Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakThis article aims to analyze the current situation concerning legal regulations prohibitingunreasonable disparities in terms and conditions of employment (i.e. treatment) betweenregular and non-regular employees. Article 20 of the Labor Contracts Act (LCA) has beenthe key to those issues. The article prohibits unreasonable treatment of fixed-term employees,taking into account three factors (content of duties, the extent of changes in the job contentand work locations, and other circumstances). However, there are multiple points for debateregarding its interpretation, and judicial precedents have also been divided. Administrativedraft guidelines were issued in 2016 to clarify the interpretation, and in June 2018 the SupremeCourt issued its first judgment related to Article 20 of the LCA. In the same month, Article20 of the LCA and Article 8 of the Part-time Workers Act (PWA) were integrated into Article8 of the newly amended Part-time and Fixed-term Workers Act (PFWA). As a result, theframework for identifying unreasonableness based on the nature and purpose of each aspectof treatment has been established, but questions remain as to how to certify the nature andpurpose particularly of treatment with mixed nature. In this regard, the court decisions on thesubstantial unreasonableness will be structurally unpredictable. Judgement of whether thedifference in treatment corresponds to the difference of job will be also difficult in the majorityof actual cases which involve differences in capabilities and experiences among employees.Actually, the labor and management of each workplace could most properly carry out theassessment of what is reasonable or unreasonable within the workplace. There is a need forlegal interpretations that contribute to fundamental remedies, such as encouraging non-regularemployees participation in fixing their own working conditions."

"With the movement of capital, goods, and services, comes the movement of people as a driving force of globalization..."

"Seeking to offer a balanced perspective to gender inequality and the division of household labor among middle-class,working married men and women in Japan and Indonesia, this paper examines the effects of individual-levelcharacteristics (relative income, working hours, gender ideology) as well as the country-level factors (e.g. GEM:Gender Empowerment Measure) on the dynamics of housework distribution between spouses in both countries.Statistical analyses show a number of significant correlations between these variables, among which gender ideologyseems to be of particular importance. Perhaps the most enlightening finding of all is that despite their lower GEM rankcompared to Japan, the Indonesian respondents have relatively egalitarian division of labor in their households. Thisfinding provides a new insight that GEM, which emphasizes the political economy aspects of a country, may not besufficient to capture gender disparities without considering other socio-cultural factors in the complexity of day-to-dayactual division of housework.Makalah ini mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan oleh ciri-ciri pada level individu (jumlah pendapatan rata-rata,jam kerja, pandangan tentang gender) dan juga faktor-faktor pada level negara (seperti GEM atau UkuranPemberdayaan Gender) terhadap dinamika pembagian pekerjaan rumah tangga di antara suami dan istri di keduanegara. Makalah ini bertujuan untuk menawarkan sudut pandang yang berimbang mengenai ketidaksetaraan gender danpembagian pekerjaan rumah tangga di antara laki-laki dan perempuan kelas menengah di Jepang dan Indonesia yangtelah menikah dan memiliki pekerjaan. Analisis statistik menunjukkan adanya sejumlah korelasi yang kuat di antaravariabel-variabel ini, dengan pandangan tentang gender sebagai variabel yang terlihat cukup signifikan. Temuan yangmungkin paling mencerahkan adalah bahwa ternyata responden Indonesia menerapkan sistem pembagian kerja yanglebih merata di dalam rumah tangga mereka, sekalipun menunjukkan skor GEM yang lebih rendah daripada orangJepang. Temuan ini membuka wawasan baru bahwa GEM, yang cenderung menekankan pada aspek-aspek politik danekonomi suatu negara, mungkin kurang memadai untuk mengukur kesenjangan gender karena tidak memerhatikanfaktor-faktor sosial budaya lain yang terkandung di dalam kompleksitas pembagian pekerjaan rumah tangga sehari-hari."

"Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga kerja dalam negeri didalam penanaman modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa Investasi Asing merupakan sumber daya penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perluasan kesempatan kerja, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, manajemen dan sebagainya. Namun apabila investasi asing ini dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai salah satu prasyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan merugikan kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Dan keadaan ini semakin pelik dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2018, dimana Perpres ini menuai kontroversi dari berbagai pihak karena merombak aturan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi asing dan TKA di Indonesia yang berkembang sangat signifikan khususnya dari negara China. Untuk itu diperlukan kebijakan regulasi yang adil dan terarah dengan pembatasan masuknya investor asing dan TKA, mengingat Negara kita masih belum mampu menampung tenaga kerja dalam negeri sendiri.

---

This study discusses about Foreign Workers in Indonesia Post Issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in the Investment Law Perspective. The main problem in this study is how the existence of foreign workers in Indonesia after the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in terms of the Manpower Act and the Investment Law (UUPM) as well as the implications and steps taken to protect domestic workers. The aim is to provide legal protection and certainty about the role of domestic labor in foreign investment to support national economic growth. The research method used is a normative juridical research method using a statute approach.

This study found that foreign investment is an important resource in contributing to the Indonesian economy and expanding employment opportunities, both in its role to increase capital and in increasing productivity through advancing technology, management and so on. However, if this foreign investment in fulfilling its needs does not prioritize Indonesian citizen labor as one of the prerequisites in Article 10 of Law No. 25 of 2018 concerning Investment, then this can eliminate and harm the opportunity of domestic workers. And this situation is increasingly complicated with the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) which was officially enacted on March 26, 2018, where the Perpres has drawn controversy from various parties because overhauling licensing rules for using TKA has become easier.

This study aimed at analyzing foreign investment and foreign workers in Indonesia that are developing very significantly, especially from China. For this reason, a fair and directed regulatory policy is needed with restrictions on the entry of foreign investors and foreign workers, considering that our country is still unable to accommodate its own domestic workforce."

"This paper examines the impact of supply-demand balance in the labor market on the recent ongoing trend toward marriage avoidance in Japan, incorporatingreviews of previous studies. From a theoretical standpoint, declining income and wages could be seen either as encouraging or as discouraging marriage, but according to empirical analyses inprevious studies of Japanese marriage behavior, for men in particular regular employment with high earning potential appears to have the effect of encouraging marriage, and being hired as a regular employee immediately upon graduation appears correlated with younger marriage ages. For women, as well, some previous studies have found a positive correlation between being hired as a regular employee immediately upon graduation and getting married younger. It follows that the decline in hiring of young people as regular employees, as a result of economic stagnation, may be one of the causes of the recent trend toward marriage avoidance."

"Apabila dicermati, eskalasi gerakan buruh di era reformasi ini, tidak hanya melulu masalah tuntutan buruh yang bersifat normatif. Bahkan kesadaran politik yang ada pada buruh acap kali bersinggungan dan mengusung isu dan hal-hal yang berbau politik yang cenderung menggugat kebijakan pemerintahan. Organisasi buruh yang berkembang pesat, yang ditandai dengan berdirinya Serikat Pekerja (SP) di dalam setiap perusahaan, dapat dipastikan adalah faktor yang mendukung bahkan menjadi penyebab tingginya kesadaran itu. Kesadaran buruh itu telah tumbuh sejak lama dan akan terus tumbuh di masa depan, seiring dengan semakin menumpuknya persoalan, yang disebabkan karena pola penyelesaian yang tidak terselenggara secara memadai. Oleh karena itu pada gilirannya buruh akan menjadi kekuatan politik yang sangat dahsyat. Karena bersamaan dengan itu pendidikan dan kesadaran politik dan skema perjuangan semakin canggih dan berkekuatan besar. Dinamika buruh internasional juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perburuhan di Indonesia. Sudah tidak asing bahwa berbagai gerakan buruh di berbagai negara seringkali menyokong gerakan buruh di nusantara atau juga sebaliknya. Gerakan buruh di berbagai negara akan memberikan pengaruh atau paling tidak inspirasi bagi gerakan buruh di Republik ini. Seiring dengan itu meningkat pula kesadaran hukum buruh Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan, semboyan yang menyatakan "meski langit hendak runtuh, hukum harus ditegakkan" menghinggapi buruh Indonesia, yang meng-aplikasi dalam wujud melakukan gugatan legal action melalui lembaga pengadilan. Melek-nya kesadaran hukum buruh ini untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan, yang diyakini sebagai benteng terakhir keadilan ini ditandai dengan dimajukannya gugatan legal action karyawan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Serikat Pekerja PLN terhadap PT. PLN yang diduga kuat telah berkong-kalikong dengan Paiton Energy dengan cara membeli satuan energi listrik menjadi begitu mahal, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Motif yang hampir sama dilakukan juga oleh karyawan PT. Indosat yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Indosat dengan mengajukan gugatan actio popularis sehubungan penjualan saham PT. Indosat."

"Analisis kualitas penyelenggaraan program pemagangan ke Jepang (Studi Kasus Program Kerjasama Depnakertrans RI dengan IMM Jepang) Pada 1994, Departemen Tenaga Kerja melalui Sub.Dit.Jen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Pengembangan Tenaga Kerja untuk Perusahaan Berskala Kecil - Menengah Jepang (IMM) mengenai program pemagangan bagi tenaga kerja muda Indonesia di Jepang. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan. Diharapkan dari hasil permagangan pemuda-pemuda Indonesia memiliki bekal pengalaman, alih teknologi, etos kerja dan ide-ide baru yang cukup untuk membuka peluang usaha baru. Namun sejak tahun 2000, kuota pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang terus menurun. Peserta yang gagal menyelesaikan program sesuai kontrak selama 3 tahun pun mencapai rata-rata 15%. Banyak hal yang menjadi penyebab kegagalan, antara lain karena alasan pribadi peserta atau karena permasalahan dalam program. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program pcmagangan melalui analisis kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi peserta magang setelah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun dengan menggunakan metode servqual Parasuraman et.aI. Data dikumpulkan melalui observasi, penelitian terdahulu dan kuesioner yang terbagi atas 5 tahap penyelenggaraan program tersebut, yaitu 1)Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi; 2) Pelatihan Tahap I; 3) Pelatihan tahap II; 4) Pemagangan di Jepang; dan 5) Pasca Pemagangan. Dari pengolahan data sccara statistik diperoleh hasil bahwa seluruh dimensi servqual pada setiap tahap penyelenggaraan bernilai kurang dari 0 (nol). Artinya kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan menurut responden masih belum memuaskan. Penggambaran secara deskriptif dengan diagram kartesius menunjukkan beberapa atribut-atribut yang mendapat prioritas perbaikan ditinjau dari tingkat kepentingannya menurut peserta magang.

---

Service Quality Analysis of Apprenticeship Program to Japan (Case Study of Cooperation Program of Dep. Manpower RI and IMM Japan) In 1994, a Memorandum of Understanding between Department of Manpower under Sub. Dit.Jen Training and Productivity and The Association of Medium and Small Enterprises (EMM) Japan is made regarding apprenticeship program where by it is agreed that Indonesia is given opportunity to send its manpower for technical training and industrial practice. This program known as “Program Pemagangan ke Jepang”. The objective of this program is to help developing skill and knowledge of Indonesian manpower. Hopefully the successors could create new ideas, new job opportunities and entrepreneurship.

Unfortunately, since the year of 2000 the sending quota keeps declining. About 15 percent of the participants fail to finish this program up to 3 years as contract. There are a lot of problems caused. Most of them are because of personal affairs and the program it self. This research focuses to find out the apprenticeship program quality through participants’ perception and expectation gap analysis after finished 3 years’ contract by using Servqual Method of Parasuraman et.a1. The data is obtained by using observation, exploring previous researches and questionnaires which are divided into 5 service steps as the apprenticeship program set (Socialization, recruitment and selection ; Preparatory Training I, Preparatory Training II, Apprenticeship in Japan and After Apprenticeship).

The result indicated that based on statistic count, all dimensions of Servqual in every service steps is less than 0. This means that the quality of service as a whole is still unsatisied. The description using Kartesius Diagram showing some attributes that requires priority to enhance the performance due to it is considered as the most important. "