Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED yang berkaitan dengan penerapan keberlanjutan terhadap sumber energi terbarukan dalam. Dalam kajian sebelum RED II menempatkan produk sawit sebagai salah satu penghasil emisi akibat penggunaan Indirect  Land Use Change (ILUC). Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan pada kuantitas ekpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi preseden yang ditimbulkan dari Kebijakan oleh UE tersebut terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja motivasi UE dalam menerapkan kebijakan RED dari sisi sosial, politik dan lingkungan, serta strategi perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan intelijen kompetitif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan pendekatan intelijen kompetitif, Teori Berlian dari Porter, PESTLE dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa motif kebijakan RED tidak hanya akibat faktor lingkungan, namun juga terkait dengan politik dan ekonomi. Dalam menghadapi RED Strategi perdagangan Internasional sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur hilirisasi sawit dalam negeri, mengembangkan SDM, meningkatkan pengawasan dalam implementasi regulasi terkait industri sawit, selanjutnya mengedapankan industri sawit berkelanjutan sebagai counter terhadap kampanye negatif dan kebijakan RED, dengan mengusung dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan RED jika ekspor sawit ke UE dihentikan, sebagai bagian dari standarisasi berkelanjutan yang memenuhi unsur ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pasar baru, terutama negara-negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak nabati khususnya sawit, seperti India, Pakistan dan China.

---

The European Union has implemented the Renewable Energy Directive (RED) policy, which relates to the application of sustainability towards renewable energy sources. In a study prior to RED II, palm oil products were identified as one of the contributors to emissions due to the use of Indirect Land Use Change (ILUC). This not only poses problems for the quantity of Indonesian palm oil exports but also sets a precedent for the Indonesian palm oil industry in the global market due to the policy imposed by the EU. This research aims to identify the motivations of the EU in implementing the RED policy from social, political, and environmental perspectives, as well as to explore Indonesia's trading strategy using a competitive intelligence approach. This research was conducted qualitatively through data collection via interviews and literature review. The analysis utilized the competitive intelligence approach, Porter's Diamond Theory, PESTLE analysis, and SWOT analysis. The research findings indicate that the RED policy is motivated not only by environmental factors but also by political and economic considerations. In facing the RED policy, Indonesia's international palm oil trading strategy can be carried out by advancing the domestic palm oil industries, enhancing human resources, strengthening oversight in implementing regulations related to the palm oil industry, and promoting sustainable palm oil industry as a counter to negative campaigns and the RED policy. This includes highlighting the social impacts that would arise if palm oil exports to the EU were to be stopped as part of sustainable standards that fulfill economic, environmental, and social aspects. Additionally, optimizing new markets, particularly countries with increasing demand for vegetable oils, especially palm oil, such as India, Pakistan, and China need to be considered."

"Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED II dan Delegated Act terdapat ILUC untuk target energi terbarukan pada sektor transportasi. Berdasakan ILCU tersebut, biodesel dikategorikan sebagai ILUC rendah yang akan dikurangi melakukan impor untuk target energi terbarukan di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitan yuridis normatif. Dampak selama 5 tahun terakhir membuat jumlah ekspor biodesel terus menurun. Proses rekonsialisi penyelesaian sengketa dalam pengenaan BMAS yaitu mengenai tinjauan kembali terhadap aturan SCM, TBT, GATT 1994. Pemerintah Indonesia harus mencari alternatif mengkspor pangsa pasar negara tujuan lain agar penyerapan terhadap biodesel dalam negeri tidak berlebihan.

---

The anti-subsidized import duty rate (BMAS) set by the European Commission is 8% to 18% for biodiesel from Indonesia. Based on the Renewable Energi Directive II policy and its implementing regulations (Delegated Act) established by the European Union, Indonesia has suffered losses to market demand and the availability of crude palm oil (biodiesel) stocks. There is an ILUC for renewable energi targets in the transportation sector in RED II and the Delegated Act. Based on the ILCU, biodiesel categorized as a low ILUC, which will reduce imports for renewable energi targets in the European Union. The research method used is normative juridical research. The impact during the last five years has made the number of biodiesel exports continue to decline. The reconciliation process of dispute resolution in the imposition of BMAS is regarding a review of the SCM, TBT, GATT 1994 regulations. The Indonesian government must seek alternatives to export the market share of other destination countries so that the absorption of domestic biodiesel is not excessive."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam rangka melindungi kepentingan dan keamanan nasional negara, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait kegiatan ini, salah satunya peraturan mengenai pembatasan impor. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang mana dalam salah satu ketentuannya mengatur mengenai pembatasan impor barang yang dilakukan oleh Penumpang Sarana Pengangkut. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 telah spesifik menjabarkan mengenai pembatasan barang yang dibawa Penumpang dan kewajiban Penumpang untuk memenuhi kewajiban pabeannya, namun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa penyimpangan. Atas timbulnya penyimpangan-penyimpangan tersebut, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dipertanyakan. Terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan pencegahan serta penindakan penyulundupan, Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Imports and exports are activities to bring goods into and out of the customs territory by crossing the borders between countries. The Directorate General of Customs and Excise is the authorized party responsible for carrying out the service and supervision for the export and import activities, or commonly referred to as Customs Activities. Customs means all activities pertaining to the supervision of incoming and outgoing traffic goods into or from the customs territory, also the collection of import and export duties. In order to establish a firm national legal system that serves the the national interests and security of the country, the Government establish several regulations related to this activity, which one of the regulation is regarding restrictions on imports. The Minister of Finance has issued Regulation Number 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transport Facilities, which in one of the provisions regulates the limitation on the import goods carried by Passengers of Transport Facilities. Although the Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017 has specifically outlined the restrictions on imported goods carried by Passengers and the obligations for Passengers to fulfill their customs duties, there are still some deviations on the implementation. For the emergence of these deviations, the effectiveness and the application of the Regulation Number 203/PMK.04/2017 is questionable. Regarding to this concern and to prevent smuggling, Customs and Excise Officers must ensure that customs activities are carried out in accordance to regulations by performing out their service and supervision functions as regulated."

"Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act FSPTCA (Section 907(a)(1)(A)), yang melarang penjualan rokok dengan zat perasa tertentu, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan kecuali menthol, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di AS. Indonesia merupakan Negara produsen dan pengekspor rokok kretek ke AS. Larangan penjualan rokok kretek ini menyebabkan larangan impor sejak tahun 2009 sampai sekarang. Rokok kretek Indonesia tidak dapat masuk ke pasar rokok AS, sehingga terjadi hambatan perdagangan dan menghilangkan persaingan. Badan Penyelesaian Sengketa dalam WTO baik Panel dan Appellate mendapati AS telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2.1, 2.9.2 dan 2.12 dari Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement mengatur tentang bagaimana Negara dapat mengeluarkan peraturan berupa regulasi teknis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip perdagangan adil dan persaingan adil. Apabila ditinjau dari peraturan persaingan usaha di Indonesia, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tetapi FSPTCA memberikan dampak anti persaingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO dan laporan Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan narasumber lain.

---

Tobacco Control Act (Section 907(a)(1)(A)), which put a restriction on sales of cigarettes with certain flavors, including clove and aromatic fruits except menthol, with the objective to reduce smoking on children and youth in the US. Indonesia is a producer and an exporter of clove cigarettes to the US. This restriction on sales had caused an import ban since 2009 up to now. The issuance of FSPTCA had blocked market access of Indonesia’s clove cigarette into the US cigarette market, such that there exist a barrier to trade and elimination of competition. The Dispute Settlement Body on WTO, Panel and Appellate, found that US had acted inconsistently with Article 2.1, 2.9.2 and 2.12 of the Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement set rules on how Members State can issue law or regulation in the form of technical regulation that should abide the WTO principles such as principle of non-discrimination, principle of fair trade and principle of fair competition. From Indonesian’ competition law, there is no violation of competition law but FSPTCA had an anticompetitive impact. This paper is using a normative juridical method by utilizing agreements of the WTO and reports by the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Law No. 5 of 1999 on Restriction of Monopoly Behavior and Unhealthy Competition, and other sources."

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."