and analyses of the subject of the study.

Study results show that the institutions that pose medium threat to the distribution process are large mills and large merchants. Rices level of vulnerability as an object of threat is in the medium category, and the level of risk to rice distribution process is also medium.  The recom-mendation that we can provide to the Government based on the results of this study is to review all regulations relating to food production and food distribution issues, and to shorten the distribution process chain of rice to reduce production costs at producer level and reduce prices at consumer level."

"Budaya pangan Indonesia mulai berubah secara dinamis. Pada tahun 1950-an, mayoritas masyarakat Indonesia mengandalkan berbagai makanan lokal yang tersedia. Konsumsi beras sebagai makanan pokok terus meningkat, hampir 100% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sejak awal tahun 2000-an. Beras sebagai makanan pokok di Indonesia memiliki posisi yang penting, dan dalam proses produksi maupun distribusinya memiliki banyak potensi terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data Anev Tri Wulan I 2021 Satgaas Pangan Polri, Polda Jabar menjadi Polda yang melakukan kegiatan deteksi dini dan upaya-upaya preventif terbanyak guna menekan kejahatan pangan serta menjaga keberlangsungan kamtibmas yakni sebanyak 23 kegiatan. Hasil dari penelitian yaitu adanya peran tengkulak yang berperan besar dalam produksi dan distribusi beras. Fenomena tersebut jika tidak ditindak lanjuti dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pangan yang dapat dikategorikan sebagai organized crime. Direktorat Intelkam melaksanakan kegiatan deteksi dini sebagai bentuk preventif guna menekan dan mengantisipasi terjadinya kejahatan pangan serta koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder . Potensi kejahatan pangan dianalisis melalui Strategic Intelligence Applications Down McDowell dibahas sebagai berikut. Pertama, sudut pandang Sequrity and Threat Assessment, adanya peran tengkulak dalam produksi dan distribusi beras menjadi ancaman bagi kesejahteraan petani maupun menjadi potensi kejahatan pangan. Kedua sudut pandang Comercial and Economic Prediction dan Economic Analysis, ditengah tiga ancaman ekonomi yang serius, adanya mafia-mafia dan praktek kejahatan pangan memperburuk situasi. Dengan menurunnya angka kejahatan pangan di Jawa Barat, mengindikasikan proyeksi perbaikan ekonomi ke depan. Ketiga, sudut pandang Law Enforcement Planning dan Program and Strategy Development, perspektif kepentingan politik bahwa isu kesejahteraan ada dalam visi dan misi pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga isu ketahanan pangan sebagai sebuah usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah isu utama. Sudut pandang Compliance monitoring, adanya peran tengkulak yang tidak tersentuh hukum menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Hasil antisipasi tersebut diharapkan dapat menunjukan penurunan angka kejahatan pangan yang dinamis sehingga dapat mengurangi keresahan di masyarakat

---

Indonesian food culture began to change dynamically. In the 1950s, the majority of Indonesians relied on a variety of locally available foods. Consumption of rice as a staple food continues to increase, almost 100% of Indonesian people have consumed rice since the early 2000s. Rice as a staple food in Indonesia has an important position, and in the process of production and distribution it has a lot of potential for crime. This study uses a qualitative approach. Based on data from Anev Tri Wulan I 2021 the National Police's Food Task Force, the West Java Police is the Regional Police that carries out the most early detection activities and preventive efforts to suppress food crime and maintain the continuity of Kamtibmas, which is 23 activities. The result of the research is the role of middlemen who play a major role in the production and distribution of rice. If this phenomenon is not followed up, it can lead to food crimes which can be categorized as organized crime. The Intelkam Directorate carries out early detection activities as a form of prevention in order to suppress and anticipate the occurrence of food crimes as well as coordination and cooperation with stakeholders. The potential for food crime analyzed through Down McDowell's Strategic Intelligence Applications is discussed as follows. First, from the Sequrity and Threat Assessment point of view, the role of middlemen in the production and distribution of rice poses a threat to the welfare of farmers as well as a potential food crime. The two points of view are Commercial and Economic Prediction and Economic Analysis, in the midst of three serious economic threats, the existence of mafias and the practice of food crime worsen the situation. With the decline in the number of food crimes in West Java, indicating the projected economic improvement in the future. Third, the point of view of Law Enforcement Planning and Program and Strategy Development, the perspective of political interests that welfare issues are in the vision and mission of implementing government duties, so that the issue of food security as an effort to realize community welfare is the main issue. From the point of view of Compliance monitoring, the role of middlemen who are not touched by the law is a threat that must be anticipated. The anticipated results are expected to show a dynamic decrease in the number of food crimes so as to reduce unrest in the community"

"Penelitian ini akan menganalisis determinan disparitas ekonomi Jawa Barat yang diukur dari pendapatan perkapita. Pengukuran disparitas menggunakan Indeks Theil dalam perhitungannya kabupaten/kota dikelompokkan kedalam tiga wilayah yaitu wilayah pesisir utara, pesisir selatan dan non-pesisir. Dengan menggunakan indeks Theil ditemukan disparitas antar kabupaten/kota tertingi terjadi di wilayah pesisir utara. Selain itu untuk melihat determinan ekonomi digunakan metode regresi Random Effect Model dan ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan perkapita, anggaran pengeluaran publik, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan dummy krisis terhadap disparitas pendapatan perkapita.

---

This research analyse determinants of economy disparity in West Java which is measured by income percapita The measurement of disparity use Theil Index and in calculation the district/cities are grouped into three areas,north coast, south coast, and non-coastal area. Using Theil, this research founded the biggetst disparity between district and cities in north coast area. This research used regression method using Random Effect Model. The result shows that the significant relation among income per capita, public expenditures budget, education, health, unemployment and dummy of financial crisis to disparity of economy output. have significant effect on economic disparity."

"Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesempatan kerja dan pengangguran di Jawa Barat, dan juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengangguran di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan model tidak cukup baik menjelaskan variabel dependen TPT, ditunjukkan oleh nilai R-Square yang rendah. Oleh karena itu, dilakukan uji terhadap variabel independen yang sama, yaitu PDRB, UMK Riil, Dummy PP No.33 Tahun 2013, dan Dummy Kota/Kabupaten terhadap variabel dependen Jumlah Pengangguran. Hasil estimasi menunjukkan PDRB, UMK Riil, dan Dummy Kota/Kabupaten signifikan berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran.

---

West Java Province has been facing the unemployment rate problem, the rate is even higher than the national rate. This study aims to describe the trend of employment and unemployment in West Java, and also to analyze what factors affect the unemployment in West Java.

The result shows that the model is not good enough to explain the Unemployment Rate TPT as dependent variable, indicated by the low R Square value. Therefore, the same independent variables, which are GRDP, Minimum Wage, Dummy Government Regulation No 33 2013, and Dummy Districs Variable were tested for the Number of Unemployment variable.

The result shows that GRDP, Minimum Wage, and Dummy Districts Variable significantly affect the Number of Unemployment."

"Pendahuluan Penyakit difteri masih menyebar di Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di peringkat kedua di Indonesia. Difteri bersifat menyebar antar wilayah dengan cepat sehingga perlu analisis yang mencakup hubungan antar wilayah. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran difteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran difteri dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Metode Penelitian ini adalah crossectional dengan analisis multivariat menggunakan regresi autokorelasi spasial. Populasi yang digunakan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 dan menggunakan data bersumber dari BPS tahun 2017 dan Profil Kesehatan tahun 2018. Hasil Sebaran jumlah penemuan kasus difteri yang tinggi di Jawa Barat cenderung berkumpul di wilayah barat dengan nilai indeks Moran 0,2554. Terdapat 7 kabupaten/kota di kuadran 1, terdapat 6 kabupaten/kota di kuadran 2, dan sisanya 15 kabupaten/kota di kuadran 3. Variabel yang berpengaruh adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan (koefisien = 0,174), Riwayat Balita yang Pernah Diimunisasi DPT (koefisien = -0,559), dan Rumah Tangga yang Memiliki Air Bersih yang Layak c (koefisien = -0,300), serta pengaruh dari wilayah disekitarnya (koefisien = 0,362). Pembahasan Jumlah tenaga kesehatan lingkungan dapat menambah pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk berobat sehingga akan meningkatkan jumlah penemuan kasus difteri. Imunisasi DPT dapat meningkatkan kekebalan komunitas sehingga mengurangi penyebaran penyakit ke wilayah lainnya. Masih kurangnya partisipasi unuk imunisasi ulang diperlukan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penyediaan air bersih dapat meningkatkan PHBS untuk mengurangi kontak dengan bakteri difteri. Kedekatan wilayah berpengaruh karena mobilisasi tinggi penyebaran difteri antar wilayah. Kesimpulan Kasus penemuan difteri di Jawa Barat berpola berkumpul (tidak merata). Faktor yang mempengaruhi adalah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan, Riwayat alita yang Pernah Diimunisasi DPT, dan Rumah Tangga dengan Air Bersih.

---

Introduction Diphtheria still widespread in Indonesia, although it has small prevalence but there still increasing in cases. West Java Province has highest population and one of provinces which highest number of discoveriescase in Indonesia. Diphtheria is spread between regions quickly so it needs analysis that includes relationships between regions. Purpose This study was determine distribution pattern of diphtheria and factors that influence spread of diphtheria from one district/city to another district/city in West Java region. Method This study was crosssectional with multivariate analysis used regression spatial autocorrelation. The population used by all districts/cities in West Java Province was 27 and used data from BPS in 2017 and Health Profile in 2018.Result High number of diphtheria case discoveries in West Java tended gather in western region with MoransIndex value was 0.2554. There were 7 districts/cities in quadrant 1, there were 6 districts/cities in quadrant 2, and remaining 15 districts/cities in quadrant 3. Variables that influence wereNumber of Environmental Health Workers (coefficient = 0,174), History of Toddlers Ever Immunized DPT (coefficient = -0,559), and Households that Have Decent Clean Water (coefficient = -0,300), as well as influences from surrounded areas(coefficient = 0,362). Disscusion Number of Health Workers increased knowledge and willingness of community sought treatment so increasednumber of diphtheria cases. DPT immunization increased community immunity thereby reduce spread of disease to other regions. Still eligible to participated for immunization, participation of religious leaders and community leaders needed. Clean water supply can increased PHBS was reduce contact with diphtheria bacteria. Proximity of region had related to high mobilization of spread of diphtheria between regions. Conclusion Cases foundof diphtheria in West Java patterned in western part of the region. Influencing factors are Environmental Health Workers, History of DPT Immunized, and Households with Clean Water."

"

Hipertensi masih menjadi masalah utama penyakit tidak menular baik secara global maupun nasional. Tahun 2019 hipertensi berkontribusi terhadap 10,8 juta kematian dan 235 juta kecacatan di dunia. Hipertensi terus mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 (29,4%) hingga tahun 2018 (39,51%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan faktor risiko level individu, rumah tangga, dan Kab/Kota secara bersamaan terhadap kejadian hipertensi. Desain penelitian ini adalah cross-sectional study dengan teknik analisis multilevel, dan pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dari Maret-Juni 2024. Penelitian ini menggunakan total sampling sebanyak 46438 responden dari data survey Riskesdas 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa level individu merupakan level yang paling besar kontribusinya terhadap kejadian hipertensi (VPC=75,79%), adapun faktor-faktor yang meningkatkan risiko hipertensi diantaranya faktor umur (umur≥60; OR=17,57), pendidikan (pendidikan rendah; OR=1,31), dan gangguan mental emosional/GME (individu dengan GME; OR=1,10). Kemudian diikuti oleh level rumah tangga (VPC=29,40%), dan kontribusi paling kecil yaitu level kabupaten/kota (VPC=4,81%), hasil analisis terhadap variabel-variabel kontekstual di level rumah tangga dan level kabupaten/kota menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kejadian hipertensi. Penelitian ini merekomendasikan program intervensi lebih difokuskan pada faktor-faktor di level individu yaitu berdasarkan kelompok usia, meningkatkan edukasi/kampanye terkait hipertensi, dan intervensi terhadap GME di masyarakat.

---

Hypertension remains a major non-communicable disease problem both globally and nationally. In 2019, hypertension contributed to 10.8 million deaths and 235 million disabilities in the world. Hypertension continues to increase in West Java Province from 2013 (29.4%) to 2018 (39.51%). This study aims to analyze the role of individual, household, and district/city-level risk factors simultaneously on the incidence of hypertension. The design of this study was a cross-sectional study with multilevel analysis techniques, and data collection was carried out secondarily. This study was conducted from March to June 2024. This study used a total sampling of 46438 respondents from the 2018 Riskesdas survey data. This study shows that the individual level is the level that contributes the most to the incidence of hypertension (VPC=75.79%), while the factors that increase the risk of hypertension include age (age ≥60; OR=17.57), education (low education; OR=1.31), and mental-emotional disorders/MED (individuals with MED; OR=1.10). Then followed by the household level (VPC=29.40%), and the smallest contribution is the district/city level (VPC=4.81%), the results of the analysis of contextual variables at the household level and district/city level showed no significant influence on the incidence of hypertension. This study recommends that intervention programs focus more on factors at the individual level, namely interventions based on age groups, improving education/campaigns related to hypertension, and interventions on mental-emotional disorders in the community."

"Pneumonia merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama banyaknya angka kematian pada anak-anak di bawah usia lima tahun diantara penyakit lainnya seperti AIDS, malaria dan campak disebut juga. Pneumonia pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor karakteristik balita, ibu responden dan lingkungan tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan cross-sectional dengan menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 Provinsi Jawa Barat dengan populasi penelitian sebanyak 196 balita yang mengalami pneumonia. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 69,9% persen balita mengalami pneumonia di Provinsi Jawa Barat. Riwayat berat lahir balita dan bahan bakar tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk memasak berhubungan secara signifikan terhadap pneumonia pada balita dengan nilai OR 95%CI masing-masing 1,105 (1,047-1,166), 9,915 (1,298-75,708). Bahan bakar tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk memasak merupakan variabel yang paling dominan terhadap kejadian pneumonia pada balita di Provinsi Jawa Barat

---

Pneumonia is a disease that is the main cause of the number of deaths in children under the age of five years among other diseases such as AIDS, malaria and measles are also mentioned. Pneumonia in children under five is influenced by several factors such as the characteristics of children under five, the respondent's mother and the environment in which they live in West Java Province. The research method used is cross-sectional using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey, 2017 West Java Province with populatiof 196 children who had pneumonia. The analysis showed that 69.9% percent of children under five had pneumonia in West Java Province. History of birth weight, where children live and fuel used for cooking were significantly associated with pneumonia in children under five with OR 95% CI values ​​of 1.105 (1.047-1.166), 0.557 (0.212-1.464), 9.915 (1.298-75.708), respectively. ). Age children, exclusive breastfeeding, history of vitamin A administration, completeness of vitamin DPT, and maternal knowledge had no significant relationship. Fuel used for cooking is the most dominant variable on the incidence of pneumonia in children under five in West Java Province."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 40 puskesmas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Input terdiri dari 5 variabel, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan Medis, Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBD, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBN (BOK/Bantuan Operasional Kesehatan) dan Belanja Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu Jumlah Kunjungan, Case Detection Rate (CDR) TB Paru, Cakupan Ibu Bersalin di Tenaga Kesehatan (Bulinakes), Cakupan Imunisasi Dasar, Persentase Balita ditimbang, Jumlah Penyuluhan, Persentase Balita Gizi Baik dan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 31 puskesmas efisien secara teknis dan 9 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 40 public health centers in Bogor regency in 2011, by using non parametric approach Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is chosen because it is able to handle more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of numbers of medical staf, numbers of other medical staf, health financing from state budget (APBN), health financing from local budget (APBD), financing for drug and health equipment. Output variables consist of numbers of visitor, Case Detection Rate TBC, safe motherhood, infant`s imunization coverage, percentage of child under five`s weighting, and numbers of health promotion, percentage child with good nutrition and coverage of active family planning.

The results are 31 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved by increasing output variable based on DEA."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."