Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

---

Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not.

This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework.

The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX.

Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions. "

"Fokus penelitian ini adalah pengusaha dalam dunia politik Studi Pada DPR RI Periode 2014-2019 . Penelitian ini dilatarbelakangi karena jumlah pengusaha yang menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019 meningkat signifikan sebesar 266 47,54 dibandingkan dengan periode sebelumnya dari tahun 2009-2014 yang hanya berjumlah 215 39,09 . Penelitian ini menggunakan teori Frederick 2006 dengan melihat 17 karekteristik yang melekat pada diri entrepreneur seorang pengusaha untuk menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima orang anggota DPR RI Periode 2014-2019 dari partai Golkar, Demokrat, PAN dan PKB. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik yang ada dalam diri anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, Inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang persisten, mencari umpan balik, Internal locus of control, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan resiko yang terkalkulasi, integritas dan reliabilitas, toleransi terhadap kegagalan, energi tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, visi, independen, percaya diri dan optimis dan membangun tim. Dari semua karakteristik yang melekat dalam diri pengusaha ternyata faktor yang paling dominan adalah dorongan kuat untuk berprestasi.

---

The focus of this study is a entrepreneur in the politic case study of DPR RI in Period 2014 2019 . This research is motivated because the number of entrepreneurs who are members of the DPR RI 2014 2019 period increased significantly by 266 47.54 compared with the previous period of 2009 2014 which amounted to only 215 39.09. This study uses the theory of Frederick 2006 to see the 17 characteristics inherent in the entrepreneur an entrepreneur to become a member DPR RI from 2014 to 2019 period. This study used qualitative methods to take the informant of the five members of DPR RI 2014 2019 period of the Golkar party, the Demokrat, PAN and PKB.

Results of this study concluded that the characteristics that exist in the period 2014 2019 member of Parliament is a commitment, a strong urge for achievement, and goal oriented opportunities, initiative and responsibility, decision making persistent, seek feedback, internal locus of control, tolerance for ambiguity, taking calculated risks, integrity and reliability, tolerance to failure, high energy, creative and innovative, vision, independent, confident and optimistic and team building. The conclusion of this study describe that members of Parliament in DPR RI in period 2014 2019 the characteristics inherent in the entrepreneur turns the most dominant factor is the strong urge for achievement."

"Kebijakan afirmatif dan nomor urut merupakan bentuk upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi anggota legislatif di Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan Indonesia yang mencapai 50 persen dari pemilih laki-laki pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI meningkat, namun anggota DPR RI perempuan yang terpilih di tahun 2014 justru menurun dari 18 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Penurunan keterwakilan perempuan di DPR RI disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaksana kebijakan afirmatif dan nomor urut maupun dari budaya yang melekat di masyarakat. Kebijakan afirmatif dan nomor urut telah diterapkan secara optimal oleh partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Namun kebijakan afirmatif dan nomor urut belum efektif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini karena kebijakan afirmatif dan nomor urut hanya salah satu upaya dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di DPR RI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di DPR RI diperlukan sinergi yang lebih optimal dari partai politik dengan bentuk perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi.

---

Affirmative and serial number policy is a form of gender equality for women to become legislative members in Indonesia. The low representation of women in Indonesia is not comparable with the number of female Indonesian voters who reach 50 percent of male voters in 2014. In the 2014 election the number of candidates for DPR RI women who register to become members of the House of Representatives increased, but members of the House of Representatives of women Elected in 2014 actually decreased from 18 percent in 2009 to 17.32 percent in 2014. Decreased representation of women in the House of Representatives is caused by various factors both from executing affirmative policies and serial numbers as well as from culture inherent in the community. Affirmative and sequential number policies have been applied optimally by political parties participating in the 2014 legislative elections. However, affirmative and sequential numbers have not been effective in increasing women 39 s representation, as affirmative and serial numbering is only one of efforts to improve women 39 s election in DPR RI. Therefore, in achieving the objectives of equality between men and women in the House of Representatives is required a more optimal synergy of political parties with a form of improvement of recruitment and regeneration system."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study."

"Tesis ini mengkaji dan membahas topik fenomena Peran Fraksi-Fraksi DPR RI Periode Periode 2014 ndash;2019 dalam Perumusan Ambang Batas Parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Topik ini berangkat dari adanya upaya pembubaran fraksi DPR RI oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK karena keberadaan fraksi dinilai banyak berperan di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, penelitian ini memfokuskan pada salah satu pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dalam perumusan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini diangkat karena di Indonesia, ambang batas parlemen parliamentary threshold/PT merupakan salah satu isu krusial yang cukup alot dibahas. Fraksi DPR RI, yang merupakan kepanjangan tangan partai politik, memegang peran penting dalam perumusan ambang batas parlemen tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite dan teori oligarki. Sementara, penelitian ini dianalisis dari perspektif Ilmu Politik dengan pendekatan rancangan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen dan wawancara. Sementara, teknis analisis data dilakukan berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara yang digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi-fraksi DPR RI dalam perumusan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kuat dan mendominasi. Hal ini sebagaimana terlihat, baik dari aspek penentuan substansi kebijakan maupun aspek pengambilan keputusan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori elite Pareto, Mosca, Mills, dan Keller ; dan teori oligarki Michels dalam penelitian ini terbukti dan terkonfirmasi.

---

This thesis examines and discusses the topic of the Role of Factions of the DPR RI of 2014 ndash 2019 Period in the Formulation of Parliamentary Thresholds in Law Number 7 of 2017 on General Election. This topic is based on the effort to dissolve factions of the DPR RI by the National Movement for Corruption Eradication GNPK because while its existence is considered to play a significant role in the implementation of the functions, duties and authority of the DPR RI, its existence is also considered to be contradictory to the 1945 Constitution. With those considerations in mind, this research focused on the implementation of one function of the DPR RI, namely its function on legislation in the formulation of parliamentary threshold in Law Number 7 Year 2017 on General Election. This topic was raised because in Indonesia, the parliamentary threshold PT is one of the crucial issues intensely discussed. Factions of the DPR RI, as they are the extension of political parties, plays an important role in the formulation of parliamentary threshold. The theory used in this research is elite theory, oligarchy theory. Meanwhile, this research is analyzed from the perspective of Political Science with qualitative research design approach, that is qualitative research type, with case study research strategy, and data collection technique through document study and interview. Meanwhile, technical data analysis is conducted based on the results of document studies and interviews used to deepen the analysis. The results showed that the role of factions of the DPR in the formulation of parliamentary threshold in Law Number 7 of 2017 on General Election, was strong and dominating. This is as seen, both from the aspect of determining the substance of policy and decision making aspects. Theoretical implications show that elite theory Pareto, Mosca, Mills, and Keller and Michels rsquo oligarchy theory in this research is proven and confirmed."

"Teori Peran sosial menjelaskan bahwa setiap perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari stereotype budaya tentang gender. Perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan gendernya, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan tugas yang diberikan pada mereka oleh masyarakat. Perbedaan tugas ini mencolok di pekerjaan yang didominasi oleh perempuan, seperti pekerja kesehatan, guru playgroup dan guru Taman Kanak-Kanak, apabila disandingkan dengan pekerjaan yang didominasi laki-laki, seperti pekerja bangunan, montir atau tukang listrik. Dewasa ini, perbedaan tersebut juga dapat ditemui di komisi-komisi legislatif Indonesia. Komisi yang terkait dengan subjek kesehatan, kegiatan sosial, atau komisi-komisi dengan nuansa soft politics, tampak memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komisi-komisi yang terkait dengan urusan militer, dalam negeri, atau komisi-komisi lain dengan nuansa hard politics. Sehingga, riset mengenai perbedaan proposi gender antar komisi perlu untuk dilakukan untuk melihat dampak peran sosial kepada pembagian tugas di DPR RI. Menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur, riset ini menemukan bahwa peran sosial tidak mempengaruhi institusi legislatif secara system, tetapi lebih berakar pada pengaruh budaya yang membuat perempuan sulit untuk ikut terlibat dalam institusi legislatif. Walaupun masalah ini terus coba untuk diselesaikan oleh pemerintah, perempuan masih mengalami berbagai halangan untuk bergabung dalam institusi legislatif, karena mereka harus memiliki kemauan, kemampuan finansial, dan izin dari keluarga. Halangan-halangan ini tidak terjadi pada laki-laki karena peran laki-laki dalam keluarga masih diharapkan untuk menjadi pencari uang, memimpin, dan tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran sosial sebagai pengurus keluarga. Sehingga, peran sosial masih mempengaruhi perempuan untuk tergabung dalam institusi legislatif yang akhirnya membuat jumlah perempuan secara supply lebih sedikit dan tugas komisi yang mereka pilih juga masih dipengaruhi oleh peran sosial sebagai perempuan dalam keluarga.

---

Social role suggests that almost all behavioral differences between male and females are the result from cultural stereotypes about gender. For women is expected to behave differently, task assigned to them in working space is also different. This differentiation in task assigned is stark in women dominated jobs, such as healthcare assistant, preschool and kindergarten teacher, compared to men dominated jobs, such as construction worker, mechanics and electrician. It has recently observed that the extension of gender- dominated jobfield might have extension to legislatif commission in Indonesia. Commission that deals with health issue, social work, and anything related to soft politics are high in women’s involevement, but not in commission that related to military, internal affairs, or anything that relates to hard politics. Thus, a study regarding the disproportional gender ratio between certain commission is required to examine the impact of social role to the job division among women in Indonesian legislatif. Using data gathered from interview and literature review, this research concludes that the social role does not affect the legislatif institutions by system, but it rather stems from cultural perspectives that stem from lack supply of women-gendered legislatif member. Although this problem is constantly being addressed by the government, women are still under various hindrace from joining the legislatif as they are limited by willingness, financial capability and approval from the family. These hindrances are virtually nonexistent to male, as they are expected to lead and get involved in the government as breadwinner, while women are still expected to take caretaking role of the family. Therefore, although the women are not systematically oppressed, the social role is still affecting their involvement in the legislatif process as they are naturally few in number by supply and has internal willingness to take task that is close to their social role as a woman in the family."

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Penerapan reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan.Untuk mengetahui hasil penerapan reformasi administrasi perlu dilakukan analisis.Sebagai tempat penelitian dipilih Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru saja menerapkan reformasi administrasi di lingkungannya. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi birokrasi adalah belum adanya budaya kerja di lingkungan Setjen DPR RI, serta kesiapan dari para karyawan dalam penerapan Reformasi Administrasi.Secara umum tujuan reformasi administrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan reformasi administrasi dalam hal penataan budaya kerja, penataan Undang-Undang (UU), kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, Pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber internal dan eksternal, seperti Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Drs. Setyanta Nugraha MM, Kepala Biro Hukum dan Panlak UU Rudi Rochmansyah SH, M.H ,Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si. Sementara dari narasumber eksternal yaitu Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, dan Ketua BURT DPR RI Roemkono. Pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara, sementara data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi reformasi administrasi di lingkungan Setjen DPR RI tidak efektif. Untuk perbaikan disarankan Setjen DPR RI harus meningkatkan kemampuan SDM guna menunjang tugas fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap Dewan khususnya dukungan keahlian. Selain itu perlunya sosialisasi terus menerus mengenai implementasi Reformasi Birokrasi kepada para karyawan sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi perubahan di berbagai bidang. Terakhir yaitu, mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai unit kerja sehingga pekerjaan menjadi semakin cepat, tepat, efisien dan efektif.

---

The general objective of administrative reform is to embody the good governance, supported by a professional state administration, which is free from corruption, collusion and nepotism ( KKN ) and improve civil services in order to achieve service excellence. In achieving these objectives needs arrangement of administrative reform in terms of work culture, restructuring institutional law, management, human resources, supervision, performance accountability, and public service. To find out about the implementation of administrative reform in the SGHR, analysis of the implementation of administrative reform needs to be conducted on above aspects.This research applied a qualitative approach with in-depth interviews to internal and external sources persons, such as the Secretary General of the House of Representatives, Winantuningtyastiti, Head of the Bureau of the Budget Analysis and Implementation of Budget, Setyanta Nugraha M.M, Head of Legal and Law, Rudi Rochmansyah SH, MH ,and Head of Public Relations and News Drs. Djaka Dwi Winarko M.Si. The external source persons namely Chairman of The Household Affairs (BURT) Roemkono and Coordinator of FITRA, Ucok Sky Khadafi. Secondary data collection is through literature study, the study of documents and observation.The conclusion of the research is that the implementation of the administrative reform in the SGHR is not effective. Some recommendations to improve the implementation is by improving the ability of its Human Resource in providing support and expertise to the parliament. Socialization of the implementation of administrative reform needs to be conducted simultaneously to prepare the employee to deal with changes in various fields better. The use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is important to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively."

"Mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 menggunakan sistem proporsional, kemudian diganti menjadi sistem paket pada DPR RI periode 2014-2019. Ketika DPR RI periode 2014-2019 masih berjalan, muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pengisian tersebut kepada sistem proporsional. Namun wacana tersebut urung direalisasikan. Hal ini menunjukkan DPR RI masih belum bisa menentukan mana mekanisme yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan mekanisme pengisian DPR RI pada periode 2009-2014 dengan DPR RI periode 2014-2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati: mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 lebih mencerminkan prinsip demokrasi, mekanisme pengisian DPR RI periode 2009-2014 menggunakan mekanisme penetapan sementara DPR RI periode 2014-2019 menggunakan mekanisme pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR periode 2014-2019 memberikan kesamaan kesempatan kepada seluruh anggota DPR RI dari semua fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan DPR RI serta terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 memberikan hak penuh kepada sebuah fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan sementara yang lainnya tidak, dan hasil dari kedua mekanisme pengisian tersebut akan bersifat tetap. Penelitian ini kemudian memberikan saran kepada DPR RI agar menentukan mekanisme pengisian pimpinan yang bersifat tetap atau dalam kata lain tidak berganti-ganti yang membuat masyarakat mencitrakan DPR RI sebagai lembaga yang sangat politis.

---

The mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period used proportional system, then that mechanism replaced by package system on 2014-2019 period. When The house of representatives of republic of indonesia is still running, a plan to turn back that system into proportional system again. However, that plan wasn't happen. It shows that the house of representatives of Republic of Indonesia is still can't decide which mechanism is most appropriate. Therefore, this research will discuss about a comparison between the mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period and 2014-2019 period. Research Method that use on this research is normative juridical that use a secondary reference, with comparative approach.

The results of this research is the mechanism on 2009-2014 period is more reflect the democracy principle than the others, the mechanism on 2009-2014 used an appointment mechanism meanwhile the mechanism on 2014-2019 period used an election mechanism, the mechanism on 2014-2019 period gave a same opportunity to all member from all fraction to be elected as the leadership and participated on decision making about the elected of the leadership candidate, the mechanism on 2009-2014 period gave a right to political party fraction to elect their representatives as the leadership by themselves meanwhile the others wasnt, and the results of each mechanism would be fixed.

This research recommend to the house of representatives of Republic of Indonesia to decide the fixed mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia or in other words not changing constantly that make people looks the house of representatives of republic of Indonesia as very political institution."