Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe nature of the relationship between the twin problem of poverty and unemployment has been unclear recently. Although the nature of the relationship has received more extensive scholarly attention worldwide and even in Nigeria, no study raised on the nature of its relationship in the region (state) which might produce an inverse relationship different from the proportionate obtained in previous studies. Hence the study on the relationship between poverty and unemployment in Niger state, Nigeria, using descriptive and a logistics regression model to analyze the 102 cross-sectional data randomly collected from the three geopolitical regions in the state. The result thus shows the existence of a proportionate relationship between poverty and unemployment, following the pattern of previous studies. The study thus recommends the actions of the policymakers in creating vocational skill programs to the aid-curb unemployment problem in the state. Accordingly, the increase in expenditure on education and the minimum wage as well recommended."

"Penelitian ini mendalami hubungan antara kompetensi digital (IP-TIK) dan rasio penduduk bekerja (RPB) di 34 provinsi Indonesia, dengan faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, PDRB-HK per kapita, inflasi, dan kepadatan penduduk. Data diperoleh dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi model ekonometrika dengan metode Fixed Effect Model, hasil penelitian menunjukkan IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan RPB, di mana peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,1138% (absolut) RPB. PDRB-HK per kapita dan kepadatan penduduk juga positif signifikan, sementara UMP dan inflasi negatif signifikan. Terdapat variasi regional di mana IP-TIK signifikan di luar Jawa dengan peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,0908% (absolut) RPB, namun tidak signifikan di Jawa. Dari komponen IP-TIK, hanya komponen penggunaan yang signifikan, dengan peningkatan 1% (relatif) berhubungan dengan peningkatan 0.05154% (absolut) RPB.

---

This study explores the relationship between digital competency that is represented by Information and Communication Technology Development IndekX (ICT-DI) and Employment-to-Popultaiton Ratio (EPR) in 34 provinces of Indonesia, considering factors such as the provincial minimum wage, GRDP per capita, inflation, and population density. Data were obtained from BPS (Central Bureau of Statistics, Republic of Indonesia) and the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. Using a quantitative approach and regression analysis with an econometric model employing the Fixed-Effect Model method, the results show that ICT-DI has a positive and significant relationship with EPR, where a 1% (relative) increase in IP-TIK is associated with a 0.1138% (absolute) increase in EPR. GRDP per capita and population density are also significantly positive, while the minimum wage and inflation are significantly negative. There are regional variations where ICT-DI is significant outside Java, with a 1% (relative) increase in ICT-DI is associated with a 0.0908% (absolute) increase in EPR, but it is not significant in Java. Among the components of ICT-DI, only the “use” component is significant, with a 1% (relative) increase associated with a 0.05154% (absolute) increase in EPR."

"Masalah perkembangan karir merupakan masalah yang menonjol pada pelajar-atlet. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pelajar-atlet memiliki kematangan karir yang rendah. Status identitas diduga merupakan faktor yang paling berperan pada kematangan karir pelajar-atlet. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara status identitas dengan kematangan karir pada pelajar-atlet. Sebanyak 87 pelajar-atlet di Sekolah Atlet Ragunan terlibat dalam penelitian ini. EOM-EIS digunakan untuk mengukur status identitas dan CDI digunakan untuk mengukur kematangan karir. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status identitas dengan kematangan karir (F = 4,503, n = 87, p < 0,05). Hasil yang sama terjadi pada pengujian hubungan antara status identitas dengan dimensi sikap kematangan karir. Sementara, pengujian hubungan antara status identitas dengan dimensi kognitif tidak menunjukkan hubungan. Perbedaan rata-rata skor kematangan karir pada variabel jenis kelamin dan tingkatan kelas juga tidak berhasil ditemukan.

---

The issue of career development is a prominent issue for student-athletes. Several studies illustrate that student-athletes may show low career maturity. Identity status assumed as the main cause that mostly contributes in maturity of student-athletes' careers. This study aimed to examine the relationship between each form of identity status with the career maturity in student-athletes. A total of 87 student-athletes in Ragunan Sports School involved in this study. EOM-EIS used to measure the four identity statuses and CDI used to measure career maturity.

The results of the study showed that there was a significant relationship between identity status with career maturity (F = 4,503, n = 87, p < 0,05). The same results occurred in the testing of relationship between identity status and dimensions of career maturity attitude. Furthermore, the testing of relationship between identity statuses with cognitive dimension did not show any kind of relationship. The difference in the average scores of career maturity on variables of gender and grade level was not found as well."

"Status pekerjaan dapat menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan terlihat dari kualitas hidup dan keadaan ekonomi seseorang. Kesejahteraan merupakan salah satu faktor penentu kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan bisa terwujud dari kesejahteraan yang didapatkan dan finansial yang dimiliki. Oleh karena itu seseorang harus bekerja untuk memenuhi kesejahteraan hidup agar dapat bahagia.Penelitian ini akan melihat perbedaan skor kebahagian antarakaryawan kontrak dan karyawan tetap pada usia dewasa muda.Penelitian ini menggunakandesain dantipe penelitian komparatif yang dilakukan pada 84 karyawan (41 karyawan tetap dan 43 karyawan kontrak) mengunakan teknik sampling accidental sampling. Menggunakan alat ukurOxford Happiness Questionnaire (OHQ) untuk mengukur kebahagiaan dengan jumlah 29 item yang bersifat unidimensional. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan skor kebahagiaan yang signifikan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak (t (84) = 0.381,p= 0.705). Hasil penelitian ini memeperlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

---

Job status can determine the level of well-being. Welfare can be seen from the quality of life and the economic situation of a person. Welfare is one of the determinants of one's happiness. Happiness can be realized from the welfare obtained and financially owned. Therefore someone must work to fulfill the welfare of life in order to be happy. This study will see differences in happiness scores between contract employees and permanent employees at young adulthood. This study uses a comparative research design and type conducted on 84 employees (41 permanent employees and 43 contract employees) using accidental sampling sampling technique. Using the Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) measure to measure happiness with 29 unidimensional items. The results showed that there were no significant differences in happiness scores between permanent employees and contract employees (t (84) = 0.381, p = 0.705). The results of this study require further research and discussion to get maximum results."

"Perwakilan Negara Asing adalah tempat dimana perwakilan diplomatik atau pemimpin konsulat dari negara lain ditempatkan secara permanen di suatu negara. Adapun fungsi yang paling umum dari sebuah Perwakilan Negara Asing adalah sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima dan sebagai penghubung resmi dari kedua negara tersebut. Di Indonesia, pada praktiknya hampir semua Perwakilan Negara Asing mempekerjakan pegawai lokal (local staffs) di kantornya dengan suatu perjanjian kerja. Namun, di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada diatur secara eksplisit mengenai apakah Perwakilan Negara Asing termasuk ke dalam definisi pemberi kerja atau tidak. Hal ini berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh Perwakilan Negara Asing dengan pegawai lokal (local staffs) tersebut ketika terjadi suatu sengketa. Perwakilan Negara Asing menolak untuk memberlakukan hukum Indonesia oleh karena Perwakilan Negara Asing memiliki yurisdiksi ekstrateritorial yang membuat Perwakilan Negara Asing tersebut dapat menerapkan yurisdiksi negara pengirimnya dalam wilayah negara penerima. Skripsi ini membahas kedudukan hukum Perwakilan Negara Asing di Indonesia dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kerja dengan pegawai lokal (local staffs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen, yang terjadi dari bahan hukum primer dan sekunder.

---

Foreign State Representative is a body where foreign diplomatic or consulate representatives are permanently stationed in a country. The main role of this body is to represent the sending state officially in the receiving state. In Indonesia, almost all Foreign State Representatives practically employ local staffs in their offices through employment contract. However, based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, no provisions explicitly state whether Foreign State Representatives are included in the definition of 'employers' or not. This matter somehow influences the implementation of the employment contract that the Representatives create along with local staffs whenever any disputes arise between those parties. Foreign State Representatives refuse to apply Indonesian law because they have extraterritorial jurisdiction which makes them able to apply the sending state`s law in the receiving state. This thesis discusses about the legal status of Foreign State Representatives in Indonesia in accordance with the creation of employment contract with local staffs. The method used in this research is normative juridical method and the data analysis tools are document study."

"Program Kartu Prakerja merupakan inisiasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan kerja dan kewirausahaan. Semenjak berjalan dari tahun 2020, Prakerja terbukti menjadi solusi mengatasi pengangguran dan juga meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan dengan berbasis digital. Adanya isu pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan vokasi menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dengan demikian keberadaan program pelatihan Kartu Prakerja membuka peluang untuk mengakomodir para lulusan yang masih menganggur ataupun ingin meningkatkan keterampilan bekerja. Hasil analisis menemukan bahwa penerima Pelatihan Prakerja memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi bekerja dan meningkatkan upah, dengan hasil yang secara spesifik lebih besar pada penerima berpendidikan vokasi dibandingkan dengan pendidikan umum dalam berpartisipasi kerja baik itu di sektor formal ataupun sebagai entrepreneur. Selain itu, ditemukan juga hubungan yang signifikan dalam meningkatkan upah terkhusus untuk penerima yang berpendidikan vokasi. Adanya faktor kemampuan transisi sekolah ke pekerjaan yang lebih baik bagi pendidikan vokasi dapat menjadi alasan tidak ditemukannya hubungan yang signifikan terhadap kenaikan upah pada penerima yang berpendidikan umum.

---

The Pre-Employment Card Program is an initiative implemented by the Indonesian government to improve work competencies/skills and entrepreneurship. Since running from 2020, the program has proven to be a solution to overcome unemployment and also improve skills through digitally-based training. The issue of unemployment, which is still dominated by vocational education graduates, is a challenge for Indonesia in producing graduates who are ready to work. Thus the existence of the Pre-Employment Card training program opens up opportunities to accommodate graduates who are still unemployed or want to improve their work skills. The results of the analysis found that Pre-Employment Training recipients have a significant relationship in increasing work participation and increasing wages, with results that are specifically greater for vocational education recipients compared to general education in participating in work either in the formal sector or as an entrepreneur. In addition, there is also a significant relationship in increasing wages specifically for vocational-educated recipients. The existence of a better school-to-work transition ability factor for vocational education could be the reason for the lack of a significant relationship to wage increases for general education recipients."

"Pola hubungan kerja juragan-buruh perempuan pembatik yang memperlihatkan posisi berlawanan menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, juga dikaji hubungan juragan buruh dalam keterlibatannya di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Alasan yang mendasari penelitian ini adalah pertama, batik tulis merupakan industri kerajinan yang turun temurun dan umumnya banyak menggunakan tenaga kerja perempuan. Kedua, juragan dan buruh membentuk hubungan yang berbeda kepentingan, namun dapat bersatu dalam kelompok. Ketiga, hubungan tersebut menunjukkan kepedulian di antara sesama perempuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, melibatkan 26 subjek penelitian yang terdiri atas 12 buruh perempuan, 13 juragan perempuan dan 3 pemilik usaha pada 5 KSM dampingan LSM Bina Swadaya. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayat, Klaten.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Bayat tetap menekuni usaha batik tulis karena membatik dilakukan secara turun temurun dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Sementara itu, pola hubungan kerja pemilik usahajuragan memperlihatkan dominasi oleh pemilik usaha, sedangkan pola hubungan juragan-buruh memperlihatkan juragan lebih banyak mengalah karena takut kehilangan buruhnya. Meskipun demikian, konflik yang muncul di antara mereka tidak menimbulkan perlawanan yang keras dari buruh karena terciptanya hubungan patron-klien antara pemilik usaha kepada juragan dan juragan kepada buruh. Jaminan sosial yang diberikan patron kepada klien merupakan strategi yang dilakukan oleh patron agar klien bergantung padanya.Sementara itu, keterlibatan juragan dan buruh dalam KSM tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari lima tahun mereka bergabung dalam KSM, namun tidak satu pun anggota yang menjadi pemilik usaha. Menjadi pemilik usaha membutuhkan modal yang sangat besar, padahal kelompok belum mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendampingan LSM tidak cukup melalui mekanisme simpan pinjam, tetapi juga perhatian pada aspek tenaga kerja, upah, dan keterkaitan usaha kelompok dampingan.

---

The relationship pattern of Juragan--"Batik" Female Laborer, which illustrate an opposed position, becomes a research focus. Besides, it is also assessed Juragan - Laborer relationship in their involvement in Self-Help Group (KSM). The essential reasons to conduct this research is (1) handmade batik is such a hereditary home industry and this home industry mostly employ female laborers; (2) juragan and laborer relationship is such a relationship with a variety of interest but it can be joined in group; (3) this relationship indicate concern among women to increase their social economy life. This research applies women perspective qualitative method, and involves 26 research subjects consist of 12 laborers, 13 juragan and 3 business owners in 5 target groups of Bina Swadaya. The research location was conducted in sub district of Bayat, Klaten.

Research result indicated that women in Bayat remain to work handmade batik business since working batik is such a hereditary activities, and this could be worked any time they want. The relationship pattern of batik business owner - juragan show such relationship that is dominated by the business owner. Meantime, the relationship pattern of juragan-laborer shows that Juragan is more receptive and responsive to fulfill laborer request since juragan is worried to loose their laborer. However, conflict among them not emerge a rigorous opposition from laborer because there is established a patron-client relationship between business owner with juragan, and between juragan with laborer. Social safety from patron to the Client is a strategy, which is conducted by patron in order to make the Client is depended on it.

Meanwhile, the involvement of juragan and laborer in KSM not indicate a significant result. They have been joining more than 5 years in KSM; however, not any of members could be a business owner. This would need such amount of capital to be a business owner. Groups are unable to meet such requirement in order to give loan in a big sum. Thus, NGO assistance is not enough through mechanism of saving-loan but it also require attention on aspect of worker, wages and relevant business of target group."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kebutuhan berprestasi dan perilaku pencarian umpan balik pada mahasiswa pengusaha. Partisipan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa pengusaha dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berjumlah 100 orang dan telah memiliki profit stabil dalam nominal tertentu. Kebutuhan berprestasi diukur dengan menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Steers dan Braunstein yaitu Manifest Needs Questionnaire MNQ. Sementara itu perilaku pencarian umpan balik diukur dengan menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Gong, Wang, Huang, dan Cheung yaitu Feedback Seeking Measures FSM. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan berprestasi berhubungan signifikan dengan perilaku pencarian umpan balik self negative, self positive, other negative, dan other positive.

---

This study was conducted to examine the correlation between need for achievement and feedback seeking behavior of entrepreneur college students. The participant of this study were 100 Indonesia's entrepreneur college students that have stable profit in a certain nominal. Need for achievementwas measured using Steers and Braunstein's Manifest Needs Questionnaire MNQ. Meanwhile, Feedback Seeking Behavior was measured using Gong, Wang, Huang, and Cheung's Feedback Seeking Measures FSM. The results indicated there was significant correlation between need for achievement and feedback seeking behavior self negative, self positive, other negative, and other positive ."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan antara kebijakan dan pengaturan penciptaan lapangan kerja, dengan adanya transisi energi ke arah energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Transisi energi di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor. Termasuk perubahan bagi kebijakan ekonomi serta kebijakan energi di Indonesia. Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari ekonomi makro sudah pasti mengalami dampaknya. Namun, saat ini di Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada selama masa transisi energi, ternyata belum dapat mengakomodir jumlah angkatan kerja yang sudah memasuki usia kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja. Pemerintah memandang transisi energi sebagai ancaman, bahwa akan terjadi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) di sektor energi fosil, tanpa melakukan persiapan untuk melindungi para pekerja yang mengalami PHK dan di sisi lain tidak mengambil peluang transisi energi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Padahal, proyeksi lapangan kerja yang tercipta dengan adanya transisi energi ini sangat menjanjikan, terlebih melihat beberapa contoh negara yang sudah berhasil, yaitu Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Kebijakan dan pengaturan di sektor energi baru terbarukan pada negara-negara tersebut memperhatikan aspek ketenagakerjaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendukung percepatan transisi ke arah energi baru dan terbarukan, tanpa mengurangi perhatian kepada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya terutama di sektor energi fosil akibat adanya transisi energi.

---

This paper analyzes the relationship between job creation policies and regulations and the energy transition toward new and renewable energy in Indonesia. This papers employs a doctrinal legal research. The energy transition in Indonesia significantly impacts various sectors, including the transformation of economic and energy policies. Employment, as a component of the macroeconomy, has undoubtedly been affected. However, currently in Indonesia, the existing policies and regulations during the energy transition are apparently inadequate to accommodate the number of individuals entering the workforce who seek employment opportunities. The government perceives the energy transition as a threat, fearing layoffs in the fossil energy sector, without making adequate preparations to protect workers facing unemployment. Simultaneously, there is a lack of effort to leverage the energy transition as an opportunity to create new jobs. In fact, projections regarding job creation from this energy transition are very promising, particularly when considering successful examples from countries such as Denmark, the United States, and Japan. Policies and regulations in the renewable energy sectors of these countries prioritize employment aspects to promote job creation while supporting the acceleration of the transition to new and renewable energy, without neglecting workers who lose their jobs in the fossil energy sector due to this transition."