Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."

"Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tentang e- Retribusi, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan e-Retribusi di DKI Jakarta ditinjau dari teori McMaster. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 dapat mengoptimalkan Retribusi Daerah dengan memenuhi ketiga dimensi karena menggunakan sistem online, serta memberikan solusi dari kekurangan peraturan sebelumnya.

---

As the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 was assigned about e- Retribution, so the local revenues that sourced by local retribution could be optimal. The aim of this research is to analyze the evaluation of e-Retribution's rule in DKI Jakarta based on McMaster?s theory. This research uses quantitative approach with the types of research is descriptive. The results of this research is tha the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 could optimalization local retribution with fulfill all third dimensions because of using online system, and gives the solution of the previous rules."

"ABSTRAKNama : Rindi Lestari Suci SofiyanaProgram Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan PerpajakanJudul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 OlehBadan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI JakartaPembimbing : Dr. Inayati M.Si Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

---

ABSTRACTName Rindi Lestari Suci SofiyanaStudy Program Tax Policy and Administrative ScienceTitle Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD InDKI Jakarta ProvinceCounsellor Dr. Inayati M.Si The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection"

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal.

---

This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini.

---

The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Jakarta dari Tahun 2000-2015. Hasil Analisisnya menunjukan bahwa tahun 2014 memiliki efektifitas Pajak Daerah yang paling terendah 83 dan tahun 2000 memiliki tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi 141 dengan rata-rata efektifitas 103 , serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terkecil 80,40 dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terbesar 87,03 . Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan DKI Jakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Daerahnya.

---

ABSTRACTThe objective of this study is to find the effectiveness of DKI Jakarta regional tax and regional retribution. It is the consequence of the local goverment running regional autonomy and decentralization. Because of decentralization, financing aspect also need to be decentralized. This study apply qualitatives research method using time series data consist of regional tax , regional retribution and own source income over period 2000 2015. In this study is writer found regional tax effectivity is the lowest in 2014 with 84 effectivity and the highest is in 2000 with 141 effectivity. While on contribution side regional tax contribute to own source income the lowest in 2012 with 80,40 contribution to own source income and the highest in 2013 with 87,03 contribution to own source income. Based on this study , writer can conclude that dinas perpajakan DKI Jakarta has been effective in managing it rsquo s tax income."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan retribusi pelayanan analisis laboratorium lingkungan untuk penilaian mutu air limbah di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literature dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan mengenai pemungutan retribusi dan penyelenggaraan pelayanan laboratorium; meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang dampak pencemaran air; menetapkan target penerimaan retribusi yang tinggi namun tetap realistis.

---

This study discusses the implementation of charges collection levied upon analysis service from environmental laboratory for quality assessment of waste water in Jakarta. The approach used in this study is a qualitative approach using field and literature studies as data collection methods with qualitative data analysis techniques.

The results suggest that the DKI Jakarta Provincial Government should conduct a review of the rules regarding charge collection and the organization of laboratory services; increase public and government awareness of the impact water pollution may cause; set a high collection target that is still attainable goal and realistic."

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"